Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
2.217
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Komitmen : Jurnal Ilmiah Manajemen Retorika: Jurnal Komunikasi, Sosial dan Ilmu Politik
Hasanah, Dera Izhar
Unknown Affiliation
Humanities Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 18 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 18 Documents
Search

 1   2 
MORAL DAN ETIKA BIROKRASI DALAM PELAYANAN PUBLIK Hasanah, Dera Izhar
JISIPOL | Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol. 3 No. 1 (2019): JISIPOL Edisi Bulan Januari 2019 | Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Publisher : Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP UNIBBA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (566.044 KB)

Abstract

Alasan mendasar mengapa pelayanan publik harus diberikan adalah adanya public interest atau kepentingan publik yang harus dipenuhi oleh pemerintah karena pemerintahlah yang memiliki “tanggung jawab” atau responsibility. Dalam memberikan pelayanan kepada publik ini, pemerintah diharapkan dapat melaksanakannya secara profesional dan menjunjung tinggi nilai moral dan etika. The basic reason why public services should be given is the existence of public interest or public interest that must be fulfilled by the government because it is the government that has "responsibility" or responsibility. In providing services to the public, the government is expected to be able to implement it professionally and uphold moral and ethical values. Keywords: moral, ethics, bureaucracy and public service
PERUBAHAN NILAI DALAM MASYARAKAT SERTA PENGARUHNYA TERHADAP MORAL BIROKRASI DALAM MEMBERIKAN PELAYANAN PUBLIK Hasanah, Dera Izhar
JISIPOL | Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol. 3 No. 3 (2019): JISIPOL: Edisi November 2019 / Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Publisher : Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP UNIBBA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (257.376 KB)

Abstract

Pada zaman era reformasi sekarang ini, persaingan untuk mendapatkan pelayanan yang baik semakin ketat, begitupun dalam lingkup birokrasi, pelayanan publik harus lebih baik sehingga dapat memenuhi apa yang menjadi kebutuhan masyarakat, dengan seperti itu publik akan lebih merasakan adanya peran serta pemerintah yang dengan eksistensinya dapat menjalankan tugas sebagaimana mestinya khususnya dalam melayani publik. Pelayanan publik yang terdapat di Indonesia baru pada tahapan tersusunnya perundang-undangan atau peraturan-peraturan instansi terkait secara parsial dan belum menyentuh pada aspek kepemimpinan serta budaya melayani yang kongrkit dan komprehensif. Masyarakat menuntut untuk diterapkannya manajemen yang baik dan transparan. Sebagai konsekuensinya, pemerintah harus meningkatkan kinerja dalam fungsi pelayanan publik agar lebih efektif, efisien dan transparan demi terwujudnya tata pemerintahan yang baik (good governance). Strategi yang dilakukan untuk mengatasi beberapa persoalan birokrasi melalui reformasi. Reformasi birokrasi berupaya untuk mengurangi masalah dengan perubahan, penyegaran dan pembaharuan khususnya dalam hal moral dan nilai-nilai guna memenuhi pelayanan publik yang dapat mengimbangi dinamika dan kebutuhan masyarakat.
STRATEGI PEMERINTAH KECAMATAN TERKAIT OPTIMALISASI WILAYAH INDUSTRI DALAM RANGKA MENUNJANG PEMBANGUNAN FISIK DI KECAMATAN PAMENGPEUK KABUPATEN BANDUNG Hasanah, Dera Izhar
JISIPOL | Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol. 4 No. 2 (2020): JURNAL JISIPOL VOL. 4. NO. 2, JULI 2020
Publisher : Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP UNIBBA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (289.76 KB)

Abstract

Keterkaitan antara pemerintah dengan para pelaku ekonomi pada hakikatnya merupakan sebuah keniscayaan, terlebih dalam konsepsi good governance. Di Kecamatan Pamengpeuk yang notabennya merupakan wilayah industri, para pelaku ekonomi dan pemerintah bekerja sama dalam hal pembangunan fisik di wilayah tersebut. Tulisan ini kemudian menggunakan teori dimensi menurut Winardi, dimana penelaahannya menggunakan metode kualitatif dengan ditunjang oleh metode SWOT. Hasil dari penelitian memperlihatkan bahwa Pemerintah Kecamatan hanya berfungsi sebagai mediator karena umumnya bantuan pembangunan fisik oleh para pelaku industri diberikan langsung ke desa-desa. Hanya saja pemerintah Kecamatan memiliki strategi membangun sebuah sistem regulasi yang mapan agar pelaku industri dapat memberikan aturan melalui koridor-koridor yang sudah ditentukan.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2017 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK OLEH SATUAN TUGAS (SATGAS) PENEGAK KAWASAN TANPA ROKOK DI KABUPATEN BANDUNG: Studi di Lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bandung Hasanah, Dera Izhar; Rifi Rivani Radiansyah
JISIPOL | Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol. 5 No. 1 (2021): JURNAL JISIPOL VOL. 5. NO. 1, JANUARI 2021
Publisher : Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP UNIBBA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (352.956 KB)

