Garuda - Garba Rujukan Digital

OPTIMALISASI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN SADAR HUKUM MELALUI SEKOLAH PEMBERDAYAAN Hisbul Luthfi Ashsyarofi; Fitria Dewi Navisa; Arfan Kaimuddin
Jurnal Hukum dan Kenotariatan Vol 5, No 4 (2021): November
Publisher : Universitas Islam Malang

Kawin sirri di Desa Kalisat Kecamatan Rembang-Pasuruan bukan lagi fenomena baru yang terjadi dalam masyarakat. Pada umumnya orang yang melakukan terdiri dari berbagai tingkatan sosial. Kawin sirri di Desa Kalisat menjadi hal yang wajar, namun dalam praktiknya terjadi oknum-oknum yang memanfaatkan kawin sirri, dalam hal ini adalah makelar. Makelar memiliki peran ganda dalam pelaksanaan kawin sirri yaitu sebagai tukang ojek (orang yang mengantar) dan/atau perantara perkawinan antara perempuan Desa Kalisat dengan calon mempelai laki-laki. Dampak negatif dari budaya kawin sirri di Desa Kalisat adalah mudahnya perceraian, tidak ada harta gono gini sebagai implikasi hukum dari perceraian, perdagangan perempuan, dan ironisnya lagi anak dari hasil kawin sirri tidak memiliki akta kelahiran sehingga terlantar. Selain permasalahan budaya kawin sirri, masalah berikutnya di Desa Kalisat adalah tingginya tingkat pengangguran, rendahnya tingkat pendidikan dan ekonomi. Metode yang digunakan dalam rangkaian Sepeda (Sekolah Pemberdayaan) ini yang dipandang menjadi alternatif terbaik untuk memecahkan masalah adalah menggunakan metode sebagai berikut: memberikan penyuluhan hukum agar perempuan di Desa Kalisat paham dan sadar hukum khususnya Hukum Perkawinan dan Keluarga; memberikan penyuluhan hukum tentang Pemberdayaan Perempuan; Mensosialisasikan bahwa Kawin sirri merupakan hal yang sangat merugikan perempuan meski kawin sirri tidak dilarang agama dan implikasi dari Perkawinan Dini; melatih perempuan di Desa Kalisat untuk bertahan hidup sehingga mampu secara ekonomi (tidak berada di garis kemiskinan); Penyebaran buku saku yang berkaitan dengan hukum perkawinan dan keluarga; Penyebaran buku saku yang pada intinya memuat materi yang berkaitan dengan hukum perkawinan dan keluarga.Kata Kunci: Pemberdayaan Perempuan, Sepeda (Sekolah Pemberdayaan),hukum Sirri marriage in Kalisat Village, Rembang-Pasuruan District is no longer a new phenomenon that occurs in society. In general, people who do consist of various social levels. Sirri marriage in Kalisat Village is a natural thing, but in practice there are people who take advantage of sirri marriage, in this case brokers. Brokers have a dual role in the implementation of sirri marriages, namely as motorcycle taxi drivers (people who deliver) and/or marriage intermediaries between Kalisat Village women and the prospective groom. The negative impact of the sirri marriage culture in Kalisat Village is the ease of divorce, there is no gono gini property as the legal implications of divorce, trafficking in women, and ironically again, children from sirri marriages do not have birth certificates so they are abandoned. In addition to the problem of sirri marriage culture, the next problem in Kalisat Village is the high unemployment rate, low level of education and the economy. The method used in this series of Bicycles (Empowerment Schools) which is seen as the best alternative to solve the problem is to use the following methods: providing legal counseling so that women in Kalisat Village understand and are aware of the law, especially Marriage and Family Law; provide legal counseling on Women's Empowerment; To socialize that unregistered marriage is very detrimental to women even though unregistered marriage is not prohibited by religion and the implications of early marriage; train women in Kalisat Village to survive so that they are economically capable (not in the poverty line); Dissemination of pocket books related to marriage and family law; Dissemination of pocket books which essentially contain material related to marriage and family law. Keywords: Women Empowerment, Bicycle (Empowerment School), Law

Jamu Herbal sebagai Penguat Imun untuk Penangkal Covid-19 Hisbul Luthfi Ashsyarofi; Siti Qotika; Laila Nanda Anggun DP; Lintang Dian Kusumawardhani; Nada Mulya Rianti; Putri Idayatul Amalia; Sonia Fatma Wati; Niyah Daniyatul Millah; Abdurrahman Taewa; Ridwan Achmad Alwi; Syarif Hidayatullah; Kurnia Nurmazunita; Siti Qurrotu A'yun; Rd. A. Faqih Al Kamili
Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (JP2M) Vol 2, No 3 (2021): Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (JP2M)
Publisher : Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33474/jp2m.v2i3.13388

