Articles
<![CDATA[Pengawasan dan Peredaran Narkoba Antar Negara ]]>
<![CDATA[Hartini, Sri Iin]]>;
<![CDATA[Jemaru, Salesius]]>
<![CDATA[ IMPOWERMENT SOCIETY Vol 1 No 1 (2018): Februari ]]>
Publisher : <![CDATA[Institut Teknologi dan Bisnis Widya Gama Lumajang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (946.83 KB)
|
DOI: 10.30741/eps.v1i1.224
<![CDATA[The purpose of this research is to know the extent of supervision and distribution of drugs among the people of both countries (Indonesia and PNG). In conducting the KKN-PPM program is in the form of legal counseling and socialization to the public about the danger of drug distribution and control as well as the legal impact. The outcomes to be achieved after legal counseling are reduced drug users and increased legal awareness as well as the participation of local communities and Local Government to improve supervision of narcotics circulation between the two countries.]]>
<![CDATA[Effectiveness of Law Enforcement Against Violations of Fiduciary Agreements in Indonesia ]]>
<![CDATA[Polontoh, Herry]]>;
<![CDATA[Hartini, Sri Iin]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum dan Keadilan Vol. 1 No. 4 (2024): JHK-June ]]>
Publisher : <![CDATA[PT. Hafasy Dwi Nawasena ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.61942/jhk.v1i4.179
<![CDATA[Law enforcement against violations of fiduciary agreements in Indonesia is an important concern because of the frequent violations that harm the parties involved. Fiduciary agreements that should provide legal certainty are often not implemented properly due to various obstacles in the law enforcement system. This research aims to analyze the effectiveness of law enforcement against breaches of fiduciary agreements in Indonesia, identify challenges faced, and propose strategic steps to improve the effectiveness of law enforcement. This research uses a qualitative method with a normative legal approach. The results show that law enforcement against breach of fiduciary agreement in Indonesia still faces various challenges, such as lack of legal awareness among the public, complicated administrative procedures, lack of coordination between institutions, and limited resources in law enforcement agencies. There are several strategic steps that can be taken to improve the effectiveness of law enforcement, including increased legal socialization and education, simplification of procedures, strengthening of inter-agency coordination, and capacity building of law enforcement agencies through training and technology. By implementing the proposed measures, it is expected that fiduciary law enforcement in Indonesia can become more effective, provide better legal protection, and increase public confidence in the legal system.]]>
<![CDATA[LEGAL PROTECTION OF MARRIAGE AGREEMENTS FOR HUSBAND AND WIFE ]]>
<![CDATA[Hartini, Sri Iin]]>
<![CDATA[ Awang Long Law Review Vol. 7 No. 1 (2024): Awang Long Law Review ]]>
Publisher : <![CDATA[Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Awang Long ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56301/awl.v7i1.1376
<![CDATA[A marriage agreement is made with the aim of providing legal protection for parties with good intentions from other parties with bad intentions. In addition to separating assets brought before marriage, marriage agreements made before and after marriage are basically aimed at separating assets brought and joint assets due to legal consequences that occur to their marital assets. A marriage agreement made before marriage aims to prevent problems arising regarding assets brought and joint assets so that a marriage agreement is needed as a legal basis for separating them. Meanwhile, a marriage agreement made after marriage is made with the aim of regulating the legal consequences that arise to their assets.]]>
<![CDATA[PENYELESAIAN SENGKETA TANAH ULAYAT DI KAMPUNG HARAPAN KABUPATEN JAYAPURA ]]>
<![CDATA[Hartini, Sri Iin]]>;
<![CDATA[Pabassing, Yulianus]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Ius Publicum Vol 1 No I (2020): Jurnal Hukum Ius Publicum ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Doktor Husni Ingratubun Papua ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55551/jip.v1iI.4
