Garuda - Garba Rujukan Digital

Pengaruh Motivasi Belajar terhadap Hasil Belajar Siswa Kelas X pada Mata Pelajaran Seni Budaya SMK Negeri 1 Alas Elmi, Aenur Rahmi; Yamin, Ahmad; Dewi, Geatriana
JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan Vol. 6 No. 2 (2023): JIIP (Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan)
Publisher : STKIP Yapis Dompu

Tujuan dari penelitian ini adalah 1) Untuk menganalisis tingkat motivasi belajar siswa kelas X pada mata pelajaran seni Budaya di SMKN 1 Alas; 2) Untuk menganalisis hasil belajar siswa kelas X pada mata pelajaran Seni Budaya di SMKN 1 Alas; 3) Untuk menganalisis pengaruh motivasi belajar terhadap hasil belajar siswa kelas X pada mata pelajaran seni Budaya di SMKN 1 Alas. Jenis penelitian ini adalah penelitian expost facto dengan metode kuantitatif, dan obyek penelitian adalah siswa kelas X NKPI A dan NKPI B yang terdiri dari 55 siswa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa motivasi belajar masih dalam kategori sedang, kadang-kadang termotivasi yang dapat dilihat dari hasil hitung indikator motivasi, (1) Cita-cita/Aspirasi siswa dengan rerata sebesar 2,13 (2) Kemampuan Siswa sebesar 2,35 (3) Kondisi Jasmani dan rohani Siswa. Sebesar 2,13 (4) Kondisi Lingkungkan Kelas. Sebesar 2,29 (5) Unsur-unsur Dinamis Belajar sebesar 2,07 (6) Upaya Guru Membelajarkan Siswa sebesar.2,14. Sedangkan Dari hasil dokumentasi raport siswa, 5 siswa mendapatkan nilai 75-76 dengan presentase 10,9%, 9 siswa mendapatkan nilai 77-78 dengan presentase 16,4%, 14 siswa mendapatkan nilai 79-80 dengan presentase 25,5, 11 siswa mendapatkan nilai 81-82 dengan presentase 20% , 9 siswa mendapatkan nilai 83-84 dengan presentase 16,4%, 4 siswa mendapatkan nilai 85-86 dengan presentase 7,3% dan 2 siswa mendapatkan nilai 87-88 dengan presentase 3,6% dari hasil belajar ini siswa kelas X SMK Negeri Alas pada mata pelajaran Seni Budaya sesuai dengan nilai melebihi Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) diatas nilai 75. Dengan rata-rata nilai rapot 80.

Membangun Desa dengan Konsep Welfare Village (Kajian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa) Marizal, Wira; Yamin, Ahmad; Dewi, Geatriana
JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan Vol. 6 No. 2 (2023): JIIP (Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan)
Publisher : STKIP Yapis Dompu

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 18B merupakan pengakuan rekognisi negara atas desa sebagai entitas sosial terkecil dalam negara yang di implentasi dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, memposisikan desa sebagai subyek bukan lagi sebagai obyek Pembangunan untuk membangun kemandirian guna mempercepat tercapainya kesejahteraan rakyat yang ada di desa (Welfare Village). Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif/perundang-undangan (legal approach). Untuk mewujudkan Welfare Village dilakukan dengan pendekatan pembangunan desa dengan 4 (empat skala prioritas yaitu pengembangan ekonomi lokal, pemberdayaan masyarakat, pembangunan sarana prasarana dan kelembagaan.

