Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
6.669
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Legalitas Jurnal Studi Komunikasi dan Media Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Jurisprudence Jurnal Penelitian Hukum De Jure Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum Jurnal Sains Sosio Humaniora Awang Long Law Review Unes Law Review Journal of Humanities and Social Studies Literasi Hukum Jurnal Hukum Positum Dialogia Iuridica SIGn Jurnal Hukum Jurnal Ilmu Hukum KYADIREN Progressive Law Review Academia Praja : Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan dan Administrasi Publik Ministrate: Jurnal Birokrasi dan Pemerintahan Daerah Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Jurnal Independent KADARKUM: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Padjadjaran Law Research and Debate Society Law Development Journal COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) Journal of Comprehensive Science Journal of Law, Poliitic and Humanities Reformasi Hukum Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial (JHPIS) Jurnal Indonesia Sosial Sains Jurnal Pendidikan Indonesia (Japendi) Jurnal Multidisiplin West Science Innovative: Journal Of Social Science Research Jurnal Hukum dan Sosial Politik Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Kanun: Jurnal Ilmu Hukum Hukum Inovatif : Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora Media Hukum Indonesia (MHI) Federalisme : Jurnal Kajian Hukum Dan Ilmu Komunikasi Journal of Law and Justice Jurnal Legislasi Indonesia Technology and Economics Law Journal Jurnal Riksa Cendikia Nusantara PALAR : Pakuan Law Review
Tasya Safiranita, Tasya
Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Astronomy Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemistry Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Environmental Science Health Professions Immunology & microbiology Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Neuroscience Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 67 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 67 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
COMMERCIALIZATION OF COPYRIGHT CONTENT THROUGH DIGITAL PLATFORMS IN INDONESIA Safiranita Ramli, Tasya; M. Ramli, Ahmad; Permata, Rika Ratna; Budhijanto, Danrivanto
Progressive Law Review Vol 1 No 01 (2019): November
Publisher : Progressive Law Review

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (360.871 KB) | DOI: 10.36448/plr.v1i01.6

Abstract

With the new advances in the Industrial Revolution 4.0 era, which were initiated by artificial intelligence coupled with genetic engineering and nanotechnology, changes will occur in a very fast period of time and result in an impact on the economic industry and also governance in the presence of new business that was born of innovators to create strategies through digital platforms. In Indonesia, digital innovation is not only in one area, but also in the fields of education, food, health, which is also used as a new law in government that supports the Industrial Revolution 4.0 era. These developments also affected the world industry. The birth of the term Industrial Revolution 4.0 was a continuation of the previous industrial revolution. The Industrial Revolution 4.0 is an amalgamation of an optimized manufacturing industry with the latest internet technology.
PENGATURAN FREEDOM OF PANORAMA DIKAITKAN DENGAN PENERAPAN PELINDUNGAN KARYA CIPTA YANG ADA DI RUANG PUBLIK DITINJAU DARI HUKUM HAK CIPTA DAN HUKUM TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI Leoni Andrea, Danetta; Rika Ratna Permata; Tasya Safiranita
Kyadiren Vol 5 No 2 (2020): Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren
Publisher : P3M, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Biak-Papua

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (545.784 KB) | DOI: 10.46924/jihk.v5i2.37

Abstract

Hadirnya teknologi digital semakin memudahkan manusia dalam menciptakan konten kreatif secara tanpa batas, misalnya dalam mengabadikan karya-karya cipta yang berada di ruang publik dan kemudian dapat menggunakannya secara komersil ataupun non-komersil ke dalam platform ataupun media online. Hal tersebut menimbulkan permasalahan yakni bagaimana apabila karya cipta di ruang publik yang diabadikan dan diunggah ke dalam media-media online tersebut dikategorikan sebagai pelanggaran hak cipta. Dimana di beberapa negara, mengambil potret suatu karya cipta di ruang publik hanya dapat dilakukan di bawah ketentuan Freedom of Panorama. Tujuan dari penelitian ini yaitu diketahuinya sejauh mana UUHC dapat melindungi karya cipta yang ada di ruang publik, serta diketahuinya upaya pencegahan pelanggaran yang dilakukan oleh pemerintah dan penyedia platform terhadap karya cipta yang ada di ruang publik atas konten yang diunggah. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian menyatakan bahwa pada dasarnya UUHC belum mengatur mengenai Freedom of Panorama dan pelindungan karya cipta yang ada di ruang publik, serta upaya pencegahan pelanggaran yang dilakukan oleh pemerintah dan penyedia platform juga belum secara maksimal dalam memberikan pelindungan terhadap karya cipta yang ada di ruang publik atas konten yang diunggah.
PEMBAGIAN ROYALTI LAYANAN MULTIMEDIA VIDEO-ON-DEMAND NETFLIX DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA Imanuella, Gloria; Ratna Permata, Rika; Safiranita Ramli, Tasya
Kyadiren Vol 6 No 1 (2021): Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren
Publisher : P3M, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Biak-Papua

