Garuda - Garba Rujukan Digital

MEKANISME PENGAWASAN DPRD TERHADAP PENGGUNAAN APBD OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM RANGKA OTONOMI DAERAH DI INDONESIA Kurniawan, Ridha
JURNAL YURIDIS UNAJA Vol 1 No 1 (2018): JURNAL YURIDIS UNAJA
Publisher : JURNAL YURIDIS UNAJA

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui mekanisme pengawasan DPRD terhadap pengunaan APBD oleh pemerintah daerah dalam  rangka otonomi daerah di Indonesia. Dalam Penelitian ini permasalahan yang akan dibahas adalah Pertama, bagaimana mekanisme pengawasan DPRD terhadap penggunaan APBD oleh pemerintah daerah dalam rangka otonomi daerah di Indonesia. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, artinya suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Atas dasar itu, pengkajian dalam penulisan ini didasarkan pada ketentuan-ketentuan dan kaedah-kaedah hukum yang berhubungan dengan  Fungsi Pengawasan DPRD Terhadap Penggunaan  APBD Oleh Pemerintah Daerah Dalam Rangka Otonomi Daerah Di Indonesia. Sehubunngan dengan tipe penelitian ini adalah hukum normatif maka pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatan sejarah (Historical Approach). Pendekatan seperti ini berupaya menemukan kaedah-kaedah hukum yang mendasari adanya prinsip-prinsip dalam fungsi pengawasan DPRD dalam penggunaan  APBD  oleh  pemerintah  daerah,   sehingga  memudahkan  dalam mencari makna hukum yang terkandung dalam aturan hukum. Hasil penelitian ini bahwa mekanisme Pengawasan DPRD Terhadap Penggunaan APBD Oleh pemerintah daerah dalam rangka otonomi daerah di Indonesia baik dalam tingkat Undang-Undang sampai Peraturan Pemerintah fungsi pengawasan DPRD ini tidak diatur  secara jelas sehingga tujuan  dari proses  kegiatan  yang ditujukan  untuk menjamin  agar  pemerintahan  daerah  berjalan  secara efisien  dan  efektif  sesuai dengan rencana tidak berjalan dengan semestinya.  sehingga tujuan dari proses kegiatan  yang ditujukan  untuk menjamin pemerintahan  daerah berjalan  secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan tujuan pengawasan tersebut. Dalam upaya memperkokoh fungsi pengawasan DPRD terhadap Perda APBD dan dalam rangka transparansi dan peningkatan partisipasi publik bahwa setiap laporan hasil pemeriksaan yang sudah disampaikan kepada lembaga perwakilan, harus dinyatakan   terbuka   untuk   umum.   Dengan   demikian,   masyarakat   dapat memperoleh kesempatan untuk mengetahui hasil pemeriksaan, antaralain melalui pembentukan Peraturan terkait mengenai partisipasi masyarakat dalam hal pengawasan dan peraturan khusus mengenai fungsi pengawasan DPRD

SISTEM PERIZINAN USAHA PERKEBUNAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERIZINAN DI INDONESIA Kurniawan, Ridha
JURNAL YURIDIS UNAJA Vol 2 No 1 (2019): JURNAL YURIDIS UNAJA
Publisher : LPPM Universitasdiwangsa Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35141/jyu.v2i1.538

Permasalahan mengenai alih fungsi izin usaha perkebunan tersebut dapat terjadi antar sesama sektor, yaitu perkebunan dengan perkebunan, tapi juga bisa dengan  sektor  lain, yaitu antara sektor perkebunan dengan pertambangan, dan perkebunan dengan  hutan. Hal ini terjadi sebagai akibat dari ketidakjelasan pengaturan mengenai izin suatu  usaha perkebunan yang masih tersebar di berbagai peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 Tentang Perkebunan, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, maupun Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria. Penelitian ini merupakan penelitian hukum  normatif. Sehubunngan dengan tipe penelitian  ini  adalah hukum normatif maka pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatan sejarah (Historical Approach). Permasalahan yang terjadi selama ini adalah mengenai perbedaan pandangan antara pemerintah dan kalangan aktivis lingkungan dan akademisi berpendirian, walaupun diakui izin merupakan instrumen pembangunan namun lebih merupakan alat penertib agar pengelolaan lingkungan hidup berkesinambungan menuju pembangunan berkelanjutan. Pemerintah memandang, izin sebagai instrumen peningkatan investasi untuk pertumbuhan ekonomi.  

TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA DALAM DISTRIBUSI DAN DISTRIBUSI OBAT TRADISIONAL MENURUT PERMENKES NO. 006 TAHUN 2012 TENTANG INDUSTRI DAN USAHA OBAT TRADISIONAL Kurniawan, Ridha
JURNAL YURIDIS UNAJA Vol 2 No 1 (2019): JURNAL YURIDIS UNAJA
Publisher : LPPM Universitasdiwangsa Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35141/jyu.v2i1.539

Kesehatan merupakan hal yang sangat penting bagi semua manusia karena tanpa  kesehatan yang baik, maka setiap manusia akan sulit dalam melaksanakan aktivitasnya sehari-hari. Pengobatan tradisional bukan lagi merupakan hal yang  baru  di  Indonesia, bahkan keberadaannya semakin menjamur seiring dengan ditemukannya berbagai khasiat dari bahan-bahan yang diperkirakan dapat memperbaiki atau mempertahankan derajat kesehatan manusia, meskipun bahan-bahan tersebut belum melalui uji klinis terkait khasiatnya. Pada kategori jamu, biasanya obat tradisional yang satu ini memiliki bukti berupa data empirik, yaitu bukti akan manfaat yang didasarkan pada pengalaman masyarakat yang telah mengkonsumsi jamu secara turun-temurun. Walaupun hanya memiliki bukti empiris tetapi tetap ada prosedur penilaian seperti penerapan cara pembuatan obat tradisional yang baik dan pemeriksaan terhadap kontaminasi mikroba yang telah ditetapkan oleh BPOM. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif,Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach) Dan Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach) Dan Pendekatan Sejarah (Historical Approach). Obat Tradisional yang beredar di masyarakat masih ada yang tidak memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh Balai Besar Pengawas Obat  dan Makanan, yaitu dengan menerapkan Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik yang meliputi penjabaran proses pembuatan obat tradisional, validasi perubahan di setiap tahap proses, pemenuhan sarana termasuk distribusi obat tradisional dan system penarikan kembali obat tradisional dari distribusi apabila terdapat cacat.

JURNAL APLIKASI PENGELOLAAN DATA PASIEN DI APOTEK BERBASIS ANDROID Dzulkarnaen, Rizal; Kurniawan, Ridha
BUFFER INFORMATIKA Vol 5, No 2 (2019)
Publisher : TI S1 FKOM UNIKU

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25134/buffer.v5i2.2183

AbstrakKemajuan era globalisasi saat ini, membuat persaingan antar individu bahkan antar perusahaan semakin ketat, sehingga mereka berlomba â€“ lomba membangun kekuatan dengan banyak cara. Salah satu caranya adalah dengan menggunakan sebuah sistem berbasis smartphone untuk meningkatkan rating qualitasnya.Sebuah sistem yang dengan itu perusahaan dapat terasa lebih dekat dengan para konsumen. Sistem yang membuat perusahaan juga mampu mengelola data para konsumen, sehingga perusahaan dapat membuat kebijakan â€“ kebijakan selanjutnya demi meningkatkan kepuasan para konsumen.Pemakaian sistem ini pun juga baik untuk diterapkan pada perusahaan kecil, sebagai contoh apotek. Dalam proses bisnis apotek sebelumnya adalah menggunakan komponen kertas sebagai pendataan data pasien dan resep obat pasien sehingga bila terus berlanjut maka apotek akan mengeluarkan banyak pengeluaran kertas dan tetap tidak meningkatkan kenyamanan pasien.Maka dengan melihat proses bisnis yang masih berjalan ini, penulis berniat menjadikannya sebagai bahan untuk tugas akhir. Dalam tugas akhir ini akan dibuatkan sebuah aplikasi yang dapat membantu apotek meningkatkan keuntungan serta pengelolaan data dengan baik sehingga dapat membuat kebijakan â€“ kebijakan untuk memajukan apotek.Â Kata kunciâ€” Aplikasi, Android, Pengelolaan Data, Pasien, Apotek.Â Â AbstractÂ The globalitation era make competition between personal or company getting closer, so that each other compete gain the power with many ways. One of the ways is take a basic system of smartphone to increase quality rating. The system make a company looks like near with the consumen and be managing data of them. That will be company is easy to get a good decision for improve satisfaction of consumen. Usage system can too be apply on the small company as simple pharmacy. The proceses business pharmacy is also use papper on record data and recipe of patient before, so if that always on can make lot consumption of paper and not to be increase comfort patient. Then after view the process bisuness work, writer want be this cause as stuff to be final project. On the final project will be build the program what can help increase benefit and good manage data so that can make best decision for pharmacy at the future.Â Keywordsâ€” Application, Android, manage Data, Patient, Pharmacy

