Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
3.11
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Dharmakarya : Jurnal Aplikasi Ipteks Untuk Masyarakat PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Jurnal Bina Mulia Hukum Humani (Hukum dan Masyarakat Madani) Jurnal Sains Sosio Humaniora Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum ACTA DIURNAL : Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat JURNAL USM LAW REVIEW Journal of Law, Poliitic and Humanities Innovative: Journal Of Social Science Research Socius: Social Sciences Research Journal Transnational Business Law Journal Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Jurnal Inovasi Global Media Hukum Indonesia (MHI) Jurnal Kajian Budaya dan Humaniora (JKBH)
Muhamad Amirulloh, Muhamad
Unknown Affiliation
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Astronomy Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Mathematics Public Health Social Sciences Other

Published : 22 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 22 Documents
Search

 1   2   3 
STRATEGI PENINGKATAN USAHA MELALUI PELINDUNGAN MEREK BAGI UMKM SALE PISANG DI RW 09 DESA SAYANG KEC. JATINANGOR KAB. SUMEDANG Amirulloh, Muhamad; Muchtar, Helitha Novianty
Dharmakarya Vol 6, No 1 (2017): Maret
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (352.418 KB)

Abstract

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (selanjutnya ditulis UMKM) mempunyai peran yang strategis dalam pembangunan ekonomi nasional. Oleh karena itu, pemberdayaan UMKM memiliki arti penting dan strategis bagi pertumbuhan ekonomi dan ketahanan nasional. Permasalahan utama yang dihadapi UMKM telah mengalami pergeseran, dari yang sebelumnya permasalahan pembiayaan, kini masalah daya saing menjadi kendala utama pelaku UMKM dalam memasarkan produknya. Di RW 09 Desa Sayang Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang Jawa Barat terdapat UMKM Pisang Sale yang masih kurang pemahaman mengenai merek dan arti penting merek bagi promosi, distribusi dan penjualan produk pisang sale tersebut. Merek merupakan salah satu faktor yang sangat mempengaruhi penjualan dari produk-produk milik UMKM karena merek merupakan ujung tombaknya produk ketika produk bersaing di pasaran. Hal tersebut dikarenakan fungsi utama dari sebuah merek adalah agar konsumen dapat mencirikan suatu produk (baik itu barang maupun jasa) sehingga dapat dibedakan dari produk perusahaan lain yang serupa atau yang mirip yang dimiliki oleh pesaingnya.Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat Prioritas OKK ini, diperoeh kesimpulan bahwa perlunya ditingkatkan pemahaman akan arti penting merek, penggunaan merek secara benar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta pendaftaran merek sebagai startegi bisnis UMKM Sale Pisang RW 9 Desa Sayang. Tim telah melakukan sosialisasi dan peningkatan pemahaman tentang arti penting merek bagi bisnis, juga telah dilakukan pendampingan merek berupa konsultasi dan pengarahan bentuk merek yang sesuai dengan aturan/UU Merek yang berlaku, dan Tim telah melakukan pemberkasan pendaftaran merek “Setia Rasa” kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
Perlindungan Merek terhadap Framing, Meta tag, dan Deep Linking Berdasarkan UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek dan Perbandingannya dengan Regulasi dan Praktik di Amerika Serikat Amirulloh, Muhamad; Kusmawati, Aneke Putri
PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 1, No 3 (2014): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)
Publisher : Faculty of Law, Padjadjaran University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (780.077 KB)

