Ujud Rusdia
Unknown Affiliation

Published : 16 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 16 Documents
Search

STRATEGI PEMERINTAH DESA TERKAIT REALISASI DESA WISATA DI DESA NEGLAWANGI KECAMATAN KERTASARI KABUPATEN BANDUNG Rendy Adiwilaga; Ujud Rusdia
Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja Vol 10 No 2 (2020)
Publisher : Lembaga Riset dan Pengkajian Strategi Pemerintahan IPDN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jiwbp.v10i2.1276

Abstract

Neglawangi Village is an interesting locus to study, considering that 70% of its territory is a tea plantation managed directly by PTPN, as well as a protected forest managed by Perhutani. The remaining 30% of the area is used as a settlement for local residents. In addition, Neglawangi Village actually does not have strategic assets like village markets and so on, but interestingly, Neglawangi Village has a master plan in realizing a tourist village with a target of 2021 (postponed to 2025 due to the covid-19 pandemic constraints) by utilizing points - tourist points that can be exploited into commodities of local wisdom that can potentially attract tourists. This research was studied using the Bintoro Tjokroamidjojo strategy theory, with problem dissection through descriptive qualitative methods combined with SWOT analysis as a social mapping effort taken through long observations for 2 months, combined with tourism destination development indicators that refer to the Destination Development Guidelines. Rural Tourism, formulated by the Ministry of Tourism. The indicator points are identity, zoning, tourist attraction, activities, accessibility, amenities, community / population, investment, tourism businesses, institutions, and finally marketing. The results showed that Neglawangi Village has great potential such as various natural tourism points, historical tourism, and cultural tourism. However, plans for developing tourist sites collide with other parties such as the BKSDA and other nature lovers organizations because some tourist destinations are nature reserves. Operationalization is still hampered by changes in the reins of power in the provincial and district domains which have implications for external development budget allocations. Because if you rely on the Village Fund, the Tourism Village is difficult to materialize because it requires large logistics.
IMPLEMENTASI UU NOMOR 11 TAHUN 2010 TENTANG CAGAR BUDAYA OLEH DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BANDUNG: Studi tentang Pengelolaan Cagar Budaya di Situs Gunung Anday, Desa Lebakwangi, Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung Ujud Rusdia
JISIPOL | Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol. 5 No. 2 (2021): Vol. 5 No. 2 (2021): JURNAL JISIPOL VOL. 5. NO. 2, APRIL 2021
Publisher : Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP UNIBBA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (277.019 KB)

Abstract

Kabupaten Bandung pada dasarnya merupakan wilayah yang memiliki kultur budaya yang kuat. Hal ini dikuatkan dengan warisan situs cagar budaya yang memanjang dari Soreang hingga timur Nagreg. Salah satu wilayah Cagar Budaya yang menjadi fokus riset ini adalah situs Gunung Anday yang terletak di desa Lebakwangi, Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung. Dengan menggunakan metode kualitatif serta teori implementasi dari Edward III, ditemukan bahwa hampir keseluruhan instrumen seperti disposisi, sumber daya, komunikasi, hingga birokrasi memperlihatkan nilai kualitatif yang kurang baik. Hal ini dikarenakan tidak adanya keseriusan pada dinas pariwisata dan kebudayaan Kabupaten Bandung dalam menangani konservasi tersebut. Ditambah, komunikasi dengan para tokoh masyarakat cenderung putus sehingga ada pengelolaan liar yang cenderung menghilangkan sumber pendapatan daerah.
FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM MENINGKATKAN PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA DI DESA BOJONGSARI KECAMATAN BOJONGSOANG KABUPATEN BANDUNG Ujud Rusdia
JISIPOL | Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol. 4 No. 1 (2020): JURNAL JISIPOL VOL. 4. NO. 1, APRIL 2020
Publisher : Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP UNIBBA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (255.34 KB)

