Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search

ANALISA KEGAGALAN ROUND STEEL LINK CHAINS PADA UNDERTOW SYSTEM PT. HINDOLI MILL SUNGAI LILIN Teguh Setiawan; Fenoria Putri; Karmin
MACHINERY Jurnal Teknologi Terapan Vol. 5 No. 2 (2024): Machinery: Jurnal Teknologi Terapan
Publisher : Politeknik Negeri Sriwijaya, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.12738651

Abstract

Penggunaan tali tambang pada capstan telah digantikan dengan round link chain pada undertow system di PT. Hindoli MSL dengan kepentingan safety. Namun dalam operasionalnya seringkali terjadi kegagalan berupa putusnya chain dengan frekuensi tinggi. Dalam investigasi yang dilakukan, pola patahan chain menunjukkan patah akibat beban fatik. Penggunaan operasional secara SOP tidak mengindikasikan terjadi overload dimana beban tersebut memiliki asumsi life time 7,1 tahun. Namun pada praktiknya, kegagalan telah terjadi sebelum life time berakhir. Hasil peninjauan lapangan, terdapat faktor eksternal yang mempengaruhi kegagalan yaitu roda lori yang abnormal. Roda lori tidak berputar pada rel melainkan hanya menggesek pada rel yang berakibat nilai koefisien gesek gelinding 0,001-0,002 menjadi 0,74 yang berimbas pada meningkatnya tegangan hingga overload. Selain itu terdapat pembebanan melebihi SOP di bawah tegangan overload yang berdampak pada life time yang lebih singkat. Pada faktor internal, terdapat komposisi kimia dengan jumlah persentase lebih rendah dibanding persentase standar.
Perbandingan Pengaturan dan Implementasi Hak-Hak Anak terhadap Harta Bersama Pasca Perceraian di Indonesia dan Malaysia: Perbandingan Pengaturan dan Implementasi Hak-Hak Anak terhadap Harta Bersama Pasca Perceraian di Indonesia dan Malaysia Karmin
Judex Laguens Vol 3 No 1 (2025)
Publisher : Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25216/ikahi.3.1.4.2025.17-36

Abstract

Anak memiliki kedudukan penting dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, maka anak harus mendapatkan hak-haknya baik secara natural maupun secara konstitusi. Perlindungan terhadap pemenuhan hak anak tidak boleh berhenti sewaktu hubungan orang tuanya masih harmonis akan tetapi juga tetap harus dilakukan ketika orang tuanya bercerai bahkan perlindungan tersebut harus terus dilakukan sampai anak tumbuh kembang menjadi manusia dewasa. Salah satu hak anak yang perlu dilindungi adalah hak anak atas harta bersama pasca perceraian orang tuanya. Penelitian ini bertujuan untuk mengkomparisi pengaturan dan implementasi upaya perlindungan hak anak atas harta bersama di Indonesia dan Malaysia. Manfaat dari penelitian ini adalah dapat digunakan oleh para hakim dan pemerintah sebagai salah satu referensi dalam melakukan kebijakan terhadap perlindungan hak anak atas harta bersama pasca perceraian. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan menggunakan metode analisis deskriptip. Hasil penelitian menunjukkan di Indonesia belum ada pengaturan khusus tentang perlindungan hak anak atas harta bersama pasca perceraian sedangkan di Malaysia sudah diatur. Adapun implementasi perlindungan hak anak atas harta bersama di Indonesia dilakukan pada putusan-putusan pengadilan sedangkan di Malaysia telah dilakukan melalui Badan Sokongan Keluarga (BSK).
Perbandingan Pengaturan dan Implementasi Hak-Hak Anak terhadap Harta Bersama Pasca Perceraian di Indonesia dan Malaysia: Perbandingan Pengaturan dan Implementasi Hak-Hak Anak terhadap Harta Bersama Pasca Perceraian di Indonesia dan Malaysia Karmin
Judex Laguens Vol 3 No 1 (2025)
Publisher : Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25216/ikahi.3.1.4.2025.17-36