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46924/jihk.v6i1.55

Abstract

Hak Cipta sebagai salah satu Kekayaan Intelektual telah mengalami disrupsi digital. Peran teknologi informasi dan komunikasi memberikan akses yang luas terhadap konten-konten digital di internet, seperti film-film pada layanan multimedia video-on-demand Netflix. Platform yang tergolong baru ini telah menyediakan tontonan film Indonesia melalui online streaming secara berlangganan. Namun pada praktiknya, belum diterapkan mekanisme pembagian royalti yang sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Metode penulisan yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif, yaitu meneliti dan menggunakan data yang diambil dari berbagai sumber tertulis mengenai monetisasi Hak Cipta Digital. Penelitian ini menggunakan spesifikasi penulisan deskriptif analitis, yaitu dengan menuliskan, mengklasifikasikan, dan mendeskripsikan peraturan perundang-undangan dikaitkan dengan teori hukum dan praktik pelaksanaan objek penelitian. Tahap penelitian yang dilakukan adalah studi dokumen yang dilakukan dengan mencari data sekunder menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian memberikan saran yang dapat diterapkan untuk mengimplementasikan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dalam rangka penarikan royalti terhadap film dan Hak Cipta Digital.
Perlindungan Hak Cipta pada Platform Digital Kreatif YouTube Asril, Fitri Astari; Permata, Rika Ratna; Ramli, Tasya Safiranita
Jurnal Jurisprudence Vol 10, No 2 (2020): Vol. 10, No. 2, Desember 2020
Publisher : Muhammadiyah University Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23917/jurisprudence.v10i2.10368

Abstract

Tujuan: Penelitian ini akan membahas mengenai, pertama, bentuk perlindungan hak cipta pada platform Youtube menurut Undang-Undang Hak Cipta (UUHC). Kedua, aturan hukum yang berkaitan dengan digital kreatif pada platform YouTube menurut Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).Metodologi: Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif berdasarkan peraturan perundang-undangan yang dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang menjadi patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Data yang digunakan berupa data sekunder dengan mengkaji literatur serta peraturan perundang-undangan terkait hak cipta dan korelasinya dengan hukum teknologi informasi dan transaksi elektronik dalam digital platform YouTube. Analisis data yang digunakan bersifat yuridis kualitatif.Temuan: Penelitian ini menunjukkan pemerintah Indonesia belum secara maksimal melindungi pencipta, pemegang hak cipta dan bahkan content creator yang telah mewujudkan ide kreatifnya ke dalam bentuk konten video di YouTube. Di samping itu, masih maraknya praktik pelanggaran hak cipta dalam digital platform YouTube juga merupakan bukti bahwa aturan hukum yang berlaku saat ini belum dapat menjawab persoalan di atas.Kegunaan: Hadirnya mekanisme hukum yang secara bersamaan mampu memenuhi hak eksklusif dari pencipta serta content creator guna mewujudkan digital kreatif sebagai bentuk pembangunan ekonomi Indonesia menjadi kenyataan dan menghindari benturan kepentingan antar kedua belah pihak. Di samping itu, diperlukan sebuah aturan hukum yang spesifik dan konkret dengan sanksi yang tegas terhadap perbuatan pelanggaran hak cipta sebagai bentuk perlindungan hak cipta secara maksimal.Kebaruan/Orisinalitas: Berbeda dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, tulisan ini memiliki perbedaan yang menekankan pada aspek digital kreatif sebagai salah satu pengembangan dari ekonomi kreatif yang bertumpu pada peranan digital platform.
Transaksi Ilegal Menggunakan Kartu ATM Milik Orang Lain Suhyana, Fina Agustina; Suseno, Sigid; Ramli, Tasya Safiranita
SIGn Jurnal Hukum Vol 2 No 2: Oktober 2020 - Maret 2021
Publisher : CV. Social Politic Genius (SIGn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37276/sjh.v2i2.92