<![CDATA[Penelitian ini dengan judul penyelesaian sengketa Tanah Ulaiyat di Kampung Harapan Kabupaten Jayapura, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana proses dan tata cara serta kendala-kendala apa sajakah yang dihadapi dalam penyelesainn sengketa hak ulayat di Kampung Harapan . Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah yuridis normative dan yuridis empiris yang mana Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk melihat aturan-aturan atau kaidah-kaidah hukum yang berkaitan dalam penyelesaian sengketa tanah adat melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) melalui mediasi,yuridis empiris digunakan bagaiman bekerjannya hokum dalam masyarakat adapun data dalam penelitian ini terdiri dari data primer yakni hasil wawancaradilakukan kepada pihak-pihak yang bersengketa dan kepala Adat/ Ondofolo mengenai proses, tata cara dan factor-faktor penghambat dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat dalam praktek penyelesaian sengketa tanah Ulayat melalui non litigasi.kemudian data sekunder diperoleh dari Undang-undang, Buku yang berkaitan dengan penulisan penelitian ini Penyelesaian sengketa tanah ulaiyat di Kampung Harapan dilakukan dengan cara non litigasi yakni melalui Penyelesaian dengan cara mediasi dimana di bantu oleh Kepala Adat/Ondofolo yang memiliki peranan sebagai mediator/ penegah dalam proses memediasi, penyelesaian sengketa hak Ulayat menggunakan pendekatan sosial budaya melalui musyawarah yang biasanya dilakukan oleh masyarakat hukum adat dengan melibatkan Lembaga Masyarakat Adat (LMA), Tokoh Agama dan Fungsionaris Pemerintah (Tiga Tungku).adapun Tata cara dilakukan dengan cara upacara adat. factor-faktor penghambat dalam penyelesaian sengketa tanah Ulayat di kampung Harapan terbagi menjadi dua faktor yakni internal yang berasal dari dalam diri individu- individu yang sedang berperkara yakni temperamen, tingkat pendidikan, kedisiplinan, dan ketidak jelasan batas-batas tanah. Selain itu faktor penghambat lainnya adalah faktor eksternal yang berasal dari pihak ketiga baik yang berasal dari keluarga masyarakat adat itu sendiri maupun pihak di luar para pihak yang bersengketa.]]>
<![CDATA[FUNGSI KEPOLISIAN SEBAGAI PENYIDIK UTAMA (Studi Identifikasi Sidik Jari Dalam Kasus Pidana) ]]>
<![CDATA[Hartini, Sri Iin]]>;
<![CDATA[Pabassing, Yulianus]]>;
<![CDATA[Supriyagung]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Ius Publicum Vol 2 No 2 (2022): Jurnal Hukum Ius Publicum ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Doktor Husni Ingratubun Papua ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55551/jip.v4i4.29
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui fungsi sidik jari dalam mengidentifikasi korban dan mengungkap pelaku tindak pidana dan untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi penghambat bagi pihak kepolisian dalam menggunakan sidik jari sebagai sarana identifikasi korban dan mengungkap pelaku tindak pidana. Penelitian ini dilaksanakan di Kota Jayapura khususnya di Kantor Kepolisian Resort Kota (POLRESTA) Jayapura, dan Instansi Pengadilan Negeri Kelas 1A Jayapura. Fungsi sidik jari dalam mengidentifikasi korban dan pelaku tindak pidana sangat penting untuk mengungkap atau membuktikan korban dan pelaku secara ilmiah. ldentifikasi sidik jari berfungsi sebagai sarana atau alat bukti pembantu alat bukti lain. Sedangkan fungsi lain dari identifikasi sidik jari adalah temasuk dalam alat bukti keterangan ahli (yang memberikan keterangan dari hasil identifikasi). Akibat hukum bagi pelaku / terdakwa (yang salah identitas akibat salah dalam mengidentifikasi sidik jari pada saat penyelidikan dan penyidikan) dalam persidangan yaitu dakwaan batal demi hukum (Pasal 143 ayat 3 KUHAP) dan dikembalikan ke Kepolisian untuk dilakukan proses penyidikan ulang terhadap kasus yang sama. Faktor-faktor yang menjadi penghambat bagi pihak kepolisian dalam menggunakan sidik jari sebagai sarana identifikasi korban dan mengungkap pelaku tindak pidana adalah : (1) faktor di TKP yang terdiri dari : cuaca buruk, binatang buas atau mikroorganisme, masyarakat yang merusak TKP, kecerobohan penyidik atau petugas identifikasi, tersangka yang merusak TKP, kurangnya data warga/masyarakat di kepolisian; dan (2) faktor di luar TKP.]]>