Abstract

AbstrakFraming, meta tags, dan deep linking semakin marak terjadi dalam berbagai transaksi elektronik, khususnya yang berkaitan dengan pemanfaatan dan penggunaan merek dalam aktivitas di internet. Hal ini menimbulkan berbagai masalah hukum baru. Salah satu masalah yang timbul adalah penyalahgunaan merek di dunia maya dengan cara meminjam reputasi suatu merek tanpa izin dengan tujuan untuk menarik dan menyesatkan konsumen untuk mengunjungi website tersebut. Regulasi tentang dilusi merek dan putusan kasus-kasus di Amerika Serikat dijadikan bahan perbandingan. Penelitian ini menunjukan bahwa teori hukum perlindungan konsumen menerapkan framing, meta tags, dan/atau deep linking menggabungkan teori perlindungan merek tradisional dengan teori kepentingan. Prinsip-prinsip hukum yang dapat digunakan untuk melindungi merek dari framing, meta tags, dan deep linking adalah prinsip iktikad baik dan prinsip pembedaan dalam aktivitas-aktivitas penting dalam perdagangan barang dan jasa.Kata kunci: merek, framing, meta tag, deep linking, teknologi informasi dan komunikasi (TIK) Trademark Protection against Framing, Meta Tag, and Deep Linking Based on Trademark Act Number 15 of 2001 and Its Comparison with the Regulation and Practices in the United States of AmericaAbstractFraming, meta tags, and deep linking are frequently occurred in electronic transactions through the utilization and use of the mark in the activity on the internet. This raises a new form of legal problems, namely infringement of the brand in the virtual world, by leveraging the reputation (goodwill) as a brand without permission with the intention to attract and mislead consumers to visit their website. Trademark Dilution Act and Practices in United States of America is used as a comparative study. This research showed that the theory of brand protection law recognized framing, meta tags, and/or linking the theory of brand protection era of Information and Communication Technology, which combines a conventional brand protection theory with the theory of interest. Legal principles that can be used to protect the brand of the framing, meta tags, and/or deep linking is a principle of good faith, the principle of distinguishing, in the use of the principle activities of goods and/or services.Keywords: trademark, framing, meta tag, deep linking, information and communication technology (ICT).DOI: https://doi.org/10.22304/pjih.v1n3.a3
IMPLEMENTASI ASAS ITIKAD BAIK DALAM PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS PEMBATALAN TRANSAKSI YANG DILAKUKAN OLEH SITUS BELANJA ELEKTRONIK Desiani, Amila; Amirulloh, Muhamad; Suwandono, Agus
ACTA DIURNAL Vol 2, No 1 (2018): ACTA DIURNAL, Volume 2, Nomor 1, Desember 2018
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (17.658 KB)

Abstract

ABSTRAKMaraknya kehadiran marketplace di Indonesia tidak menutup kemungkinan adanya praktik itikad tidak baik dengan melakukan pembatalan transaksi secara sepihak kepada konsumen. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui implementasi hak konsumen atas informasi lengkap dan benar dalam transaksi jual beli online serta bagaimanakah tanggung jawab pengelola situs belanja online dalam penerapan asas itikad baik dalam hal pembatalan transaksi sepihak akibat kesalahan pencantuman suatu informasi berdasarkan UUPK dan UU ITE. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi hak konsumen atas informasi lengkap dan benar sudah diterapkan dalam suatu kontrak elektronik, tetapi tidak dalam suatu informasi produk yang ditawarkan. Tanggung jawab marketplace dalam memberikan ganti rugi yang didasarkan negosiasi terlebih dahulu untuk mencapai kesepkatan mengenai besarnya ganti kerugian kepada konsumen.Kata kunci: ecommerce; pembatalan transaksi; perlindungan konsumen.  ABSTRACTThe rise of marketplace presence in Indonesia does not rule out the possibility of bad faith practices by unilaterally canceling transactions to consumers. The purpose of this study is to determine the implementation of consumer rights to complete and correct information in online buying and selling transactions and how the responsibility of managers of online shopping sites in the application of good faith principles in the case of unilateral transaction cancellation due to inclusion of information based on UUPK and UU ITE. This research method uses a normative juridical approach with descriptive analytical research specifications. The results of the study indicate that the implementation of consumer rights to complete and correct information has been applied in an electronic contract, but not in an information product offered. The responsibility of the marketplace in providing compensation based on negotiations in advance to achieve agreement regarding the amount of compensation to consumers. Keywords: Ecommerce; Transaction Cancellation; Consumer Protection
FILLING THE LEGAL VACUUM OF INDONESIAN MARKS LAW: THE LEGAL STANDING OF A FAMOUS PERSON IN SUING MARKS INFRINGEMENT Amirulloh, Muhamad; Novianty Muchtar, Helitha; Muhtadin, Didin
Jurnal Bina Mulia Hukum Vol. 7 No. 2 (2023): Jurnal Bina Mulia Hukum Volume 7 Number 2 March 2023
Publisher : Faculty of Law Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23920/jbmh.v7i2.951