Covid-19 merupakan virus yang dapat menyebar melalui dreplet (Percikan dari mulut ke hidung) pada waktu ketika seseorang berbicara, batuk dan bersin yang berasal dari saluran pernapasan. Dalam hal ini bisa juga menyebar melalui kontak secara dekat dengan orang yang terinfeksi serta melalui benda yang sudah terkontaminasi dengan covid-19. Dengan adanya KSM Tematik Universitas Islam Malang ini untuk melakukan kegiatan pencegahan penyebaran covid-19, serta memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya penerapan prokes terutama 5M, agar bisa membiasakan untuk mengkonsumsi rempah-rempah guna meningkatkan imun tubuh seperti jamu dan melakukan pembagian brosur tentang vaksinasi covid-19.KSM Tematik Universitas Islam Malang telah berhasil melakukan kegiatan tersebut dengan pembuatan jamu 20 botol, pembagian masker dan pembagian brosur ke rumah-rumah warga, 1 mushola serta beberapa masyarakat yangberada di RT lain kurang lebih 19 orang. Dengan adanya kegiatan tersebut diharapkan masyarakat akan selalu menaati prokes dan menjaga kesehatan tubuh.

Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Yang Berkaitan Dengan Keuangan Partai Politik Menjelang Pilkada 2020 Hisbul Luthfi Ashsyarofi
Jatiswara Vol 36 No 1 (2021): Jatiswara
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jatiswara.v36i1.256

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis transparansi dan akuntabilitas keuangan partai politik dalam pendanaan partai politik dan untuk menganalisis upaya pencegahan tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan keuangan partai politik. Metode penelitian ini adalah penelitian normatif yang dilakukan meneliti bahan pustaka, yaitu aturan perundang-undangan sebagai bahan hukum primer. Berdasarkan hasil penelitian, urgensi dari transparansi dan akuntabilitas keuangan partai politik dalam pendanaan partai politik perlu dikelola secara akuntabel, transparan, dan profesional adalah pertama mendekatkan kepercayaan publik antara elite politik dengan masyarakat, kedua mendorong kepercayaan publik dan meningkatkan partisipasi publik dalam pemilu dan kebijakan publik ketiga membantu politik lebih akuntabel tidak hanya terkait masalah uang dan keuntungan materiil, keempat mencegah menerima money politic, kelima mencegah potensi penyelewangan dana publik dan, keenam mendorong persaingan kompetitif, ketujuh menguatkan penegakan hukum. Sebagai bentuk pencegahan tindak pidana korupsi maka keuangan partai politik yang bersumber dari anggota partai politik di umumkan secara terbuka kepada publik dan dilakukan pemeriksaan secara berkala oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sehingga masyarakat bisa mengetahui besaran sumbangan dan asal usul keuangan partai yang bersumber dari anggota partai.

Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Yang Berkaitan Dengan Keuangan Partai Politik Menjelang Pilkada 2020 Ashsyarofi, Hisbul Luthfi
JATISWARA Vol. 36 No. 1 (2021): Jatiswara
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jtsw.v36i1.256

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis transparansi dan akuntabilitas keuangan partai politik dalam pendanaan partai politik dan untuk menganalisis upaya pencegahan tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan keuangan partai politik. Metode penelitian ini adalah penelitian normatif yang dilakukan meneliti bahan pustaka, yaitu aturan perundang-undangan sebagai bahan hukum primer. Berdasarkan hasil penelitian, urgensi dari transparansi dan akuntabilitas keuangan partai politik dalam pendanaan partai politik perlu dikelola secara akuntabel, transparan, dan profesional adalah pertama mendekatkan kepercayaan publik antara elite politik dengan masyarakat, kedua mendorong kepercayaan publik dan meningkatkan partisipasi publik dalam pemilu dan kebijakan publik ketiga membantu politik lebih akuntabel tidak hanya terkait masalah uang dan keuntungan materiil, keempat mencegah menerima money politic, kelima mencegah potensi penyelewangan dana publik dan, keenam mendorong persaingan kompetitif, ketujuh menguatkan penegakan hukum. Sebagai bentuk pencegahan tindak pidana korupsi maka keuangan partai politik yang bersumber dari anggota partai politik di umumkan secara terbuka kepada publik dan dilakukan pemeriksaan secara berkala oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sehingga masyarakat bisa mengetahui besaran sumbangan dan asal usul keuangan partai yang bersumber dari anggota partai.

