Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

PERAN KESADARAN LINGKUNGAN DALAM MENGURANGI TIMBUNAN SAMPAH: STUDI KASUS MASYARAKAT KAMPUNG MAIBO, DISTRIK AIMAS, PAPUA BARAT DAYA Dewantoro, Muhammad Pandu Zam; Sinen, Karmila; Andriyan, Yoga; Supardi, Edy
JURNAL PEMERINTAHAN, POLITIK ANGGARAN DAN ADIMINSTRASI PUBLIK Vol 4 No 1 (2024): JURNAL PEMERINTAHAN POLITIK ANGGARAN DAN ADMINISTRASI PUBLIK
Publisher : Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36232/jppadap.v4i1.6575

Abstract

Masyarakat tidak menyadari pentingnya menjaga ekosistem alam dan kurangnya pengetahuan tentang pengelolaan sampah, yang menyebabkan banyak sampah di Kampung Maibo. Ini karena ada banyak hubungan antara menjaga ekosistem, lingkungan, dan sampah. Peneliti mencoba menemukan sumber masalah sampah dan cara untuk menanganinya. Dengan menggunakan data analisis lainnya, penelitian ini menggunakan metode kualitatif, termasuk observasi, studi literatur, dan wawancara dengan beberapa informan. Peneliti menemukan fakta lapangan bahwa masalah sampah telah menjadi masalah yang sering dihadapi oleh penduduk kampung Maibo di wilayah Papua Barat Daya. Oleh karena itu, diperlukan sosialisasi tentang pengelolaan sampah dan peraturan pemerintah yang tepat untuk memberikan efek jera dan melatih masyarakat sekitar untuk bekerja sama untuk menjaga area perkampungan Maibo bersih.
STRATEGI PEMERINTAH DAN MASYARAKAT DALAM MENJEMPUT DAERAH OTONOMI BARU PAPUA BARAT DAYA PEMEKARAN PROVINSI PAPUA BARAT Sinen, Karmila; Sasmitha Ningrum, Aulia; Angela Kabes, Oktoviana
JISIP UNJA (Jurnal Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Jambi) Vol 6, No 2 (2022) : November
Publisher : Jurusan Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Fakultas Hukum Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (281.077 KB) | DOI: 10.22437/jisipunja.v6i2.20844

Abstract

Pembentukan daerah otonom merupkan salah satu kebijakan dalam peningkatan pelayanan publik dengan memberikan hak pemerintah daerah dalam mengembangkan potensi masing-masing daerah. Daerah otonom dapat terbentuk apabila memenuhi faktor kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, kependudukan, luas daerah, pertahanan, keamanan, rentang kendali, dan faktor lainnya. Papua barat merupakan salah satu wilayah Indonesia yang terletak cukup jauh daeri pemerintahan pusat. Kesejahteraan masyarakat Papua Barat kurang baik akibat jauhnya komunikasi antara pemerintah pusat dan daerah. Oleh karena itu perlu diterapkannya strategi dalam menjemput daerah otonomi baru di Papua Barat guna pemakaran provinsi Papua Barat. Sehingga penelitian kualitatif ini dilakukan untuk menganalisis strategi pemekaran wilayah Papua Barat. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan strategi pemerintah dalam pembentukan daerah otonom di Papua Barat. Pemekaran daerah ini tidak  cukup hanya sampai di tingkat provinsi, tapi harus diikuti sampai pemekaran di tingkat kabupaten, sehingga pemekaran wilayah sampai hingga di tingkat distrik atau kelurahan. “Komisi II DPR berharap, agar pemerintah daerah bisa tetap bersatu dan bersinergi dengan masyarakat menyambut pemekaran ini dengan tujuan orientasi percepatan pembangunan di Papua, khususnya lagi di Papua Barat, dan lebih khusus lagi di Papua Barat Daya. Lebih jauh, Pemerintah Provinsi Papua Barat dan masyarakat setempat mendukung pemekaran Papua Barat melalui RUU tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya. Terlebih, saat ini situasi politik dan keamanan di Papua Barat sudah lebih stabil dan terkendali
Kebijakan dan Implementasi Otonomi Khusus di Papua Barat Daya Sinen, Karmila
Journal Scientific of Mandalika (JSM) e-ISSN 2745-5955 | p-ISSN 2809-0543 Vol. 6 No. 4 (2025)
Publisher : Institut Penelitian dan Pengembangan Mandalika Indonesia (IP2MI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36312/10.36312/vol6iss4pp961-970

Abstract

This study investigates the policy and implementation of special autonomy in West Papua Daya Province, a newly established province resulting from the division of West Papua Province. The research analyzes the prevailing special autonomy policy, examines its on-the-ground implementation, and evaluates its impact on the region's social, economic, and cultural development. Employing a qualitative methodology with a case study approach, data were collected through in-depth interviews with key stakeholders, participatory observation, and document analysis. The findings illuminate several challenges and opportunities inherent in the implementation of special autonomy in West Papua Daya Province, and offer policy recommendations aimed at improving the effectiveness and long-term sustainability of the special autonomy program.