Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.725
P-Index
This Author published in this journals
All Journal DE JURE TAHKIM Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Jurnal Ilmu Hukum KYADIREN Milkiyah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Jurnal Riset sosial humaniora, dan Pendidikan (Soshumdik) Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial (JHPIS) Cakrawala: Jurnal Pengabdian Masyarakat Global Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora (JURRISH) Jurnal Abdimas Maduma Mangente: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara Aspirasi : Publikasi Hasil Pengabdian dan Kegiatan Masyarakat Karunia: Jurnal Hasil Pengabdian Masyarakat Indonesia Hukum Inovatif : Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora Pedagogic Research - Applied Literacy Journal Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia Journal Of Law And Social Society Marwah Hukum
Awaluddin, Syah
UIN Abdul Muthalib Sangaji Ambon
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Public Health Social Sciences Other

Published : 25 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 25 Documents
Search

 1   2   3 
Pendidikan dan Instrumen Hukumnya dalam Pembangunan Budaya Hukum Syah Awaluddin
TAHKIM Vol 15, No 2 (2019): TAHKIM
Publisher : IAIN Ambon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (538.778 KB) | DOI: 10.33477/thk.v15i2.877

Abstract

Hukum secara filosofis adalah elemen penting yang mengatur kehidupan bermasyarakat, oleh karenanya terdapat di dalamnya nilai-nilai keadilan, perlindungan terhadap HAM, persamaan, kemandirian, kebenaran, kejujuran, kepercayaan dan cinta kasih antar sesama, yang semuanya itu hanya dapat diwujudkan oleh mereka yang mempunyai kesadaran hukum, memiliki kualitas moral yang tinggi, serta berintegritas. Oleh karena itu mewujudkan manusia-manusia yang mampu menghayati dan mengamalkan nilai-nilai hukum tersebut perlu dibangun sejak dini melalui pendidikan. Sebagai sistem sosial, lembaga pendidikan tinggi harus berfungsi dan melakukan perannya dalam mewujudkan perubahan masyarakat menuju ke arah yang lebih baik dalam segala lini, terutama untuk mewujudkan cita-cita hukum. Pendidikan disadari secara alamiah menjadi elemen penting dalam kehidupan manusia. Melalui pendidikan, manusia bisa mengetahui segala hal, di dalamnya terdapat usaha untuk menumbuhkan dan mengembangkan potensi-potensi bawaan, baik jasmani maupun rohani, sesuai dengan nilai-nilai hukum yang ada dan hidup ddalam masyarakat dan kebudayaannya. Tulisan ini mencoba mengkaji dan menemukan konsep hubungan antara Pendidikan dan Kesadaran Hukum serta Urgensinya dalam penguatan suatu sistem hukum dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statue approach), pendekatan konsep (conceptual approach) dan pendekatan komparatif (comparative approach) Terdapat relasi yang kuat antara, Pendidikan dan Kesadaran Hukum, dimana pendidikan menjadi dasar pembangunan manusia dengan kesadaran hukumnya, karena kesadaran hukum sendiri bukanlah keadaan yang terbentuk secara alamiah pada manusia, namun demikian manusia memiliki nalar sebagai potensi alamiahnya untuk membentuk kesadaran hukum dengan wujud pengetahuan, pemahaman, sikap dan perilaku. Pencapaian sistem berpikir atau daya nalar tersebut melewati sebuah proses pendidikan. Pendidikan dan instrument hukumnya adalah elemen penting seluruh aspek kehidupan bernegara tidak terkecuali untuk mewujudkan sistem hukum yang kuat, baik substansi, struktur, maupun kesadarn hukum masyarakat.
Penerapan Prinsip Strict Liability dalam Hukum Lingkungan Internasional dan Nasional Terkait Lingkungan Laut Fikry Latukau; Syah Awaluddin Uar
Kyadiren Vol 3 No 1 (2021): Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren
Publisher : PPPM, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Biak-Papua