Abstract

Anak memiliki kedudukan penting dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, maka anak harus mendapatkan hak-haknya baik secara natural maupun secara konstitusi. Perlindungan terhadap pemenuhan hak anak tidak boleh berhenti sewaktu hubungan orang tuanya masih harmonis akan tetapi juga tetap harus dilakukan ketika orang tuanya bercerai bahkan perlindungan tersebut harus terus dilakukan sampai anak tumbuh kembang menjadi manusia dewasa. Salah satu hak anak yang perlu dilindungi adalah hak anak atas harta bersama pasca perceraian orang tuanya. Penelitian ini bertujuan untuk mengkomparisi pengaturan dan implementasi upaya perlindungan hak anak atas harta bersama di Indonesia dan Malaysia. Manfaat dari penelitian ini adalah dapat digunakan oleh para hakim dan pemerintah sebagai salah satu referensi dalam melakukan kebijakan terhadap perlindungan hak anak atas harta bersama pasca perceraian. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan menggunakan metode analisis deskriptip. Hasil penelitian menunjukkan di Indonesia belum ada pengaturan khusus tentang perlindungan hak anak atas harta bersama pasca perceraian sedangkan di Malaysia sudah diatur. Adapun implementasi perlindungan hak anak atas harta bersama di Indonesia dilakukan pada putusan-putusan pengadilan sedangkan di Malaysia telah dilakukan melalui Badan Sokongan Keluarga (BSK).
Perbandingan Pengaturan dan Implementasi Hak-Hak Anak terhadap Harta Bersama Pasca Perceraian di Indonesia dan Malaysia: Perbandingan Pengaturan dan Implementasi Hak-Hak Anak terhadap Harta Bersama Pasca Perceraian di Indonesia dan Malaysia Karmin
Judex Laguens Vol 3 No 1 (2025)
Publisher : Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25216/ikahi.3.1.4.2025.17-36

Abstract

Anak memiliki kedudukan penting dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, maka anak harus mendapatkan hak-haknya baik secara natural maupun secara konstitusi. Perlindungan terhadap pemenuhan hak anak tidak boleh berhenti sewaktu hubungan orang tuanya masih harmonis akan tetapi juga tetap harus dilakukan ketika orang tuanya bercerai bahkan perlindungan tersebut harus terus dilakukan sampai anak tumbuh kembang menjadi manusia dewasa. Salah satu hak anak yang perlu dilindungi adalah hak anak atas harta bersama pasca perceraian orang tuanya. Penelitian ini bertujuan untuk mengkomparisi pengaturan dan implementasi upaya perlindungan hak anak atas harta bersama di Indonesia dan Malaysia. Manfaat dari penelitian ini adalah dapat digunakan oleh para hakim dan pemerintah sebagai salah satu referensi dalam melakukan kebijakan terhadap perlindungan hak anak atas harta bersama pasca perceraian. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan menggunakan metode analisis deskriptip. Hasil penelitian menunjukkan di Indonesia belum ada pengaturan khusus tentang perlindungan hak anak atas harta bersama pasca perceraian sedangkan di Malaysia sudah diatur. Adapun implementasi perlindungan hak anak atas harta bersama di Indonesia dilakukan pada putusan-putusan pengadilan sedangkan di Malaysia telah dilakukan melalui Badan Sokongan Keluarga (BSK).
Perbandingan Pengaturan dan Implementasi Hak-Hak Anak terhadap Harta Bersama Pasca Perceraian di Indonesia dan Malaysia: Perbandingan Pengaturan dan Implementasi Hak-Hak Anak terhadap Harta Bersama Pasca Perceraian di Indonesia dan Malaysia Karmin
Judex Laguens Vol 3 No 1 (2025)
Publisher : Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25216/ikahi.3.1.4.2025.17-36

