Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
7.178
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Sosiohumaniora JURNAL LITIGASI (e-Journal) Dharmakarya : Jurnal Aplikasi Ipteks Untuk Masyarakat Jurnal Cakrawala Hukum Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Bina Mulia Hukum DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum Humani (Hukum dan Masyarakat Madani) JURNAL PENDIDIKAN TAMBUSAI Jurnal Sains Sosio Humaniora Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Jurnal Suara Keadilan Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum ACTA DIURNAL : Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat SIGn Jurnal Hukum JHR (Jurnal Hukum Replik) JURNAL USM LAW REVIEW Cakrawala Repositori Imwi Tadbir: Jurnal Manajemen Dakwah LEGAL BRIEF Jurnal Rechts Vinding : Media Pembinaan Hukum Nasional Jurnal Poros Hukum Padjadjaran Padjadjaran Law Research and Debate Society Jurnal Fundamental Justice Rechstaat Nieuw : Jurnal Ilmu Hukum COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesian Journal of Business Analytics (IJBA) Journal of Law, Poliitic and Humanities Innovative: Journal Of Social Science Research Socius: Social Sciences Research Journal RechtIdee Transnational Business Law Journal Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Jurnal Inovasi Global Hukum Inovatif : Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora Media Hukum Indonesia (MHI) Jurnal Kajian Budaya dan Humaniora (JKBH) Lex Scientia Law Review
Muhamad Amirulloh, Muhamad
Unknown Affiliation
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Astronomy Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Mathematics Public Health Social Sciences Other

Published : 66 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 66 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
STRATEGI PENINGKATAN USAHA MELALUI PELINDUNGAN MEREK BAGI UMKM SALE PISANG DI RW 09 DESA SAYANG KEC. JATINANGOR KAB. SUMEDANG Amirulloh, Muhamad; Muchtar, Helitha Novianty
Dharmakarya Vol 6, No 1 (2017): Maret
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (352.418 KB)

Abstract

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (selanjutnya ditulis UMKM) mempunyai peran yang strategis dalam pembangunan ekonomi nasional. Oleh karena itu, pemberdayaan UMKM memiliki arti penting dan strategis bagi pertumbuhan ekonomi dan ketahanan nasional. Permasalahan utama yang dihadapi UMKM telah mengalami pergeseran, dari yang sebelumnya permasalahan pembiayaan, kini masalah daya saing menjadi kendala utama pelaku UMKM dalam memasarkan produknya. Di RW 09 Desa Sayang Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang Jawa Barat terdapat UMKM Pisang Sale yang masih kurang pemahaman mengenai merek dan arti penting merek bagi promosi, distribusi dan penjualan produk pisang sale tersebut. Merek merupakan salah satu faktor yang sangat mempengaruhi penjualan dari produk-produk milik UMKM karena merek merupakan ujung tombaknya produk ketika produk bersaing di pasaran. Hal tersebut dikarenakan fungsi utama dari sebuah merek adalah agar konsumen dapat mencirikan suatu produk (baik itu barang maupun jasa) sehingga dapat dibedakan dari produk perusahaan lain yang serupa atau yang mirip yang dimiliki oleh pesaingnya.Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat Prioritas OKK ini, diperoeh kesimpulan bahwa perlunya ditingkatkan pemahaman akan arti penting merek, penggunaan merek secara benar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta pendaftaran merek sebagai startegi bisnis UMKM Sale Pisang RW 9 Desa Sayang. Tim telah melakukan sosialisasi dan peningkatan pemahaman tentang arti penting merek bagi bisnis, juga telah dilakukan pendampingan merek berupa konsultasi dan pengarahan bentuk merek yang sesuai dengan aturan/UU Merek yang berlaku, dan Tim telah melakukan pemberkasan pendaftaran merek “Setia Rasa” kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
Perlindungan Merek terhadap Framing, Meta tag, dan Deep Linking Berdasarkan UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek dan Perbandingannya dengan Regulasi dan Praktik di Amerika Serikat Amirulloh, Muhamad; Kusmawati, Aneke Putri
PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 1, No 3 (2014): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)
Publisher : Faculty of Law, Padjadjaran University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (780.077 KB)