Abstract

Sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa, peran Badan Perwakilan Desa (BPD) memiliki posisi yang strategis dalam menjembatani kebutuhan dan aspirasi masyarakat desa dengan pemerintah desa. Khususnya lagi dalam pembangunan. Dengan demikian, BPD memiliki peran yang sangat penting dalam pelaksanaan pembangunan desa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran BPD dalam pembangunan desa di Desa Bojongsari dan untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan BPD dalam pembangunan Desa Bojongsari. Penelitian ini dilakukan dengan mengunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan teknik triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara keseluruhan BPD di Desa Bojongsari telah menjalankan perannya dalam pembangunan di Desa Sukamukti, walaupun kurang maksimal. hal itu bisa dilihat dari bagaimana masyarakat kurang memahami fungsi BPD. Hal tersebut sekaligus menjadi hambatan. Hambatan lainnya ialah kurang berperan aktifnya masyarakat dalam pembangunan. dan upaya yang dilakukan BPD dalam pembangunan desa adalah menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, melakukan pengawasan terhadap pembangunan desa, dan berkoordinasi dengan pemerintah desa.
STRATEGI PEMBINAAN DALAM MENINGKATKAN KINERJA PEGAWAI PADA DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG KABUPATEN BANDUNG BARAT Ujud Rusdia
JISIPOL | Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol. 4 No. 2 (2020): JURNAL JISIPOL VOL. 4. NO. 2, JULI 2020
Publisher : Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP UNIBBA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (249.285 KB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Strategi Pembinaan Dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai Pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Bandung Barat. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, metode penelitian deskriptif, dengan teknik analisis. Hasil penelitian pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang menunjukkan bahwa sebagian dari tata tertib peraturan yang berlaku sudah berjalan dengan baik, tetapi tidak dapat dipungkiri sebagian besar strategi pembinaan pegawai yang ada di Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang ini masih belum sesuai dengan Tupoksi dan kemampuan serta pendidikan pegawai yang ada. Kesimpulan penelitian menunjukan bahwa, sebagian peraturan dan tupoksi yang berlaku pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang sudah berjalan dengan baik, tetapi belum mencapai standar peraturan yang berlaku dilingkungan pemerintah Kabupaten Bandung Barat. Saran untuk Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, Tetap terus meningkatkan komunikasi, pemantauan dan memperhatikan kesejahteraan bagi pegawainya. Karena itu merupakan bagian penting untuk meningkatkan kinerja pegawai.
MOTIVASI KERJA PEGAWAI DALAM RANGKA MENINGKATKAN KINERJA DI DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN BANDUNG BARAT Ujud Rusdia
JISIPOL | Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol. 5 No. 1 (2021): JURNAL JISIPOL VOL. 5. NO. 1, JANUARI 2021
Publisher : Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP UNIBBA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (263.448 KB)

Abstract

Penelitian ini dilakukan karena munculnya permasalahan dalam motivasi kerja pegawai di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Permasalahan motivasi pegawai tersebut yang notabene adalah aparatur Dinas, dimana karyawan termotivasi dari dalam diri masing-masing orang dan daya dorong yang datang dari luar diri seseorang. Namun, sangat disayangkan karena pada kenyataannya pemanfaatan tenaga kerja para pegawai selaku sumber daya manusia belum optimal. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk meneliti motivasi kerja pegawai dalam rangka meningkatkan kinerja di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bandung Barat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui motivasi kerja pegawai dalam rangka meningkatkan kinerja di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata menurut faktor intrinsik (internal) dan faktor ekstrinsiknya (eksternal). Dasar penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan secara deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui teknik observasi dan teknik wawancara dengan menggunakan teknik purposive sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa motivasi pegawai sangat berpengaruh terhadap kinerja pegawai Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bandung Barat yang berdasarkan faktor intrinsik adalah prestasi yang dimiliki, dan faktor ekstrinsik adalah hubungan komunikasi yang baik antar pribadi antara karyawan dan atasan, Adapun yang menjadi masukan adalah motivasi kerja pegawai harus dipertahankan guna mencapai hasil yang maksimal sesuai dengan tujuan organisasi itu sendiri
ANALISIS PRODUKTIVITAS KERJA PERANGKAT DESA DALAM PELAYANAN PUBLIK DI DESA LEMBANG KECAMATAN LEMBANG KABUPATEN BANDUNG BARAT Hasanah, Dera Izhar; Ujud Rusdia
JISIPOL | Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol. 5 No. 3 (2021): JURNAL JISIPOL VOL. 5. NO. 3, NOVEMBER 2021
Publisher : Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP UNIBBA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (258.581 KB)