Abstract

Anak memiliki kedudukan penting dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, maka anak harus mendapatkan hak-haknya baik secara natural maupun secara konstitusi. Perlindungan terhadap pemenuhan hak anak tidak boleh berhenti sewaktu hubungan orang tuanya masih harmonis akan tetapi juga tetap harus dilakukan ketika orang tuanya bercerai bahkan perlindungan tersebut harus terus dilakukan sampai anak tumbuh kembang menjadi manusia dewasa. Salah satu hak anak yang perlu dilindungi adalah hak anak atas harta bersama pasca perceraian orang tuanya. Penelitian ini bertujuan untuk mengkomparisi pengaturan dan implementasi upaya perlindungan hak anak atas harta bersama di Indonesia dan Malaysia. Manfaat dari penelitian ini adalah dapat digunakan oleh para hakim dan pemerintah sebagai salah satu referensi dalam melakukan kebijakan terhadap perlindungan hak anak atas harta bersama pasca perceraian. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan menggunakan metode analisis deskriptip. Hasil penelitian menunjukkan di Indonesia belum ada pengaturan khusus tentang perlindungan hak anak atas harta bersama pasca perceraian sedangkan di Malaysia sudah diatur. Adapun implementasi perlindungan hak anak atas harta bersama di Indonesia dilakukan pada putusan-putusan pengadilan sedangkan di Malaysia telah dilakukan melalui Badan Sokongan Keluarga (BSK).
Effectiveness of Online Learning Using Online Media During The Covid-19 Pandemic in Islamic Religious Education Learnings Karmin
INTERNATIONAL JOURNAL OF ECONOMICS, MANAGEMENT, BUSINESS, AND SOCIAL SCIENCE (IJEMBIS) Vol. 1 No. 1 (2021): January 2021
Publisher : CV ODIS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59889/ijembis.v1i1.12

Abstract

This study aims to see a strong picture of bold learning using online media during the Covid-19 Pandemic in Islamic Education subjects. This research is a descriptive quantitative study that focuses on evaluating learning using online media. The study population was all students of SMA Negeri 20 Jakarta who was taught in Islamic Education subjects using a bold method. The research sample of students of class XI MIPA 1 SMA Negeri 20 Jakarta was selected using a simple random sampling technique by considering population homogeneity. The data instrument used an online learning questionnaire. Data analysis using descriptive statistics. The results of the study illustrated that the students in the assessment of Islamic Education learning using online media were very effective (23.3%), most of them rated it as effective (46.7%), and the assessment was normal (20%). Although there are also students who think learning is ineffective (10%), and absolutely none (0%) think it is very ineffective. Finally, to improve the quality of learning that dared PAI during the Covid-19 pandemic, educators had to fulfill ten suggestions from respondents, namely: (1) learning was carried out through video calls; (2) providing brief learning materials; (3) minimize sending material in the form of heavy videos to maintain quotas; (4) the selection of material in the video must be based on language criteria that are easily implemented; (5) continue to provide material before the assignment; (6) presents varied and different questions for each student; (7) presenting the assignment must include how it works; (8) assign assignments according to the lesson schedule; (9) remind students if there is a task given; and (10) reducing tasks.
Asas Equality Before the Law: Perspektif Historis dan Penerapannya di Indonesia Karmin
Policy and Law Journal Vol 1 No 2 (2024): Desember
Publisher : Laskar Karya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The principle of equality before the law is a fundamental principle in the legal system that guarantees that every individual has equal standing before the law without discrimination. This research aims to examine the historical, theoretical, and implementation aspects of this principle in Indonesia, as well as identify the main challenges in its application. This research uses a normative legal method with a historical approach and a statutory approach. Data was collected through a literature study, including analysis of primary legal documents such as laws and court decisions, as well as secondary sources such as scholarly articles and other legal literature. The results show that although the principle of equality before the law has been embedded in the constitution and various national regulations, its implementation still faces various obstacles. The main obstacles include inconsistencies in law enforcement, the influence of power in the judicial system, and limited access to justice for vulnerable groups. As a recommendation, stricter legal reforms, increased transparency in the justice system, and legal education to the public are needed to ensure that the principle of equality before the law can be applied effectively and fairly in Indonesia.