Abstract

AbstrakFraming, meta tags, dan deep linking semakin marak terjadi dalam berbagai transaksi elektronik, khususnya yang berkaitan dengan pemanfaatan dan penggunaan merek dalam aktivitas di internet. Hal ini menimbulkan berbagai masalah hukum baru. Salah satu masalah yang timbul adalah penyalahgunaan merek di dunia maya dengan cara meminjam reputasi suatu merek tanpa izin dengan tujuan untuk menarik dan menyesatkan konsumen untuk mengunjungi website tersebut. Regulasi tentang dilusi merek dan putusan kasus-kasus di Amerika Serikat dijadikan bahan perbandingan. Penelitian ini menunjukan bahwa teori hukum perlindungan konsumen menerapkan framing, meta tags, dan/atau deep linking menggabungkan teori perlindungan merek tradisional dengan teori kepentingan. Prinsip-prinsip hukum yang dapat digunakan untuk melindungi merek dari framing, meta tags, dan deep linking adalah prinsip iktikad baik dan prinsip pembedaan dalam aktivitas-aktivitas penting dalam perdagangan barang dan jasa.Kata kunci: merek, framing, meta tag, deep linking, teknologi informasi dan komunikasi (TIK) Trademark Protection against Framing, Meta Tag, and Deep Linking Based on Trademark Act Number 15 of 2001 and Its Comparison with the Regulation and Practices in the United States of AmericaAbstractFraming, meta tags, and deep linking are frequently occurred in electronic transactions through the utilization and use of the mark in the activity on the internet. This raises a new form of legal problems, namely infringement of the brand in the virtual world, by leveraging the reputation (goodwill) as a brand without permission with the intention to attract and mislead consumers to visit their website. Trademark Dilution Act and Practices in United States of America is used as a comparative study. This research showed that the theory of brand protection law recognized framing, meta tags, and/or linking the theory of brand protection era of Information and Communication Technology, which combines a conventional brand protection theory with the theory of interest. Legal principles that can be used to protect the brand of the framing, meta tags, and/or deep linking is a principle of good faith, the principle of distinguishing, in the use of the principle activities of goods and/or services.Keywords: trademark, framing, meta tag, deep linking, information and communication technology (ICT).DOI: https://doi.org/10.22304/pjih.v1n3.a3
IMPLEMENTASI ASAS ITIKAD BAIK DALAM PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS PEMBATALAN TRANSAKSI YANG DILAKUKAN OLEH SITUS BELANJA ELEKTRONIK Desiani, Amila; Amirulloh, Muhamad; Suwandono, Agus
ACTA DIURNAL Vol 2, No 1 (2018): ACTA DIURNAL, Volume 2, Nomor 1, Desember 2018
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (17.658 KB)

Abstract

ABSTRAKMaraknya kehadiran marketplace di Indonesia tidak menutup kemungkinan adanya praktik itikad tidak baik dengan melakukan pembatalan transaksi secara sepihak kepada konsumen. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui implementasi hak konsumen atas informasi lengkap dan benar dalam transaksi jual beli online serta bagaimanakah tanggung jawab pengelola situs belanja online dalam penerapan asas itikad baik dalam hal pembatalan transaksi sepihak akibat kesalahan pencantuman suatu informasi berdasarkan UUPK dan UU ITE. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi hak konsumen atas informasi lengkap dan benar sudah diterapkan dalam suatu kontrak elektronik, tetapi tidak dalam suatu informasi produk yang ditawarkan. Tanggung jawab marketplace dalam memberikan ganti rugi yang didasarkan negosiasi terlebih dahulu untuk mencapai kesepkatan mengenai besarnya ganti kerugian kepada konsumen.Kata kunci: ecommerce; pembatalan transaksi; perlindungan konsumen.  ABSTRACTThe rise of marketplace presence in Indonesia does not rule out the possibility of bad faith practices by unilaterally canceling transactions to consumers. The purpose of this study is to determine the implementation of consumer rights to complete and correct information in online buying and selling transactions and how the responsibility of managers of online shopping sites in the application of good faith principles in the case of unilateral transaction cancellation due to inclusion of information based on UUPK and UU ITE. This research method uses a normative juridical approach with descriptive analytical research specifications. The results of the study indicate that the implementation of consumer rights to complete and correct information has been applied in an electronic contract, but not in an information product offered. The responsibility of the marketplace in providing compensation based on negotiations in advance to achieve agreement regarding the amount of compensation to consumers. Keywords: Ecommerce; Transaction Cancellation; Consumer Protection
Mekanisme Perolehan Hak Ekonomi Bagi Pemegang Paten Vaksin Covid-19 di Indonesia Artha Liurencia; Muhamad Amirulloh; Tasya Safiranita
Padjadjaran Law Review Vol. 9 No. 1 (2021): PADJADJARAN LAW REVIEW VOLUME 9 NOMOR 1 JULI 2021
Publisher : PADJADJARAN LAW RESEARCH AND DEBATE SOCIETY

