Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.23
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Legislasi Indonesia Pandecta : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum (Research Law Journal)
Akbar, Abiandri Fikri
Unknown Affiliation
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
KONSTITUSIONALITAS PASAL-PASAL KECELAKAAN PESAWAT UDARA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2009 TENTANG PENERBANGAN Septian, Ilham Fajar; Akbar, Abiandri Fikri
Jurnal Legislasi Indonesia Vol 17, No 3 (2020): Jurnal Legislasi Indonesia - September 2020
Publisher : Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undang, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54629/jli.v17i3.632

Abstract

Kecelakaan pesawat udara tidak akan pernah terlepas dari operasi layanan penerbangan. Oleh sebab itu, untuk menjamin hak banyak pihak yang dirugikan dari adanya kecelakaan, seperti korban, keluarga korban, hingga pengirim kargo, maka harus terdapat pertanggungjawaban yang jelas dari pihak yang menyebabkan kerugian. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji konstitusionalitas pasal-pasal yang berkaitan dengan kecelakaan pesawat udara dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, antara lain pasal mengenai tanggung jawab hukum kecelakaan pesawat udara, larangan hasil investigasi sebagai alat bukti dalam proses peradilan, dan informasi rahasia pada hasil investigasi. Pembahasan dalam penelitian ini akan menggunakan pendekatan kualitatif dan pendekatan yuridis normatif dengan mengumpulkan bahan dari studi kepustakaan dan wawancara ahli yang berkaitan dengan bahasan artikel ini. Dari hasil pembahasan dapat disimpulkan bahwa pasal terkait tanggung jawab hukum yang hanya berlaku bagi pengangkut, larangan hasil investigasi sebagai alat bukti dalam proses peradilan, dan informasi rahasia pada hasil investigasi adalah pasal-pasal yang inkonstitusional karena memuat pembatasan hak konstitusional yang tidak proporsional. Oleh karena itu, sudah seharusnya pasal-pasal tersebut segera diubah oleh Dewan Perwakilan Rakyat bersama Presiden atau diuji kepada Mahkamah Konstitusi.
Restorative Justice In Indonesian Criminal Code: Navigating Fragmentation And Lessons From Malaysia And The United States Akbar, Abiandri Fikri
Pandecta Research Law Journal Vol. 20 No. 2 (2025): December, 2025
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/pandecta.v20i2.18605

Abstract

Restorative justice is an approach to criminal case resolution that prioritizes restoration over retribution by involving victims, offenders, their families, and other relevant parties in a participatory process. This study examines the development of restorative justice in Indonesia, particularly its incorporation into the new Indonesian Criminal Code, using a normative legal method combined with a comparative study of practices in the United States and Malaysia. The novelty of this research lies in its focus on Indonesia’s unique regulatory challenges, specifically the persistence of regulatory dissonance due to fragmented implementing regulations and inconsistent law enforcement practices, and in offering a comparative perspective on how harmonized policies in other jurisdictions can provide solutions. The findings reveal that, although the new Code formally accommodates restorative justice principles, the lack of harmonization has resulted in unclear guidelines, varied field applications, and suboptimal victim recovery. Victims often experience confusion in accessing restorative mechanisms, while law enforcement officers face obstacles due to inadequate training and the absence of unified standards. To address these challenges, this paper recommends policy harmonization at all governmental levels, the establishment of coordinated guidelines across law enforcement agencies, and the enhancement of institutional capacity through specialized training. By drawing lessons from the cohesive frameworks adopted in the United States and Malaysia, this study contributes to the existing literature by highlighting the importance of harmonized policies to ensure legal certainty, consistency, and better restorative justice outcomes for both victims and offenders in Indonesia.
Co-Authors Septian, Ilham Fajar