Jamu Herbal sebagai Penguat Imun untuk Penangkal Covid-19 Ashsyarofi, Hisbul Luthfi; Qotika, Siti; Anggun DP, Laila Nanda; Kusumawardhani, Lintang Dian; Rianti, Nada Mulya; Amalia, Putri Idayatul; Wati, Sonia Fatma; Millah, Niyah Daniyatul; Taewa, Abdurrahman; Alwi, Ridwan Achmad; Hidayatullah, Syarif; Nurmazunita, Kurnia; A'yun, Siti Qurrotu; Kamili, Rd. A. Faqih Al
Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (JP2M) Vol. 2 No. 3 (2021)
Publisher : Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33474/jp2m.v2i3.13388

Covid-19 merupakan virus yang dapat menyebar melalui dreplet (Percikan dari mulut ke hidung) pada waktu ketika seseorang berbicara, batuk dan bersin yang berasal dari saluran pernapasan. Dalam hal ini bisa juga menyebar melalui kontak secara dekat dengan orang yang terinfeksi serta melalui benda yang sudah terkontaminasi dengan covid-19. Dengan adanya KSM Tematik Universitas Islam Malang ini untuk melakukan kegiatan pencegahan penyebaran covid-19, serta memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya penerapan prokes terutama 5M, agar bisa membiasakan untuk mengkonsumsi rempah-rempah guna meningkatkan imun tubuh seperti jamu dan melakukan pembagian brosur tentang vaksinasi covid-19.KSM Tematik Universitas Islam Malang telah berhasil melakukan kegiatan tersebut dengan pembuatan jamu 20 botol, pembagian masker dan pembagian brosur ke rumah-rumah warga, 1 mushola serta beberapa masyarakat yangberada di RT lain kurang lebih 19 orang. Dengan adanya kegiatan tersebut diharapkan masyarakat akan selalu menaati prokes dan menjaga kesehatan tubuh.

QUO VADIS KEUANGAN BUMN: ANALISIS KONFLIK NORMA DAN RISIKO KORUPSI Muhammad Erik Al Afandi; Hisbul Luthfi Ashsyarofi
Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum Vol. 14 No. 8 (2026)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2026.v14.i08.p09

Perubahan pengaturan mengenai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) melalui UU No 16 Thn 2025 memunculkan problem yuridis ketika dikaitkan dengan rezim pemberantasan tindak pidana korupsi. Ketentuan Pasal 4B menempatkan keuntungan maupun kerugian BUMN sebagai konsekuensi korporasi, sementara UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tetap memandang kekayaan negara yang dipisahkan termasuk yang dikelola BUMN sebagai bagian dari keuangan negara. Perbedaan orientasi normatif tersebut menimbulkan ambiguitas dalam menentukan batas antara risiko bisnis dan kerugian negara dalam perkara korupsi. Penelitian ini bertujuan menelaah konsistensi dan koherensi kedua rezim hukum tersebut dalam perspektif prinsip hukum dan putusan Mahkamah Konstitusi. Penelitian dilakukan dengan metode yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Analisis menunjukkan adanya ketegangan antara logika hukum korporasi dan logika hukum pidana korupsi, khususnya dalam penerapan prinsip Business Judgment Rule terhadap direksi BUMN. Ketidaksinkronan tersebut berimplikasi pada ketidakjelasan standar pertanggungjawaban dan berpotensi memengaruhi efektivitas penegakan hukum. Oleh karena itu, diperlukan penataan kembali formulasi norma serta penyelarasan interpretasi konstitusional agar tercapai keseimbangan antara perlindungan pengelolaan usaha dan komitmen pemberantasan korupsi. The amendment to the regulatory framework governing State-Owned Enterprises (SOEs) through Law Number 16 of 2025 introduces significant juridical implications when examined in relation to Indonesia’s anti-corruption regime. Article 4B classifies corporate profits and losses of SOEs as internal corporate matters. In contrast, the Anti-Corruption Law maintains a broad conception of state finances, encompassing separated state assets, including those managed by SOEs. This normative divergence creates ambiguity in distinguishing legitimate business risk from state financial loss within corruption prosecutions. This research aims to assess the coherence between these regulatory frameworks and their compatibility with constitutional principles as interpreted by the Constitutional Court. Employing normative legal research, this study applies statute, conceptual, and case approaches to evaluate doctrinal consistency and legal reasoning. The analysis identifies structural tension between corporate governance logic and anti-corruption enforcement, particularly concerning the application of the Business Judgment Rule to SOE directors. Such inconsistency affects legal certainty and complicates the determination of criminal liability standards. The study concludes that regulatory harmonization and clearer constitutional interpretation are required to balance managerial protection in business decision-making with the imperative of effective corruption eradication.

Title

Found 6 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 6 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 6 Documents
Search