Abstract

Indonesian Marks Law in Article 21 paragraph (2) letter a has protected famous people from using their names or abbreviations as marks by other parties without permission. However, that law has not protected famous people from suing for cancellation and/or compensation against a party using the name and/or abbreviation of his name as a mark. Using the normative juridical method, the provisions on the legal basis for famous people to sue other parties who use their names or their abbreviations as marks are analyzed. This article examines legal principles and legal theories that can be used to resolve that. The results of the study conclude that the legal principles that can be used to provide a legal basis for famous people in suing other parties without permission to use their names or abbreviations as marks are the principle of good faith, the principle of legal certainty, the principle of point d' interest, point d' action, and the principle of legitima persona stands in judicio. Legal theories that can provide a legal basis for famous people in suing other parties without permission to use their names or abbreviations as marks are the welfare state theory, development law theory, and the theory of intellectual property protection from Robert M. Sherwood.
Peningkatan Pemahaman HKI Guru dan Siswa SMAN 13: Suatu Pengalaman Perdana Sivitas Akademika SMAN 13 Bandung Amirulloh, Muhamad; Muchtar, Helitha Novianty
Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 6, No 2 (2023): Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/kumawula.v6i2.43390

Abstract

Guru dan siswa SMA Negeri 13 Bandung belum pernah mengikuti sosialisasi HKI, sehingga belum pernah dilakukan pengukuran terhadap tingkat pemahaman HKI mereka. Sementara dalam berbagai kegiatan sekolah, guru dan siswa terlibt aktif dalam penciptaan suatu karya intelektual, seperti lagu Hymne SMAN 13, desain sepatu serta merek sepatu. Sangat menarik melihat reaksi mereka terhadap sesuatu yang baru yang belum pernah mereka lakukan, dan sangat menantang untuk mengukur pemahaman awal (baseline) mereka tentang HKI serta peningkatan pemahamannya melalui sosialisasi HKI.Berdasarkan metode partisipatif pada kegiatan sosialisasi HKI dengan melibatkan responden 4 (empat) orang guru dan 15 (lima belas) orang siswa-siswi SMAN 13 Bandung, diperoleh hasil adanya peningkatan pemahaman HKI guru dan siswa SMAN 13 Bandung sebesar 22%, dari semula 51% menjadi 73% berdasarkan test yang dilakukan melalui media quizizz.com.
VALUATION OF INTELLECTUAL PROPERTY ON NFT TRANSACTION FOR NFT PLATFORM IN INDONESIAN PERSPECTIVES Novianty Muchtar, Helitha; Risang Ayu, Miranda; Amirulloh, Muhamad
Transnational Business Law Journal Vol. 3 No. 2 (2022): TRANSNATIONAL BUSINESS LAW JOURNAL Volume 3, Number 2, August 2022
Publisher : Department of Transnational Business Law, Faculty of Law Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23920/transbuslj.v3i2.1395