Abstract

Pelayanan pada prinsipnya merupakan tombak dan tonggak utama dari sebuah sistem birokrasi yang khususnya bergerak di bidang pelayanan langsung kepada masyarakat. Semakin baik pelayanan maka semakin baik citra pemerintah daerah di mata masyarakat, di Desa Lembang, Kabupaten Bandung Barat, produktivitas kerja sejatinya menjadi sorotan penilaian dari masyarakat. Dengan menggunakan metode kualitatif sebagai pisau analisis, penelitian ini menemukan bahwa Kinerja Perangkat Desa Lembang belum semuanya baik, hal ini didasarkan masih adanya aparat atau perangkat Desa yang datang belum tepat pada waktunya, dan pulang belum sesuai dengan jadwalnya. Ada juga aparat / perangkat yang tidak memberikan pemberitahuan apabila berhalangan hadir, dan dalam semseter pertama tahun 2013 tingkat kehadiran perangkat Desa mencapai 90% atau lebih baik dibandingkan pada semester pertama tahun sebelumnya.
IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2021 TENTANG PELANGGARAN PEREDARAN DAN PENGGUNA MINUMAN BERALKOHOL OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DI KECAMATAN BANJARAN KABUPATEN BANDUNG Syauth Azhar Ajjauzy Syigara; Ujud Rusdia
JISIPOL | Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol. 7 No. 3 (2023): JURNAL JISIPOL VOL. 7. NO. 3, NOVEMBER 2023
Publisher : Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP UNIBBA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kurangna kontrol dan pengawasan terhadap minuman keras di Kecamatan Banjaran. Ditambah dengan minimnya kesadaran Masyarakat membuat peredaran miras tidak menemui titik penyelesaian. Sedangkan alkohol jika di konsumsi secara berlebihan, dapat menyebabkan penyakit. Pengedaran dan penjualan miras sebenernya telah di atur dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol. Penelitian dilakukan di Satpol PP Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi Perda Nomor 2 Tahun 2021, mengetahui hambatan dan mengetahui upaya yang dilakukan oleh Satpol PP. Peneliti menggunakan metode kualitatif deskriptif, teknik pengumpulan data dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian adalah Implementasi sudah berjalan cukup baik dengan faktor standar dan tujuan kebijakan, aktifitas pengamatan dan komunikasi, karakteristik pelaksana. Adapun hambatan yang menyebabkan kurang baiknya Implementasi Perda Nomor adalah sumberdaya kebijakan, kondisi ekonomi, sosial dan politik, disposisi atau sikap pelaksana.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM KARTU TANI SISTEM BERTANI DENGAN AGRO SOLUTION (SIBEDAS) OLEH DINAS PERTANIAN DI KECAMATAN ARJASARI KABUPATEN BANDUNG Putri Yulianti; Ujud Rusdia
JISIPOL | Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol. 8 No. 1 (2024): Jurnal JISIPOL Vol. 8 No. 1 (2024): JANUARI 2024
Publisher : Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP UNIBBA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sektor pertanian Indonesia menjadi hal utama dalam perekonomian nasional dan ketahanan pangan. Indonesia memiliki kekayaan alam yang begitu melimpah dan sangatlah strategis. Sektor pertanian menjadi salah satu tumpuan ekonomi, sehingga pertanian memiliki peran penting dalam mengembangkan bidang ekonomi. Berdasarkan hal tersebut, maka peneliti melakukan penelitian terkait salah satu program kartu Sistem Bertani dengan Agro Solution dalam upaya meningkatkan geliat ekonomi sektor pertanian di Kabupaten Bandung. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana, hambatan, dan upaya Implementasi Kebijakan Program Kartu Tani Sistem Bertani dengan Agro Solution di Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung. Penelitian ini menggunakan metode Deskriptif Kualitatif. Subjek penelitian utama adalah dinas pertanian, balai penyuluhan pertanian kecamatan arjasari, dan ketua gabungan kelompok tani kecamatan arjasari dengan teknik purposive sampling. Hasil Penelitian diharapkan dapat menunjukan adanya proses bagaimana pemerintah kecamatan dalam mengimplementasikan kebijakan, adanya hambatan yang dirasakan oleh pemerintah kecamatan dalam mengimplementasikan kebijakan, dan adanya upaya yang dilakukan pemerintah kecamatan dalam menangani hambatan Implementasi Kebijakan Mengenai Program Kartu Tani Sistem Bertani Dengan Agro Solution Oleh Dinas Pertanian di Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung petani di Kecamatan Arjasari
EFEKTIVITAS PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN (PATEN MALAM) BAGI MASYARAKAT INDUSTRI DI KECAMATAN PAMEUNGPEUK KABUPATEN BANDUNG Tiarasanti Wulandari; Ujud Rusdia
JISIPOL | Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol. 8 No. 3 (2024): Vol. 8 No. 3 (2024): Jurnal JISIPOL Vol. 8 No. 3 (2024): SEPTEMBER 2024
Publisher : Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP UNIBBA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pemberian pelayanan yang telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia salah satunya adalah pemberian pelayanan administrasi yang dilakukan oleh pemerintah Kecamatan. Berdasarkan hal tersebut, maka peneliti melakukan penelitian terkait Efektivitas Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN Malam) Bagi Masyarakat Industri di Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Bandung. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Hasil penelitian yang diperoleh menunjukan bahwa pelayanan yang diberikan oleh pemerintah Kecamatan Pameungpeuk dalam program Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN Malam) dapat diukur berdasarkan teori dari Richard M Steers pada efektivitas program yaitu pencapaian tujuan, integritas dan adaptasi
FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM MENINGKATKAN PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA DI DESA BOJONGSARI KECAMATAN BOJONGSOANG KABUPATEN BANDUNG Ujud Rusdia
JISIPOL | Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol. 4 No. 1 (2020): JURNAL JISIPOL VOL. 4. NO. 1, APRIL 2020
Publisher : Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP UNIBBA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa, peran Badan Perwakilan Desa (BPD) memiliki posisi yang strategis dalam menjembatani kebutuhan dan aspirasi masyarakat desa dengan pemerintah desa. Khususnya lagi dalam pembangunan. Dengan demikian, BPD memiliki peran yang sangat penting dalam pelaksanaan pembangunan desa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran BPD dalam pembangunan desa di Desa Bojongsari dan untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan BPD dalam pembangunan Desa Bojongsari. Penelitian ini dilakukan dengan mengunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan teknik triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara keseluruhan BPD di Desa Bojongsari telah menjalankan perannya dalam pembangunan di Desa Sukamukti, walaupun kurang maksimal. hal itu bisa dilihat dari bagaimana masyarakat kurang memahami fungsi BPD. Hal tersebut sekaligus menjadi hambatan. Hambatan lainnya ialah kurang berperan aktifnya masyarakat dalam pembangunan. dan upaya yang dilakukan BPD dalam pembangunan desa adalah menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, melakukan pengawasan terhadap pembangunan desa, dan berkoordinasi dengan pemerintah desa.