Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal KADARKUM: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat RIO LAW JURNAL Technology and Economics Law Journal
Olivia, Denindah
Unknown Affiliation
Humanities Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
ALOKASI DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM DALAM KERANGKA PENYELENGGARAAN DESENTRALISASI Olivia, Denindah
KADARKUM: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 1 No. 2 (2020): Desember
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/kdrkm.v1i2.2886

Abstract

Artikel ini membahas terkait dengan hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah dan berfokus kepada kegiatan dalam sektor keuangan dengan adanya pengalokasian dana bagi hasil (DBH) sumber daya alam (SDA) ke daerah. DBH    merupakan bagian dari dana perimbangan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan. Secara umum, pelaksanaan alokasi DBH dilakukan oleh pemerintah pusat dalam rangka menyelenggarakan desentralisasi. Dengan adanya aliran dana yang dibagi oleh pusat ke daerah melalui dana bagi hasil,    daerah secara aktual menjadi lebih berkembang dan memiliki modal untuk melakukan penggalian potensi dari sektor SDA yang ada di daerah tersebut. Dalam artikel ini juga akan dibahas mengenai keterkaitan topik dengan Teori Desentralisasi.  Kata kunci : desentralisasi, dana bagi hasil, sumber daya alam.
HAKIKAT KEBEBASAN BEREKSPRESI DALAM PERSPEKTIF HUKUM HAK ASASI MANUSIA Olivia, Denindah
RIO LAW JURNAL Vol 1, No 2 (2020): Agustus - Desember 2020
Publisher : Universitas Muara Bungo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36355/rlj.v1i2.409

Abstract

Pelaksanaan hak kebebasan berekspresi, tanpa adanya rasa takut atau campur tangan penting untuk eksis di tengah-tengah masyarakat yang demokratis, di mana setiap orang mendapatkan akses dalam menikmati hak asasi manusia. Sayangnya, pemerintah di berbagai negara di dunia seringkali memenjarakan orang disebabkan oleh pelaksanaan hak kebebasan berekspresi Pemerintah seringkali melarang penyampaian pidato yang mangandung ujaran kebencian, namun juga kedapatan melakukan penyalahgunaan wewenang mereka untuk membungkam keberagaman pendapat dari warganya, serta mengeluarkan regulasi (peraturan perundang-undangan) yang mengkriminalisasi kebebasan berekspresi belakangan ini. Kebebasan berekspresi sedang berada dalam krisis dikarenakan perlindungannya terancam oleh adanya pihak berwenang yang bersifat represif terhadap aktivis, LSM serta individu yang kritis. Tulisan ini akan menganalisis hak kebebasan berekspresi sebagai suatu hak asasi manusia yang penegakkannya perlu untuk diperkuat di era modern dewasa ini.  Kata kunci : demokratis, hak asasi manusia, hak kebebasan ekspresi, regulasi, pemerintah.
Legal Aspect Of The Right To Be Forgotten (RTF) On Social Media In Indonesia Ramli, Ahmad M; Safiranita, Tasya; Olivia, Denindah; Millaudy, Reihan Ahmad
Technology and Economics Law Journal
Publisher : UI Scholars Hub

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Social media as a digital platform has a highly specialized design. Firstly, the content distribution is massive and instantaneous; and secondly, all the information and contents contained in the social media are relatively permanent, almost eternal, and are easily accessible even though it has been for decades. Furthermore, it is becoming easier to find sources of information with a search engine, such as Google, that can display up to millions of search results in a fraction of a second. The guarantee of the right to privacy is, then, related to a new right that was first recognized on the European continent, namely the right to be forgotten which is part of the Privacy Right. Indonesia is the first country in the South East Asia to recognize the right to be forgotten.Meanwhile, Indonesia has provided a clear legal infrastructure to accommodate the enforcement of the right to be forgotten, namely, through regulation in Article 26 paragraph (3) of Law Number 19 of 2016 on the Amendments to Law Number 11 of 2008 on Electronic Information and Transactions. Aspects with regards to this right are also regulated in Article 16 - Article 18 of Government Regulation Number 71 of 2019 on the Implementation of Electronic Systems and Transactions. This article focuses on examining how the application of the right to be forgotten in the context of using social media in Indonesia.
Co-Authors Millaudy, Reihan Ahmad Ramli, Ahmad M Tasya Safiranita, Tasya