Garuda - Garba Rujukan Digital

HUKUM ISLAM DAN PERUBAHAN SOSIAL Faisol, Muhammad
JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah) Vol 18, No 1 (2019)
Publisher : IAIN Batusangkar

It is undeniable that the dynamics of social and Islamic law are intertwined in forming a change. On the one hand, the dynamics and social change occur because of the influence of Islamic law, and in one side the social change affects the development and change of Islamic law. The inscription shows that the Islamic law brought by the prophet Muhammad SAW. has clearly changed the social community order at the time. Social conditions based on poor customs and habits have turned into a society based on Islamic law. Therefore, it can not be denied the change of law because of social change as affirmed in the rule of fiqh. This also demonstrates the nature of Islamic law that always matches the development of the times.

PANDANGAN ASATIDZ PONDOK PESANTREN NURUL ISLAM JEMBER TERHADAP POLIGAMI PERSPEKTIF FIQH Faisol, Muhammad
An-Nisa' : Jurnal Kajian Perempuan dan Keislaman Vol. 12 No. 2 (2019)
Publisher : LP2M IAIN Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35719/annisa.v12i2.16

Polygamy is a controversy among Muslim scholars. The pros and cons of polygamy in Islam have strengthened since the spread of gender equality issues between men and women. With regard to the problem of polygamy which is still the pros and cons, in Jember which is predominantly Muslim and many Islamic boarding schools have been established in this area. This study aims to determine the views of the asatidz PP. Nurul Islam Jember about polygamy and fiqh review of the views of the asatidz PP. Nurul Islam Jember about polygamy. This research is field research, in which this research focuses more on the results of data collection from informants or respondents who have been determined. Data collection techniques using interview techniques and documentation techniques. The data analysis technique used in this research is descriptive qualitative analysis. This research states that: 1) polygamy according to the view of Asatidz Pondok Pesantren Nurul Islam Jember against polygamy is that polygamy can be practiced with several conditions, such as being financially capable, being able to do justice between wives, children, and their families. The Nurul Islam Islamic Boarding School Asatidz chose not to practice polygamy because of their concerns in the field of livelihoods, their fear of not being able to do justice if they have more than one. Besides all of them have felt quite and happy with one wife, 2) In the fiqh review, the view of Asatidz Pondok Pesantren Nurul Islam Jember on Polygamy is in line with the views of the fiqh scholars. This is reflected in their opinion which states that polygamy can be practiced for anyone who meets the qualifications with the limit of four wives. Poligami merupakan suatu kontroversi dikalangan para cendekiawan Muslim. Pro dan kontra tentang poligami dalam Islam menguat semenjak santernya isu-isu kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan. Berkenaan dengan masalah poligami yang masih menjadi pro dan kontra, di Jember yang mayoritas berpenduduk muslim serta banyak pondok pesantren yang didirikan di daerah ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pandangan para asatidz PP. Nurul Islam Jember tentang poligami dan Tinjauan fiqh terhadap pandangan para asatidz PP. Nurul Islam Jember tentang poligami. Penelitian ini adalah field research (penelitian lapangan), yang mana penelitian ini lebih menitik beratkan kepada hasil pengumpulan data dari informan atau responden yang telah ditentukan. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara dan teknik dokumentasi. teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Penelitian ini menyatakan bahwa : 1) poligami menurut pandangan Asatidz Pondok Pesantren Nurul Islam Jember Terhadap Poligami adalah bahwa poligami boleh dipraktekan dengan beberapa syarat, seperti mampu secara finansial, mampu berbuat adil di antara isteri-isteri, anak-anak, serta keluarganya. Para Asatidz Pondok Pesantren Nurul Islam memilih untuk tidak melakukan poligami disebabkan kekhawatiran dalam bidang nafkah, kekhawatiran mereka untuk tidak bisa berbuat adil di jika memiliki lebih dari satu. Disamping mereka semua telah merasa cukup dan bahagia dengan satu istri, 2) Dalam tinjauan fiqh, Pandangan Asatidz Pondok Pesantren Nurul Islam Jember Terhadap Poligami sejalan dengan pandangan ulama fiqh. Hal ini tercermin dari pendapat mereka yang mengatakan bahwa poligami boleh dipraktekan bagi siapa saja yang memenuhi kualifikasi dengan batasan empat orang istri.

