Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.92
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Ilmiah Manajemen Publik dan Kebijakan Sosial Jurnal Abdi Insani Caraka Prabu : Jurnal Ilmu Pemerintahan Journal of Governance and Policy Innovation (JGPI) Journal of Government Science (GovSci ) : Jurnal Ilmu Pemerintahan
Wicaksono, Ferri
Unknown Affiliation
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Social Sciences

Published : 6 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

 1 
Anti Klimaks Implementasi E-Government: Analisis Partisipasi Masyarakat Petani Di Kabupaten Gunungkidul Wicaksono, Ferri
Jurnal ilmiah Manajemen Publik dan Kebijakan Sosial Vol 2 No 2 (2018)
Publisher : Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Dr. Soetomo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25139/jmnegara.v2i2.1358

Abstract

This research is located in Gunungkidul Regency, Yogyakarta Special Region (DIY). The rapid development of global information technology has driven a paradigm shift in society towards the era of digital society. This fact directs the massive use of electronic media in the public service bureaucracy in Indonesia. In order to realize a clean, transparent public service and be able to answer the demands of change effectively, in line with Presidential Instruction No. 3 of 2003. Dilemma when the Gunungkidul Regency Government is seeking e-government as a reform of the public service bureaucracy that is intended for the community as the recipient of service benefits, there are elements of farmer communities that tend to be difficult to adopt new technologies. The Gunungkidul Regency Government has consistently developed a website up to the sub-district level totaling 18 sub-districts and village levels totaling 144 villages with domains namely "name of village-sub-districts.desa.id", known as the Village Information System (SID). The author uses descriptive exploratory research methods to explain the limitations of peasant communities in the use of e-government. This situation can trigger barriers to optimizing the implementation of e-government in Indonesia. The author finds the limitations of the farming community in Gunungkidul Regency in the use of e-government due to 2 (two) aspects namely the lack of habituation in the use of information technology media and the characteristics of community associations that are inherent in the social activities of farmers in Gunungkidul Regency. The character of the farming community tends to be difficult to correlate with the development of digital information technology in its activities, making it difficult to create an habit of using internet media for everyday life. Keywords: e-government, public service, farmer community, limitations
Implementasi kebijakan pengendalian dan pencegahan Covid-19 di Kampung Wisata Warungboto: Implementation of Covid-19 control and prevention policies in Warungboto Tourism Village Ardiyati, Ardiyati; Maimunah, Mei; Wicaksono, Ferri; Nugroho, Hanantyo Sri
JOURNAL OF GOVERNMENT SCIENCE Vol 4 No 2 (2023)
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Mulawarman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54144/govsci.v4i2.50

Abstract

This study aims to determine the extent to which Corona virus control policies have been implemented in the tourist village of Warung Boto. This research uses descriptive qualitative method. The theory used is the theory of public policy implementation from George Edward III. The results of the study show that self-assessment control standards and assessment results have not been carried out by the Boto Warung tourism village due to uncertain pandemic conditions and crowd restrictions. Managers feel that their own assessment is more focused on tourist objects, not tourist villages. Many standard facilities and infrastructure are available with assistance from various parties, especially from the Department of Tourism. Standards for the availability of human resources in the control and prevention of Covid-19 are available in collaboration with the urban village covid handling group. Standard SOP procedure documents are available. Funding sources still rely on assistance from stakeholders regarding the control and prevention of Covid-19. Communication between organizations in the tourism village network, the village Covid-19 control and prevention group and the tourism office is very important to reduce limited resources. The legality of the tourism village management organization strongly supports access to funding for various parties. The management status of the Boto shop location is one of the obstacles to the weak control and prevention of Covid-19 in the tourist village of Boto stalls.
inggris Cahyono, Okky Nur; Wicaksono, Ferri
Caraka Prabu : Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 9 No 1 (2025): Caraka Prabu : Jurnal Ilmu Pemerintahan
Publisher : Universitas Jenderal Ahmad Yani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36859/jcp.v9i1.3672