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46924/jihk.v3i1.144

Abstract

The most crucial and widely-discussed issue is the protection of the Marine Environment Preservation. This is closely related to the survival of marine biodiversity, including its natural resources for human needs, such as fisheries. However, many human activities tend to be environmentally unfriendly, causing the marine environment polluted and damaged. The basic principles are contained in the 1969 International Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage, so that these principles need reviewing based on their current condition. The purpose of this research is to examine the application of the strict liability principle according to international and national law on the protection and preservation of the marine environment. As the principle excepting Chapter XII on the Protection and Preservation, the 1982 Law of the Sea Convention is not only restricted to cases of oil spills, which is the 1969 international convention Article 3 paragraph (1) as the legal basis. However, the Caledonian sky case having an impact on the threat of the marine environment like damaged and threatened coral reefs, confirm a legal vacuum related to international conventions that regulate the strict liability principle in the context of pollution and environmental damage.
Identifikasi Potensi Desa Wisata Berbasis Kebutuhan di Negeri Nua Nea Kabupaten Maluku Tengah Tria Ina Utari; Nurlaila Sopamena; Gamar Assagaf; Syah Awaluddin Uar; Ode Zulkarnain Sahji Tihurua; Nurwafiah Marda
MANGENTE: JURNAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT Vol 2, No 1 (2022): PENDIDIKAN KARAKTER DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Publisher : IAIN AMBON

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33477/mangente.v2i1.3091

Abstract

Pentingnya analisis kebutuhan dalam perencanaan potensi desa wisata sebagai langkah mempertemukan antara landasan teoritis dan data kongkret. Strategi pendekatan melalui raja dan tetua adat negeri dalam mengidentifikasi potensi desa melalui perencanaan,  pelaksanaan, dan evaluasi diyakini mampu memecah permasalahan yang ada dilapangan. Kegiatan pengabdian yang dilaksanakan pada tanggal 28 Juni hingga 2 Juli bersama 10 orang masyarakat adat Negeri Nua Nea. Tujuan pengabdian ini ialah untuk 1) Mengidentifikasi hasil observasi lapangan 2) Mengidentifikasi dan melihat kondisi yang sudah dan belum baik berdasarkan standar umum-normal, 3) Mengonfirmasi temuan dan program yang dibutuhkan.  Hasilnya menunjukkan bahwa identifikasi fisik dan non fisik yang terkait langsung dengan potensi Desa Wisata di Negeri Nua Nea belum dikelola dan didayagunakan secara maksimal. Identifikasi fisik meliputi kondisi Negeri Nua Nea secara keseluruhan yang sudah tertata, jalan setempat yang sudah semenisasi, perumahan dan balai adat masih alami, namun lampu penerangan jalan dan penunjuk arah minim. Identifikasi non fisik meliputi penerimaan masyarakat adat negeri terhadap desa wisata, kebutuhan pembelajaran, pelatihan, dan pendampingan, administrasi desa yang masih manual, serta kebutuhan penerapan berbagai teknologi dalam pengembangan potensi desa wisata. Berdasarkan hasil identifikasi, maka direkomendasikan dilaksanakan program penyuluhan pengembangan desa wisata untuk meningkatkan ekonomi penduduk setempat.
Pemetaan Potensi Desa Pedalaman Menuju Desa Wisata di Negeri Huaulu Kabupaten Maluku Tengah Nurlaila Sopamena; Tria Ina Utari; Gamar Assagaf; Syah Awaluddin Uar; Ode Zulkarnain Sahji Tihurua; Nurwafiah Marda
MANGENTE: JURNAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT Vol 2, No 1 (2022): PENDIDIKAN KARAKTER DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Publisher : IAIN AMBON

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33477/mangente.v2i1.3047

Abstract

Desa pedalaman memiliki potensi menjadi desa wisata sebagai sarana promosi produk lokal dan peningkatan ekonomi pedesaan. Desa wisata yang dikembangkan yang memperhatikan konsep sustainable tourism akan bermanfaat bagi kelangsungannya masa kini, masa depan, terutama masyarakat sekitar dan wisatawan. Kegiatan pengabdian yang dilaksanakan pada 28 Juni – 2 Juli 2022 bersama 10 orang masyarakat adat Negeri Huaulu, Maluku Tengah. Tujuan pengabdian ini ialah untuk 1) Menganalisis kebutuhan menjadi desa wisata, 2) Menggali permasalahan masyarakat adat Negeri Huaulu dan hambatan menuju desa wisata. Hasilnya menunjukkan bahwa 1) Raja dan tetua adat Negeri Huaulu menyambut baik bilamana menjadi desa wisata. Negeri Huaulu memiliki potensi tinggi menjadi desa wisata baik wisata sejarah, wisata alam, serta wisata budaya. 2) Permasalahan terkait a) Pengembangan SDM terutama peningkatan kompetensi dan keahlian yang masih minim. b) lokasi negeri huaulu belum terpetakan dengan baik, sehingga luas dan potensi alam belum diketahui c) Status kepercayaan menjadi permasalahan mendasar di negeri huaulu yakni sulitnya akses pendidikan bagi penganut kepercayaan baik pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi di perkotaan.
Literasi Hukum : Typologi Kejahatan Investasi dan Manajemen Investasi Efektif Syah Awaluddin; Mar’atun Shalihah; Evy Savitri Gani; Nadif Hidayat Pattimura; Ilham Ohoirenan
Cakrawala: Jurnal Pengabdian Masyarakat Global Vol. 1 No. 3 (2022): Agustus : Cakrawala: Jurnal Pengabdian Masyarakat Global
Publisher : Universitas 45 Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30640/cakrawala.v1i3.3935