Abstract

Salah satu resiko yang harus disikapi oleh perbankan adalah tindak pidana transaksi ilegal menggunakan kartu ATM milik orang lain, dimana nantinya nasabah tidak mengetahui bahwa saldo di rekeningnya telah habis karena telah terjadi penarikan menggunakan kartu ATM hasil kloning. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menguraikan penerapan hukum terhadap transaksi illegal menggunakan kartu ATM milik orang lain, dan perlindungan hukum terhadap nasabah sebagai korban tindak pidana transaksi ilegal menggunakan kartu ATM hasil kloning. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Adapun metode analisis dilakukan dengan cara mengidentifikasi secara sistematis, dipolarisasi, dikategorisasi dan dikelompokkan sesuai dengan alur pembahasan dalam penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan hukum terhadap transaksi illegal menggunakan kartu ATM milik orang lain, diatur berdasarkan UU No. 1 Tahun 1960 dan UU No. 19 Tahun 2016. Akan tetapi, tindak pidana transaksi illegal menggunakan kartu ATM milik orang lain, belum diatur secara tegas di Indonesia apabila dibandingkan dengan Singapura dan Jepang. Adapun perlindungan hukum terhadap nasabah sebagai korban tindak pidana transaksi ilegal menggunakan kartu ATM hasil kloning, dapat diketahui berdasarkan beberapa peraturan perundang-undangan, antara lain UU No. 21 Tahun 2011, PBI No. 16/1/PBI/2014, POJK No. 1/POJK.07/2013, serta POJK No. 18/POJK.07/2018. Dengan dasar kesimpulan tersebut, diharapkan secara tegas dapat dibentuk Undang-Undang tentang tindak pidana transaksi ilegal. Selain itu, Bank selaku PUJK harus membuat kebijakan penggunaan kartu ATM dengan teknologi chip implant, serta penerapan OTP sebagai autentikasi dua faktor (two-factor authentication) kepada para nasabahnya, sehingga risiko tindak pidana transaksi ilegal menggunakan kartu ATM milik orang lain dapat diminimalisir.
Mekanisme Perolehan Hak Ekonomi Bagi Pemegang Paten Vaksin Covid-19 di Indonesia Artha Liurencia; Muhamad Amirulloh; Tasya Safiranita
Padjadjaran Law Review Vol. 9 No. 1 (2021): PADJADJARAN LAW REVIEW VOLUME 9 NOMOR 1 JULI 2021
Publisher : PADJADJARAN LAW RESEARCH AND DEBATE SOCIETY

