Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.551
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Komitmen : Jurnal Ilmiah Manajemen Retorika: Jurnal Komunikasi, Sosial dan Ilmu Politik
Hasanah, Dera Izhar
Unknown Affiliation
Humanities Economics, Econometrics & Finance Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 23 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 23 Documents
Search

 1   2   3 
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN MENTERI SOSIAL NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) OLEH DINAS SOSIAL DI KECAMATAN PANGALENGAN KABUPATEN BANDUNG Rendy Adiwilaga; Widdy Yuspita Widiyaningrum; Dera Izhar Hasanah
Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja Vol 46 No 2 (2020): Oktober 2020
Publisher : Lembaga Riset dan Pengkajian Strategi Pemerintahan (LRPSP), Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jipwp.v46i2.1368

Abstract

The aim of PKH itself is to improve the standard of living of the community to be designated as KPM and to create a community mindset to be more independent and not dependent on others. The Family Hope Program (PKH) is a program of giving cash to Very Poor Households (RTSM) based on the terms and conditions that have been determined by carrying out its obligations as stated in the Regulation of the Minister of Social Affairs No.1 of 2018 concerning the Family Hope Program (PKH) tested based on the theory of implementation The policies of Edward III. The approach in this research uses qualitative research using natural backgrounds with the intention of interpreting the phenomena that occur and is carried out by involving various existing methods through interviews, observations, and use of documents. In this study, the PKH Facilitators must continue updating so that the community knows who is entitled to receive PKH assistance or who is entitled to receive KPM in accordance with the 7 (seven) criteria for KPM recipients with a Health Component (pregnant women and children aged 0 (zero) to 6 (six years), the Education Component (SD/ equivalent, SMP / equivalent and SMA / equivalent), and the Social Welfare Component (elderly 60 (sixty) years old and persons with disabilities), outside of these criteria are not are entitled to receive assistance from PKH.In addition, PKH Facilitators must have been certified through education and training within the Ministry of Social Affairs to carry out their duties so that the implementation of P2K2 activities, one of which is through the Financial Management and Business Planning modules by changing the mindset whether the money is for needs or wants.
PELAKSANAAN PEMBINAAN PEGAWAI OLEH CAMAT SEBAGAI SALAH SATU UPAYA DALAM MENCAPAI KINERJA PEGAWAI DI KANTOR KECAMATAN CANGKUANG KABUPATEN BANDUNG Dera Izhar Hasanah
JISIPOL | Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol. 6 No. 1 (2022): JURNAL JISIPOL VOL. 6. NO. 1, JANUARI 2022
Publisher : Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP UNIBBA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (246.635 KB)

Abstract

Latar belakang penelitian ini didasarkan pada masalah masih adanya kinerja pegawai yang belum optimal. Berdasarkan latar belakang penelitian diatas, penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut : Bagaimana pelaksanaan pembinaan pegawai yang dilakukan oleh Camat, hambatan-hambatan apa yang dihadapi serta upaya-upaya apa yang dilakukan dalam mengatasi hambatan tersebut. Hipotesis yang penulis ajukan adalah "Jika pembinaan pegawai yang dilakukan oleh Camat berdasarkan pada usaha pembinaan kepegawaian, maka kinerja pegawai di Kantor Kecamatan Cangkuang Kabupaten Bandung akan tercapai". Penulis memakai Metode deskriptif analisis dengan penarikan sample sebanyak 27 orang responden. Sedan gkan teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dan studi lapangan yang terdiri dari observasi, wawancara dan penyebaran angket. Hasil penelitian dan pembahasan diperoleh kesimpulan bahwa pelaksanaan pembinaan pegawai yang dilakukan oleh Camat sebagai salah satu upaya dalam mencapai kinerja pegawai di Kantor Kecamatan Cangkuang Kabupaten Bandung yang berdasarkan teknik-teknik pembinaan dan kepemimpinan belum sepenuhnya dilaksanakan secara optimal, sehingga berpengaruh terhadap kinerja pegawai. Adapun hambatan pelaksanaan pembinaan pegawai bersifat internal seperti volume pekerjaan Camat yang terlalu padat, terbatasnya dana dan fasilitas kerja yang dianggap kurang memadai. Sedangkan upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan yaitu melalui pendelegasian sebagian tugas dan wewenang, mengembangkan kemampuan pegawai serta lebih memperhatikan fasilitas-fasilitas kerja agar lebih memadai. Dengan demikian hipotesis yang penulis ajukan teruji kebenarannya.
KOORDINASI PEMERINTAH KECAMATAN DENGAN KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI TINDAK KRIMINAL BEGAL DI KECAMATAN PAMENGPEUK KABUPATEN BANDUNG Rendy Adiwilaga; Dera Izhar Hasanah; Widaningsih
JISIPOL | Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol. 6 No. 3 (2022): JURNAL JISIPOL VOL. 6. NO. 3, NOVEMBER 2022
Publisher : Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP UNIBBA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (289.469 KB)

