Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.949
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Sosiohumaniora Jurnal Dinamika Hukum Dharmakarya : Jurnal Aplikasi Ipteks Untuk Masyarakat Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) Law and Justice Jurnal Bina Mulia Hukum Jurnal Ius Constituendum Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Eksekusi : Journal Of Law Jurnal Rechts Vinding : Media Pembinaan Hukum Nasional Journal of Law, Poliitic and Humanities Jurnal Indonesia Sosial Teknologi Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora (JURRISH) Transnational Business Law Journal Media Hukum Indonesia (MHI) Jurnal Kajian Budaya dan Humaniora (JKBH) Agrikultura Masyarakat Tani: Jurnal Pengabdian kepada masyarakat
Muchtar, Helitha Novianty
Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Engineering Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Public Health Social Sciences

Published : 24 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 24 Documents
Search

 1   2   3 
STRATEGI PENINGKATAN USAHA MELALUI PELINDUNGAN MEREK BAGI UMKM SALE PISANG DI RW 09 DESA SAYANG KEC. JATINANGOR KAB. SUMEDANG Amirulloh, Muhamad; Muchtar, Helitha Novianty
Dharmakarya Vol 6, No 1 (2017): Maret
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (352.418 KB)

Abstract

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (selanjutnya ditulis UMKM) mempunyai peran yang strategis dalam pembangunan ekonomi nasional. Oleh karena itu, pemberdayaan UMKM memiliki arti penting dan strategis bagi pertumbuhan ekonomi dan ketahanan nasional. Permasalahan utama yang dihadapi UMKM telah mengalami pergeseran, dari yang sebelumnya permasalahan pembiayaan, kini masalah daya saing menjadi kendala utama pelaku UMKM dalam memasarkan produknya. Di RW 09 Desa Sayang Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang Jawa Barat terdapat UMKM Pisang Sale yang masih kurang pemahaman mengenai merek dan arti penting merek bagi promosi, distribusi dan penjualan produk pisang sale tersebut. Merek merupakan salah satu faktor yang sangat mempengaruhi penjualan dari produk-produk milik UMKM karena merek merupakan ujung tombaknya produk ketika produk bersaing di pasaran. Hal tersebut dikarenakan fungsi utama dari sebuah merek adalah agar konsumen dapat mencirikan suatu produk (baik itu barang maupun jasa) sehingga dapat dibedakan dari produk perusahaan lain yang serupa atau yang mirip yang dimiliki oleh pesaingnya.Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat Prioritas OKK ini, diperoeh kesimpulan bahwa perlunya ditingkatkan pemahaman akan arti penting merek, penggunaan merek secara benar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta pendaftaran merek sebagai startegi bisnis UMKM Sale Pisang RW 9 Desa Sayang. Tim telah melakukan sosialisasi dan peningkatan pemahaman tentang arti penting merek bagi bisnis, juga telah dilakukan pendampingan merek berupa konsultasi dan pengarahan bentuk merek yang sesuai dengan aturan/UU Merek yang berlaku, dan Tim telah melakukan pemberkasan pendaftaran merek “Setia Rasa” kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
TEORI DAN KEBIJKAN HUKUM INVESTASI LANGSUNG (DIRECT INVESTMENT) Muchtar, Helitha Novianty
Jurnal Bina Mulia Hukum Vol 3, No 1 (2018): Jurnal Bina Mulia Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (354.427 KB)

Abstract

Perkembangan investasi langsung (Direct Investment) dari masa ke masa mengalami banyak pro dan kontra, banyak literature membedakan antara penanaman secara modal langsung (Direct Investment) dan penanaman modal tidak langsung (Indirect Investment). Perbedaan jenis penanaman modal ini didasarkan atas definisi keduanya yang berbeda, Direct Investment dan Indirect Investment memiliki perbedaan pada “karakter yuridis” istilah yang digunakan Prof. Rahmi Jened, penulis buku ini untuk memaparkan pengertian penanaman modal langsung dari aspek yuridis.DOI : https://doi.org/10.23920/jbmh.v3n1.11
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PRODUCTION HOUSE TERHADAP PENYIARAN FILM YANG SEDANG TAYANG DI BIOSKOP TANPA IZIN MELALUI MEDIA SOSIAL Dewina, Alvieta; Permata, Rika Ratna; Muchtar, Helitha Novianty
Law and Justice Vol 5, No 1 (2020)
Publisher : Muhammadiyah University Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23917/laj.v5i1.10399