Tinjauan Yuridis dalam Kepastian Hukum Pencatatan Perkawinan Beda Agama Atika, Nur; Ishaq, Ishaq; Faisol, Muhammad
Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan Vol. 18, No. 2 : Al Qalam (Maret 2024)
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Al-Qur'an (STIQ) Amuntai Kalimantan Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35931/aq.v18i2.3431

Pencatatan perkawinan merupakan suatu hal yang paling penting, dan sebagai syarat administratif dalam suatu negara. Salah satu tujuannya adalah untuk memperjelas perkawinan dan membuktikan bahwa perkawinan telah dilakukan bagi masyarakat karena peristiwa perkawinan dapat dibaca dan sewaktu-waktu dapat digunakan sebagai alat bukti tertulis yang asli. Perkawinan beda agama adalah perkawinan yang terjadi antara 2 orang yang memiliki perbedaan agama atau keyakinan antara sepasang suami istri seperti pernikahan seorang Islam dengan agama non-Islam, yang masing-masing tetap mempertahankan agamanya saat melangsungkan perkawinan. Metode Penelitian ini menggunakan penelitian Kepustakaan (Library Research) merupakan penelitian yang digunakan dalam pengumpulan informasi dan data secara mendalam melalui beberapa literatur buku, catatan, majalah, atau referensi lainnya yang berhubungan dengan pembahasan ini. Hasil penelitian menunjukkan apabila dilihat dari sisi pencatatan secara umum sesuai dengan prosedur yakni sesuai dengan Pasal 2 ayat (2), perkawinan harus dicatatkan. Maka harus dipahami terkait pencatatan pernikahan beda agama, undang-undang perkawinan harus dikesampingkan dengan adanya peraturan yang sederajat yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan.

Pembagian Harta Dengan Cara Hibah Kepada Anak Angkat Perspektif Maslahat Nisa', Maghfirotun; Sa`adah, Sri Lumatus; Faisol, Muhammad
Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan Vol. 18, No. 3 : Al Qalam (Mei 2024)
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Al-Qur'an (STIQ) Amuntai Kalimantan Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35931/aq.v18i3.3478

Permasalahan waris dan hibah masih menjadi penyebab timbulnya sengketa di masyarakat, hal ini memungkinkan terjadi karena mereka belum memahami tentang waris secara mendalam. Salah satunya yang terjadi pada masyarakat Dusun Alasmalang Desa Bondoyudo Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang. Pada masyarakat Desa Bondoyudo telah biasa dilakukan pembagian harta waris ketika pewaris dalam keadaan hidup, yang mana pada dasarnya konsep pembagian waris dilakukan ketika pewaris telah meninggal dunia. Dalam pembagian harta ini mereka menggunakan akad hibah karena kondisi pewaris masih ada. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang metode penelitiannya digunakan untuk meneliti objek yang bersifat alamiah. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang memanfaatkan wawancara terbuka untuk menelaah dan memahami sikap, pandangan, perasaan dan perilaku individu atau sekelompok orang. Hasil penelitian menunjukkan pembagian harta dengan cara hibah kepada anak angkat di Desa Bondoyudo Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang mengandung kemaslahatan karena dapat menyejahterakan orang-orang terdekat yang sangat berjasa dalam hidupnya yaitu terhadap anak angkat dan satu saudara laki-lakinya, dan dapat menunjang kehidupan orang-orang terdekatnya tersebut.

Problematika Perkawinan Dini (Studi di Kecamatan Kencong Kabupaten Jember) Irhamni, Irhamni; Busriyanti, Busriyanti; Faisol, Muhammad
Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan Vol. 18, No. 3 : Al Qalam (Mei 2024)
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Al-Qur'an (STIQ) Amuntai Kalimantan Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35931/aq.v18i3.3509

Permasalahan waris dan hibah masih menjadi penyebab timbulnya sengketa di masyarakat, hal ini memungkinkan terjadi karena mereka belum memahami tentang waris secara mendalam. Salah satunya yang terjadi pada masyarakat Dusun Alasmalang Desa Bondoyudo Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang. Pada masyarakat Desa Bondoyudo telah biasa dilakukan pembagian harta waris ketika pewaris dalam keadaan hidup, yang mana pada dasarnya konsep pembagian waris dilakukan ketika pewaris telah meninggal dunia. Dalam pembagian harta ini mereka menggunakan akad hibah karena kondisi pewaris masih ada. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang metode penelitiannya digunakan untuk meneliti objek yang bersifat alamiah. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang memanfaatkan wawancara terbuka untuk menelaah dan memahami sikap, pandangan, perasaan dan perilaku individu atau sekelompok orang. Hasil penelitian menunjukkan pembagian harta dengan cara hibah kepada anak angkat di Desa Bondoyudo Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang mengandung kemaslahatan karena dapat menyejahterakan orang-orang terdekat yang sangat berjasa dalam hidupnya yaitu terhadap anak angkat dan satu saudara laki-lakinya, dan dapat menunjang kehidupan orang-orang terdekatnya tersebut

