Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

TANGGUNGJAWAB NEGARA DAN ASURANSI DALAM OPERASIONAL SATELIT DI INDONESIA Kemala, Ratih
IBLAM LAW REVIEW Vol. 5 No. 2 (2025): IBLAM LAW REVIEW
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM IBLAM)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52249/ilr.v5i2.610

Abstract

Pemanfaatan satelit secara inheren disertai dengan berbagai risiko. Meskipun satelit menawarkan manfaat substansial dalam hal komunikasi, navigasi, dan kemampuan pengawasan, penyebaran dan pemeliharaannya melibatkan biaya yang tinggi, masa operasional yang terbatas, dan potensi keterlambatan karena jarak ruang yang signifikan antara Bumi dan orbit satelit. Beban finansial dari operasi satelit—yang sering kali mencapai ratusan juta dolar AS dan memerlukan waktu bertahun-tahun dari inisiasi kontrak hingga peluncuran—telah mendorong para pemangku kepentingan komersial dan pemerintah untuk mencari mitigasi risiko melalui asuransi luar angkasa. Sejak munculnya pada tahun 1965, asuransi luar angkasa telah menjadi mekanisme penting yang mendukung ekonomi luar angkasa global, memberikan perlindungan bagi entitas swasta dan publik terhadap berbagai kemungkinan. Permintaan terhadap asuransi ini terus tumbuh seiring dengan komersialisasi layanan peluncuran dan operasi satelit. Secara krusial, cakupan asuransi luar angkasa telah berkembang melampaui sekadar perlindungan kerusakan menjadi mencakup risiko operasional yang komprehensif. Penelitian ini menyelidiki kerangka hukum dan regulasi yang mengatur asuransi satelit di Indonesia, dengan penekanan khusus pada tanggung jawab negara sesuai dengan hukum ruang angkasa internasional. Dengan menganalisis kewajiban Indonesia berdasarkan Outer Space Treaty (1967) dan Convention on International Liability for Damage Caused by Space Objects (1972) serta Undang-undang (UU) No. 16 Tahun 2002, penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan sejauh mana Indonesia harus menanggung tanggung jawab atas kegiatan satelit dan memastikan pengelolaan risiko yang tepat melalui asuransi dan pengawasan negara
Implikasi Prinsip Persamaan pada Pokoknya sebagai Indikator Itikad Tidak Baik (Bad Faith) pada Sengketa Merek Daimaru Vs Diamaru (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor: 623K/Pdt.Sus-HKI/2024) Erfan, Errik; Kemala, Ratih
HUMANIORUM Vol 3 No 2 (2025): Jurnal Humaniorum
Publisher : PT Elaborium Elevasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37010/hmr.v3i2.85

Abstract

The similarity in essence between one trademark and another that previously registered trademark can be an indicator that a registered trademark is based on bad faith when registering at the Directorate General of Intellectual Property Rights, as regulated in Article 21 Paragraph (3) of Law Number 20 of 2016 Concerning Trademarks and Geographical Indications. A trademark applicant with bad faith are also the reason for a trademark cancellation lawsuit in the Commercial Court. The purpose of this research is to understand how the implications of the principle of equivalence can serve as an indicator of bad faith in the registration of a trademark. This research uses a normative juridical approach by library research. From the research conducted, it was found that there is a diversity of views, especially among judges, regarding the terminology of bad faith. This is because there is no definitive description or definition of bad faith is not clearly explained in trademark law, namely the interpretation of Article 21 paragraph (3) of Law Number 20 year 2016. Based on this research, the principle of similarity essentially indicates that a trademark can be a sign of bad faith in the application for trademark registration because the similarity essentially refers to riding on the reputation of a. Previously registered trademark Keywords: Trademark. Substantial Similarity, Bad Faith
Sosialiasi Pendidikan dan Literasi Hukum untuk Gen-Z dan Alpha Miharja, Marjan; Budi, Arrum; Windyastuti, Feny; Yuwafi, Rani; Fakhlur , Fakhlur; Fitryantica, Agnes; Sutrisno, Andri; Kemala, Ratih; Hamka, Vinoti; Prasetiyo, Wahyu
Jurnal Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat Vol. 4 No. 2 (2025): Jurnal Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat (Mei)
Publisher : CV. Era Digital Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59066/jppm.v4i2.1202