Tinjauan Yuridis Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Bagi Anak Dibawah Umur (Sinkronisasi Norma Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Mengenai Ketentuan Sanksi Pidana) Sabariah, Sabariah; Dewi, Geatriana
JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan Vol. 6 No. 3 (2023): JIIP (Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan)
Publisher : STKIP Yapis Dompu

Indonesia adalah negara hukum sebagaimana tertuang dalam pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai negara hukum, maka semua hal yang terjadi harus sesuai dengan aturan yang berlaku baik dari undang-undang maupun peraturan pemerintah yang ada. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika jo undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak menyangkut penerapan sanksi pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika serta ketentuan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika oleh anak di bawah umur. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang menghasilkan data kepustakaan dan pandangan-pandangan yang berkembang dalam ilmu hukum serta undang-undang yang terkait dengan judul yang diangkat penulis. Hasil penelitian dalam penulisan ini Di dalam menjatuhkan hukuman terhadap anak sebagai pelaku penyalahgunaan narkotika tidak bisa hanya dengan menggunakan undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang narkotika dikarenakan di dalam undang-undang tersebut tidak secara khusus mengatur tentang sanksi untuk anak selaku penyalahgunaan narkotika.

Dinamika Masyarakat Adat Pusu Dan Pemetaan Partisifatif Penyusunan Tata Ruang Wilayah Adat Yamin, Ahmad; Dewi, Geatriana
JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol 5, No 1 (2021): JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pendidikan (LPP) Mandala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58258/jisip.v5i1.1696

Tujuan penelitian ini adalah pertama untuk mengetahui dinamika masyarakat adat Pusu dilihat dari sejarah asal usul, struktur adat dan hukum adat, kedua Untuk mengetahui pemetaan partisipatif dan penyusunan tata ruang wilayah adat. Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini menggunakan pendekatan pendekatan kualitatif untuk menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Pendekatan ini mementingkan fenomena yang teramati dan konteks makna yang melingkupi suatu realitas, menggambarkan atau melukiskan keadaan objektif penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat dan lain-lain). Solusi yang ditawarkan dalam artikel ini bahwa dengan adanya pemetaan partisipatif dan penyusunan tata ruang wilayah adat merupakan dokumen strategis yang dapat diajukan kepada semua tingkat pemerintahan untuk memberi pengakuan dan perlindungan terhadap masyarakat adat Pusu sesuai dengan amanat konstitusi pasal 18B ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bale Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Musyawarah Sebuah Pendekatan) Dewi, Geatriana; Nurmadiah, Nurmadiah
JURNAL SOCIAL LIBRARY Vol 4, No 3 (2024): JURNAL SOCIAL LIBRARY NOVEMBER
Publisher : Granada El-Fath

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51849/sl.v4i3.362

Penyelesaian perkara pidana menjadi kewenangan aparat penegak hukum, seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Dalam praktiknya, dikenal konsep mediasi penal atau diversi, namun umumnya dimediasi oleh aparat penegak hukum dan diselesaikan di institusi resmi, bukan pada komunitas tertentu seperti Bale Mediasi NTB. Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan pendekatan statute approach dan conceptual approach. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bale Mediasi memiliki kewenangan untuk menyelesaikan perkara pidana selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Hal ini didasarkan pada semangat keadilan restoratif, diversi dalam UU Nomor 11 Tahun 2012, nilai kearifan lokal, dan prosedur musyawarah mufakat. Kesepakatan yang tercapai menghasilkan akta perdamaian bersifat final dan mengikat, yang dapat didaftarkan ke pengadilan untuk memperoleh kekuatan eksekutorial. Jika perdamaian tidak tercapai, penyelesaian berlanjut sesuai prosedur hukum yang berlaku. Disarankan agar Perda Nomor 9 Tahun 2019 tentang Bale Mediasi memperjelas jenis sengketa yang dapat diselesaikan, termasuk sengketa perdata agama. Selain itu, diperlukan percepatan penandatanganan nota kesepahaman antara Gubernur, Kapolda, Kejati, dan Ketua Pengadilan Tinggi untuk memperkuat dasar eksekutorial akta perdamaian.