Abstract

Penegakan kawasan tanpa rokok menjadi salah satu upaya dan solusi paling tepat, yang ditempuh Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung melalui Perda No.13 tahun 2017. Namun, seiring pelaksanaannya, hingga sampai saat ini belum menunjukan dampak langsung yang cukup efektif. Terutama dalam penegakannya di lingkungan kerja Pemerintahan Daerah Kabupaten Bandung. Penelitian ini berupaya untuk mengetahui serta memahami persoalan yang berbasis data konkret yang diharapkan dapat membangun paradigma dasar teoritis. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif (post-positivisme) berbasis pendekatan grounded theory .Pengumpulan data dilakukan dengan teknik pengumpulan dokumen resmi. Sedangkan teknik analisis data menggunakan metode deskriptif interpretatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa implementasi kebijakan belum dijalankan secara optimal, oleh karena, pertama, proses komunikasi kebijakan yang kurang baik, kedua, ketersediaan sumber daya yang tidak efisien, efektif, dan proporsional, ketiga,sikap para pelaksana kebijakan yang tidak berkomitmen dan berintegritas, keempat, sistem dan mekanisme kinerja serta struktur birokrasi berdasarkan fragmentasi unit kerja organisasi yang tidak efektif dan efisien.
FUNGSI KOORDINASI PEMERINTAH KELURAHAN ANDIR DAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH TERKAIT PENANGANAN BANJIR DI KELURAHAN ANDIR KECAMATAN BALEENDAH KABUPATEN BANDUNG Adiwilaga, Rendy; Hasanah, Dera Izhar; Hena Nurjanah
JISIPOL | Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol. 5 No. 2 (2021): Vol. 5 No. 2 (2021): JURNAL JISIPOL VOL. 5. NO. 2, APRIL 2021
Publisher : Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP UNIBBA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (315.114 KB)

Abstract

Penelitian ini disusun untuk menganalisis penanganan banjir di Kelurahan Andir, Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung melalui perspektif pemerintahan secara keilmuan. Peneliti menggunakan teori Terry terkait koordinasi dan menggunakan metode kualitatif dengan mengumpulkan data melalui wawancara dan observasi. Informan yang diambil oleh peneliti adalah Lurah Kelurahan Andir, Sekretariat Kelurahan Andir, Kasi Pemberdayaan Masyarakat, TNI Sektor 7 Citarum Harum, Masyarakat RW 06 dan RW 09, Kepala Badan Penganggulangan Bencana Daerah, serta bagian Umum dan Kepegawaian Kelurahan Andir. Andir sendiri merupakan wilayah di Kabupaten yang rutin terkena banjir tahunan. Kelurahan Andir dan BPBD telah berkoordinasi untuk penanganan banjir di wilayah kelurahan Andir, salah satu tujuan BPBD adalah menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkordinasi dan menyeluruh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran koordinasi belum sepenuhnya berjalan baik karena masih adanya ketidaksamaan mengenai penanganan banjir yang ada saat ini. Spesifikasi pekerjaan program belum maksimal terlihat dari masih terjadinya duplikasi pekerjaan, peningkatan pemahaman, pembinaan dan sosialisasi masyarakat perlu ditingkatkan untuk lebih optimal lagi.
ANALISIS PRODUKTIVITAS KERJA PERANGKAT DESA DALAM PELAYANAN PUBLIK DI DESA LEMBANG KECAMATAN LEMBANG KABUPATEN BANDUNG BARAT Hasanah, Dera Izhar; Ujud Rusdia
JISIPOL | Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol. 5 No. 3 (2021): JURNAL JISIPOL VOL. 5. NO. 3, NOVEMBER 2021
Publisher : Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP UNIBBA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (258.581 KB)