PENGARUH - PENGARUH DI DALAM KASUS KORUPSI DALAM PESANAN PERUSAHAAN, BIROKRASI, DAN POLITIK DI PROVINSI JAMBI Kurniawan, Ridha
JURNAL YURIDIS UNAJA Vol 1 No 2 (2018): JURNAL YURIDIS UNAJA
Publisher : LPPM Universitasdiwangsa Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Memang korupsi bukan hanya perkara menggelapkan uang dari brankas namun dapatberupa pula menggelapkan uang kantor, menyalahgunakan jabatan untuk menerima uangsuap, menaikan nilai suatu proyek, melainkan juga dapat berupa praktik melegalisasi biaya -biaya siluman, menawarkan biaya -biaya tidak resmi, sampai menerima uang suap untukmengesahkan undang - undang yang merugikan rakyat. Dalam kasus korupsi uang ketokpalu Rancangan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ProvinsiJambi Tahun Anggaran 2017 (RAPERDA APBD TA 2017) menjadi Peraturan DaerahAPBD TA 2017, telah terjadi korupsi politik di mana banyak pejabat birokrasi dan politisiterlibat, mulai dari ketua DPRD Provinsi Jambi hingga anggota DPRD Provinsi Jambi dibawah pangkatnya. Penyebaran kasus mega korupsi di Provinsi Jambi ini juga disebabkanoleh merebaknya fenomena ?efek pengamat? yang tidak terkendali. Metode penelitian inimengacu pada referensi undang-undang, informasi yang disampaikan oleh media,pernyataan dari politisi dan pejabat birokrasi, keputusan pengadilan dan juga buku referensi.Hasil penelitian menunjukkan bahwa korupsi yang menjerat para pejabat birokrasi dan parapolitisi sebenarnya juga telah menyeret perusahaan. Berpartisipasi dalam kasus orangorang dalam kasus korupsi terjalin menciptakan kejahatan yang diatur sedemikian rupauntuk membahayakan negara dan menyebabkan jutaan orang terluka dalam tidur. Ketikamereka merasa diuntungkan oleh kasus korupsi ini maka mereka memilih diam, inilahfenomena yang disebut ?efek pengamat? sehingga mempersulit penyelidikan dalammembongkar kasus korupsi ini.