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kemunculan Covid-19 pada bulan Maret tahun 2020 di Indonesia membuat para inventor mengembangkan inovasi, salah satunya yaitu pembuatan vaksin Covid-19. Para inventor sudah selayaknya diberikan hak ekonomi atas pemanfaatan vaksinnya, terutama karena vaksin ini digunakan bagi kepentingan masyarakat luas. Mengacu pada dasar pemikiran tersebut, penelitian yang dilaksanakan oleh penulis bertujuan untuk menentukan status kepemilikan paten terhadap invensi vaksin Covid-19 dan mekanisme perlindungan hak ekonomi bagi pemegang paten atas vaksin Covid-19 agar tetap dapat terpenuhi berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten. Penulis menggunakan metode deskrisptif-analitis dengan memakai pendekatan yuridis normatif serta menganalisis data dengan metode kualitatif. Pengumpulan data yang digunakan oleh penulis ialah mengumpulkan studi pustaka berupa data sekunder baik dari perundang-undangan, buku, maupun pustaka daring. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, invensi atas vaksin Covid-19 diberikan kepada inventor atau orang yang diberikan hak untuk mendapatkan paten tersebut dengan izin dari inventor. Pada hubungan pekerjaan, hak ekonomi akan diberikan kepada pihak yang memberikan pekerjaan sebagaimana tercantum dalam Pasal 12. Inventor dapat memperoleh imbalan yang wajar dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.72/PMK.02/2015. Kata kunci: Covid-19, hak ekonomi, inventor, paten, vaksin Mechanism to Gain Economic Rights for Covid-19 Vaccine Patent Holders in Indonesia Abstract The emergence of Covid-19 on March 2020 in Indonesia made inventors develop several innovations, one of the inovation is Covid-19 vaccine. Inventors should be given economic righ over the use of vaccines, especially because these vaccines are used for the benefit of the public. Based on this background, this study aims to determine the status of patent ownership for the invention of Covid-19 vaccine and the mechanism for protecting patent holder’s economic right against the Covid-19 vaccine so that it can be fulfilled, based on Law Number 13 of 2016 concerning Patents. The author used descriptive-analytical method that use a normative juridical approach and analyzes data using qualitative methods. The accumulation of data used by the author is to collect literature studies in the form of secondary data from legislation, books, and online libraries. The results shows that based on Article 10 of Law Number 13 of 2016 concerning Patents, the invention of the Covid-19 Vaccine given to the inventor or to the person who is granted the right to obtain the patent with permission from the inventor. On the employment relation, economic right will be given to the party that giving the job as stated in Article 12. The inventor can get a reasonable reward with the provision as listed on Article 4 of Regulation of The Minister of Finance of The Republic of Indonesia No.72/PMK.02/2015. Keywords: COVID-19, economic right, inventor, patent, vaccine
COPYRIGHT PROTECTION OF CINEMATOGRAPHIC WORKS USED IN SONG LYRICS VIDEOS WITHOUT THE CREATOR'S PERMISSION MUHAMMAD ALGHIFARI AGRAPANA; ENNI SOERJATI PRIOWIRJANTO; TASYA SAFIRANITA RAMLI
Jurnal Independent Vol 9, No 2 (2021): Jurnal Independent
Publisher : Universitas Islam Lamongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30736/ji.v9i2.140

Abstract

ABSTRACTThe use of film works without the author's permission to make a lyric video that aims to promote songs by musicians is a phenomenon that often occurs in the music industry today. This study discusses the extent to which Law Number 28 of 2014 concerning Copyright provides protection in the use of cinematographic works and what legal actions are taken if there is use of cinematographic works without permission. behavior that is appropriate for humans is used as a material for review. The data used is secondary data in the form of an assessment of the literature and laws and regulations related to copyright. The results showed, protection of cinematographic works in Indonesia protects the moral and economic rights of the creator or copyright holder. resolution if there is unauthorized use can be reached through out-of-court dispute resolution, namely alternative dispute resolution and complaints to the Minister for copyrights that are in the digital realm. Settlement of disputes in court in the form of civil lawsuits and criminal charges. The provisions in UUHC regarding this use are still unable to balance the interests of the creator with the community because there is no comprehensive fair use provision. Dispute resolution if there is unauthorized use can be reached through out-of-court dispute resolution, namely alternative dispute resolution and complaints to the Minister for copyrights that are in the digital realm. Settlement of disputes in court in the form of civil lawsuits and criminal charges. The provisions in UUHC regarding this use are still unable to balance the interests of the creator with the community because there is no comprehensive fair use provision. Dispute resolution if there is unauthorized use can be reached through out-of-court dispute resolution, namely alternative dispute resolution and complaints to the Minister for copyrights that are in the digital realm. Settlement of disputes in court in the form of civil lawsuits and criminal charges. 
Pelindungan Kekayaan Intelektual dalam Pemanfaatan Teknologi Informasi di Saat Covid-19 Ahmad M. Ramli; Rika Ratna Permata; Ranti Fauza Mayana; Tasya Safiranita Ramli; Maudy Andreana Lestari
Jurnal Penelitian Hukum De Jure Vol 21, No 1 (2021): Edisi Maret
Publisher : Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (447.658 KB) | DOI: 10.30641/dejure.2021.V21.45-58