Abstract

Pelayanan pada prinsipnya merupakan tombak dan tonggak utama dari sebuah sistem birokrasi yang khususnya bergerak di bidang pelayanan langsung kepada masyarakat. Semakin baik pelayanan maka semakin baik citra pemerintah daerah di mata masyarakat, di Desa Lembang, Kabupaten Bandung Barat, produktivitas kerja sejatinya menjadi sorotan penilaian dari masyarakat. Dengan menggunakan metode kualitatif sebagai pisau analisis, penelitian ini menemukan bahwa Kinerja Perangkat Desa Lembang belum semuanya baik, hal ini didasarkan masih adanya aparat atau perangkat Desa yang datang belum tepat pada waktunya, dan pulang belum sesuai dengan jadwalnya. Ada juga aparat / perangkat yang tidak memberikan pemberitahuan apabila berhalangan hadir, dan dalam semseter pertama tahun 2013 tingkat kehadiran perangkat Desa mencapai 90% atau lebih baik dibandingkan pada semester pertama tahun sebelumnya.
PERAN DINAS SOSIAL TERHADAP PEMBINAAN ANAK TERLANTAR MELALUI PROGRAM USAHA EKONOMI PRODUKTIF DI KABUPATEN BANDUNG Afifa Putri Mugopar; Hasanah, Dera Izhar
JISIPOL | Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol. 7 No. 3 (2023): JURNAL JISIPOL VOL. 7. NO. 3, NOVEMBER 2023
Publisher : Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP UNIBBA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pada ruang lingkup kehidupan manusia keberadaan anak mempunyai peranan penting sebagai pewaris garis keturunan yang nantinya menjadi generasi penerus bangsa, Seorang anak terlantar tidak mendapatkan hak-haknya untuk tumbuh dan berkembang secara wajar, tidak memperoleh layanan kesehatan dan pendidikan yang lebih layak, serta tidak adanya perhatian dari orang tua ataupun kerabatnya. Dinas Sosial merupakan salah satu instansi pemerintahan yang memiliki fungsi dalam memberdayakan anak terlantar. Tujuan penelitian ini untuk untuk mengetahui bagaimana Peran Dinas Sosial dalam pembinaan terhadap anak terlantar yang ada di Kabupaten Bandung. Jenis penelitian adalah kualitatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mendeskripsikan keadaan sifat atau hakikat nilai suatu objek atau gejala tertentu. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Berdasarkan teori yang digunakan oleh penulis menggolongkan peran dinas sosial kedalam 4 (empat) jenis peran yaitu peran fasilitas dimana dinas sosial memberikan bimbingan dan fasilitas untuk meningkatkan keahlian anak terlantar, selanjutnya peran edukasi yang terbagi menjadi edukasi pengetahuan dan edukasi mental, kemudian peran representrasional yang menunjukan peran dinas sosial dalam mempertemukan anak terlantar dengan berbagai pihak untuk membangun representasi diri yang baik, sedangkan peran teknis berupa pendataan yang bertujuan untuk mendata dan melakukan pemerataan programan.
STRATEGI PEMERINTAH DESA DALAM MENGEMBANGAN DESA WISATA DI DESA BANJARSARI KECAMATAN PANGALENGAN KABUPATEN BANDUNG Rifqi Maulana; Hasanah, Dera Izhar
JISIPOL | Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol. 8 No. 1 (2024): Jurnal JISIPOL Vol. 8 No. 1 (2024): JANUARI 2024
Publisher : Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP UNIBBA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini membahas strategi yang diterapkan oleh pemerintah Desa banjarsari dalam mengembangan desa wisata dikecamatan pangalengan kabupaten bandung, Melibatkan peningkatan infrasturktur pariwisata, promosi lokal melalui media digital, partisipasi aktif Masyarakat, dan kemitraan dengan pihak terkait, penelitian ini bertujuan untuk memahami Langkah-Langkah konkret yang ditempuh dalam menggalakkan sektor pariwisata, hasil penelitian menyoroti keberhasilan dan tantangan yang dihadapi dalam penerapan strategi tersebut. Metode yang efektif melibatkan kombinasi dari aspek-aspek di atas, dengan melibatkan pemangku kepentingan untuk mencapai pengembangan desa wisata yang berkelanjutan dan memberikan manfaat maksimal bagi Masyarakat setempat. diharapkan strategi ini dapat mengoptimalkan potensi wisata, serta berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan di Desa Banjarsari. Data dikumpulkan dengan wawancara mendalam, observasi, dokumentasi dan triangulasi. Informan yaitu orang-orang yang dipercaya dan telah mengetahui serta paham dengan permasalahan yang diteliti. Selanjutnya data yang diperoleh dianalisis dengan cara yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Adapun yang menjadi hasil penelitian adalah bahwa Pemerintah Desa Banjarsari telah berhasil merancang dan menerapkan strategi yang holistik dan berdaya guna untuk mengembangkan desa wisata di wilayah mereka.Dengan mengintegrasikan aspek-aspek kultural, alam, dan sosial, serta melibatkan partisipasi aktif masyarakat, mereka telah menciptakan landasan yang kuat untuk pertumbuhan pariwisata yang berkelanjutan