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kemunculan Covid-19 pada bulan Maret tahun 2020 di Indonesia membuat para inventor mengembangkan inovasi, salah satunya yaitu pembuatan vaksin Covid-19. Para inventor sudah selayaknya diberikan hak ekonomi atas pemanfaatan vaksinnya, terutama karena vaksin ini digunakan bagi kepentingan masyarakat luas. Mengacu pada dasar pemikiran tersebut, penelitian yang dilaksanakan oleh penulis bertujuan untuk menentukan status kepemilikan paten terhadap invensi vaksin Covid-19 dan mekanisme perlindungan hak ekonomi bagi pemegang paten atas vaksin Covid-19 agar tetap dapat terpenuhi berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten. Penulis menggunakan metode deskrisptif-analitis dengan memakai pendekatan yuridis normatif serta menganalisis data dengan metode kualitatif. Pengumpulan data yang digunakan oleh penulis ialah mengumpulkan studi pustaka berupa data sekunder baik dari perundang-undangan, buku, maupun pustaka daring. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, invensi atas vaksin Covid-19 diberikan kepada inventor atau orang yang diberikan hak untuk mendapatkan paten tersebut dengan izin dari inventor. Pada hubungan pekerjaan, hak ekonomi akan diberikan kepada pihak yang memberikan pekerjaan sebagaimana tercantum dalam Pasal 12. Inventor dapat memperoleh imbalan yang wajar dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.72/PMK.02/2015. Kata kunci: Covid-19, hak ekonomi, inventor, paten, vaksin Mechanism to Gain Economic Rights for Covid-19 Vaccine Patent Holders in Indonesia Abstract The emergence of Covid-19 on March 2020 in Indonesia made inventors develop several innovations, one of the inovation is Covid-19 vaccine. Inventors should be given economic righ over the use of vaccines, especially because these vaccines are used for the benefit of the public. Based on this background, this study aims to determine the status of patent ownership for the invention of Covid-19 vaccine and the mechanism for protecting patent holder’s economic right against the Covid-19 vaccine so that it can be fulfilled, based on Law Number 13 of 2016 concerning Patents. The author used descriptive-analytical method that use a normative juridical approach and analyzes data using qualitative methods. The accumulation of data used by the author is to collect literature studies in the form of secondary data from legislation, books, and online libraries. The results shows that based on Article 10 of Law Number 13 of 2016 concerning Patents, the invention of the Covid-19 Vaccine given to the inventor or to the person who is granted the right to obtain the patent with permission from the inventor. On the employment relation, economic right will be given to the party that giving the job as stated in Article 12. The inventor can get a reasonable reward with the provision as listed on Article 4 of Regulation of The Minister of Finance of The Republic of Indonesia No.72/PMK.02/2015. Keywords: COVID-19, economic right, inventor, patent, vaccine
PERLINDUNGAN MEREK TERKAIT PENGGUNAANNYA DALAM BROSUR DAN KEMASAN PRODUK OLEH PIHAK LAIN MENURUT UNDANG-UNDANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS Cita Rucitawati; Muhammad Amirulloh; Kilkoda Agus Saleh
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 3 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (180.841 KB) | DOI: 10.31604/justitia.v8i3.225-236

