Gufroni, Gufroni
Unknown Affiliation

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

DAMPAK TEKNOLOGI TERHADAP HUKUM KONTRAK: TANTANGAN DAN PELUANG Indayatun, Ratna; Gufroni, Gufroni; Rohaya, Nizla; Yusuf, Burhanudin; Sinulingga, Dini Bahraini
Lex Jurnalica Vol 21, No 3 (2024): LEX JURNALICA
Publisher : Lex Jurnalica

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47007/lj.v21i3.8677

Abstract

Studi ini mengeksplorasi dampak transformatif teknologi pada hukum kontrak, dengan fokus pada tantangan dan peluang yang disajikan oleh inovasi seperti kecerdasan buatan (AI), kontrak pintar, dan teknologi blockchain. Ketika lanskap hukum berkembang di era digital, asumsi tradisional tentang pembentukan kontrak, pelaksanaan, dan penegakan semakin ditantang. Makalah ini menyoroti bagaimana AI dapat meningkatkan efisiensi penyusunan kontrak dengan mengotomatiskan tugas rutin, menganalisis risiko, dan memfasilitasi penyelesaian sengketa, sehingga memungkinkan profesional hukum untuk berkonsentrasi pada masalah yang lebih kompleks. Selain itu, penelitian ini membahas potensi kontrak pintar untuk merampingkan pelaksanaan kontrak melalui proses otomatis, mengurangi kesalahan manusia dan meningkatkan transparansi. Namun, ini juga mengatasi tantangan yang signifikan, termasuk kebutuhan sistem hukum untuk beradaptasi dengan teknologi baru, memastikan keamanan dan privasi, dan menetapkan peraturan yang jelas untuk mengatur penggunaan AI dalam konteks hukum. Studi ini menyimpulkan bahwa teknologi menawarkan manfaat besar untuk meningkatkan hukum kontrak, itu memerlukan penelitian dan pengembangan berkelanjutan untuk mengatasi implikasi etika dan hukum yang muncul. Dengan merangkul kemajuan teknologi ini, sistem hukum dapat menjadi lebih efisien, responsif, dan inklusif, pada akhirnya meningkatkan praktik hukum kontrak dalam lingkungan global.
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI Hukum Non Sistemik dan Hukum Profetik: (Sebuah Tawaran Baru) Gufroni, Gufroni
PROGRESIF: Jurnal Hukum Vol 13 No 1 (2019): PROGRESIF: Jurnal Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33019/progresif.v13i1.1030

Abstract

This article examines the empirical facts about the failure of the state (government) to eradicate this already acute corruption. Although there are laws that regulate it and there is already a special commission to eradicate corruption, namely the KPK, many still fail. The main cause is that our law still adheres to the all-mechanical-formal-legalistic system built by legal positivism. So on that basis there needs to be a new formulation as an alternative effort to make Indonesia free from corrupt practices. This study uses two theoretical approaches, namely non-systemic law / chaos theory and prophetic law. According to chaos theory, Charles Sampford in his book entitled The Disorder of Law Critical of Legal Legal Theory is not seen as a system-mechanical building, but also as liquid reality. Chaos theory states, legal theory that must be understood as a system-mechanical chaos theory (according to the view of legal positivism) is clearly a mistake, that is a mistake from the beginning in photographing legal reality. The Prophetic law is one approach in understanding the contents of the verses of the Koran. This approach focuses more on empirical, historical and temporal aspects. In the prophetic paradigm, Kuntowijoyo understands that knowing God and learning revelation are important elements in explaining reality. He took this view from a Japanese scholar, Toshihiko Izutsu, who put up his work on the Semantic Al-Qur'an Field, in the title of God and Man in the Koran: Semantics of the Koranic Weltanchauung. Of the two new offers in the effort to eradicate corruption, it was found empirical facts that there is something wrong in understanding corruption itself so that it still remains a disease that threatens the moral of a nation. The key must be courage not to be confined in the shackles of the mechanically-formal-legalistic positivism of law.