Efektivitas Program Pemberdayaan Masyarakat Bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah oleh Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah di Desa Soreang Kabupaten Bandung Hafshah, Annisa Raihanida; Hasanah, Dera Izhar
Retorika: Jurnal Komunikasi, Sosial dan Ilmu Politik Vol. 1 No. 6 (2024): Retorika: Jurnal Komunikasi, Sosial dan Ilmu Politik
Publisher : Retorika: Jurnal Komunikasi, Sosial dan Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Program pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang dilakukan Dinas Koperasi dan UMKM di Desa Soreang, Kabupaten Bandung, bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat setempat. Program ini mencakup pelatihan keterampilan bisnis, akses pembiayaan, adopsi teknologi, dan pembukaan akses pasar yang lebih luas. Dengan dukungan berbagai pihak seperti pemerintah daerah, lembaga keuangan, dan pihak swasta, program ini berupaya mengatasi tantangan UMKM seperti keterbatasan modal, akses pasar, dan pengelolaan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk memberikan gambaran efektivitas Program Pemberdayaan Masyarakat Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Desa Soreang Kabupaten Bandung. Pendekatannya adalah studi kasus yang dilakukan secara intensif, mendalam dan rinci terhadap kasus-kasus tertentu dalam waktu dan kegiatan tertentu. Penelitian kualitatif ini bertujuan untuk mendeskripsikan, mendeskripsikan dan menginterpretasikan permasalahan yang dihadapi, serta menarik kesimpulan dari permasalahan tersebut. Dengan menggunakan teori Sutrisno (2010) dengan indikator pemahaman program, ketepatan sasaran, ketepatan waktu, pencapaian tujuan, dan pencapaian tujuan. Program ini juga mendorong penggunaan teknologi digital dan praktik bisnis ramah lingkungan, mempererat hubungan antara UMKM dan konsumen, serta menciptakan model pemberdayaan ekonomi lokal yang dapat ditiru oleh desa-desa lain. Evaluasi berkala memastikan program tetap relevan dan efektif dalam meningkatkan kapasitas, daya saing dan pertumbuhan UMKM. Dampaknya antara lain peningkatan pendapatan, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.
THE PROGRESSIVITY OF PHYSICAL AND SOCIAL DEVELOPMENT OF ISLAMIST GROUPS IN BANDUNG CITY: A STUDY ON THE EVALUATION OF THE LEADERSHIP OF THE PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (PKS) FOR THE 2018-2023 PERIOD Adiwilaga, Rendy; Hasanah, Dera Izhar
Komitmen: Jurnal Ilmiah Manajemen Vol 5, No 2 (2024): KOMITMEN: Jurnal Ilmiah Manajemen
Publisher : FEBI UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/jim.v5i2.43281

Abstract

As a party that dominates the government in Bandung City, from the executive aspect (before Oded M. Danial died in 2021) to the legislature, the Partai Keadilan Sejahtera (PKS) is actually a public “hope” for how Islamist groups can successfully manage a region. After several regions such as Riau and Depok experienced stagnation, Bandung City became the spotlight on how PKS built the region with its vision as an Islamic party. The research focuses on the Islamist ideology approach applied in development policies, more specifically in the physical development sector, social development, and civil society involvement and response. Using qualitative methods based on primary and secondary data, this article shows that although some initiatives have been executed, there is also some stagnation that requires strategic improvement. PKS's experienced focus on empowering women and children has not brought significant changes at the smallest level such as the urban village. Even PKS failed in providing creative space for youth. Meanwhile, in the aspect of physical development, the leadership of the mayor carried by PKS tends to favor the construction of flyovers, which have not fully answered people's concerns in overcoming congestion and the need for public transportation.
Co-Authors Afifa Putri Mugopar Hafshah, Annisa Raihanida Hena Nurjanah Radiansyah, Rifi Rivani Rifqi Maulana Ujud Rusdia