Abstract

Indonesia sebagai negara megabiodiversitas memeiliki tanggung jawab besar dalam pelestarian keanekaragaman hayati, termasuk 1.800 lebih spesies burung. Ancaman seperti deforestasi dan pemburuan liar telah menyebabkan penurunan populasi burung, mendorong perlunya pendekatan konservasi yang berbasis masyarakat. Penelitian ini mengkaji peran strategis Kelompok Tani Hutan (KTH) Wanapaksi di Jatimulyo dalam pengembagan ekowisata berbasis konservasi. Selaras dengan teori stakeholder, ditemukaan bahwa KTH berperan sebagai aktor utama dalam tiga dimensi: (1) fungsional, yang menjalankan kegiatan konservasi habitat dan spesies melalui edukasi lingkungan, pelatian pwngamatan burung (birdwatching), dan penataan habitat alam (konservasi dan edukasi). (2) Kolaboratif, yaitu menjembatani kepentingan ekologis dengan ekonomi melalui kemitraan dengan LSM, akademisi, pemerintah, serta pelaku usaha ekowisata (penghubung antara kepentingan ekologis dan ekonomi). (3 influensial, yang menjadi pengerak dalam pembentukan regulasi lokal seperti Peeraturan Desa tentang pelindungan burung dan hutan (pengerak kebijakan lokal). Transformasi warga dari pemburu menjadi pelestari menunjukan potensi ekowisata dalam meningkatkan kesadaran lingkungan dan kesejahteraan masyrakat. Studi ini menekankan pentingnya penguatan kelembagaan dan intergrasi ekowisata dalam perencanaan pembangunan desa sebagai strategi konservasi yang berkelanjutan. Astrak ditulis secara ringkas dan faktual, meliputi tujuan penelitian, metode penelitian, hasil dan simpulan. Kata Kunci: KTH Wanapaksi, ekowisata, konservasi burung, Kalurahan Jatimulyo.
Digitalisasi Pelayanan Publik Melalui Inovasi Cakar (Cari Administrasi Bagi Penduduk Kuantar): Studi Kasus di Kapanewon Kalasan Saputri, Amanda Restuana Bekti; Wicaksono, Ferri
Journal of Governance and Policy Innovation Vol. 5 No. 2 (2025): Oktober 2025, JGPI
Publisher : Unit Publikasi Ilmiah Perkumpulan Intelektual Madani Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51577/jgpi.v5i2.804

Abstract

Di zaman perubahan digital yang cepat ini, digitalisasi dalam pelayanan publik menjadi sangat penting untuk meningkatkan kemudahan akses, kecepatan, keterbukaan, dan efisiensi layanan bagi masyarakat. Inovasi seperti CAKAR (Cari Administrasi Bagi Penduduk Kuantar) di Kapanewon Kalasan yang membantu pembuatan KTP-el untuk masyarakat yang berusia 17 tahun melalui kerja sama dengan Disdukcapil Sleman, SLTA, kalurahan, dan padukuhan menunjukkan potensi inovasi lokal dalam meningkatkan pelayanan administratif. Penelitian ini menekankan perlunya menilai keefektifan inovasi tersebut, menemukan hambatan yang ada, dan memberikan saran untuk mempercepat penerapan digitalisasi di tingkat lokal, sehingga dapat mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif. Penelitian ini membahas tentang perbedaan dalam pelayanan KTP-el dengan sebelum dan sesudah adanya Inovasi CAKAR. Penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis dan mengevaluasi Inovasi CAKAR dalam meningkatkan digitalisasi pelayanan publik di Kapanewon Kalasan, Kabupaten Sleman. Penelitian ini merupakan jenis kualitatif, yang berfokus pada pemahaman yang mendalam mengenai fenomena sosial melalui penjabaran dan analisis data yang tidak berbentuk angka. Metode ini dipilih karena sesuai untuk menggali proses rumit dari digitalisasi layanan publik melalui inovasi seperti Inovasi CAKAR, di mana tujuan utamanya adalah untuk mengungkapkan makna, konteks, serta dinamika pelaksanaan di level lokal (Kapanewon Kalasan). Penelitian ini di desain dengan studi kasus untuk mendalami proses digitalisasi layanan publik yang dilakukan melalui inovasi. Alasan pemilihan pendekatan ini adalah untuk mendapatkan pemahaman menyeluruh tentang konteks tertentu, dinamika pelaksanaan, serta efek dari adanya inovasi digital di lingkungan pemerintahan. Temuan utama memperlihatkan perbedaan yang jelas dalam pelayanan KTP-el sebelum dan setelah adanya Inovasi CAKAR, di mana proses setelah inovasi berlangsung lebih cepat dan mencakup lebih banyak pihak, meskipun terhambat oleh fasilitas digital yang ada. Penilaian terhadap Inovasi CAKAR menunjukkan bahwa itu efektif dalam merubah pelayanan, dengan saran untuk pengintegrasian teknologi lebih lanjut untuk mendukung pembangunan yang lebih inklusif.
OPTIMALISASI PEMASARAN PRODUK MELALUI PENGELOLAAN WEBSITE PADA BUMDES TUNAS MANDIRI NLANGGERAN GUNUNGKIDUL Santoso, Fahrul Imam; Wicaksono, Ferri
Jurnal Abdi Insani Vol 12 No 9 (2025): Jurnal Abdi Insani
Publisher : Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/abdiinsani.v12i9.2691

