Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Jatiswara
Alfiani, Laurensia Frida
Unknown Affiliation
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Antinomi Peraturan Perundang-Undangan Mengenai Impor Garam Nasional Alfiani, Laurensia Frida
JATISWARA Vol. 36 No. 1 (2021): Jatiswara
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jtsw.v36i1.277

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji secara komprehensif normatif untuk menemukan solusi tepat demi menuntaskan masalah tata kelola garam khususnya impor garam nasional dan kesejahteraan petani garam di Indonesia. Pertentangan (Antinomi) perundang-undangan mengakibatkan kewenangan untuk memberikan rekomendasi impor garam menjadi tumpang tindih, ketidaksinkronan tujuan, dan pelemahan industri garam lokal. Antinomi yang dimaksud adalah antinomi antara Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengendalian Impor Komoditas Perikanan Dan Komoditas Pergaraman Sebagai Bahan Baku Dan Bahan Penolong Industri dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 63 Tahun 2019 tentang Ketentuan Impor Garam. Swasembada garam yang menjadi program pemerintah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2020-2024 sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 menjadi hal mustahil jika antinomi peraturan perundang-undangan di bidang impor garam dibiarkan terus terjadi. Penelitian akan dilakukan dengan metode yuridis normatif untuk memaparkan fakta hukum berupa data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Data sekunder akan dianalisis menggunakan asas berlakunya perundang-undangan, teori antinomi dan ilmu perundang-undangan. Berdasarkan hasil penelitian menjelaskan bahwa penyelesaian antinomi hukum dilakukan dengan dua cara yakni penggunaan asas berlakunya perundang-undangan lex superior derogat legi inferior atau melalui upaya uji materiil kepada Mahkamah Agung.
Proporsionalitas Sanksi Berlapis dalam Konsep Multiple Accountability Forums pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Alfiani, Laurensia Frida; Wibowo, Richo Andi
JATISWARA Vol. 40 No. 3 (2025): Jatiswara
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian hukum normatif dengan pendekatan asas dan perbandingan hukum ini bertujuan menganalisis konsep multiple accountability forums (lembaga penilai akuntabilitas) dalam pengadaan barang/jasa pemerintah. Fokus utamanya adalah menguraikan fungsi pengawasan lembaga-lembaga ini dan menelaah proporsionalitas penerapan sanksi administrasi berlapis terhadap Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Penyedia. Kajian menunjukkan bahwa konsep pengawasan berlapis ini mengakibatkan penerapan hukum administrasi, paksaan administrasi, dan sanksi pidana secara berkesinambungan, yang memunculkan sanksi berlapis. Setiap lembaga pengawasan memiliki kewenangan sektoral untuk menjatuhkan sanksi. Hasil penelitian menyoroti bahwa penerapan sanksi berlapis, terutama yang bersifat finansial, belum sepenuhnya mencerminkan asas proporsionalitas. Dalam banyak kasus, penjatuhan sanksi cenderung berlebihan, tidak seimbang dengan pemulihan kerugian negara atau akibat hukum yang ditimbulkan. Oleh karena itu, penelitian ini mengusulkan asas una via sebagai solusi alternatif. Penerapan asas ini dapat menghindari potensi tumpang tindih antara sanksi pidana dan administratif, dengan pertimbangan asas proporsionalitas secara ketat saat menentukan jenis dan beratnya sanksi yang dijatuhkan.
Co-Authors Richo Andi Wibowo