Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Jurnal Humaya: Jurnal Hukum, Humaniora, Masyarakat, dan Budaya Jurnal Bisnis Manajemen dan Akuntansi
Hapsari, Diniar
Unknown Affiliation
Arts Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Perlindungan Hukum bagi Konsumen Akibat Wanprestasi Penjual dalam Transaksi Jual Beli di E-Commerce Hapsari, Diniar
Jurnal Humaya: Jurnal Hukum, Humaniora, Masyarakat, dan Budaya Vol. 4 No. 2 (2024): DECEMBER
Publisher : LPPM Universitas Terbuka

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33830/humaya.v4i2.6735

Abstract

E-commerce is believed to have enormous potential to develop business volume in cyberspace. Apart from the many benefits felt by the public, the emergence of e-commerce transactions also creates problems. One of the problems that consumers often experience is that the goods ordered do not match the catalog photos in the e-commerce application. The problem that will be discussed in this research is how legal protection is for consumers for seller defaults in buying and selling transactions in e-commerce and the resolution of defaults for parties in buying and selling transactions in e-commerce. This research uses an empirical juridical approach where the data used is primary legal material and secondary legal material. Data was collected using the literature study method which was then analyzed qualitatively. From the research results, it is known that legal protection for consumers due to defaults committed by sellers can be found in Law Number 8 of 1999 and Law Number 11 of 2008. Apart from that, it can also be seen that the resolution if a business actor commits a default is that the consumer is entitled to receive responsibility in the form of compensation for defaults committed.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA DI BAWAH UMUR MENURUT PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA Hapsari, Diniar; Putri Oktaviantari, Imelia; Prio Agus Santoso, aris
Jurnal Bisnis Manajemen dan Akuntansi (BISMAK) Vol. 1 No. 1 (2021): Vol 1 No 1 Tahun 2021
Publisher : Universitas Duta Bangsa Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (261.058 KB) | DOI: 10.47701/bismak.v1i1.1183

Abstract

UU HAM Pasal 64 menyebutkan bahwa, “Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi ekonomi dan setiap pekerjaan yang membahayakan dirinya, sehingga dapat mengganggu pendidikan, kesehatan fisik, moral, kehidupan sosial, dan mental spiritualnya”, namun dalam pelaksanaannya banyak anak di bawah umur yang dipekerjakan di pekerjaan buruk seperti tempat karaoke dan club malam.Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang ditekankan kepada data kepustakaan. Data penelitian yang diperoleh dari data sekunder ini selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Berdasarkan penelitian ditemukan bahwa keterlibatan anak dalam pekerjaan didorong oleh faktor kemiskinan dan pendidikan. Di Indonesia telah memiliki kebijakan tentang perlindungan pekerja anak seperti yang dijelaskan dalam UU No. 13 Tahun 2003, namun hal itu belum mampu melindungi tenaga kerja di bawah umur
KEMUNCULAN AGAMA BARU DI INDONESIA DITINJAU DARI SUDUT PANDANG HAM DAN KERUKUNAN UMAT BERAGAMA Santoso, Aris Prio Agus; Habib, Muhamad; Rezi, Rezi; Hapsari, Diniar
JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol 5, No 1 (2021): JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pendidikan (LPP) Mandala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58258/jisip.v5i1.1783

Abstract

UUD 1945 memberi kebebasan bagi tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama dan kepercayaan yang dianutnya, akan tetapi dalam implementasinya kemunculan agama baru justru malah memecah Persatuan Indonesia antara Pemerintah dan warga yang menganut ajaran atau agama baru tersebut sehingga hal ini akan mengakibatkan dilema hukum dan sosial.Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana kemunculan agama baru ditinjau dari Sudut Pandang Hak Asasi Manusia, dan bagaimana kemunculan agama baru ditinjau dari RUU Kerukunan Umat Beragama.Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, dengan pengumpulan data dari studi pustaka. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif.Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa kemunculan agama baru di Indonesia merupakan Hak Asasi Manusia yang perlu dihormati dan dilindungi. Sekalipun bukan termasuk 6 (enam) agama yang diakui, dan Negara harus tetap menjamin kebebasan para pemeluk agama tersebut.  Terkait masalah syariat dikembalikan kepada masing-masing individu dan keberadaan sanksi yang diajarkan dalam agama tersebut, karena pelanggaran norma agama sanksinya adalah dipertanggungjawabkan oleh individu tersebut dihadapan Tuhannya.Kemunculan agama baru di Indonesia adalah dilarang sepanjang agama tersebut melakukan pelanggaran-pelanggaran dan tidak menjaga kerukunan antar umat beragama lain yang telah diakui di Indonesia.
Co-Authors Aris Prio Agus Santoso Habib, Muhamad Prio Agus Santoso, Aris Putri Oktaviantari, Imelia Rezi, Rezi