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk meninjau perlindungan hukum bagi rumah produksi sebagai pemegang Hak Cipta serta memberikan pengetahuan mengenai tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh rumah produksi terhadap kerugian ekonomi yang ditimbulkan atas tindakan penyiaran film bioskop tanpa izin melalui media sosial. Hukum bersifat dinamis berjalan seirama dengan perkembangan masyarakat dan telah memasuki era digital. Penyiaran film bioskop tanpa izin melalui media sosial merupakan contoh perbuatan melawan hukum telah memasuki dunia digital beserta konsekuensinya. Penelitian ini diharapkan dapat menciptakan kesadaran pada masyarakat bahwa pembajakan dapat menimbulkan kerugian baik materil maupun imateril terutama bagi rumah produksi. Penelitian ini menitikberatkan pada pembajakan yang telah berkembang ke dalam jenis baru, yaitu pembajakan melalui media sosial, khususnya penyiaran kembali melalui Bigo Live. Penelitian ini menggunakan metode analisis data yuridis kualitatif. Metode yang digunakan adalah penelitian literatur yaitu penelitian secara normatif khususnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Penyiaran kembali film bioskop tanpa izin melalui media sosial merupakan pelanggaran Hak Cipta berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta. Penelitian ini juga menyimpulkan bahwa rumah produksi merupakan badan hukum yang dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta sebagai Pencipta, sehingga rumah produksi mendapatkan pelindungan hukum atas segala bentuk pelanggaran Hak Ekonomi dan Hak Moral Pencipta, termasuk pada dunia digital. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pihak rumah produksi selaku pemilik Hak Cipta sebuah karya film dapat melakukan gugatan hukum secara perdata atas kerugian ekonomi berdasarkan Pasal 95 dan 96 Undang-Undang Hak Cipta dan juga secara pidana sesuai dengan ketentuan Pasal 105 Undang-Undang Hak Cipta.
ASAS-ASAS HUKUM BAGI ORANG TERKENAL DALAM MENGGUGAT CYBERSQUATER BERDASARKAN UNDANG-UNDANG MEREK DI INDONESIA Muhamad Amirulloh; Helitha Novianty Muchtar; Rika Ratna Permata
Sosiohumaniora Vol 20, No 3 (2018): SOSIOHUMANIORA, NOPEMBER 2018
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (236.231 KB) | DOI: 10.24198/sosiohumaniora.v20i3.13915

Abstract

Pengaturan tentang hak menggugat bagi orang terkenal pada UU Merek dan Indikasi Geografis terhadap pendaftar serta penggunaan nama sebagai nama laman domain internet tanpa ijin (cybersquatter) belum ada, padahal materi ini telah diamanahkan atau diperintahkan oleh Pasal 27 ayat (1) UU ITE No. 11 Tahun 2008 jo UU No. 19 Tahun 2016. Melalui metode yurisdis normatif dan metode komparatif dengan Anticybersquatting Consumer Protection Act 1999 of USA, artikel ini mencoba memberikan landasan pemikiran perlunya perubahan terhadap ketentuan UU Merek terkait kewenangan atau hak orang terkenal dalam menggugat para cybersquatters, apabila nama orang terkenal tersebut telah didaftarkan dan dilindungi pula sebagai merek. Asas hukum legitima persona stands in judicio dapat digunakan untuk merevisi UU Merek dengan menambahkan ketentuan hak menggugat bagi orang terkenal terhadap pelaku yang menggunakan namanya sebagai nama domain internet. 
Indication of Source - The Protection of Tenun Ikat Sumba to Encourage The Economy of The Local Community Helitha Novianty Muchtar; Purnama Trisnamasyah
Jurnal Dinamika Hukum Vol 19, No 2 (2019)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.jdh.2019.19.2.2280