Abstract

Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana koordinasi Pemerintah Kecamatan dengan Kepolisian Sektor dalam menanggulangi tindak Kriminal begal di Kecamatan Pamengpeuk Kabupaten Bandung. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui koordinasi kepolisian dan faktor penyebab terjadinya tindak Kriminal begal di Kecamatan Pamengpeuk Kabupaten Bandung. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yang menjelaskan secara menyeluruh koordinasi Pemerintah Kecamatan dengan Kepolisian Sektor dalam menanggulangi tindak Kriminal begal di Kecamatan Pamengpeuk Kabupaten Bandung, melalui proses wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data yang telah terkumpul dianalisis secara deskriptif kualitatif sesuai dengan menelaah seluruh data yang telah dikumpulkan yang didukung oleh hasil wawancara dengan pendekatan teori yang dikemukakan oleh Harold Koontz dan Cyrill O’Donel bahwa koordinasi antar organisasi dapat dilihat melalui Rencana kerja, Pertemuan atau Rapat, Komunikasi, Pembagian Kerja. Hasil penelitian menunjukkan adanya koordinasi yang baik, lancar dan cukup efektif dalam menanggulangi aksi pembegalan di Kecamatan Pamengpeuk. Langkah-langkah penertiban berupa Himbauan, sosialisasi dan penindakan juga telah dilaksanakan dengan baik. Jika ini berjalan dengan konsisten maka aksi pembegalan di Kecamatan Pamengpeuk bukan tidak mungkin dapat diberantas.
EFEKTIVITAS APLIKASI SAKEDAP DALAM SISTEM PELAYANAN KEPENDUDUKAN TERPADU DI DISDUKCAPIL KABUPATEN BANDUNG Afifah Khoerunnisa; Dera Izhar Hasanah
JISIPOL | Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol. 7 No. 1 (2023): JURNAL JISIPOL VOL. 7. NO. 1, JANUARI 2023
Publisher : Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP UNIBBA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa efektivitas aplikasi SAKEDAP oleh Disdukcapil dalam sistem pelayanan terpadu di Kabupaten Bandung sudah berjalan dengan optimal, mengetahui bagaimana cara yang dilakukan oleh masyarakat Kabupaten Bandung dalam menggunakan aplikasi SAKEDAP yang disediakan oleh Disdukcapil untuk memperoleh pelayanan, serta mengetahui upaya apa saja yang dilakukan kepada masyarakat Kabupaten Bandung agar aplikasi SAKEDAP dapat berfungsi dengan maksimal. Keberhasilan organisasi pada umumnya di ukur dengan konsep efektivitas, Dengan demikian, perlu adanya pengaturan, pengarahan, dan pendayagunaan. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian kualitatif. Dengan menggunakan teknik penentuan sampel Purposive Sampling. Aplikasi Sakedap bertujuan untuk memudahkan masyrakat untuk membuat administrasi kependudukan. Dengan adanya Aplikasi Sakedap ini masyarakat tidak membutuhkan waktu yang lama pada saat menunggu pengurusan di Disdukcapil. Masyarakat yang tidak memiliki alat komunikasi dan memiliki kendaraan, para warga bisa mendatangi Rt/Rw atau desa setempat yang alat komunikasi nya belum dipakai untuk meng install aplikasi sakedap, karena untuk aplikasi sakedap ini hanya bisa satu kebutuhan administrasi satu akun saja. Aplikasi Sakedap disosialisasikan untuk memudahkan para warga mengenai pembuatan administrasi kepependukan yang mereka butuhkan, sehingga tidak membuat keramaian di kantor disdukcail pada saat masa pandemi covid berlangsung. Fakta dilapangan masih banyak masyarakat yang belum mengerti dan mengalami beberapa kendala. bisa dilihat dalam data tahun 2021 yang peneiliti dapatkan, tidak semua orang memakai aplikasi tersebut mereka ada yang memilih untuk datang ke disdukcapil dengan prokes yang dianjurkan, ada juga yang memilih melakukan pengumpulan data di satu desa/kecamatan lalu mewakilan untuk datang ke Disdukcapil.