Abstract

Improving legal literacy in society has become an urgent need to prevent the increasing number of investment fraud cases. The lack of public understanding regarding the typology of investment crimes and effective investment management is often exploited by criminals to carry out fraudulent practices. This community service activity aims to provide education on legal literacy, particularly concerning the typology of investment crimes and safe investment management strategies. The methods used include legal socialization, case studies, and investment management training. The results of the activity showed active community participation in understanding the characteristics of illegal investments, such as Ponzi schemes and fraudulent investments, as well as grasping the principles of effective investment. Previously vulnerable to investment scams, the community is now more critical and aligned in selecting investment instruments. This activity is expected to contribute to building a legally aware society, capable of managing finances wisely and protected from the risks of investment crimes.
Implementasi Kesadaran Hukum Lingkungan : Pengelolaan Sampah Plastik Melalui Partisipasi Mahasiswa Syah Awaluddin; Andi Masniati; Rahmat Rahmat; M Zarsadin; Salsabilah Azzahra Tuasikal; Nivriawan Samoal; Rahmawati Tilaar
Karunia: Jurnal Hasil Pengabdian Masyarakat Indonesia Vol. 2 No. 3 (2023): September : Jurnal Hasil Pengabdian Masyarakat Indonesia
Publisher : Fakultas Teknik Universitas Maritim AMNI Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58192/karunia.v2i3.3089

Abstract

This community service activity aims to increase the awareness of the community around the IAIN Ambon campus regarding the importance of plastic waste management and maintaining environmental cleanliness. Through the Participatory Action Research (PAR) method, students of the Islamic Criminal Law Study Program at the Faculty of Sharia IAIN Ambon acted as facilitators in the socialization and implementation of plastic waste recycling activities. This activity included education on the negative impacts of plastic waste, waste sorting practices, recycled product creation, and waste cleanup actions. The results showed positive changes in community behavior towards the environment and improved students' skills in applying the amar ma'ruf nahi munkar principle. This activity not only had a tangible social impact but also strengthened the application of Islamic values in the context of environmental preservation.
Keadilan Restoratif : Konsep dan Pengaturannya dalam Sistem Hukum Indonesia Syah Awaluddin
Amandemen: Jurnal Ilmu pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia Vol. 1 No. 1 (2024): Januari : Amandemen: Jurnal Ilmu pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia
Publisher : Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/amandemen.v1i1.822

Abstract

This study aims to explore the concept of Restorative Justice and its implementation in laws and regulations in Indonesia. Restorative justice is an approach to resolving criminal cases that prioritizes the restoration of relationships and social harmony rather than punishment. The research method used is a normative legal approach with analysis of primary and secondary legal materials. The results of the study show that the concept of restorative justice has been accommodated in various laws and regulations in Indonesia, such as the 1945 Constitution, Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System, Regulation of the Indonesian Prosecutor's Office Number 15 of 2020, and Regulation of the Indonesian Police Number 8 of 2021. The implementation of restorative justice in Indonesia is manifested in the form of diversion, mediation, and termination of prosecution based on restorative justice. This study concludes that the implementation of restorative justice in Indonesia is an effort to create a more humane, inclusive, and sustainable criminal justice system.
Analisis Yuridis Pengurangan Hukuman oleh Hakim Mahkamah Agung dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Fauzia Rahawarin; Syah Awaluddin; Ridwan Fauzi Lestaluhu; Nur Patima Sangadji; Astriyanti La Uma; Zulhairin Ode Yoni; Ade Riski Rumain
JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL Vol. 3 No. 1 (2024): Maret: JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL
Publisher : Pusat Riset dan Inovasi Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/jhpis.v3i1.4867

Abstract

This paper examines the considerations of Supreme Court (MA) judges in reducing sentences for defendants of corruption crimes in Indonesia. The problem in this paper is what are the considerations of Supreme Court judges in reducing sentences for defendants of corruption crimes juridically. This research uses a juridical method by analyzing relevant theories, concepts, and laws and regulations. The results show that the judge's consideration is based on the good character of the defendant, the social impact, and the facts of the trial, referring to Law Number 48 of 2009 and Law Number 8 of 1981. Edhy Prabowo's case shows that the sentence reduction does not reflect public justice, on the contrary, Idrus Marham's case shows weakness due to the sentence reduction received.
Kriminologi Kejahatan Bisnis dan Pertanggungjawaban Perseroan Terbatas dalam Hukum Pidana Syah Awaluddin; Indri Sukiman; Muh. Sanusi Rumbara; Abdul Rasid Waliulu
JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL Vol. 1 No. 4 (2022): Desember: JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL
Publisher : Pusat Riset dan Inovasi Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/jhpis.v1i4.4893