Abstract

Tenun ikat Sumba is one craft of the Nusa Tenggara community used in worship services. The use of natural dyes in tenun ikat Sumba is an economic commodity that should be empowered to increase the economy of the Sumba community. The economic improvement of tenun ikat Sumba begins with an indication of source protection which should be given by the local government of Nusa Tenggara. This is a descriptive analytical study on the need of the local government to enforce the protection of tenun ikat Sumba through the inclusion of tenun ikat Sumba in a local government decree as a declarative effort in line with the mandate of Article 63 of Law Number 20 Year 2016 on Marks and Geographical Indications. Protection of indications of source by the local government is expected to encourage the economic progress of the local community, especially Sumba women, as well as the preservation of the culture of the local Sumba community.Keywords : Indication of source, tenun ikat Sumba, local community
PENERAPAN PRINSIP YURISDIKSI IN REM (FORUM REI SITAE) DALAM GUGATAN ORANG TERKENAL TERHADAP CYBERSQUATTER DI INDONESIA helitha novianty muchtar
Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional Vol 7, No 2 (2018): Agustus 2018
Publisher : Badan Pembinaan Hukum Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (390.922 KB) | DOI: 10.33331/rechtsvinding.v7i2.242

Abstract

Maraknya tindakan cybersquatting yang dilakukan oleh cybersquatter atas penggunaan nama domain terhadap suatu nama orang terkenal di dunia maya membuat gugatan pelanggaran nama domain semakin meningkat. Dalam beberapa kasus, penggunaan nama domain oleh cybersquatter merupakan kasus yang melintasi batas Negara yang di dalamnya terdapat unsur asing.  Perwujudan dari yurisdiksi in rem melalui Forum Rei Sitae yakni penguasaan negara atas benda yang situsnya berada di wilayah teritorialnya. Dalam praktik peradilan di Indonesia, gugatan atas dasar kebendaan dalam hal ini nama domain yang terkait merek diajukan ke pengadilan dimana benda tersebut berada atau didaftarkan. Dalam penelitian ini hendak menjawab apakah penggunaan yurisdiksi in rem (forum rei sitae) ini  dapat diterapkan pula pada kasus-kasus nama orang terkenal yang digunakan sebagai nama domain yang tempat dilakukannya pelanggaran/ sengketa berada di negara yang berbeda dan prinsip yurisdiksi manakah yang lebih efektif dalam penyelesaian sengketa nama orang terkenal yang digunakan sebagai nama domain di internet, metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Hasil penelitian menyatakan bahwa penggunaan yurisdiksi in rem dapat digunakan dalam sengketa nama orang terkenal yang digunakan sebagai nama domain di internet, yurisdiksi in rem (forum rei sitae) juga dinilai lebih efektif dari sisi ekonomi dan penghentian pelanggaran penggunaan nama domain.
URGENSI PENGATURAN VALUASI PATEN UNTUK START UP DALAM RANGKA MENINGKATKAN PEREKONOMIAN DI ERA INDUSTRI 4.0 helitha Novianty Muchtar; An An Chandrawulan; Miranda Risang Ayu; Muhamad Amirullloh
Jurnal Bina Mulia Hukum Vol. 6 No. 1 (2021): Jurnal Bina Mulia Hukum Volume 6 Nomor 1 September 2021
Publisher : Faculty of Law Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23920/jbmh.v6i1.170

