Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.659
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Majalah Ilmiah Warta Dharmawangsa Law_Jurnal Dharmawangsa: International Journal of the Social Sciences, Education and Humanitis
Silalahi, Dian Hardian
Unknown Affiliation
Humanities Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Penerapan Hukum Tindak Pidana Korupsi Dalam Lingkaran Pejabat Negara Republik Indonesia Silalahi, Dian Hardian
Jurnal Warta Dharmawangsa Vol 18, No 4 (2024)
Publisher : Universitas Dharmawangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46576/wdw.v18i4.5691

Abstract

A VERSION APPLICATION FOR A CHILD OPPOSITE THE LAW Zuliah, Azmiati; Silalahi, Dian Hardian; Putra, Adi; Sahputra, Rilawadi
Dharmawangsa: International Journal of the Social Sciences, Education and Humanitis Vol 3, No 3 (2022): Social Sciences, Education and Humanities
Publisher : Universitas Dharmawangsa Medan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46576/ijsseh.v3i3.2793

Abstract

AbstractAll children are entitled to live, to grow, to thrive and to be protected from violence and discrimination. In reality, though, the number of children with legal problems increases significantly over the years. The treatment of children in trouble with the law suggests that they are often treated as "miniatures" of criminal adults. The study aims to assess the capacity of law enforcement officials, including police, prosecutors, judges, government, and related agencies. Recognizing the needs of these institutions, we implemented an alternating diversion of restorative justice approach. The government has projected the rupiah's exchange rate at rp9,100 per dollar in the Jakarta interbank spot market on Monday as investors bought the local unit on Wednesday. The study USES a descriptive qualitative study method with a prescriptive quality of research with an empirical approach and USES primary and secondary data. The data gathered is analyzed by organizing the data into categories, detailing them in units, and drawing conclusions that are easily understood. The results of this study have concluded that understanding with law enforcement officers especially at the police level is better because the completion of children's cases outside the law can be resolved at the investigative level. Most of the whistleblower (90,48%) Understanding about complainers of judges, prosecutors, police and lawyers, including ngos, social work units and bapas staff.Keyword: diversion, restorative justice, son
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK (STUDI PUTUSAN PERKARA NOMOR : 01/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mjy Napitupulu, Bernad; Maysarah, Andi; Silalahi, Dian Hardian
Law Jurnal Vol 6, No 2 (2026)
Publisher : Universitas Dharmawangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46576/lj.v6i2.8528

Abstract

Fenomena anak di bawah umur yang terlibat sebagai pelaku kekerasan seksual kini semakin mendapat sorotan publik yang luas. Kasus semacam ini bahkan tercatat terus bertambah di beberapa wilayah Indonesia.Penelitian ini dirumuskan untuk menganalisis bagaimana hukum pidana Indonesia mengonstruksi pertanggungjawaban bagi pelaku anak dalam kejahatan persetubuhan, serta untuk memahami pertimbangan apa saja yang mendasari hakim ketika memutus perkara serupa di Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun. Secara metodologis, penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis, dengan sumber data yang diperoleh melalui kajian literatur dan bahan hukum kepustakaan. Temuan penelitian mengungkapkan bahwa dalam perkara atas nama anak berinisial PA, hakim menetapkan perbuatan tersebut masuk dalam kualifikasi tindak pidana persetubuhan. Ketentuan hukum yang dijadikan rujukan adalah Pasal 81 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak berikut seluruh perubahannya, yang diterapkan secara bersamaan dengan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam putusannya, hakim menjatuhkan dua sanksi pidana pokok yang merujuk pada Pasal 71 ayat (1) undang-undang tersebut. Pertimbangan hakim terbagi atas dua dimensi, yakni dimensi yuridis yang berpijak pada fakta-fakta persidangan, serta dimensi non-yuridis yang memuat faktor-faktor yang meringankan maupun memberatkan terdakwa. Penempatan anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak dipilih agar hak pendidikan pelaku tetap terpenuhi, sedangkan sanksi pengganti denda dirancang sebagai sarana pengembangan keterampilan, keduanya bertujuan mencegah pelaku mengulangi perbuatan yang sama di masa mendatang.
Co-Authors Adi Putra Maysarah, Andi Napitupulu, Bernad Sahputra, Rilawadi Zuliah, Azmiati