Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.23
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) Majalah Ilmiah UNIKOM
Hasanah, Hetty
Unknown Affiliation
Arts Humanities Computer Science & IT Engineering Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Aspek hukum pidana cybersquating yang menimbulkan kerugian terhadap pemilik nama domain asli dalam e-commerce Hasanah, Hetty
Majalah Ilmiah UNIKOM Vol. 12 No. 2 (2014): Majalah Ilmiah Unikom
Publisher : Universitas Komputer Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (435.433 KB)

Abstract

Pemanfaatan internet dalam aktivitas manusia menyebabkan keadaan dunia yang tanpa batas (borderless). Banyak kegunaan internet yang dapat dinikmati manusia dalam kehidupannya sehari-hari, namun adanya internet pun tidak luput dari berbagai masalah yang ditimbulkannya. Berbicara internet tidak terlepas dari pembahasan mengenai nama domain, karena nama domain ini menunjukan alamat seseorang atau pihak dalam dunian maya tersebut, seperti .com, .net, .org, .id, .sg dan sebagainya. Pada perkembangannya terdapat penyalahgunaan nama domain yang disebut cybersquatting. Salah satu perbuatan yang dimaksud adalah penyalahgunaan nama domain menjadi suatu hal yang dapat merugikan banyak pihak terutama para pengguna internet, yang dikenal dengan istilah Cybersquatting yaitu tindakan yang dilakukan dengan mendaftarkan nama domain seseorang atau perusahaan orang lain dan kemudian berusaha menjualnya kepada orang atau perusahaan tersebut dengan harga yang lebih mahal. Ada beberapa masalah yang muncul antara lain : perlindungan hukum terhadap nama domain dan pembuktian cybersquatting sebagai suatu tindak pidana dalam transaksi secara elektronik (E-Commerce).
Legal Basis and Readiness of the Banking Sector in Implementing Privacy Reliability Certification Amirulloh, Muhamad; suparman, Eman; Novianty Muchtar, Helitha; Hasanah, Hetty
Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 13 No. 3 (2025): Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan
Publisher : Magister of Law, Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/ius.v13i3.1777

Abstract

There is a disharmony between PBI PKBI and PADG PKBI with the PDP Law, P2SK Law, SPK Law and PBSSN Common Criteria in terms of regulating the obligation to use privacy reliability certificates by financial sector business actors under BI, so that there are many cases of customer personal data breaches. By using normative and empirical juridical methods, this study analyzes efforts to harmonize the regulations related to privacy certification obligations in the financial sector under BI. The results of the study show that with grammatical, systematic, and teleological legal interpretation, PBI PKBI and PADG PKBI can be harmonized regarding the privacy reliability certificate as the legal object in question and the nature of the regulatory norms, but it is not harmonized regarding the status of the privacy reliability certificate as a mandatory SNI, because both PBI PKBI and PADG PKBI as technical regulations in the perspective of the SPK Law have not stipulated SNI ISO 15408-2, 15408-3, or 15408-5 as the referenced standard.
Co-Authors Eman Suparman Muchtar, Helitha Novianty Muhamad Amirulloh, Muhamad