Abstract

Merek ialah suatu bentuk hukum kekayaan intelektual yang sangat penting bagi dunia perdagangan, hal ini terjadi karena dengan adanya merek maka konsumen dapat mengetahui produk yang diproduksi oleh suatu produsen dan dapat membandingkan kualitas produk tersebut dengan produk lain dari merek yang berbeda. Pemilik merek yang sudah melakukan pendaftaran akan mendapatkan hak eksklusif berupa hak atas merek untuk melindungi hak-haknya. Perlindungan hukum terhadap merek sangat penting karena pada prakteknya terjadi banyak pelanggaran hak atas merek yang dilakukan oleh orang atau kelompok yang tidak memiliki izin contohnya pada kasus antara Kusnadi Rahardja dan Boga Group melawan PT. Sushi Tei. Kusnadi Rahardja dan Boga Group digugat karena dianggap melakukan pelanggaran hak atas merek karena menggunakan merek terkenal yakni Sushi Tei secara tanpa izin pada kemasan sushi miliknya sehingga dapat menyesatkan atau mengecoh konsumen dan memiliki itikad yang tidak baik yaitu ikut memboncengi reputasi Sushi Tei yang sudah terkenal. Riset ini disusun dengan memakai metode pendekatan yuridis normatif yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan merek yaitu Undang-Undang No 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis. Berdasarkan hasil dari riset yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa Kusnadi Rahardja dan Boga Group telah melakukan pelanggaran hak atas merek berdasarkan pada bukti-bukti  yang ada dan juga melanggar pasal 21 ayat 1 huruf a dan/atau b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 karena diketahui bahwa Boga group menggunakan merek Sushi Tei yang merupakan merek terdaftar dan terkenal dalam konsep kemasan, brosur dan kartu nama dengan itikad tidak baik dan merugikan bagi PT. Sushi Tei sebagai pemilik merek terdaftar tersebut. Dengan adanya hal itu maka Sushi Tei dapat menggugat Kusnadi Rahardja dan Boga Group berdasarkan pasal 83 ayat 1 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016. Sedangkan untuk perlindungan hukum bagi pemilik merek dalam hal ini adalah Sushi Tei yang mereknya digunakan oleh pihak lain atau terjadi pelanggaran hak atas merek seperti yang dilakukan oleh Kusnadi Rahardja dan Boga Group diatur dalam ketentuan pidana pada pasal 100 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.
PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA TERHADAP LOGO INSTANSI PEMERINTAH DIHUBUNGKAN DENGAN PRINSIP ALTER EGO Mahadiena Fatmashara; Muhamad Amirulloh; Laina Rafianti
Jurnal Poros Hukum Padjadjaran Vol. 2 No. 1 (2020): JURNAL POROS HUKUM PADJADJARAN
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23920/jphp.v2i1.258