<![CDATA[MEDIASI PENAL DALAM PRAKTIK PENANGANAN PERKARA PENELANTARAN RUMAH TANGGA ]]>
<![CDATA[Hartini, Sri Iin]]>;
<![CDATA[Jemaru, Salesius]]>;
<![CDATA[Pabassing, Yulianus]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Ius Publicum Vol 3 No 1 (2022): Jurnal Hukum Ius Publicum ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Doktor Husni Ingratubun Papua ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55551/jip.v3i1.40
<![CDATA[Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dapat dikatakan telah menjadikan kekerasaan dalam rumah tangga yang pada awalnya merupakan bentuk kekerasan di ranah domestik menjadi kekerasan di ranah publik. Dengan demikian sudah ada sebuah sistem hukum yang menjamin perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga. Mediasi Penal sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana di luar prosedur peradilan pidana atau menjadi bagian dari mekanisme peradilan pidana di Indonesia mempunyai prospek yang cukup baik berdasarkan beberapa pertimbangan, yang salah satunya adalah mediasi penal telah direkomendasikan oleh PBB sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan untuk mengatasi dampak negatif operasionalisasi peradilan pidana. Pelaksanaan mediasi penal yang dilakukan oleh penegak hukum sudah dipraktikkan sebagai penyelesaian sengketa alternatif yang membawa hasil yang positif, baik bagi korban, pelaku maupun masyarakat sehingga mediasi penal dapat dijadikan sarana penyelesaian perkara pidana yang sah dan hasil kesepakatannya bersifat mengikat terhadap para pihak, aparat penegak hukum dan masyarakat. Dalam perkara penelantaran rumah tangga putusan hakim hendaknya memperhatikan realitas sosial bahwa baik pelaku maupun korban menghendaki adanya perdamaian agar kehidupan mereka tetap berlangsung.]]>
<![CDATA[FORMULASI KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM RANGKA PENANGGULANGAN KEJAHATAN TERORISME OLEH KELOMPOK KRIMINAL BERSENJATA DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN DAERAH (POLDA) PAPUA ]]>
<![CDATA[Renyaan, Wilhelmus]]>;
<![CDATA[Hartini, Sri Iin]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Ius Publicum Vol 4 No 1 (2023): Jurnal Hukum Ius Publicum ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Doktor Husni Ingratubun Papua ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55551/jip.v4i1.55
<![CDATA[Disamping peristiwa-peristiwa pemberontakan, penghianatan dan gerakan-gerakan radikal, tak kalah penting salah satu gerakan yang masih menjadi potensi ancaman disintegrasi bangsa Indonesia yang perlu mendapat perhatian serius warga bangsa dan pemerintah Indonesia adalah Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) atau dengan sebutan lain yang dikenal dalam masyarakat di Papua. Dalam kaitannya dengan masalah pencegahan, penanggulangan dan/atau pemberantasan kejahatan terorisme, walaupun kejahatan ini dikategorikan sebagai kejahatan yang luar biasa dan diperlukan cara-cara yang luar biasa untuk penanggulangannya. Dengan demikian berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka judul yang penulis angkat dalam penelitian ini adalah : “Formulasi Kebijakan Hukum Pidana Dalam Rangka Penanggulangan Kejahatan Terorisme Oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah (Polda) Papua”. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian Yuridis Normatif, bertitik tolak dengan meneliti data pustaka atau data sekunder, (bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder), khususnya ketentuan peraturan perundang-undangan yang mempunyai sinkronisasi dengan judul dan rumusan masalah. Manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan dan pembaharuan kebijakan hukum pidana dalam hubungannya dengan penanggulangan masalah dan/atau kejahatan terorisme di Indonesia dan juga sebagai masukan dalam kerangka pengembangan kebijakan hukum pidana, baik dalam tataran formulasi pembentukan hukum (Undang-Undang), maupun dalam tataran aplikasi atau praktek pelaksanaan kebijakan hukum pidana itu sendiri.]]>
