Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

PENGARUH LIQUID STATE FERMENTATION TERHADAP PERTUMBUHAN TANAMAN TOMAT Lestari, Pertiwi Indah; -, Rahman
Jurnal Ilmiah Ecosystem Vol. 19 No. 2 (2019): ECOSYSTEM VOL.19 NO 2 Mei - Agustus 2019
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat Universitas Bosowa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

LSF (Liquid State Fermentation) is a liquid organic fertilizer that is fermented to obtain nutrients for plants. This study aimed to find out the effects of supplying towards the growth of tomato plant and the concentration of the liquid organic fertilizer of coconut water and tajin water which was the most optimal in the growth of tomato plant. This study was done experimentally using Completely Randomized Design (CRD) with one factor and three groups in the liquid coconut water and tajin water, each group consisted of four repetitions. The dependent variable in this study was the concentration of liquid organic fertilizer of coconut water and tajin water which was 100 ml, 150 ml, 200 ml. The Anova is used as data analysis test method to analysis the plant height, and number of leaf. Based on statistic test, the conclusion is the concentration of liquid organic fertilizer of coconut water and tajin water which is different can cause the various growths of tomato. In the concentration 100 ml, the liquid organic fertilizer of coconut water and tajin water is the most optimal dose with average of number the height (31,05 cm) and number of leaf (29,23 leaf) of tomato plant (Solanum lycopersicum L.).
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA Apolonius, Robin; -, Rahman; Indara, Rona; -, Alendra
Ilmu Hukum Prima (IHP) Vol. 6 No. 2 (2023): JURNAL ILMU HUKUM PRIMA
Publisher : jurnal.unprimdn.ac.id

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34012/jihp.v6i2.5882

Abstract

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan menganalisis Pengaturan Tindak Pidana Narkotika berdasarkan Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 dan untuk mengetahui dan menganalisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana dalam Perspektif Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009. Penelitian menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konsep (conceptual approach), pendekatan historis (historical approach) dan pendekatan kasus (case Approach). Bahan hukum yang dikumpulkan adalah: bahan hukum primer, bahan hukum skunder dan bahan hukum tersier. Analisis bahan hukum yang terkumpul dilakukan dengan cara menginterpretasikan, menilai dan mengevaluasi. Hasil penelitian menunjukan adanya rumusan tidak jelas dan kotradiksi antara lain pasal 111, 112, 114 dan 127. Terminologi, memiliki, menguasai, menyimpan, membeli, menyerahkan, memungkinkan terjadinya kesalahan dalam praktek peradilan pidana dari aparat penegak hukum, mengaitkannya (termasuk/include/juncto) antara delik pidana “pengguna” narkotika dalam pasal 127 dengan delik pidana “pengedar” pasal 111, 112 atau pasal 114. Dalam contoh kasus dimana unsur-unsur pasal 111 ayat (1) terpenuhi maka terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya dan dapat dipidana. Namun dalam beberapa kasus yang serupa, terdapat disparitas putusan hakim disebabkan kesalahan penafsiran antara rumusan pasal 111, pasal 112 dan pasal 114 dengan pasal 127 akibat dari norma yang tidak jelas dan kontradiktif.
KEWENANGAN KEPALA DESA DALAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) DALAM MENINGKATKAN PEREKONOMIAN DI DESA PRESFEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA -, Rahman; Kurniawan, Ridha; Ternando, Albi
Ilmu Hukum Prima (IHP) Vol. 6 No. 2 (2023): JURNAL ILMU HUKUM PRIMA
Publisher : jurnal.unprimdn.ac.id

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34012/jihp.v6i2.5892

Abstract

BUMDes adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa, dan Menurut Peraturan Menteri DesaPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa mengenai Bagaimana kewenangan Kepala Desa dalam pengelolaan Badan Usaha milik Desa (BUMDes). Hasil penelitian menunjukan bahwa Kewenangan Kepala Desa dalam mengelola Badan Usaha Milik Desa Secara umum, dimana, tujuan awal pembentukan BUMDes dimaksudkan untuk mendorong atau menampung seluruh kegiatan dalam peningkatan pendapatan masyarakat maupun kegiatan perekonomian yang diserahkan untuk dikelola oleh masyarakat sendiri dengan bantuan yang diberikan oleh kepala desa sebagai naungan dalam membangun usaha tersebut. Sedangkan Masalah dan kendala yang dihadapi dalam pengelolaan BUMDes, Sebagai upaya strategis yang dilaksanakan oleh pemerintah, banyak harapan yang diinginkan terwujud melalui BUMDes. Namun, tidak semua bentuk upaya dapat berjalan sesuai dengan rencana begitu pula dengan keberadaan BUMDes. Hambatan dan tantangan yang dihadapi oleh BUMDes diantara lain aspek manajemen, untuk menganalisis citra medis. aspek SDM, aspek modal, aspek perubahan perilaku pasar, dan aspek lingkungan sosial. Kata Kunci: Kewenangan, Kepala Desa, BUMDes