Abstract

ABSTRAKSalah satu instansi pemerintah di Jawa Barat, menggunakan logo yang diciptakan oleh pegawai dari instansi tersebut. Pembuatan logo tidak diperjanjikan khusus, sehingga pencipta tidak mendapatkan royalti (materiil dan ekonomi). Hal tersebut menarik untuk dikaji mengenai Implementasi Prinsip Alter ego yang berkaitan pada hak cipta seseorang yang mengakui pencipta sebagai pemilik hak tertinggi. Pencipta memiliki hak alamiah untuk memanfaatkan ciptaannya dan mempertahankan ciptaannya terhadap gangguan apapun dari pihak lain. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini bersifat deskriptif analitis guna memperoleh gambaran peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, dengan cara meneliti bahan pustaka yang disebut data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, literatur-literatur, artikel-artikel, pendapat dan ajaran para ahli serta implementasinya dalam praktek. Apabila dilihat pada Pasal 35 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta tidak terpenuhi. Meskipun instansi pemerintah tidak bertujuan untuk kegiatan komersial. Namun hak moral dan hak ekonomi hakikatnya wajib dilaksanakan sesuai dengan prinsip perlindungan Hak Kekayaan Intelektual. Perlindungan Hukum terhadap pencipta atas logo tetap harus diakui. Kata kunci: alter ego; hak cipta; hak moral; logo; instansi pemerintah. ABSTRACTOne of the government agencies in West Java, using a logo created by employees of the agency. Logo creation is not specifically promised, so creators do not get royalties (material and economic). It is interesting to review the Implementation of Alter ego Principles relating to the copyright of a person who recognizes the creator as the owner of the highest right. The Creator has the natural right to utilize his creation and defend his creation against any interference from the other party.The research methods used in this writing are analytically descriptive to obtain an overview of the prevailing laws and regulations associated with legal theories and the practice of implementing positive laws. The approach used in this study is normative juridical, by examining library materials called secondary data consisting of primary legal materials, literature, articles, opinions, and teachings of experts and their implementation in practice.If viewed in Article 35 paragraph (1) and (2) of Law No. 28 of 2014 on Copyright is not fulfilled. Although government agencies do not aim for commercial activities. But moral rights and economic rights must essentially be implemented in accordance with the principles of intellectual property protection. Legal protection of creators over logos must still be recognized.Keywords: alter ego; copyright; government agencies; logo; moral rights.
HARMONISASI HUKUM KETENTUAN LISENSI WAJIB (COMPULSORY LICENSE) PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN DI INDONESIA Arini Yunia Pratiwi; Muhamad Amirulloh; Anita Afriana
Jurnal Poros Hukum Padjadjaran Vol. 2 No. 2 (2021): JURNAL POROS HUKUM PADJADJARAN
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23920/jphp.v2i2.385

Abstract

AbstrakPemberian lisensi wajib PVT yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri bukan oleh DJKI, perlu diharmonisasikan dengan ketentuan serupa pada undang-undang bidang KI yang lainnya. Dalam UU Paten misalnya, pemberi lisensi wajib adalah DJKI, mengingat bahwa hal tersebut termasuk merupakan proses hukum administratif, bukan hukum formil terkait penyelsaian sengketa. Hal ini memperlihatkan adanya kewenangan judikatif yang berlebihan (overbodig) karena sampai masuk kepada bidang eksekutif. Penulisan ini bersifat deskriptif analitis, yaitu menggambarkan pengaturan lisensi wajib PVT dalam UU PVT yang harus melalui permohonan kepada Pengadilan Negeri, dan akan dianalisis dengan asas kepastian hukum serta harmonisasinya secara horisotal dengan ketentuan lisensi wajib paten dalam UU Paten. Metode pendekatan yang digunakan penulis yaitu yuridis normatif, dengan mengkaji UU PVT tentang kewenangan pengadilan negeri dalam memberikan lisensi wajib PVT. Artikel ini mengemukakan asas dan teori hukum yang dapat digunakan untuk melakukan perubahan ketentuan tentang kewenangan pemberian lisensi wajib dalam UU PVT dari Pengadilan Negeri kepada Kantor PVT yang lebih jelas memisahkan kewenangan lembaga yudikatif dan eksekutif dalam perlindungan PVT. Kata kunci: perlindungan varietas tanaman; lisensi wajib; pengadilan negeri; kantor pvt; kepastian hukum AbstractThe provision of compulsory PVT licenses carried out by the District Court, not by the DJKI, needs to be harmonized with similar provisions in other IP laws. In the Patent Law, for example, the obligatory licensor is DJKI, considering that this is an administrative legal process, not a formal law related to dispute resolution. This shows the existence of excessive judicial authority (overbodig) because it has entered the executive field. This writing is analytical descriptive in nature, which describes the mandatory PVT licensing arrangements in the PVT Law which must go through an application to the District Court, and will be analyzed with the principle of legal certainty and horizontal harmonization with the provisions of the mandatory patent license in the Patent Law. The approach method used by the author is normative juridical, by reviewing the PVT Law regarding the authority of district courts in granting mandatory PVT licenses. This article proposes legal principles and theories that can be used to make changes to the provisions regarding the authority to grant a compulsory license in the PVT Law from the District Court to the PVT Office which more clearly separates the powers of the judiciary and the executive in the protection of PVT.Keywords: plant variety protection; compulsory license; district court; pvt office; legal certainty
STIMULASI URGENSI PERLINDUNGAN KEKAYAAN INTELEKTUAL KARYA KREATIF DAN INOVATIF KARYA SISWA SMA NEGERI 8 BANDUNG DALAM MENDUKUNG EKONOMI DIGITAL Helitha novianty Muchtar; Ahmad M Ramli; Miranda Risang Ayu; Rika Ratna Permata; Sinta Dewi; Dadang Epi Sukarsa; U. Sudjana, Sudjana; Sudaryat Sudaryat; Muhamad amirulloh; Ranti Fauza Mayana; Aam Suryamah; Laina Rafianti; Tasya safiranita
Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 4, No 1 (2021): Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/kumawula.v4i1.31094