<![CDATA[ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP PERKARA CERAI GUGAT DI PENGADILAN AGAMA JAYAPURA ]]>
<![CDATA[Hartini, Sri Iin]]>;
<![CDATA[Kalman, Kajagi]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Ius Publicum Vol 5 No 1 (2024): Jurnal Hukum Ius Publicum ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Doktor Husni Ingratubun Papua ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55551/jip.v5i1.156
<![CDATA[Perceraian merupakan bagian dari perkawinan, sebab tidak ada perceraian tanpa adanya perkawinan lebih dahulu. Melihat kondisi yang terjadi di Pengadilan Agama di Kota Jayapura bahwa perkara cerai gugat menjadi perkara tertinggi dan mendominasi daripada perkara cerai talak, untuk itulah Peneliti tertarik untuk meneliti penyebab tingginya angka perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Jayapura. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian Hukum Doktrinal dan Hukum Non Doktrinal. Penyebab terjadinya cerai gugat adalah suami tidak bertanggung jawab dalam memberikan nafkah lahir dan batin, faktor ekonomi, rusak moral yang sulit disembuhkan, adanya pihak ketiga serta kekerasan dalam rumah tangga. Hendaknya setiap gugatan perkara perceraian yang masuk ke pengadilan sebaiknya janganlah terlalu mudah untuk dikabulkan, kecuali alasan yang dikemukakan betul-betul dapat diterima serta bila ikatan perkawinan itu dilanjutkan akan menimbulkkan kesengsaraan salah satu atau bahkan kedua belah pihak.]]>
<![CDATA[LEGAL PROTECTION OF MARRIAGE AGREEMENTS FOR HUSBAND AND WIFE ]]>
<![CDATA[Hartini, Sri Iin]]>
<![CDATA[ Awang Long Law Review Vol. 7 No. 1 (2024): Awang Long Law Review ]]>
Publisher : <![CDATA[Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Awang Long ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56301/awl.v7i1.1376
<![CDATA[A marriage agreement is made with the aim of providing legal protection for parties with good intentions from other parties with bad intentions. In addition to separating assets brought before marriage, marriage agreements made before and after marriage are basically aimed at separating assets brought and joint assets due to legal consequences that occur to their marital assets. A marriage agreement made before marriage aims to prevent problems arising regarding assets brought and joint assets so that a marriage agreement is needed as a legal basis for separating them. Meanwhile, a marriage agreement made after marriage is made with the aim of regulating the legal consequences that arise to their assets.]]>
<![CDATA[Legal Protection For The Land Owners Issuance Of Double Certificates ]]>
<![CDATA[Hartini, Sri Iin]]>
<![CDATA[ Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 20 No. 2 (2021): Pena Justisia ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas Pekalongan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31941/pj.v20i2.3218
<![CDATA[The problem of multiple certificates still often occurs in our society. The overlap in the issuance of multiple certificates makes land rights owners have to fight to get their rights. The purpose of this study is how the legal protection for certificate holders of land rights for the issuance of multiple certificates. The problem of multiple certificates is an unresolved problem. Owners of land rights immediately register their land in order to obtain a certificate as proof of ownership, but what happens is the issuance of certificates that should be strong evidence as ownership rights is difficult to prove its validity. The issuance of multiple certificates originated from the granting of new rights by the Land Office based on an adjudication process. Adjudication, namely activities carried out within the framework of the land registration process for the first time, includes the collection and determination of physical data and juridical data regarding one or several objects of land registration for the purpose of registration. This adjudication process was carried out in an inaccurate and inaccurate manner, resulting in the issuance of multiple certificates. The research method used is normative juridical and empirical juridical methods.]]>
