Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.817
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal hukum IUS PUBLICUM
Renyaan, Wilhelmus
Unknown Affiliation
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Other

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
TINJAUAN YURIDIS PENYELUNDUPAN DAN PEREDARAN NARKOTIKA MELALUI JASA EXPEDISI PENGIRIMAN BARANG Renyaan, Wilhelmus; Pabassing, Yulianus; Rijal Taha, Muhammad
Jurnal Hukum Ius Publicum Vol 1 No 2 (2021): Jurnal Hukum Ius Publicum
Publisher : LPPM Universitas Doktor Husni Ingratubun Papua

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55551/jip.v2i2.17

Abstract

Penyelundupan dan peredaran narkotika melalui jasa ekspedisi pengiriman barang di KotaJayapura merupakan modus operandi yang dilakukan oleh pelaku pengedar narkoba melalui jasaekspedisi pengiriman barang memang terbilang baru dan membutuhkan kerjasama para pihakuntuk mengungkap kasus tersebut. Metode penelitian ini dengan mengunakan metode yuridisnormatif dan empirik, Modus yang digunakanpun oleh pengedar adalah dengan caramenggunakan/memesan secara online shop dan mengirim menggunakan ekspedisi JNE dalam halini pelaku melanggar Pasal 113 ayat (2), Pasal 112 ayat (2), Pasal 132 ayat (1) Undang-undangNomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Upaya yangdilakukan antara lain : Preventif dari Pihak Kepolisian dan Badan Narkotika Nasional ProvinsiPapua, Represif dari Pihak Kepolisian berupa Penyelidikan dan Penyidikan. Sedangkan upayaRepresif dari BNN antara lain : Melaksanakan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan dalamrangka ungkap jaringan kejahatan penyalahgunaan narkotika, Melaksanakan pertemuan denganeks pecandu dan melaksanakan pendampingan kepada korban penyalahgunaan narkoba danmantan penyalahgunaan narkoba.
KAJIAN KRIMINOLOGI TERHADAP KEJAHATAN PEDOFILIA DI WILAYAH HUKUM POLRES KEEROM Renyaan, Wilhelmus; Ingratubun, Baharudin Saleh; Suheriyono
Jurnal Hukum Ius Publicum Vol 2 No 2 (2022): Jurnal Hukum Ius Publicum
Publisher : LPPM Universitas Doktor Husni Ingratubun Papua

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55551/jip.v4i4.32

Abstract

Pemberian perlindungan terhadap setiap warga negara memang sudah dilakukan melalui berbagai mengeluarkan regulasi yang memberikan perlakuan khusus kepada kelompok rentan yaitu para perempuan, anak dan kaum usia lanjut. Kejahatan seksual ini tidak hanya menimpa anak perempuan, tetapi juga anak laki-laki yang rata-rata umurnya masih sangat belia bahkan yang lebih miris lagi adalah adanya anak balita yang menjadi korban kejahatan seksual ini. Pedofilia ini merupakan sesuatu yang unik, karena sudah seharusnya kejahatan seperti ini tidak hanya dikaji dan dianalisa dari aspek hukum semata, namun perlu juga dilihat dari aspek lain, dan dalam hal ini penulis sangat tertarik untuk melakukan penelitian guna melihat dan mengkaji tentang potensi terjadinya kejahatan pedofilia dari aspek kriminologi guna menemukan secara utuh tentang kejahatan, penjahat maupun reaksi masyarakat terhadap pelaku maupun kejahatannya. Upaya dalam menanggulangi perilaku kejahatan Pedofilia maka perlu melakukan pendampingan serta memberikan pelayanan koseling kepada orang tua agar upaya-upaya preventif ditindak lanjut dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Perlu dilakukan patroli sambang khusus di daerah yang rawan/pelosok atau pedalaman selain itu dibutuhkan kerjasama masyarakat yaitu dengan langsung melaporkan kepada pihak kepolisian apabila terjadi kasus kejahatan seksual, sekain itu juga dubutuhkan peran aktif dari tokoh agama untuk memberikan pemahaman mengenai dampak kejahatan seksual dari sudut pandang agama dan moral.
ANALISIS PENYELESAIAN SENGKETA KONTRAK KERJA KONSTRUKSI PROYEK PEMERINTAH MELALUI NON LITIGASI Renyaan, Wilhelmus; Ingratubun, Junaidi Abdullah; Kliwon
Jurnal Hukum Ius Publicum Vol 3 No 1 (2022): Jurnal Hukum Ius Publicum
Publisher : LPPM Universitas Doktor Husni Ingratubun Papua