EFEKTIVITAS PENGELOLAAN DAN PENGGUNAAN ANGGARAN DANA DESA OLEH KEPALA DESA GUNUNGLEUTIK KECAMATAN CIPARAY KABUPATEN BANDUNG PADA MASA PANDEMI COVID-19 TAHUN 2020 – 2021 Dera Izhar Hasanah; Irwansyah
JISIPOL | Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol. 7 No. 2 (2023): JURNAL JISIPOL VOL. 7. NO. 2, APRIL 2023
Publisher : Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP UNIBBA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Anggaran dana desa merupakan bagian dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang disusun dan serta disahkan oleh Pemerintah Desa dengan Badan Permusyaratan Dana (BPD), dengan adanya pandemi covid-19 pada tahun 2020-2021 ini berbagai kebijakan dan peeraturan dibuat untuk mempercepat penanggulangan covid-19 hingga ke tingkat desa, pemerintah pusat menerbitkan Permendes No 7 Tahun 2020 dan Permendes No 13 Tahun 2021 terkait dengan prioritas penanganan pandemi covid-19 yaitu 3 (tiga) program kegiatan yakni percepatan dan penanganan pandemic covid-19, bantuan langsung tunai desa dan padat karya tunai desa. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami efektivitas 3 (tiga) program prioritas tersebut dengan menggunakan teori dari Richard M Steers melalui tiga pendekatan untuk menilai efektivitas suatu program diantaranya, Paham mengenai optimasi tujuan, persprektif sistematika dan tekanan pada segi perilaku manusia berdasarkan susunan organisasi, metode yang digunakan dalam penelitian ini kualitatif, pengumpulan data peneliti dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Dalam pengumpulan data peneliti melibatkan perangkat desa yang menjadi objek penelitian kemudian data yang diperoleh dianalisis dan diolah setelah itu dijadikan narasi. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwasannya Pemerintah Desa Gunungleutik sudah menerapkan penggunaan anggaran dana desa tahun 2020-2021 yakni penanggulangan dan pencegahan covid-19, bantuan langsung tunai dan padat karya desa, dengan merubah atau menggeser beberapa anggaran pembangunan. Efektivitas serapan anggaran yang diperoleh dari hasil penelitian ini menunjukan tingkat pencapaian kinerja Pemerintah Desa Gunungleutik dalam 3 (tiga) program prioritas tersebut telah menerapkan tingkat keefektivan walaupun hasilnya belum sempurna. Pengelolaan dan penggunaan anggaran dana desa harus lebih efektif perlu adanya peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur desa khususnya kepala desa, bendahara desa dan tim pelaksana kegiatan desa untuk menyampaikan aspirasi dari tingkat desa ke tingkat yang lebih tinggi yakni pemerintah daerah dan pemerintah pusat.
MORAL DAN ETIKA BIROKRASI DALAM PELAYANAN PUBLIK Hasanah, Dera Izhar
JISIPOL | Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol. 3 No. 1 (2019): JISIPOL Edisi Bulan Januari 2019 | Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Publisher : Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP UNIBBA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (566.044 KB)