Abstract

Dalam era industri 4.0 saat ini ekonomi kreatif berbasis kekayaan intelektual sangat berkembang pesat dan sekaligus menjadi tumpuan ekonomi Indonesia. Saat ini, siswa SMA khususnya SMA Negeri 8 Bandung merupakan tumpuan bangsa di masa yang akan datang, kreativitas yang dihasilkan dari ekstrakurikuler membuat banyaknya potensi kekayaan intelektual. Siswa siswi SMA Negeri 8 Bandung sangat kreatif dan inovatif dalam menyelenggarakan aktivitas baik yang termasuk di dalam kegiatan belajar mengajar maupun kegiatan ekstra-kurikuler. Mareka telah memiliki pengetahuan awal mengenai kekayaan intelektual namun belum dapat mengelompokkan potensi-potensi pelindungan kekayaan intelektual berdasarkan karya yang dihasilkan. Kegiatan pengabdian pada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman tentang hukum kekayaan intelektual di lingkungan SMA Negeri 8 Bandung seiring dengan industri 4.0 sehingga dapat mendukung ekonomi digital.Mengingat pandemi Covid-19 yang saat ini masih terjadi juga di Jawa Barat termasuk Kota Bandung, metode yang digunakan dalam pengabdian pada masyarakat saat ini adalah paparan dalam jejaring (daring). Hasil yang diharapkan diperoleh yaitu karya kreatif dan inovatif siswa SMA Negeri 8 Bandung berupa karya cipta, merek, paten, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, rahasia dagang, perlindungan varietas tanaman dapat dimanfaatkan dalam era industri 4.0 dalam mendukung ekonomi digital.
Perlindungan Hukum Sinematografi Terhadap Pengaksesan Tanpa Hak Oleh Pengguna Aplikasi Telegram Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta Dan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Di Indonesia Kemala Megahayati; Muhamad Amirulloh; Helitha Novianty Muchtar
Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 5 No. 1 (2021): Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Serang Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30656/ajudikasi.v5i1.3218

Abstract

Film as a cinematographic work is an object protected by copyright. Film and ICT are rapidly growing in Indonesia. Along with this, digital piracy occurs very often. This happens in instant messaging application, Telegram. Public channel is an available feature on Telegram that misused by its users to spread films illegally. This research was conducted to determine regulations about accessing cinematography on Telegram and Telegram Messenger Inc. liability concerns accessing cinematography by its users. The method is juridical normative by examining secondary data from primary, secondary, and tertiary legal materials obtained through literature study related to copyright and over-the-top services. The results show that accessing cinematography on Telegram violates economic rights according to Article 9 (1) b Copyright Law which is categorized as piracy in accordance with Article 113 (4) Copyright Law and Telegram Messenger Inc. as application organizer should be responsible secondarily for piracy in a civil lawsuit according to Article 99 Copyright Law and Article 38 ITE Law, administrative and criminal that occurs due to negligence in monitoring the activities of its users. Then, primary liability can be requested to application users who do not obey the terms of services of the telegram application which has an exoneration clause as a way to prevent copyright infringement in telegram application.
PENGGUNAAN NAMA KOTA SEBAGAI NAMA DOMAIN DI INDONESIA Muhamad Amirulloh
Sosiohumaniora Vol 19, No 1 (2017): SOSIOHUMANIORA MARET 2017
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (377.891 KB) | DOI: 10.24198/sosiohumaniora.v19i1.11415