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55551/jip.v3i1.47

Abstract

Pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal, dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapan nya, untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain. Salah satu masalah utama dalam pelaksanaan konstruksi di Indonesia adalah adanya sengketa konstruksi yang terjadi antara pengguna jasa dengan pihak kontraktor selaku penyedia jasa. Kecenderungan terjadinya sengketa ini mengingat kontrak konstruksi bersifat dinamis dan berbeda dengan kontrak-kontrak yang lain. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif kualitatif, yaitu yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data yang diperoleh dari peraturan perundang- undangan dan literatur yang berkaitan dengan jasa konstruksi dan hukum kontrak konstruksi kemudian dihubungkan dengan data yang diperoleh dari lapangan berupa pendapat responden. Putusan Arbitrase Nasional Pelaksanaan putusan arbitrase nasional diatur dalam Pasal 59 sampai dengan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Pada dasarnya para pihak harus melaksanakan putusan secara sukarela. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, pasal 56 ayat (1) menegaskan, Arbiter atau majelis arbitrase mengambil putusan berdasarkan ketentuan hukum atau berdasarkan keadilan dan kepatutan.
FORMULASI KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM RANGKA PENANGGULANGAN KEJAHATAN TERORISME OLEH KELOMPOK KRIMINAL BERSENJATA DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN DAERAH (POLDA) PAPUA Renyaan, Wilhelmus; Hartini, Sri Iin
Jurnal Hukum Ius Publicum Vol 4 No 1 (2023): Jurnal Hukum Ius Publicum
Publisher : LPPM Universitas Doktor Husni Ingratubun Papua

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55551/jip.v4i1.55

Abstract

Disamping peristiwa-peristiwa pemberontakan, penghianatan dan gerakan-gerakan radikal, tak kalah penting salah satu gerakan yang masih menjadi potensi ancaman disintegrasi bangsa Indonesia yang perlu mendapat perhatian serius warga bangsa dan pemerintah Indonesia adalah Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) atau dengan sebutan lain yang dikenal dalam masyarakat di Papua. Dalam kaitannya dengan masalah pencegahan, penanggulangan dan/atau pemberantasan kejahatan terorisme, walaupun kejahatan ini dikategorikan sebagai kejahatan yang luar biasa dan diperlukan cara-cara yang luar biasa untuk penanggulangannya. Dengan demikian berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka judul yang penulis angkat dalam penelitian ini adalah : “Formulasi Kebijakan Hukum Pidana Dalam Rangka Penanggulangan Kejahatan Terorisme Oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah (Polda) Papua”. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian Yuridis Normatif, bertitik tolak dengan meneliti data pustaka atau data sekunder, (bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder), khususnya ketentuan peraturan perundang-undangan yang mempunyai sinkronisasi dengan judul dan rumusan masalah. Manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan dan pembaharuan kebijakan hukum pidana dalam hubungannya dengan penanggulangan masalah dan/atau kejahatan terorisme di Indonesia dan juga sebagai masukan dalam kerangka pengembangan kebijakan hukum pidana, baik dalam tataran formulasi pembentukan hukum (Undang-Undang), maupun dalam tataran aplikasi atau praktek pelaksanaan kebijakan hukum pidana itu sendiri.
Co-Authors Baharudin Saleh Ingratubun Hartini, Sri Iin Junaidi Abdullah Ingratubun Kliwon Pabassing, Yulianus Rijal Taha, Muhammad Suheriyono