Abstract

ABSTRAK Aspek ekonomi dari kekayaan intelektual kurang dirasakan oleh pemilik industry dalam era digital khususnya start up adalah aspek penambahan modal melalui kepemilikan kekayaan intelektual khususnya paten meskipun dalam beberapa undang-undang kekayaan intelektual seperti undang-undang paten dan undang-undang hak cipta telah dinormakan bahwa kekayaan intelektual dapat dijadikan jaminan fidusia tetapi dalam kenyataannya norma ini sulit diwujudkan dalam praktik, salah satu kendalanya adalah karena belum adanya valuasi (penilaian) terhadap objek dari fidusia dalam hal ini kekayaan intelektual. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Asas Kepastian Hukum merupakan asas yang dapat mendasari pengaturan valuasi untuk kekayaan intelektual, asas ini sejalan dengan tujuan hukum yaitu kepastian hukum, masyarakat membutuhkan hukum yang pasti dan norma hukum yang harus dapat diterapkan jika fidusia paten sudah dinormakan maka diperlukan aturan valuasi untuk mendukung jaminan fidusia. Dengan adanya kepastian hukum berupa pengaturan valuasi paten diharapkan perusahaan rintisan berbasis teknologi (start-up) dapat meningkatkan perekonomian dan penambahan modal untuk start up bisnis, dengan peningkatan perekonomian start up diharapkan dapat meningkatkankan pula perekonomian Indonesia dalam era industri 4.0. Kata kunci: paten; start up; valuasi. ABSTRACT The economic aspect of intellectual property is less felt by industry owners in the digital era, especially start-ups, is the aspect of increasing capital through intellectual property ownership of several patents even though in some intellectual property laws such as patent law and copyright law it has been normalized that property Intellectuals can be used as fiduciary guarantees, but in reality, it is difficult to be realized in practice, one of the obstacles is that there is no valuation (order) on the object of fiduciary, in this case intellectual property. The approach method used in this research is normative juridical, with descriptive analytical research specifications. The principle of legal certainty is a principle that can underlie the regulation of value for intellectual property, this principle is in line with legal objectives, namely legal certainty, people who need definite law and legal norms that must be enforceable if patent fiduciary has been normalized, valuation rules are needed to support fiduciary guarantees. With legal certainty in the form of value regulation, it is hoped that start-ups can improve the economy and increase capital to start a business, with an increase in the start-ups economy it is hoped that it can also improve the Indonesian economy in the 4.0 industrial. Keywords: paten; start up; valuation.
SERTIFIKAT KEANDALAN PRIVASI SEBAGAI SALAH SATU BENTUK PELINDUNGAN KONSUMEN DI BIDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK Denisa, Adinda Putri; Amirulloh, Muhamad; Muchtar, Helitha Novianty
Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional Vol 12, No 2 (2023): Agustus 2023
Publisher : Badan Pembinaan Hukum Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33331/rechtsvinding.v12i2.1286

Abstract

AbstrakPenggunaan e-commerce di Indoenesia mengalami pertumbuhan yang sangat pesat. Dimana tidak luput dari permasalahan kebocoran data pribadi konsumen. UU PDP dan PP PMSE telah mewajibkan secara implisit kepada seluruh pelaku usaha e-commerce untuk menggunakan Sertifikat Keandalan Privasi sebagai bentuk pencegahan dan penanganan pengaksesan data pribadi secara tidak sah. Sayangnya, tidak semua pelaku usaha mematuhi dan memenuhi ketentuan sebagaimana diwajibkan UU PDP dan PP PMSE. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan kewajiban penggunaan Sertifikat Keandalan Privasi oleh pelaku usaha e-commerce di Indonesia dan bagaimana pertanggungjawaban pelaku usaha e-commerce dalam hal terjadinya kebocoran data pribadi pengguna berdasarkan hukum positif Indonesia. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yang bersumber dari data sekunder meliputi bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, dan referensi yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Tokopedia merupakan satu-satunya platform yang telah menggunakan Sertifikat Keandalan Privasi ISO/IEC 27701, mengenai kewajiban penggunaan Sertifikat Keandalan serta pertanggungjawaban pelaku usaha atas kebocoran data pribadi sejatinya belum diatur secara eksplisit oleh hukum positif di Indonesia, sehingga perlunya pengaturan secara tegas agar lebih menjamin pelindungan terhadap konsumen.
FILLING THE LEGAL VACUUM OF INDONESIAN MARKS LAW: THE LEGAL STANDING OF A FAMOUS PERSON IN SUING MARKS INFRINGEMENT Amirulloh, Muhamad; Novianty Muchtar, Helitha; Muhtadin, Didin
Jurnal Bina Mulia Hukum Vol. 7 No. 2 (2023): Jurnal Bina Mulia Hukum Volume 7 Number 2 March 2023
Publisher : Faculty of Law Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23920/jbmh.v7i2.951