Abstract

Penggunaan nama kota sebagai nama domain oleh pihak lain tanpa ijin semakin banyak terjadi. UDRP mensyaratkan adanya persamaan atau kemiripan dengan merek apabila nama domain dikategorikan sebagai cybersquatting. UU Merek Amerika dan Inggris menerima perlindungan nama kota sebagai merek yang tidak terdaftar apabila nama kota tersebut memiliki “secondary meaning”. UU ITE dalam Pasal 23 ayat (2) telah memberikan hak kepada pemerintah kota untuk memperoleh nama domain serta hak untuk menuntut ganti rugi berdasarkan Pasal 38. Pengaturan dalam Pasal 6 ayat (3) UU Merek belum harmonis dengan UU ITE.Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan nama pemerintah kota sebagai nama domain tanpa ijin merupakan pelanggaran terhadap Pasal 23 ayat (2) UU ITE dan Pasal 6 ayat (3) huruf b dan c UU Merek yang ditafsirkan. Hakim sebagai penegak hukum di pengadilan harus menerima dan mengadili perkara cybersquatting terhadap nama kota di Indonesia berdasarkan ketentuan UU ITE dan melakukan penafsiran terhadap ketentuan Pasal 6 ayat (3) huruf b dan huruf c UU Merek.   
Co-Authors -, Sudaryat Aam Suryamah Agus Suwandono Agustus Sani Nugroho & Ema Rahmawati Heryaman, Agustus Sani Nugroho & Ahmad Aulia Ahmad M Ramli Ananda Fersa Dharmawan Andrie Ayuni Naqsyabandi Aneke Putri Kusmawati Aneke Putri Kusmawati, Aneke Putri Anita Afriana Anita Afriana Arini Yunia Pratiwi Artha Liurencia Ayu, Miranda Risang Bio Bintang Gidete Charles Amirul Hanif Cintana, Zahra Cita Rucitawati Dadang Epi Sukarsa Danastri, Aprilia Dea Rahmawaty Ruhiat Denisa, Adinda Putri Desiani, Amila Deviana Yuanitasari Djukardi, Etty Haryati Ebenezer Hutagalung Eddy Damian Elisatris Gultom Eman Suparman Etty Haryati Djukardi Febriella Martinez Sitorus Ferdiana, Herdy Ryzkyta Gunawan, Nabilah Haffas, Mustofa Hasanah, Hetty Hasya, Shofiyyah Mardiyyah Helitha Novianty Muchtar Helitha Novianty Muchtar Helitha Novianty Muchtar Helitha Novianty Muchtar Helitha Novianty Muchtar Hendri Sita Ambar Kumalawati Herda Mardiana Ika Citra Dewi Kaulica, Valerie Vanya Kelvin Adytia Pratama Kemala Megahayati Khairunnisa Rahimah Kilkoda Agus Saleh Laina Rafianti Mahadiena Fatmashara Mei Susanto Moza Ramadhani Muchtar, Helitha Novianty Muhammad Akbar Kadapi Muhtadin, Didin Mustofa Haffas Naibaho, Padot Agustinus Narassati, Dinda Ayu Nizda Azzima Fauzianti Noverina Alicia Putri Novianty , Helitha Nur Gayatri, Siti Nahrisya Nursyafia Nursyafia Nyulistiowati Suryanti Pratama, Kelvin Adytia Pupung Faisal Ramadavin, Muhammad Ramlah Puji Astuti Ranti Fauza Mayana Ranti Fauza Mayana Rika Ratna Permata Riki Muhammad Firdaus Rizka Alifia Zahra Sadam, Azriel Viero Savitri, Zandra Azelia Shellma Riyaadhotunnisa Sinta Dewi Siti Nabila Salmaa Sitorus, Febriella Martinez Soerjati , Enni Somawijaya Somawijaya Somawijaya, Somawijaya Sudaryat Syafira Aisya Kamila Syarifa Yasmin Datau Syukur, Gibran Fatahillah Tamara Putri Berliani Tanjung, Stephanie Regina Tasya Safiranita Tasya safiranita Tasya Safiranita Ramli Tasya Safiranita, Tasya Tri Handayani U. Sudjana, Sudjana Wulan Chorry Shafira1 Yasmina Fayza Zainal Mutaqqin