<![CDATA[Penelitian hukum normatif dengan pendekatan asas dan perbandingan hukum ini bertujuan menganalisis konsep multiple accountability forums (lembaga penilai akuntabilitas) dalam pengadaan barang/jasa pemerintah. Fokus utamanya adalah menguraikan fungsi pengawasan lembaga-lembaga ini dan menelaah proporsionalitas penerapan sanksi administrasi berlapis terhadap Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Penyedia. Kajian menunjukkan bahwa konsep pengawasan berlapis ini mengakibatkan penerapan hukum administrasi, paksaan administrasi, dan sanksi pidana secara berkesinambungan, yang memunculkan sanksi berlapis. Setiap lembaga pengawasan memiliki kewenangan sektoral untuk menjatuhkan sanksi. Hasil penelitian menyoroti bahwa penerapan sanksi berlapis, terutama yang bersifat finansial, belum sepenuhnya mencerminkan asas proporsionalitas. Dalam banyak kasus, penjatuhan sanksi cenderung berlebihan, tidak seimbang dengan pemulihan kerugian negara atau akibat hukum yang ditimbulkan. Oleh karena itu, penelitian ini mengusulkan asas una via sebagai solusi alternatif. Penerapan asas ini dapat menghindari potensi tumpang tindih antara sanksi pidana dan administratif, dengan pertimbangan asas proporsionalitas secara ketat saat menentukan jenis dan beratnya sanksi yang dijatuhkan.]]>
Copyrights © 2025