Abstract

Eksistensi teknologi yang berkembang begitu pesat menandakan adanya pergerakan menuju era digital. Dibuktikan dengan pemanfaatan teknologi informasi yang menjangkau berbagai aspek kehidupan. Dalam teknologi informasi dihasilkan berbagai macam produk yang menunjang kegiatan manusia. Adapun dalam pemanfaatan teknologi informasi diperlukan proteksi secara yuridis, salah satunya hak kekayaan intelektual yang harus terjamin. Terkait dengan Kekayaan Intelektual, Indonesia sebenarnya sudah sangat mengakui keberadaannya supaya dijaga dan dilindungi. Namun, dalam kondisi pandemi saat ini, jelas diperlukan penyesuaian dan pemahaman khusus terkait perlindungan hukum atas kekayaan intelektual sebagai bentuk dukungan terhadap pemanfaatan teknologi informasi. Dalam penelitian ini digunakan metode yuridis normatif bersifat deskrptif analitis yaitu dilandaskan atas analisis peraturan perundang-undangan dan pengkajian literatur yang dilakukan secara daring dengan menggunakan sumber data sekunder berupa tiga bahan hukum. Hasil penelitian ini berupa edukasi dan sosialisasi yang dapat berpengaruh bagi tiap elemen intelektual penghasil inovasi, utamanya di masa pandemi dan pemahaman terkait bagaimana bentuk perlindungan kekayaan intelektual yang diberikan negara kepada warga negaranya, yang diakomodir dengan dukungan dari pemerintah berupa pembaharuan sistem informasi, penyesuaian regulasi dan pemberian atensi lebih terhadap inventor. Dengan adanya sistem pendaftaran kekayaan intelektual berbentuk daring sebagai upaya pemaksimalan layanan bagi masyarakat terhadap perlindungan kekayaan intelektual dalam pemanfaatan teknologi informasi di masa pandemi.
Tinjauan Kasus Tentang Dilusi Merek Di Indonesia Dan Thailand Rika Ratna Permata; tasya safiranita safiranita; Biondy Utama
Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Vol. 26 No. 1: JANUARI 2019
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/iustum.vol26.iss1.art1

Abstract

Theuse  of  well-known  brands  without  any  license,  in  practice,  often  intentionally  or  unintentionally occurs that not only leads violations but also confusion for the public. The use of a brand without any license -but  not  creating  any  public  confusion -is referred  to  as  brand  dilution.  This  article  aims  to examine the brand dilution case occurred in Indonesia and Thailand by concerning with two issues: first, to  study  the  case  of  IKEA  vs.  IKEMA  occurred  in  Indonesia  and  the  case  of  STARBUCKS  vs. STARBUNG inThailand including in the brand dilution. Second, to study the protection of well-known brands from brand dilution in Indonesia and Thailand. The research used was normative juridical method by means of the statute approach, case approach, analytical approach and comparative approach. The results of this study indicated that first the case of IKEA vs. IKEMA occurred in Indonesia and the case of STARBUCKS vs. STARBUNG is categorized as the brand dilution in consideration to the brand use that has a similarity to well-known brands. Though it has a different class of goods and/or services, it can  eliminate  the  uniqueness  of  the  famous  brand.  Second,  both  Indonesia  and  Thailand  have  not specifically regulated the brand dilution. Indonesia is only based on the overall protection on equality and/or equality in principle, while Thailand is only based protection on confusion.
Perlindungan Hak Cipta pada Platform Digital Kreatif YouTube Fitri Astari Asril; Rika Ratna Permata; Tasya Safiranita Ramli
Jurnal Jurisprudence Vol 10, No 2 (2020): Vol. 10, No. 2, Desember 2020
Publisher : Muhammadiyah University Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23917/jurisprudence.v10i2.10368