تحليل مفهوم المعاشرة الزوجية بالمعروف عند محمد حسين الطباطبائي Faisol, Muhammad
Indonesian Journal of Islamic Law Vol. 1 No. 1 (2018): Indonesian Journal of Islamic Law
Publisher : Postgraduate Programme of UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35719/ijil.v1i1.146

The main and most important principle that deserves attention in married life is the rule of mu‘āsharah bi al-ma‘rūf (living together in kindness). It is a great principle that guarantees the continuity of intimacy and affection within the family throughout life. It applies equally to both husband and wife. However, we find that scholars have not provided a sufficiently comprehensive explanation of both sides of this principle, despite its importance—especially regarding the woman’s perspective. Therefore, this study examines the views of Muḥammad Ḥusayn al-Ṭabāṭabā’ī, as he is considered more equitable in addressing and researching both sides. This study focuses on and aims to address two main issues, from which several sub-issues emerge: What is the scholarly, religious, and social background of Muḥammad Ḥusayn al-Ṭabāṭabā’ī? What is the concept of mu‘āsharah bi al-ma‘rūf in marital life according to al-Ṭabāṭabā’ī? What are its foundations, structure, essence, and characteristics? The methodology employed in this research is the historical method, as it examines a specific opinion of a historical figure. It also uses a descriptive-analytical approach, in which the researcher describes the structure of al-Ṭabāṭabā’ī’s view, explains the justifications underlying it, analyzes the surrounding context, and interprets these elements. In addition, the researcher traces the intellectual roots of earlier figures who preceded al-Ṭabāṭabā’ī and compares their views with his in order to identify the strengths and weaknesses of his position. The findings of the study are as follows: Al-Ṭabāṭabā’ī grew up in a scholarly family and in an intellectual environment. He studied under prominent teachers in rational sciences, transmitted sciences, and mystical knowledge, until he attained the level of ijtihād. He lived between the two Iranian revolutions and the major Iraqi revolution, which influenced his scholarly and social personality, as reflected in his academic mobility and his revival of rational sciences and Qur’anic exegesis in an effort to rebuild the intellectual independence that the Muslim community had lost. According to al-Ṭabāṭabā’ī, mu‘āsharah bi al-ma‘rūf in marital life is: “a recognized companionship based on the unity of human origin and the diversity of innate dispositions.” His view is distinguished by its detailed treatment, moderation in addressing women’s issues—between Western permissiveness and the restrictions of some scholars—and by its social and philosophical foundations. The weaknesses of his view lie in his failure to provide practical applications, his silence regarding earlier scholars’ opinions, his lack of engagement with transmitted narrations on the subject, and his limited elaboration of this principle in his other works.

Konsep Kafa’ah Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari Perspektif Konstruksi Sosial Peter L Berger Arsyad, Muhammad; Ishaq, Ishaq; Faisol, Muhammad
Jurnal Penelitian IPTEKS Vol 8, No 2 (2023): JURNAL PENELITIAN IPTEKS
Publisher : Universitas Muhammadiyah Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32528/ipteks.v8i2.18784

Penelitian ini berawal dari sebuah kitab an-Nikah yang telah banyak dilakukan analisa oleh akademisi terkait konstruk pemikiran Syekh Arsyad al-Banjari yang notabene menyebutkan bahwa pemikirannya banyak berasal dari Syafi’iyah, di samping beliau bermazhab Syafi’i, namun tidak menutup kemungkinan pengambilan hukumnya melalui kearifan lokal yang ada. Penelitian ini berbasis literatur menggunakan studi pustaka secara ekstentif, yang berusaha untuk menemukan konstruk pemikiran Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari dalam perspektif Konstkruksi Sosial Peter L Berger, serta mengungkap adanya relevansi konsep kafa’ah Syekh Arsyad al-Banjari dalam membangun keluarga yang harmoni, sehingga adanya faktor-faktor perceraian yang di latar belakangi oleh aib, ekonomi, zina, ketaqwaan dalam agama, serta strata sosial, yang demikian hal tersebut termasuk dalam kajian kafa’ah dapat diminimalisir. Berangkat dari teori yang menyebutkan bahwa tidak adanya kafa’ah menimbulkan aib dikemudian hari. melihat maraknya perceraian yang begitu massif, menjadi perhatian yang perlu dipertimbangkan bersama, tidak terkecuali bagi pemerintah terkait, mengingat regulasi yang ada dalam perundang-undangan berkaitan dengan kafa’ah masih belum rinci dijelaskan.

