Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.23
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JAKP (Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik) Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan
Arafat, Muammar
Unknown Affiliation
Religion Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Social Sciences Other

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Analisis Yuridis Terhadap Prosedur Pemberian Dana Hibah dan Bantuan Sosial dalam Pengelolaan Keuangan Daerah di Kota Palopo Arafat, Muammar; Halide, Nirwana
Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan Vol. 18 No. 2 (2019)
Publisher : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30863/ekspose.v18i2.82

Abstract

Artikel ini menjelaskan tentang prosedur pemberian dana hibah dan bantuan sosial (bansos) dalam pengelolaan keuangan daerah di Kota Palopo. Prosedur pemberian dana hibah dan bansos Kota Palopo diatur dalam Peraturan Walikota Palopo Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial; dan Keputusan Walikota Palopo Nomor 144/II/2015 Tentang Penetapan Besaran Nilai dan Bentuk Bantuan Sosial Lingkup Pemerintah Kota Palopo. Dalam perkembangannya, prosedur hibah dan bansos Kota Palopo tidak cepat melakukan penyesuaian dengan aturan pusat, yakni Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 yang mengatur tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang telah mengalami dua kali perubahan. Aturan daerah tetap menjadi prosedur pemberian dana hibah dan bansos di Kota Palopo. Prosedurnya dimulai dari dasar dan kriteria, penganggaran, pelaporan, pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi pemberian belanja hibah dan belanja bansos yang bersumber dari APBD. Permohonan hibah diajukan sebelum penetapan APBD tahun berikutnya, sedangkan bansos diajukan ketika dimungkinkan terjadinya resiko sosial. Namun, tidak semua permohonan disetujui karena disesuaikan dengan kemampuan keuangan Pemerintahan Daerah Kota Palopo dan syarat administratif yang harus dipenuhi. Dalam realisasinya, pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Kota Palopo memperoleh wajar tanpa pengecualian. Meskipun demikian, Pemerintah daerah Kota Palopo perlu meningkatkan realisasi prosedur dana hibah dan bansos.
Model Pengembangan Kebijakan Pelayanan Perizinan Berbasis Electronic Government Di Kota Palopo Arafat, Muammar; ulfa, ulfa
Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik Vol. 5 No. 1 (2020): April
Publisher : Laboratorium Administrasi Publik FISIP Universitas Andalas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25077/jakp.5.1.57-74.2020

Abstract

Electronic Government merupakan bentuk pemanfaatan teknologi digital yang mentrasformasikan bentuk interaksi pemerintah dengan masyarakatnya yang terlampau birokratis, menjadi pola interaksi yang lebih bersahabat, transparan, efisien dan efektif. Tujuan dari penelitian ini mencoba menganalisis model kebijakan pengembangan electronic government, kendala dalam penerapannya, dan menemukan model pengembangan e-goverernment dalam rangka meningkatkan kualitas layanan perizinan di Dinas Penanaman Modal dan Layanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Palopo, dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, dengan informan Kepala Bagian Informasi dan Pelayanan, Ketua Tim Teknis, Pengawas Operator, Operator Layanan Online, dan staf serta masyarakat pengguna layanan. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan teknik analisis data dari Miles dan Huberman yaitu kondensasi data, reduksi data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan kebijakan Model pengembangan e-government di DPMPTSP Kota Palopo berada pada level transaksi, meskipun berada pada level tinggi, tetapi dukungan masyarakat pengguna layanan dalam penerapan e-government masih rendah, oleh karenanya, perlu adanya kolaborasi dan integrasi antara pemerintah dan stakeholder terkait dalam mengembangkan dan mengoptimalkan penggunaan electronic government dilingkungan pemerintah kota palopo dengan mengembangkan sebuah model e-government dimana masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam proses perumusan kebijakan, tanpa dibatasi ruang dan waktu.
Co-Authors Halide, Nirwana Ulfa Ulfa