Abstract

Real Work Lecture (KKN) is a form of implementation of Independent Learning Independent Campus which is a policy of the Minister of Education and Culture, which aims to encourage students to master various sciences that are useful to enter the world of work. The Merdeka Campus provides an opportunity for students to choose the courses they will take. This Independent Learning-Independent Campus Policy is in accordance with PERMENDIKBUD Number 3 of 2020 concerning National Standards for Higher Education. KKN is a form of community service carried out by students in an interdisciplinary, institutional, and partnership manner as a form of Catur Dharma in higher education. KKN is a form of lecture that is carried out through community empowerment programs. The communities targeted by KKN can be rural communities, urban communities, schools, industrial communities, or other community groups that are considered worthy of being targeted by KKN. The approach method used is counseling with powerpoint media with the theme of literacy. The literacy presented was about the laws that exist in society such as the importance of counteracting ITE crimes, hate speech, hoaxes and SARA as well as literacy about the impact of bullying, norms, manners, and ethics in society, especially on parents, bullying, norms, manners, ethics, and the wise use of social media with children and adolescents at SMA Muhammadiyah 4 Jakarta.
Keterkaitan Konsep Predatory Pricing Dalam Praktik Diskon Harga Pada Industri Konveksi Baju Melalui E-Commerce Berdasarkan Perspektif Hukum Persaingan Usaha Timotius, Alfaro David; Kemala, Ratih
Jurnal Ilmiah Publika Vol 10 No 2 (2022): Jurnal Ilmiah Publika
Publisher : Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Swadaya Gunung Jati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33603/publika.v10i2.7635

Abstract

Persaingan usaha merupakan suatu hal yang harus ada dalam dunia usaha namun pada oknum tertentu dengan terciptanya persaingan yang ketat menimbulkan perbuatan curang untuk anti terhadap persaingan usaha itu sendiri. Dalam penelitian ini penulis mengkaji mengenai usaha industri konveksi baju melalui e-commerce yang menerapkan diskon harga yang ekstrim (predatory pricing) dengan praktik menjual rugi atau menetapkan harga yang sangat rendah atas suatu produk dari harga pasar dan/atau harga pokok produksi dengan tujuan untuk menyingkirkan atau mematikan pelaku usaha lain yang tentunya  mengindikasikan adanya persaingan usaha tidak sehat. Namun dengan terbitnya PP Nomor 71 Tahun 2019 terdapat perluasan kriteria pelaku usaha yang menyebabkan pelaku usaha industry konveksi baju masuk kedalam kategori pelaku usaha kecil. Penegakan hukum terhadap pelaku usaha industri konveksi baju tidak dapat dilaksanakan walaupun telah melanggar Pasal 20 UU Nomor 5 Tahun 1999 karena terdapat pengecualian terhadap pelaku usaha kecil yang diatur oleh Pasal 50 huruf h UU Nomor 5 Tahun 1999.
Pertanggungjawaban Hakim atas Pelanggaran Kode Etik dan Tindak Pidana dalam Kasus Rechterlijke Dwaling di Indonesia (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 454/Pid.B/2024/PN.Sby) Susanto, Heri; Kemala, Ratih
HUMANIORUM Vol 3 No 3 (2025): Jurnal Humaniorum
Publisher : PT Elaborium Elevasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37010/hmr.v3i3.127

Abstract

Rechterlijke dwaling is a failure of the law enforcement process that injures the sense of justice and diminishes public trust in the judicial system. The role of the judge, as the person fully responsible for the course of the trial, in upholding the law and justice is very crucial. However, it is not uncommon for cases where judges violate the code of ethics or even commit crimes causing rechterlijke dwaling. This journal discusses how judges are accountable both in the ethical and criminal realms in cases of rechterlijke dwaling, as well as the relevance of decision number 454 / Pid.B / 2024 / PN.Sby to this. This study found two things, namely; 1). the existence of a conflict of norms related to the criminal responsibility of judges, which shows the need to strengthen regulations as an effort to prevent the occurrence of rechterlijke dwaling, 2). decision number 454 / Pid.B / 2024 / PN.Sby is a miscarriage of decision which is caused by rechterlijke dwaling in its legal considerations.