Evolusi Kebijakan Akuntansi di Era Digital: Implikasi Teori Akuntansi terhadap Akuntansi Berbasis Teknologi Setiawati, Riza; Faisol, Muhammad; Mukhtaruddin, Mukhtaruddin
ProBisnis : Jurnal Manajemen Vol. 16 No. 2 (2025): April 2025: Management Science
Publisher : Lembaga Riset, Publikasi dan Konsultasi JONHARIONO

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek bisnis, termasuk bidang akuntansi. Sistem pencatatan dan pelaporan keuangan yang sebelumnya dilakukan secara manual kini telah beralih ke sistem berbasis teknologi yang lebih efisien, akurat, dan transparan. Artikel ini membahas bagaimana kebijakan akuntansi harus berkembang di era digital dengan mempertimbangkan teori akuntansi yang ada. Metode penelitian yang digunakan adalah studi literatur dengan menganalisis beberapa jurnal akademik yang membahas pengaruh teknologi terhadap kebijakan akuntansi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa teknologi seperti artificial intelligence (AI), blockchain, big data, dan cloud computing memiliki dampak signifikan terhadap praktik akuntansi, terutama dalam meningkatkan efisiensi, keandalan, dan transparansi laporan keuangan. Namun, perkembangan teknologi ini juga menuntut adanya regulasi baru dalam aspek keandalan data, keamanan informasi, serta penerapan standar akuntansi yang sesuai dengan era digital.

Pendekatan Sistem Jasser Auda Terhadap Hukum Islam: Ke Arah Fiqh Post-Postmodernisme Faisol, Muhammad
KALAM Vol 6 No 1 (2012)
Publisher : Faculty of Ushuluddin and Religious Study, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24042/klm.v6i1.393

Persoalan utama yang dihadapi dunia Islam dewasa ini adalah kegagalan dalam proses demokratisasi politik, sistem ekonomi dan pendidikan, berkembangnya ancaman ekstrimis religius (fundamentalis), serta upaya pemupukan pluralisme dan pemahaman modern atas toleransi yang didasarkan pada sikap saling memahami. Realitas dunia Islam seperti itu telah menggelitik Jasser Auda untuk mempertanyakan kembali posisi syariat Islam- dimanakah syariat Islam? Bagaimana syariat Islam dapat berperan positif dalam mensikapi krisis yang dihadapi dunia Islam? Apakah ada masalah dalam syariat Islam? Tulisan ini menelusuri gagasan pembaharuan Jasser Auda dalam bidang hukum Islam yang menawarkan pendekatan sistemik terhadap hukum Islam. Menurut Auda, sebagai suatu sistem, hukum Islam harus dijabarkan melalui enam kategori-teoritis, yaitu: sifat kognitif (cognitive nature), saling keterkaitan (interrelated), keutuhan (wholeness), keterbukaan (openess), multi-dimensionalitas (multi-dimentionality) dan kebermaknaan (purposefulness). Di sini Auda menawarkan rekonstruksi teori maqa>s}id sekaligus, pada saat yang sama, mengkritik teori maqa>s}id klasik yang cenderung hirarkis dan sempit. Menurutnya, suatu ijtihad hukum Islam hanya akan efektif manakala ia mencerminkan maqa>s}id (tujuan) di balik teks sebagaimana yang diinginkan oleh sya>ri’.

Problem Pelaksanaan Kompetensi Pengadilan Agama Jember Di Bidang Ekonomi Syariah: The Problem of Implementing the Jurisdiction of the Jember Religious Court in the Field of Sharia Economic Law Faisol, Muhammad
Fenomena Vol 15 No 1 (2016): FENOMENA: Journal of the Social Sciences
Publisher : LP2M UIN KH.Achmad Siddiq Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35719/fenomena.v15i1.305

-

Title

Found 21 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 21 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 21 Documents
Search