Abstract

BUMDes Tunas Mandiri Nglanggeran berlokasi di Desa Nglanggeran, Kabupaten Gunungkidul, dan telah berkembang sebagai destinasi wisata sejak 2008. Namun, pengelolaan dan promosi BUMDes masih belum optimal sehingga potensi yang dimiliki belum sepenuhnya dimanfaatkan. Minimnya pemanfaatan teknologi informasi menjadi tantangan utama dalam memperluas promosi. Oleh karena itu, optimalisasi pengelolaan media digital sangat diperlukan. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan efektivitas pemasaran produk BUMDes melalui pengelolaan website secara optimal. Diharapkan, keterampilan pengurus BUMDes dalam menggunakan website dapat berkembang pesat. Metode yang digunakan meliputi observasi lapangan, analisis situasi, serta pelatihan dan pendampingan kepada pengurus BUMDes. Tahapan pelaksanaan dimulai dengan identifikasi masalah, pembuatan materi pelatihan, hingga pelaksanaan pelatihan pengelolaan website. Evaluasi dilakukan untuk mengukur peningkatan kemampuan peserta. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan signifikan pada pengetahuan dan keterampilan pengurus BUMDes dalam mengelola website. Pengurus mampu melakukan pembaruan konten dan memanfaatkan fitur website untuk promosi produk. Cakupan pemasaran BUMDes menjadi lebih luas dan informasi produk lebih mudah diakses masyarakat. Selain itu, interaksi dengan konsumen juga meningkat. Walaupun masih dijumpai tantangan teknis, pendampingan berkelanjutan memberikan dampak positif terhadap efisiensi promosi. Keberlanjutan pelatihan sangat dianjurkan untuk menjaga peningkatan daya saing BUMDes di masa depan.
Implementasi kebijakan pengendalian dan pencegahan Covid-19 di Kampung Wisata Warungboto: Implementation of Covid-19 control and prevention policies in Warungboto Tourism Village Ardiyati, Ardiyati; Maimunah, Mei; Wicaksono, Ferri; Nugroho, Hanantyo Sri
JOURNAL OF GOVERNMENT SCIENCE Vol 4 No 2 (2023)
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Mulawarman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54144/govsci.v4i2.50

Abstract

This study aims to determine the extent to which Corona virus control policies have been implemented in the tourist village of Warung Boto. This research uses descriptive qualitative method. The theory used is the theory of public policy implementation from George Edward III. The results of the study show that self-assessment control standards and assessment results have not been carried out by the Boto Warung tourism village due to uncertain pandemic conditions and crowd restrictions. Managers feel that their own assessment is more focused on tourist objects, not tourist villages. Many standard facilities and infrastructure are available with assistance from various parties, especially from the Department of Tourism. Standards for the availability of human resources in the control and prevention of Covid-19 are available in collaboration with the urban village covid handling group. Standard SOP procedure documents are available. Funding sources still rely on assistance from stakeholders regarding the control and prevention of Covid-19. Communication between organizations in the tourism village network, the village Covid-19 control and prevention group and the tourism office is very important to reduce limited resources. The legality of the tourism village management organization strongly supports access to funding for various parties. The management status of the Boto shop location is one of the obstacles to the weak control and prevention of Covid-19 in the tourist village of Boto stalls.
Co-Authors Ardiyati, Ardiyati Cahyono, Okky Nur Maimunah, Mei Nugroho, Hanantyo Sri Santoso, Fahrul Imam Saputri, Amanda Restuana Bekti