Abstract

Tujuan: Penelitian ini akan membahas mengenai, pertama, bentuk perlindungan hak cipta pada platform Youtube menurut Undang-Undang Hak Cipta (UUHC). Kedua, aturan hukum yang berkaitan dengan digital kreatif pada platform YouTube menurut Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).Metodologi: Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif berdasarkan peraturan perundang-undangan yang dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang menjadi patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Data yang digunakan berupa data sekunder dengan mengkaji literatur serta peraturan perundang-undangan terkait hak cipta dan korelasinya dengan hukum teknologi informasi dan transaksi elektronik dalam digital platform YouTube. Analisis data yang digunakan bersifat yuridis kualitatif.Temuan: Penelitian ini menunjukkan pemerintah Indonesia belum secara maksimal melindungi pencipta, pemegang hak cipta dan bahkan content creator yang telah mewujudkan ide kreatifnya ke dalam bentuk konten video di YouTube. Di samping itu, masih maraknya praktik pelanggaran hak cipta dalam digital platform YouTube juga merupakan bukti bahwa aturan hukum yang berlaku saat ini belum dapat menjawab persoalan di atas.Kegunaan: Hadirnya mekanisme hukum yang secara bersamaan mampu memenuhi hak eksklusif dari pencipta serta content creator guna mewujudkan digital kreatif sebagai bentuk pembangunan ekonomi Indonesia menjadi kenyataan dan menghindari benturan kepentingan antar kedua belah pihak. Di samping itu, diperlukan sebuah aturan hukum yang spesifik dan konkret dengan sanksi yang tegas terhadap perbuatan pelanggaran hak cipta sebagai bentuk perlindungan hak cipta secara maksimal.Kebaruan/Orisinalitas: Berbeda dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, tulisan ini memiliki perbedaan yang menekankan pada aspek digital kreatif sebagai salah satu pengembangan dari ekonomi kreatif yang bertumpu pada peranan digital platform.
Co-Authors AA Agustia Sinta Dewi Ahmad M. Ramli Ahmad M. Ramli Amelia Cahyadini Amrullah, Ahmad Syarief Anwar, Rizky Ananda Artha Liurencia Asril, Fitri Astari Aurelia Desviany, Maria Aurelllia N.T, Bernadette Ayu Pramesti, Astriani Azrinda Rachmadanty Zahra Biondy Utama Biondy Utama Danrivanto Budhijanto Eddy Damian Ega Ramadayanti Enni Soerjati Priowirjanto Eri Pramudyo Fauzi, Rizki Fitri Astari Asril Griselda P. Aritonang, Aileen Hadianida, Nayla Sellyta Haipa Nisrina Sayyidah Hanson, Nathania Abigail Hartyanto, Satrio Bagus Hasya, Shofiyyah Mardiyyah Hazar Kusmayanti, Hazar Hutomo, Putra Ikesha Pieter, Amarisha Imanuella, Gloria Jeremias Palito Kaina Medita Kalbu, Gabrielle Bening Karenina Aulia Puti Chaidir Khalda Alifia Azzahra Kosasih, Achmad Arizki Laina Rafianti Lainun Hilmansyah, Shilfa Leoni Andrea, Danetta Lestari, Maudy Andreana Liza Anggelina Manurung M. Ramli, Ahmad Maudy Andreana Lestari Millaudy, Reihan Ahmad Mohan Rifqo Virhani, Mohan Rifqo Muhamad Amirulloh, Muhamad MUHAMMAD ALGHIFARI AGRAPANA Muhammad, Duta Nadya Simanungkalit Nugraha, Prasetya Agung Olivia, Denindah Palito, Jeremias Praxedis Ajeng Pradita Putri Adelia, Mutiara Putri Gunawan, Reggina Salsabila Putri Samudra, Kimiko Auguchiro Ramadayanti, Ega Ramli, Ahmad M Ranti Fauza Mayana Revanza Franseda Revina Putri Utami Rifa Elvaretta Khansa Rika Ratna Permata Riyana Sabina Rizki Fauzi Rohmana, Rubben Denova Ruhiat, Dea Rahmawaty Sabina, Riyana Sherly Ayuna Putri Sigid Suseno Sihombing, Eva Simanungkalit, Nadya Sinta Dewi Sinta Dewi Rosadi Siti Nabila Salmaa Situmorang, Manotar Saulus Suhyana, Fina Agustina Tobing, Abel Nicholas L. Yoan Shevila Kristiyenda Zainal Muttaqin