Abstract

Alasan mendasar mengapa pelayanan publik harus diberikan adalah adanya public interest atau kepentingan publik yang harus dipenuhi oleh pemerintah karena pemerintahlah yang memiliki “tanggung jawab” atau responsibility. Dalam memberikan pelayanan kepada publik ini, pemerintah diharapkan dapat melaksanakannya secara profesional dan menjunjung tinggi nilai moral dan etika. The basic reason why public services should be given is the existence of public interest or public interest that must be fulfilled by the government because it is the government that has "responsibility" or responsibility. In providing services to the public, the government is expected to be able to implement it professionally and uphold moral and ethical values. Keywords: moral, ethics, bureaucracy and public service
PERUBAHAN NILAI DALAM MASYARAKAT SERTA PENGARUHNYA TERHADAP MORAL BIROKRASI DALAM MEMBERIKAN PELAYANAN PUBLIK Hasanah, Dera Izhar
JISIPOL | Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol. 3 No. 3 (2019): JISIPOL: Edisi November 2019 / Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Publisher : Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP UNIBBA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (257.376 KB)

Abstract

Pada zaman era reformasi sekarang ini, persaingan untuk mendapatkan pelayanan yang baik semakin ketat, begitupun dalam lingkup birokrasi, pelayanan publik harus lebih baik sehingga dapat memenuhi apa yang menjadi kebutuhan masyarakat, dengan seperti itu publik akan lebih merasakan adanya peran serta pemerintah yang dengan eksistensinya dapat menjalankan tugas sebagaimana mestinya khususnya dalam melayani publik. Pelayanan publik yang terdapat di Indonesia baru pada tahapan tersusunnya perundang-undangan atau peraturan-peraturan instansi terkait secara parsial dan belum menyentuh pada aspek kepemimpinan serta budaya melayani yang kongrkit dan komprehensif. Masyarakat menuntut untuk diterapkannya manajemen yang baik dan transparan. Sebagai konsekuensinya, pemerintah harus meningkatkan kinerja dalam fungsi pelayanan publik agar lebih efektif, efisien dan transparan demi terwujudnya tata pemerintahan yang baik (good governance). Strategi yang dilakukan untuk mengatasi beberapa persoalan birokrasi melalui reformasi. Reformasi birokrasi berupaya untuk mengurangi masalah dengan perubahan, penyegaran dan pembaharuan khususnya dalam hal moral dan nilai-nilai guna memenuhi pelayanan publik yang dapat mengimbangi dinamika dan kebutuhan masyarakat.
STRATEGI PEMERINTAH KECAMATAN TERKAIT OPTIMALISASI WILAYAH INDUSTRI DALAM RANGKA MENUNJANG PEMBANGUNAN FISIK DI KECAMATAN PAMENGPEUK KABUPATEN BANDUNG Hasanah, Dera Izhar
JISIPOL | Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol. 4 No. 2 (2020): JURNAL JISIPOL VOL. 4. NO. 2, JULI 2020
Publisher : Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP UNIBBA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (289.76 KB)

Abstract

Keterkaitan antara pemerintah dengan para pelaku ekonomi pada hakikatnya merupakan sebuah keniscayaan, terlebih dalam konsepsi good governance. Di Kecamatan Pamengpeuk yang notabennya merupakan wilayah industri, para pelaku ekonomi dan pemerintah bekerja sama dalam hal pembangunan fisik di wilayah tersebut. Tulisan ini kemudian menggunakan teori dimensi menurut Winardi, dimana penelaahannya menggunakan metode kualitatif dengan ditunjang oleh metode SWOT. Hasil dari penelitian memperlihatkan bahwa Pemerintah Kecamatan hanya berfungsi sebagai mediator karena umumnya bantuan pembangunan fisik oleh para pelaku industri diberikan langsung ke desa-desa. Hanya saja pemerintah Kecamatan memiliki strategi membangun sebuah sistem regulasi yang mapan agar pelaku industri dapat memberikan aturan melalui koridor-koridor yang sudah ditentukan.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2017 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK OLEH SATUAN TUGAS (SATGAS) PENEGAK KAWASAN TANPA ROKOK DI KABUPATEN BANDUNG: Studi di Lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bandung Hasanah, Dera Izhar; Rifi Rivani Radiansyah
JISIPOL | Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol. 5 No. 1 (2021): JURNAL JISIPOL VOL. 5. NO. 1, JANUARI 2021
Publisher : Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP UNIBBA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (352.956 KB)

