Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

STATE ADMINISTRATIVE LAW IN THE IMPLEMENTATION OF PUBLIC SERVICES RELATED TO HUMAN RIGHTS Simamora, Melky Suhery; Zuliah, Azmiati
Dharmawangsa: International Journal of the Social Sciences, Education and Humanitis Vol 2, No 2 (2021): Social Sciences, Education and Humanities
Publisher : Universitas Dharmawangsa Medan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46576/ijsseh.v2i2.1757

Abstract

The object of administrative law is government power (bestuur; Verwaltung). State Administrative Law in the implementation of public services, the government often uses authority not by what is regulated in the law it violates human rights. Therefore, on the other hand, the function of state administrative law in creating good and authoritative governance is needed, including normative functions, instrumental functions, and legal guarantee functions, all three of which are part of the implementation to create a clean government, by the principles of state law. About the concept of good governance, state administrative law functions to protect human rights. The government carries out activities by applicable regulations or based on the principle of legality so that it will not lead to inappropriate service behavior which is an administrative mall act that is detrimental to people who want to obtain public services. This paper wants to analyze the correlation between state administrative law and human rights, aiming to see how the function of public services to implement good governance is good governance and forms of violations of public administration which are forms of human rights violations in the implementation of public services. The research method uses a normative juridical approach. This study concludes that efforts to implement good governance will be carried out if good governance can be implemented properly as well. Good governance will be born from a clean government, transparency, and accountability and it is undeniable that there are still various human rights violations in the implementation of public administration. It is hoped that this paper can provide input so that the guarantee of services by state administrators to citizens will be guaranteed properly.State Administrative Law, Public Service, Law, and Human Rights
Legal Regulations for Children Involved in Narcotics Crimes in Indonesia Guntari, Suryani; Kusbianto, Kusbianto; Zuliah, Azmiati; Sitompul, Ariman
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 3 No. 3 (2024): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Juni 2024
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/seikat.v3i3.1301

Abstract

Norms that protect children as perpetrators or victims, especially narcotics, are basically complete, namely the application of Law No. 35 Of 2009 On Narcotics Against Children Involved In Narcotics Crimes After The Birth Of Law No. 11 of 2012 on Child Protection. Seeing the verdict against the child offender who should be given protection, on the other hand the child protection rules strongly emphasize that children should not be reduced let alone deprived of their independence. The research method uses empirical juridical approach, the data used is secondary data and primary data. The interviewees in this study consisted of interviews with judges, investigators, child lawyers, social workers from Child Protection institutions. The data analysis used is qualitative. The provisions stipulated in law No. 35 of 2009 this of course applies in general but if involved in narcotics crime is a child then it is mandatory to use the Child Act. Before the birth of Law No. 11 of 2012 on the juvenile criminal justice system, the law used in the event law is law No. 3 year 1997 namundalam practice when the procedural law is regulated in the Narcotics Crime Act then used by investigators is the Narcotics Act while the Act No. 3 of 1997 on Juvenile Court impressed only as a companion to the law.
PENERAPAN ADAGIUM LEX SPECIALIS DEROGAT LEGI GENERALISS DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA Zuliah, Azmiati; Amalia, Fitri
Law Jurnal Vol 5, No 2 (2025)
Publisher : Universitas Dharmawangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46576/lj.v5i2.6079

Abstract

The crime of corruption is an extraordinary crime that has a broad impact on various aspects of life, including economic, social, and government. The principle of “Lex Specialis Derogat Legi Generalis” is the main basis in handling legal conflicts between general and specific provisions, especially in the context of law enforcement against corruption in Indonesia. Through Law Number 31 Year 1999 jo. Law Number 20 of 2001, this adage provides a more specific legal framework, enabling the application of more severe and effective sanctions against perpetrators of corruption.This research aims to analyze the application of the lex specialis principle in the eradication of corruption, including challenges such as overlapping norms, differences in interpretation, and systemic barriers. This research uses a normative juridical method with the approach of analyzing related legal documents. The results show that the application of the lex specialis principle provides clarity and efficiency in the law enforcement process, although it requires regulatory improvements and capacity building of legal apparatus. In conclusion, the application of this adage must continue to be refined through inter-agency collaboration, public education, and regulatory harmonization in order to create a fairer and more transparent legal system.
Sosialisasi Pada Orang Tua Tentang Pentingnya Produk Halal Melalui Pendekatan Komunikasi Interaktif di Desa Kolam, Kec.Perc. Sei Tuan, Kab. Deli Serdang Suyani, Erni; Zuliah, Azmiati; Nuraflah, Cut Alma
Reswara: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 1, No 1 (2020)
Publisher : Universitas Dharmawangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46576/rjpkm.v1i1.530