PENGARUH - PENGARUH DI DALAM KASUS KORUPSI DALAM PESANAN PERUSAHAAN, BIROKRASI, DAN POLITIK DI PROVINSI JAMBI Kurniawan, Ridha
JURNAL YURIDIS UNAJA Vol 2 No 2 (2020): JURNAL YURIDIS UNAJA
Publisher : LPPM Universitasdiwangsa Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Memang korupsi bukan hanya perkara menggelapkan uang dari brankas namun dapat berupa pula menggelapkan uang kantor, menyalahgunakan jabatan untuk menerima uang suap, menaikan nilai suatu proyek, melainkan juga dapat berupa praktik melegalisasi biaya - biaya siluman, menawarkan biaya -biaya tidak resmi, sampai menerima uang suap untuk mengesahkan undang - undang yang merugikan rakyat. Dalam kasus korupsi uang ketok palu Rancangan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2017 (RAPERDA APBD TA 2017) menjadi Peraturan Daerah APBD TA 2017, telah terjadi korupsi politik di mana banyak pejabat birokrasi dan politisi terlibat, mulai dari ketua DPRD Provinsi Jambi hingga anggota DPRD Provinsi Jambi di bawah pangkatnya. Penyebaran kasus mega korupsi di Provinsi Jambi ini juga disebabkan oleh merebaknya fenomena â€œefek pengamatâ€ yang tidak terkendali. Metode penelitian ini mengacu pada referensi undang-undang, informasi yang disampaikan oleh media, pernyataan dari politisi dan pejabat birokrasi, keputusan pengadilan dan juga buku referensi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa korupsi yang menjerat para pejabat birokrasi dan para politisi sebenarnya juga telah menyeret perusahaan. Berpartisipasi dalam kasus orang- orang dalam kasus korupsi terjalin menciptakan kejahatan yang diatur sedemikian rupa untuk membahayakan negara dan menyebabkan jutaan orang terluka dalam tidur. Ketika mereka merasa diuntungkan oleh kasus korupsi ini maka mereka memilih diam, inilah fenomena yang disebut â€œefek pengamatâ€ sehingga mempersulit penyelidikan dalam membongkar kasus korupsi ini.

SENGKETA ADMINISTRASI NEGARA MENILAI KRITIS PERAN OMBUDSMAN DALAM PENYELESAIANNYA Kurniawan, Ridha; Irawan, Agus; Alendra; Rahman; Alfarisi, M.S
The Juris Vol. 8 No. 1 (2024): JURNAL ILMU HUKUM : THE JURIS
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat STIH Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/juris.v8i1.1289

Ombudsman Republik Indonesia memiliki peran strategis dalam mengawasi pelayanan publik untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi. Salah satu fungsi pengawasan Ombudsman adalah melindungi masyarakat dari maladministrasi yang sering terjadi di berbagai layanan publik. Namun, pelaksanaan rekomendasi Ombudsman sering menghadapi tantangan, terutama terkait dengan kewenangan dan kekuatan hukum rekmendasi yang diberikan sebagai bentuk penyelesaian sengketa maladministrasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi peran Ombudsman dalam menangani sengketa administrasi negara serta dampak dari penyelesaian sengketa terhadap perlindungan hak-hak masyarakat di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Ombudsman berfungsi sebagai pelindung hak masyarakat melalui mekanisme mediasi dan konsiliasi, meskipun rekomendasinya tidak bersifat mengikat secara hukum. Meskipun rekomendasi Ombudsman tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat, lembaga ini masih berfungsi sebagai pelindung hak-hak masyarakat dengan memberikan solusi cepat dan efektif. Keterbatasan wewenang ini mengurangi efektivitas dalam penyelesaian sengketa. Saran untuk meningkatkan efektivitas mencakup pemberian status mengikat pada rekomendasi, peningkatan anggaran, dan sosialisasi yang lebih baik mengenai peran Ombudsman.

Optimalisasi Restorative Justice Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum di Polda Jambi Irawan, Agus; Ternando, Albi; Kurniawan, Ridha
Legalitas: Jurnal Hukum Vol 16, No 2 (2024): Desember
Publisher : Universitas Batanghari Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33087/legalitas.v16i2.783

Restorative Justice is expected to be one of the ways or alternatives to handle crimes or crimes that prioritize the restoration of the balance of the relationship between the perpetrator of the crime and the victim Protection for children who are facing the law is the prerogative of children. The research approach used in this study is the method This research is empirical legal research, The internal factor faced by the Jambi Police in the implementation of restorative justice for children is the lack of time given by law because of the law The invitation only gives a deadline of 30 days, the time is very short, considering that in summoning witnesses and victims it is also quite difficult because they are not necessarily present at the specified time, which hinders investigators in their examination efforts, and sub-directorate IV of the Renakta and the Vulnerable group room still lack skilled and educated investigator personnel in handling children's cases, there is only one investigator who has special expertise as a child investigator. External factors include the factor of the child who is dealing with the law of the child as the perpetrator who commits the crime in the examination still seems afraid to provide information related to the criminal act committed, the factor of the victim and the victim reporter and the complainant does not want to forgive the child who are facing the law and do not want to be resolved through restorative justice.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PASIEN DALAM PELAYANANKESEHATAN TELEMEDICINE PADA MASA COVID-19 DI INDONESIA Hartono, Benny; Kurniawan, Ridha; -, Alendra
Ilmu Hukum Prima (IHP) Vol. 4 No. 1 (2021): JURNAL ILMU HUKUM PRIMA
Publisher : jurnal.unprimdn.ac.id