Abstract

Penegakan kawasan tanpa rokok menjadi salah satu upaya dan solusi paling tepat, yang ditempuh Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung melalui Perda No.13 tahun 2017. Namun, seiring pelaksanaannya, hingga sampai saat ini belum menunjukan dampak langsung yang cukup efektif. Terutama dalam penegakannya di lingkungan kerja Pemerintahan Daerah Kabupaten Bandung. Penelitian ini berupaya untuk mengetahui serta memahami persoalan yang berbasis data konkret yang diharapkan dapat membangun paradigma dasar teoritis. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif (post-positivisme) berbasis pendekatan grounded theory .Pengumpulan data dilakukan dengan teknik pengumpulan dokumen resmi. Sedangkan teknik analisis data menggunakan metode deskriptif interpretatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa implementasi kebijakan belum dijalankan secara optimal, oleh karena, pertama, proses komunikasi kebijakan yang kurang baik, kedua, ketersediaan sumber daya yang tidak efisien, efektif, dan proporsional, ketiga,sikap para pelaksana kebijakan yang tidak berkomitmen dan berintegritas, keempat, sistem dan mekanisme kinerja serta struktur birokrasi berdasarkan fragmentasi unit kerja organisasi yang tidak efektif dan efisien.
FUNGSI KOORDINASI PEMERINTAH KELURAHAN ANDIR DAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH TERKAIT PENANGANAN BANJIR DI KELURAHAN ANDIR KECAMATAN BALEENDAH KABUPATEN BANDUNG Adiwilaga, Rendy; Hasanah, Dera Izhar; Hena Nurjanah
JISIPOL | Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol. 5 No. 2 (2021): Vol. 5 No. 2 (2021): JURNAL JISIPOL VOL. 5. NO. 2, APRIL 2021
Publisher : Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP UNIBBA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (315.114 KB)

Abstract

Penelitian ini disusun untuk menganalisis penanganan banjir di Kelurahan Andir, Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung melalui perspektif pemerintahan secara keilmuan. Peneliti menggunakan teori Terry terkait koordinasi dan menggunakan metode kualitatif dengan mengumpulkan data melalui wawancara dan observasi. Informan yang diambil oleh peneliti adalah Lurah Kelurahan Andir, Sekretariat Kelurahan Andir, Kasi Pemberdayaan Masyarakat, TNI Sektor 7 Citarum Harum, Masyarakat RW 06 dan RW 09, Kepala Badan Penganggulangan Bencana Daerah, serta bagian Umum dan Kepegawaian Kelurahan Andir. Andir sendiri merupakan wilayah di Kabupaten yang rutin terkena banjir tahunan. Kelurahan Andir dan BPBD telah berkoordinasi untuk penanganan banjir di wilayah kelurahan Andir, salah satu tujuan BPBD adalah menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkordinasi dan menyeluruh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran koordinasi belum sepenuhnya berjalan baik karena masih adanya ketidaksamaan mengenai penanganan banjir yang ada saat ini. Spesifikasi pekerjaan program belum maksimal terlihat dari masih terjadinya duplikasi pekerjaan, peningkatan pemahaman, pembinaan dan sosialisasi masyarakat perlu ditingkatkan untuk lebih optimal lagi.
Co-Authors Afifa Putri Mugopar Afifah Khoerunnisa Hafshah, Annisa Raihanida Hena Nurjanah Irwansyah Radiansyah, Rifi Rivani Rifqi Maulana Ujud Rusdia Widaningsih Widiyaningrum, Widdy Yuspita