Abstract

Desa Kolam dapat dikategorikan termasuk Desa yang masih tertinggal dari aspek pendidikan, kekurangan informasi dari ajaran-ajaran Islam menyebabkan mereka minim pengetahuan khususnya tentang makan halal yang mereka konsumsi disisi lain mendeteksi apakah makanan tersebut sudah berkategori halal, mulai dari cara mendapatkannya, cara mengelolanya dan materinya adalah hal yang sangat urgen juga untuk disosialisasikan, bagi sebagahagian masyarakat di Desa Kolam bahwa makanan dikategorikan halal hanya jika materi nya halal, sarat lain tidak menjadi persoalan. Oleh karena itu sangatlah menjadi hal yang penting untuk melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam memberikan kontribusi dalam bentuk edukasi dan sosialisasi tentang produk makanan hala dan regulasi yang berkaitan dengan itu khususnya tentang kewajiban memperhatikan labelisasi halal pada setiap kemasan produk makanan. Tujuan dilakukannya kegiatan ini adalah bagaimana mengenalkan dan mendidik anggota keluarga terhadap pentingnya memilih produk makanan halal, karena dalam sistem pendidkan Islam, Keluarga merupakan lingkungan pendidikan pertama dan utama bagi generasi muslim, karena disanalah anak mulai mengenal segala sesuatunya hingga mereka menjadi tahu dan mengerti. Konsep Halal berarti diperbolehkan atau diijinkan dalam agama Islam (Alquran Surat Albaqarah 168-169). kegiatan ini dilakukan dengan metode cerama, diskusi dan pemberian quisioner. Maka hasil yang didapat dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat tentang edukasi produk makanan halal bagi orang tua melalui pendekatan komunikasi interaktif adalah bahwa sangatlah penting bagi orang tua untuk memberikan arahan, nasehat atau bimbingan  kepada anak-anak tentang makanan yang halal khususnya bagi umat muslim melalui komunikasi intraktif dengan menggunakan tiga pendekatan, yang pertama memberikan informasi produk halal, yang kedua dengan cara persuasif yaitu keterampilan mengolah pesan yang menarik baik verbal atau non verbal sehingga anak senang berkomunikasi dengan orang tua, dan yang ketiga adalah dengan koarsif atau tindakan yang tegas
KEDUDUKAN HUKUM TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN TERHADAP KORBAN DI INDONESIA Abraham, Abraham; Kusbianto, Kusbianto; Zuliah, Azmiati
Law Jurnal Vol 6, No 1 (2025)
Publisher : Universitas Dharmawangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46576/lj.v6i1.6878

Abstract

Penelitian ini menganalisis kedudukan hukum tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dalam memberikan perlindungan terhadap korban di Indonesia, dengan fokus pada studi Putusan Nomor 1656/Pid.Sus/2023/PN MDN. Perdagangan orang merupakan kejahatan serius yang melanggar hak asasi manusia dan seringkali melibatkan pekerja migran sebagai target rentan. Meskipun telah ada berbagai regulasi dan upaya penegakan hukum, implementasi perlindungan korban masih menghadapi tantangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana kerangka hukum di Indonesia, khususnya dalam putusan pengadilan yang spesifik, berkontribusi pada perlindungan korban TPPO. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan studi kasus terhadap putusan pengadilan. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif tentang efektivitas hukum dalam melindungi korban TPPO serta mengidentifikasi celah dan rekomendasi untuk peningkatan kebijakan dan praktik penegakan hukum di masa mendatang.