Abstract

Recently, NFT enable its owner to sell and buy intellectual properties. The research result shows that an NFT transaction process – such as in the sale and purchase of intellectual property-requires a determined price valuation. The authors consider that it is necessary to determine a clear valuation to predict the exact price of the intellectual property digitally transacted on NFT. The price database on NFT can be used to determine the price by first collecting the NFT and the price database can also calculate the value of the NFT in the future.
Pelindungan Rahasia Dagang Dalam Proses Pengadilan Tertutup Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang Tanjung, Stephanie Regina; Amirulloh, Muhamad
Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Vol. 2 No. 1 (2023): Jurnal Pengabdian Masyarakata dan Riset Pendidikan Volume 2 Nomor 1 Tahun 2023
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jerkin.v2i1.133

Abstract

Intellectual Property is a right that arises from the results of thought that produce a product or process that is useful for humans. One form of Intellectual Property is Trade Secret. Trade Secrets are recognized and protected under Law No. 30 of 2000 concerning Trade Secrets. The purpose of this study is to determine the legal certainty of conducting closed hearings against trade secret violations in the UURD and its comparison with regulations of other countries, as well as determining the legal actions that should be taken by the owner of a trade secret in facing court proceedings to protect trade secrets in relation to the UURD and its comparison with other countries. This study uses a normative juridical method with descriptive analytical research specifications. The comparison method used is the method of comparison of legal instruments, especially comparison of legislation. Data collection techniques used in this study were literature studies and interviews. Based on the research conducted, it can be concluded that the provisions in Article 18 of the Trade Secret Law do not provide legal certainty regarding how trade secrets can be protected in the trial process. The condition in which both parties must request to close the trial is not in line with the Judge's obligation to protect Trade Secrets. The legal remedy that can be taken by the Trade Secret Owner is to request that the trial of the Trade Secret case be held behind closed doors. This application is made not because of the conditions contained in Article 18 UURD, but based on the obligation of the Trade Secret Owner to make all proper efforts to safeguard the Trade Secret. An application to close the trial should not be rejected by the Judge, because refusal is a violation of the Owner's right to maintain a Trade Secret.
Tinjauan Hukum Terhadap Imbalan yang Wajar Bagi Inventor Paten Alat Pertahanan dan Keamanan (Alpahankam) dalam Pelaksanaan Oleh Pemerintah di Indonesia Ramadavin, Muhammad; Amirulloh, Muhamad; Haffas, Mustofa
Media Hukum Indonesia (MHI) Vol 2, No 4 (2024): December
Publisher : Penerbit Yayasan Daarul Huda Kruengmane

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.13885786

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penetapan imbalan yang wajar bagi inventor paten Alpanhankam yang pelaksanaannya dilakukan oleh pemerintah Indonesia, berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten dan Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Paten oleh Pemerintah. Fokus utama penelitian ini adalah untuk mengevaluasi apakah ketentuan yang ada sudah cukup memadai dalam memberikan perlindungan hak ekonomi bagi para inventor, terutama terkait dengan mekanisme kompensasi yang adil dan proporsional. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus implementasi paten oleh pemerintah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat kerangka hukum yang mengatur imbalan, masih terdapat ketidakjelasan dalam penerapannya, khususnya dalam aspek penentuan nilai kompensasi yang dianggap wajar bagi inventor. Temuan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam perbaikan kebijakan terkait perlindungan hak ekonomi inventor di Indonesia.
Pengaruh Disrupsi Teknologi Digital terhadap Press Publisher Right pada Platform Digital di Indonesia Berdasarkan Hukum Positif Indonesia Gunawan, Nabilah; Permata, Rika Ratna; Amirulloh, Muhamad
Hukum dan Masyarakat Madani Vol. 12 No. 1 (2022): Mei
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/humani.v12i1.4569