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34012/jihp.v4i1.5883

Kedudukan atau posisi dokter dan pasien tidak sederajat, karena dokter dianggap paling tahu tentang segala seluk-beluk penyakit, sedangkan pasien dianggap tidak tahu apa- apa tentang penyakit tersebut dan ia menyerahkan sepenuhnya pada dokter, dokter ditempatkan sebagai pelindung dan pasien ditempatkan sebagai klien. Saat ini bentuk hubungan hukum tersebut bergeser ke bentuk kesederajatan antara pasien dan dokternya, segala sesuatu dikomunikasikan antara kedua belah pihak, kesepakatan ini lazim disebut dengan persetujuan tindakan medik (Informed consent) sehingga tuntutan kehati-hatian dan profesionalitas di kalangan dokter semakin mengemuka Spesifikasi penelitian yang dilakukan adalah penelitian normatif.penelitian normatif ini adalah dengan melakukan penelitian terhadap peraturan perundang-undangan khususnya Undang- Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang praktik kedokteran, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang diubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Secara umum telemedicine adalah penggunaan teknologi informasi dan komunikasi yang digabungkan dengan kepakaran medis untuk memberikan layanan kesehatan, mulai dari konsultasi, diagnosa dan tindakan medis, tanpa terbatas ruang atau dilaksanakan dari jarak jauh. Untuk dapat berjalan dengan baik, sistem ini membutuhkan teknologi komunikasi yang memungkinkan transfer data berupa video, suara dan gambar secara interaktif yang dilakukan secara real time dengan mengintegrasikan ke dalam teknologi pendukung. Termasuk teknologi pengolahan citra untuk menganalisis citra medis. Keywords: Perlindungan, hukum, pasien, Telemedicine, covid-19

KEWENANGAN KEPALA DESA DALAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) DALAM MENINGKATKAN PEREKONOMIAN DI DESA PRESFEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA -, Rahman; Kurniawan, Ridha; Ternando, Albi
Ilmu Hukum Prima (IHP) Vol. 6 No. 2 (2023): JURNAL ILMU HUKUM PRIMA
Publisher : jurnal.unprimdn.ac.id

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34012/jihp.v6i2.5892

BUMDes adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa, dan Menurut Peraturan Menteri DesaPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa mengenai Bagaimana kewenangan Kepala Desa dalam pengelolaan Badan Usaha milik Desa (BUMDes). Hasil penelitian menunjukan bahwa Kewenangan Kepala Desa dalam mengelola Badan Usaha Milik Desa Secara umum, dimana, tujuan awal pembentukan BUMDes dimaksudkan untuk mendorong atau menampung seluruh kegiatan dalam peningkatan pendapatan masyarakat maupun kegiatan perekonomian yang diserahkan untuk dikelola oleh masyarakat sendiri dengan bantuan yang diberikan oleh kepala desa sebagai naungan dalam membangun usaha tersebut. Sedangkan Masalah dan kendala yang dihadapi dalam pengelolaan BUMDes, Sebagai upaya strategis yang dilaksanakan oleh pemerintah, banyak harapan yang diinginkan terwujud melalui BUMDes. Namun, tidak semua bentuk upaya dapat berjalan sesuai dengan rencana begitu pula dengan keberadaan BUMDes. Hambatan dan tantangan yang dihadapi oleh BUMDes diantara lain aspek manajemen, untuk menganalisis citra medis. aspek SDM, aspek modal, aspek perubahan perilaku pasar, dan aspek lingkungan sosial. Kata Kunci: Kewenangan, Kepala Desa, BUMDes

Title

Found 33 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 33 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 33 Documents
Search