Garuda - Garba Rujukan Digital

Poligami dalam Pandangan KH. Husein Muhammad Subairi, Ach.; Sa`adah, Sri Lumatus; Hefni, Wildani
Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan Vol. 18, No. 5 : Al Qalam (September 2024)
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Al-Qur'an (STIQ) Amuntai Kalimantan Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35931/aq.v18i5.3706

Berbicara soal poligami tidak ada habisnya, akan selalu menarik untuk dijadikan sebagai tema bahasan dalam tiap kalangan, pro dan kontra pada poligami dari berbagai kalangan selalu ada, Husein Muhammad dalam berpendapat bahwa poligami bukan praktik yang dilahirkan oleh Islam. Jauh sebelum Islam datang, tradisi poligami telah menjadi salah satu bentuk praktik peradaban patriarkis. Pernyataan Islam atas poligami dilakukan dalam rangka mengeliminasi praktik ini, selangkah demi selangkah, hingga kelak praktik tersebut tidak ada lagi. Dua cara dilakukan al-Qur’an untuk merespons praktik ini: mengurangi jumlahnya dan memberikan catatan-catatan penting secara kritis transformatif, dan mengarahkannya pada penegakan keadilan. Penelitian ini akan mengkaji bagaimana pandangan Husein Muhammad tentang konsep poligami dengan menggunakan bahan penelitian pustaka dan dianalisis menggunakan deskriptif-analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Husein Muhammad memperbolehkan poligami dengan syarat yang ketat yaitu mengenai keadilan. Penafsiran Husein Muhammad terhadap keadilan yang harus ditegakkan adalah keadilan secara material (al-qisṭ) dan mental-psikologis (al-‘adl). Jika dilihat dalam jangka panjang pemikiran ini adalah sebuah upaya yang dilakukan untuk menutup pintu poligami secara perlahan dengan memperketat syarat-syaratnya. Karena puncak atau ujung dari kehendak Allah Swt. adalah monogami dan hal tersebut harus diperjuangkan secara terus menerus.

Penundaan Hidup Bersama Pasangan Suami Istri Santri Huffadz Perspektif Maqashid Syari’ah Jamaluddin ‘Athiyyah Hidayah, Maratul; Sa`adah, Sri Lumatus; Wahab, Abdul
Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan Vol. 18, No. 5 : Al Qalam (September 2024)
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Al-Qur'an (STIQ) Amuntai Kalimantan Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35931/aq.v18i5.3736

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fenomena penundaan hidup bersama pasangan suami istri pada santri huffadz di Pondok Putri Tahfidzul Qur’an Pondok Pesantren Salafiyah Syafi’iyah Sukorejo Situbondo. Para santri yang baru melaksanakan akad nikah, masih kembali ke pesantren untuk melanjutkan hafalan yang belum rampung. Akibatnya hak dan kewajiban dari suami istri tidak dapat dipenuhi dengan baik, maka dari itulah penelitian ini akan mengkajinya melalui Maqashid Al-Syari'ah Jamaluddin ‘Athiyyah. Penelitian ini ada penelitian kualitatif atau juga dikenal (field research). Lokasi penelitian yang penulis lakukan berada di Pondok Putri Pesantren Tahfidzul Qur’an Salafiyah Syafi’iyah Sukorejo Situbondo. Adapun prosedur pengumpulan datanya dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik pengolahan dengan cara editing, organizing, dan concluding. Dan analisa datanya menggunakan deskriptif analisis. Hasil penelitian ini menunjukkan, Pertama, penundaan hidup bersama pasangan suami istri santri huffadz di Pondok Pesantren Putri Tahfidzul Qur’an Salafiyah Syafi’iyah Sukorejo Situbondo diantaranya, untuk menghidari maksiat, perjodohan keluarga atau guru di pesantren, bahkan ada yang menikah karena desakan atau paksaan keluarga. Kedua penundaan hidup bersama dilakukan atas persetujuan kedua belah pihak. Ketiga, penundaan hidup bersama pasangan suami istri santri huffadz di Pondok Pesantren Putri Tahfidzul Qur’an Salafiyah Syafi’iyah Sukorejo Situbondo mendapatkan legalitas dalam pandangan Maqashid Al-Syari'ah Jamaluddin ‘Athiyyah.