Abstract

Unclear criminal liability regulations for limited liability companies are the main obstacle in eradicating criminal acts committed by limited liability companies. This study focuses on the study of the urgency of regulating criminal liability for limited liability companies in their business activities through a criminology approach. The criminology study in this study uses several theories such as Strain Theory, Social Control Theory, Opportunity Theory, and Work Ethic Theory to analyze the factors that encourage limited liability companies to commit crimes. This study uses a normative legal research method that is descriptive analytical with a statutory approach, case approach, and conceptual approach. The results of the study conclude that the regulation of criminal liability and the imposition of criminal penalties on limited liability companies is urgent because the current regulation of criminal liability has not been able to fulfill the objectives of the law, namely certainty, justice, and benefit, and is a legacy of the colonial era that does not recognize limited liability companies as subjects of criminal law. As an update, Law Number 1 of 2023 seems to be able to answer the challenge of the urgency of criminal liability for limited liability companies as subjects of criminal law, which is stated in Articles 45 to 50 which regulate corporate criminal liability.
LEGAL ISSUES OF THE HUAULU COMMUNITY: INTERACTION OF THE PEOPLE WITH SOCIAL-LEGAL MAPPING Syah Awaluddin; Nurlaila Sopamena; Rahmat MZ; Marlon Alaiye; Irvan Ipatapale
Pedagogic Research-Applied Literacy Journal Vol. 1 No. 4 (2024): Volume 1 Number 4 August-October 2024
Publisher : Suluh Adiluhung Publisher (SAPub)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70574/4ajs5d31

Abstract

  One of the indigenous communities in Maluku that faces a number of legal issues in their daily lives is the Huaulu community. This study employs a socio-legal method to identify important legal concerns and advocacy tactics that can assist the Huaulu people in more fairly and equally obtaining their rights. According to the mapping results, the Huaulu community still faces social stigma, restricted educational opportunities, civil administration obstacles, and inequalities in legal protection, all of which have a substantial influence on their rights as citizens. A community service program was put in place as a remedy to deal with these problems. The purpose of this article is to identify the legal issues that the Huaulu community faces and provide community-based remedies through activism, legal education, and administrative support. The report aims to support Indonesia's acknowledgment and defense of indigenous rights by combining policy recommendations with legal empowerment.
Co-Authors Abdul Rasid Waliulu Abubakar Kabakoran Ade Riski Rumain Afrinda Afrinda Afrinda Alfons, Sartje Sarah Andi Masniati Astriyanti La Uma Baranyanan, Soeleman Djaiz Bin Ali , Mohamad Fairuz Bin Ali, Mohamad Fairuz Desyandri Desyandri Didin Bahruddin Eka Dahlan Uar Evi Savitry Gani Evy Safitri Gani Evy Savitri Gani Farid Naya Fatin Ardani Fauzia Rahawarin Fikry Latukau Husin Anang Kabalmay Ilham Ohoirenan Indri Sukiman Irvan Ipatapale Jantje Tjiptabudy La Rusman Latupono, Barzah Lestaluhu, Ridwan F. Lonthor, Ahmad M Zarsadin M. Ramli Tubaka Mar'atun Shalihah Marda, Nurwafiah Marlon Alaiye Mar’atun Shalihah Moh Yamin Rumra Moh Zidan Rumra Mohammad Sarfan Basyir Putuhena Muh Akbar Yanlua Muh. Sanusi Rumbara Muhammad Saleh Suat Muhd Syahazizamir Nadif Hidayat Pattimura Nivriawan Samoal Nur Patima Sangadji Nurhayati Nurlaila Sopamena NURLAILA SOPAMENA Putri Nabila Husein Putri Nabila Husein Rahawarin, Fauzia Rahmat MZ Rahmat Rahmat Rahmawati Tilaar Ridwan F. Lestaluhu Ridwan Fauzi Lestaluhu Ridwan Fauzi Lestaluhu Salsabilah Azzahra Tuasikal Soeleman Djaiz Baranyanan Supriadin Sisin Tria Ina Utari Uar, Eka Dahlan Umar Kelebia Yanlua, Siti Zainab Zulhairin Ode Yoni