Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

The Effectiveness of Implementing Sign Language in the College Environment in Denpasar City Karuniati, Ni Nengah; Yowana, I Made Adiwidya; Juniasa, I Dewa Nyoman; Umbas, Ronald; Sugiantiningsih, Anak Agung Putu
JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Vol 7, No 2 (2025): JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pendidikan (LPP) Mandala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58258/jihad.v7i2.8624

Abstract

In the era of digitalization, the use of sign language in social contexts is increasingly prevalent in Bali, especially as a center for disability communities, particularly for the hearing impaired. It has even become a potential resource, as the strengths that accompany their challenges can offer unique advantages both academically and non-academically. This paper elaborates on the use of sign language at universities in Denpasar. According to regulations that ensure access for individuals with disabilities to attend higher education, such as the Minister of Research, Technology, and Higher Education Regulation No. 46 of 2017 regarding Special Education and Special Service Education in Higher Education, the Law on Persons with Disabilities No. 8 of 2016, and the Republic of Indonesia Law No. 20 of 2003 on the National Education System, universities are obligated to: not reject students with disabilities from studying on their campuses, provide appropriate facilities and infrastructure for students with special needs, and implement policies that allow eligible individuals with disabilities to participate in educational processes easily, comfortably, and safely. Higher education institutions can take various actions to support students with disabilities. They are even encouraged to establish Disability Service Units (DSUs) for hearing-impaired students. Universities are striving to implement the use of sign language. However, it cannot yet be fully concluded that a mandatory course on sign language is necessary; this requires a lengthy process and thorough study for effective implementation.
Pemberdayaan Perempuan melalui Program Sekolah Perempuan di Desa Dauh Puri Kaja Sariasih, Ni Nyoman; Karuniati, Ni Nengah; Kusumaningrat, Cokorda Istri Mas
RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business Vol. 5 No. 1 (2026): Februari - April
Publisher : Prodi Bisnis Digital Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/riggs.v5i1.8152

Abstract

Pemberdayaan perempuan merupakan upaya strategis dalam mewujudkan pembangunan yang berkeadilan gender, khususnya bagi perempuan marginal yang masih menghadapi keterbatasan akses terhadap sumber daya, partisipasi, dan ruang pengambilan keputusan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses pemberdayaan perempuan melalui Program Sekolah Perempuan Srikandi di Desa Dauh Puri Kaja. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan melibatkan anggota Sekolah Perempuan, pendamping dari Bali Sruti, serta perwakilan pemerintah desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pemberdayaan perempuan berlangsung melalui tiga tahapan, yaitu tahap penyadaran, tahap transformasi kemampuan, dan tahap peningkatan kemampuan. Pada tahap penyadaran, perempuan mulai memahami pentingnya kesetaraan gender, hak-hak perempuan, kesehatan reproduksi, serta pentingnya keterlibatan dalam pembangunan desa. Pada tahap transformasi kemampuan, perempuan memperoleh pengetahuan, keterampilan advokasi, kepemimpinan, serta keberanian untuk berpartisipasi dalam forum publik. Selanjutnya, pada tahap peningkatan kemampuan, perempuan menunjukkan kemandirian melalui partisipasi aktif dalam pembangunan desa, pengelolaan kegiatan ekonomi seperti usaha kantin dan simpan pinjam, serta keterlibatan dalam advokasi komunitas. Program Sekolah Perempuan juga berkontribusi dalam memperkuat kapasitas organisasi perempuan di tingkat akar rumput. Namun demikian, keberlanjutan program masih menghadapi tantangan, terutama terkait kemandirian kelembagaan setelah berakhirnya pendampingan, keterbatasan sumber daya, serta perlunya penguatan dukungan pemerintah desa agar program dapat berkelanjutan dan memberikan dampak jangka panjang bagi pemberdayaan perempuan.