Abstract

Indonesian Marks Law in Article 21 paragraph (2) letter a has protected famous people from using their names or abbreviations as marks by other parties without permission. However, that law has not protected famous people from suing for cancellation and/or compensation against a party using the name and/or abbreviation of his name as a mark. Using the normative juridical method, the provisions on the legal basis for famous people to sue other parties who use their names or their abbreviations as marks are analyzed. This article examines legal principles and legal theories that can be used to resolve that. The results of the study conclude that the legal principles that can be used to provide a legal basis for famous people in suing other parties without permission to use their names or abbreviations as marks are the principle of good faith, the principle of legal certainty, the principle of point d' interest, point d' action, and the principle of legitima persona stands in judicio. Legal theories that can provide a legal basis for famous people in suing other parties without permission to use their names or abbreviations as marks are the welfare state theory, development law theory, and the theory of intellectual property protection from Robert M. Sherwood.
Peningkatan Pemahaman HKI Guru dan Siswa SMAN 13: Suatu Pengalaman Perdana Sivitas Akademika SMAN 13 Bandung Amirulloh, Muhamad; Muchtar, Helitha Novianty
Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 6, No 2 (2023): Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/kumawula.v6i2.43390

Abstract

Guru dan siswa SMA Negeri 13 Bandung belum pernah mengikuti sosialisasi HKI, sehingga belum pernah dilakukan pengukuran terhadap tingkat pemahaman HKI mereka. Sementara dalam berbagai kegiatan sekolah, guru dan siswa terlibt aktif dalam penciptaan suatu karya intelektual, seperti lagu Hymne SMAN 13, desain sepatu serta merek sepatu. Sangat menarik melihat reaksi mereka terhadap sesuatu yang baru yang belum pernah mereka lakukan, dan sangat menantang untuk mengukur pemahaman awal (baseline) mereka tentang HKI serta peningkatan pemahamannya melalui sosialisasi HKI.Berdasarkan metode partisipatif pada kegiatan sosialisasi HKI dengan melibatkan responden 4 (empat) orang guru dan 15 (lima belas) orang siswa-siswi SMAN 13 Bandung, diperoleh hasil adanya peningkatan pemahaman HKI guru dan siswa SMAN 13 Bandung sebesar 22%, dari semula 51% menjadi 73% berdasarkan test yang dilakukan melalui media quizizz.com.
Co-Authors Aam Suryamah Abdulghani, Muhammad Hilman Amirullah, Muhamad Amirulloh, M. An An Chandrawulan Andini, Marisa Dika Anudiwanti, Puja Ayu, Miranda Risang Christina Basanova Sidabalok Danastri, Aprilia Denisa, Adinda Putri Dewina, Alvieta Eman Suparman Faujura, Rahmanisa Purnamasari Hasanah, Hetty Khoirunisa, Qorina Laina Rafianti Lastuti Abubakar Maulana, Mursal Miranda Risang Ayu Palar Muhamad Amirullloh Muhamad Amirulloh, Muhamad Muhtadin, Didin Nabilah, Ghina Pasha, Ishtar Amarindra Purnama Trisnamasyah Ranti Fauza Mayana Reynaldi, Farah Azzahra Rika Ratna Permata Suparto, Susilowati Utama, Atika Nur Rahmah Zahra, Tifani Haura