Implementation of the Policy of Involving Bhabinkamtibmas as Investigators in Resolving Cases Through Restorative Justice at Sekongkang Police Herman, Herman; Yamin, Ahmad; Dewi, Geatriana
JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol 9, No 1 (2025): JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan) (Januari)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pendidikan (LPP) Mandala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58258/jisip.v9i1.7846

This research discusses the implementation of the policy of involving Bhabinkamtibmas as investigators and investigators in resolving cases through restorative justice at the Sekongkang Police. The aim of this research is to describe the implementation of the policy of involving investigators and investigators in resolving cases through restorative justice at the Sekongkang Police. The type of research used in this research design uses a qualitative descriptive method with a comparative approach. The results found that the implementation of the Policy of Involving Bhabinkamtibmas as Investigators and Investigators in Resolving Cases Through Restorative Justice at the Sekongkang Police Station was based on George C. Edward III's Theory, namely a). Communication: by conveying messages, programs and ideas from the Sekongkang Police Chief to members of the criminal investigation unit and all members of the Sekongkang Police Department, West Sumbawa Police, with the aim being that every personnel from the criminal investigation unit and Sekongkang Police Headquarters understands the policy in its entirety, and can be accepted by all criminal investigation unit personnel. and the entire Sekongkang Police Department, Security and Security and Community Service and obtained increased case resolution results. The obstacle found is that there has not been a persuasive 2 (two) way communication so that there has been no direct feedback from the communicant, namely the investigator and investigator; b). Resources: there are different understandings regarding restorative justice related to explanations but they contain the same meaning, namely resolving cases through family means. The obstacle found was that of the three Bhabinkamtibmas people who were the research sample, only one Bhabinkamtibmas person had a first-degree education, besides that, not all Bhabinkamtibmas people had attended education and development of the criminal investigation function; c). Disposition or attitude: the implementor's attitude, support from leadership greatly influences policy implementers to achieve goals effectively and efficiently. The manifestation of this leadership support is placing policy as a policy priority, paying attention to the balance of region, religion, ethnicity, gender and other demographic characteristics. The obstacles found were the lack of motivation and commitment of members as investigators and investigators; d). Bureaucratic structure: Sekongkang Police does not yet have norms/guidelines in the form of Standard Operating Procedures (SOP) involving Bhabinkamtibmas as investigators and investigators. The obstacles found were the placement of bureaucrats who did not match their abilities, the ability of Bhabinkamtibmas in the fingerprint investigation process was still limited. So, it can be concluded that the implementation of the Policy for Involving Bhabinkamtibmas as Investigators and Investigators in Resolving Cases through Restorative Justice at the Sekongkang Police has not been fully implemented in accordance with standard SOPs for investigations and investigations and there are still obstacles found in communication factors, resources, disposition or attitude and organizational structure.

Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual (Dampak dan Faktor Penyebabnya) Dewi, Geatriana; Nurmadiah, Nurmadiah
Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan Vol. 10 No. 3 (2025): Agustus
Publisher : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jipp.v10i3.3930

Kekerasan seksual terhadap anak merupakan persoalan mulitdimensi yang membawa dampak serius dan berkelanjutan dalam kehidupan korban. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis dampak kekerasan seksual terhadap anak serta faktor-faktor penyebab terjadinya. Penelitian ini menggunakan metode normative dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual serta didukung studi pustaka terhadap regulasi dan literature akademik terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dampak kekerasan seksual terdapa anak meliputi gangguan fisik, trauma psikologis, kerusakan relasi sosial serta hambatan pendidikan. Adapun factor penyebabnya mencakup kurangnya pendidikan seksual, ketergantungan anak pada orang dewasa, disfungsi keluarga, tekanan ekonomi dan budaya permisif terhadap kekerasan. Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan pentingnya peran kelaurga, institusi pendidikan dan Negara dalam pencegahan dan penanganan kekerasan seksual terhadap anak, serta perlunya penegakan hukum yang berpihak pada korban.

Title

Found 7 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 7 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 7 Documents
Search