Abstract

Perkembangan teknologi yang pesat telah mempengaruhi dan mengubah berbagai pola kehidupan manusia hal ini disebut dengan disrupsi. Perubahan ini memberikan kemudahan salah satunya dalam mengakses berita secara elektronik. Berita merupakan objek dari hak cipta yang harus dilindungi (press publisher right). Walaupun saat ini sudah ada regulasi yang mengatur, tetapi masih terdapat pelanggaran terhadap suatu berita. Hal ini dikarenakan pasal yang mengatur mengenai berita belum memadai dan merugikan pemilik hak cipta sehingga perlu diketahui mengenai teori dan asas hukum apa yang sesuai. Teori hukum yang sesuai adalah teori yang dikemukakan oleh R.C Sherwood, bahwa berita yang diterbitkan harus diberikan penghargaan yaitu hak eksklusif mengingat dalam pembuatannya memerlukan waktu, biaya, serta kreativitas sehingga perusahaan pers berhak mendapatkan hak eksklusif sepenuhnya. Selain itu didukung denngan teori code version. 2.0 serta lex digitalis. Asas hukum yang sesuai adalah prinsip keseimbangan hak dan kewajiban bahwa perlu adanya keseimbangan   yang adil sehingga tidak ada yang merasa dirugikan kepentingannya, prinsip pelindungan ekonomi dan moral bahwa dalam pembuatan suatu berita tidaklah mudah sehingga perlu diperolehnya hak ekslusif secara utuh didapatkan oleh perusahaan pers. Agar kedepannya press publisher right dilindungi secara penuh maka diharapkan adanya aturan turunan berupa Peraturan Pemerintah yang mengatur secara jelas kepastian hukum press publisher right.
Implementasi Asas Alter Ego, Teori Personality Dan Teori Labour Terkait Kepemilikan Desain Industri Oleh Asn Di Indonesia Cintana, Zahra; Amirulloh, Muhamad; -, Sudaryat
Hukum dan Masyarakat Madani Vol. 12 No. 2 (2022): November
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/humani.v12i2.4956

Abstract

Pengaturan terkait dengan kepemilikan Desain Industri yang dibuat oleh ASN Indonesia yang digeneralisir menjadi milik instansi tempat ia bekerja tanpa didahului dengan adanya pengklasifikasian kepemilikan melalui penguraian fakta-fakta merupakan pintu dari ketidakadilan. Penelitian ini diharapkan dapat lebih mewujudkan tujuan-tujuan dari keberadaan hukum dalam aturan kepemilikan Desain Industri oleh ASN Indonesia yang meliputi keadilan hukum, kepastian hukum dan juga kemanfaatan hukum. Di samping itu penelitian ini diharapkan dapat memberikan keseimbangan kepemilikan terhadap para pihak dalam penciptaan suatu Desain Industri. Kepemilikan Desain Industri yang dibuat oleh ASN Indonesia yang cenderung menganut kepemilikan absolute ownership dapat disinergikan menjadi kepemilikan bersama sehingga dapat memberikan recovery maupun reward yang adil bagi ASN selaku Pendesain maupun instansi tempat ia bekerja. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif yang dilakukan dengan cara mengkaji Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri berdasarkan asas Alter Ego, Teori Personality dan Teori Labour
Co-Authors -, Sudaryat Agus Suwandono Aneke Putri Kusmawati, Aneke Putri Cintana, Zahra Danastri, Aprilia Desiani, Amila Djukardi, Etty Haryati Ema Rahmawati Eman Suparman Firdaus, Riki Muhammad Gunawan, Nabilah Haffas, Mustofa Hasya, Shofiyyah Mardiyyah Mei Susanto Miranda Risang Ayu Palar Muchtar, Helitha Novianty Muchtar, Helitha Novianty Muhtadin, Didin Narassati, Dinda Ayu Novianty , Helitha Novianty Muchtar, Helitha Nur Gayatri, Siti Nahrisya Nyulistiowati Suryanti Ramadavin, Muhammad Rika Ratna Permata Sadam, Azriel Viero Savitri, Zandra Azelia Sitorus, Febriella Martinez Soerjati , Enni Syukur, Gibran Fatahillah Tanjung, Stephanie Regina Tasya Safiranita, Tasya Tri Handayani