Perjanjian Perkawinan Dan Konsekuensinya Terhadap Harta Bersama Pasca Perceraian (Studi Komparatif Hukum Perdata Dengan Kompilasi Hukum Islam) Hafifi, Mahbubatul; Sa`adah, Sri Lumatus; Hefni, Wildani
Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan Vol. 18, No. 2 : Al Qalam (Maret 2024)
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Al-Qur'an (STIQ) Amuntai Kalimantan Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35931/aq.v18i2.3421

Perjanjian perkawinan merupakan salah satu perjanjian yang dibuat oleh calon atau pasangan suami istri untuk mengatur harta kekayaan dalam perkawinan. Salah satunya adalah harta bersama yang kerap kali menjadi problem ketika terjadi perceraian khususnya pada pembagiannya. Permasalahan tersebut menarik, karena untuk mengetahui bagaimana pembagian harta bersama pasca perceraian berdasarkan perjanjian perkawinan dalam hukum perdata dan Kompilasi Hukum Islam dan bagaimana perbedaan dan persamaan regulasi pembagian harta bersama pasca perceraian berdasarkan perjanjian perkawinan dalam hukum perdata dan Kompilasi Hukum Islam perspektif maqasid syariah. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan yuridis normatif. Dalam penelitian ini menghasilkan simpulan bahwa pertama bahwa dalam pembagian harta bersama pasca perceraian berdasarkan perjanjian perkawinan dalam hukum perdata dan Kompilasi Hukum Islam adalah sesuai isi perjanjian perkawinan berdasarkan aspek keadilan dan nilai-nilai maqasid syari’ah kedua bahwa yang menjadi perbedaan dan persamaan regulasi pembagian harta bersama pasca perceraian berdasarkan perjanjian perkawinan dalam hukum perdata dan Kompilasi Hukum Islam perspektif maqasid syariah adalah sama-sama dibagi sesuai isi perjanjian perkawinan, perbedaannya terletak pada pelaksanaan pengajuan perkara pada lembaga peradilan

Pembagian Harta Dengan Cara Hibah Kepada Anak Angkat Perspektif Maslahat Nisa', Maghfirotun; Sa`adah, Sri Lumatus; Faisol, Muhammad
Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan Vol. 18, No. 3 : Al Qalam (Mei 2024)
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Al-Qur'an (STIQ) Amuntai Kalimantan Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35931/aq.v18i3.3478

Permasalahan waris dan hibah masih menjadi penyebab timbulnya sengketa di masyarakat, hal ini memungkinkan terjadi karena mereka belum memahami tentang waris secara mendalam. Salah satunya yang terjadi pada masyarakat Dusun Alasmalang Desa Bondoyudo Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang. Pada masyarakat Desa Bondoyudo telah biasa dilakukan pembagian harta waris ketika pewaris dalam keadaan hidup, yang mana pada dasarnya konsep pembagian waris dilakukan ketika pewaris telah meninggal dunia. Dalam pembagian harta ini mereka menggunakan akad hibah karena kondisi pewaris masih ada. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang metode penelitiannya digunakan untuk meneliti objek yang bersifat alamiah. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang memanfaatkan wawancara terbuka untuk menelaah dan memahami sikap, pandangan, perasaan dan perilaku individu atau sekelompok orang. Hasil penelitian menunjukkan pembagian harta dengan cara hibah kepada anak angkat di Desa Bondoyudo Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang mengandung kemaslahatan karena dapat menyejahterakan orang-orang terdekat yang sangat berjasa dalam hidupnya yaitu terhadap anak angkat dan satu saudara laki-lakinya, dan dapat menunjang kehidupan orang-orang terdekatnya tersebut.

Contradictions on Age of Guardianship Provisions in Marriage Law and the Compilation of Islamic Law and Its Application in Religious Courts Rosyid, Abdur; Sa`adah, Sri Lumatus; Faisol, Muhammad
Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IIJSE) Vol 7 No 2 (2024): Sharia Economics
Publisher : Sharia Economics Department Universitas KH. Abdul Chalim, Mojokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31538/iijse.v7i2.4825

A child in general is someone who is not yet an adult or not married, and it is not possible for a child who is under this age to carry out legal actions by himself. For all legal actions, a child is under the authority of a guardian. The legal practice for the determination of legal guardianship for people who are Muslims according to the rules of law legislation is carried out in the Religious Court. The legal source of legal regulations regarding guardianship is regulated by Law No. 01 of 1974 concerning Marriage Chapter XI Guardianship Article 50 paragraph (1), namely the proposed child who has not reached the age of 18 years and is also regulated in Presidential Instruction No. 01 of 1991 Compilation of Islamic Law, namely in Chapter XV Guardianship Article 107 paragraph (1), namely the proposed child guardianship who has not reached the age of 21 years. The differences in legal regulations like this, create problems and do not implement the objectives of the law, namely the emergence of legal uncertainty (Contra Legal Certainty). This research uses Normative research (Normative Juridical). Namely using a statutory approach this approach is carried out by examining legislation and also an approach by examining cases or decisions of the Religious Court relating to Guardianship.

Title

Found 5 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 5 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 5 Documents
Search