Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

THE ROLE OF LAW IN ECONOMIC DEVELOPMENT RETAIL BUSINESS Yuwafi, Rani
JILPR Journal Indonesia Law and Policy Review Vol. 6 No. 1 (2024): Journal Indonesia Law and Policy Review (JILPR), October 2024
Publisher : International Peneliti Ekonomi, Sosial dan Teknologi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56371/jirpl.v6i1.306

Abstract

Indonesia's economic system, which is increasing in modern times, requires the Indonesian people to play an active role in improving their welfare and economic level. To improve the level of the economy, people open various kinds of businesses. One of his efforts is to open a retail business. Retail business is a business that sells goods and services to end users or distributed directly to consumers. The retail business in Indonesia is currently growing very rapidly along with the shift from traditional to modern lifestyles, therefore this golden opportunity is utilized by retailers who have large capital and good management skills to open retail business businesses such as mini markets, super markets, hypermarkets and and so on that allows people to shop with facilities and comfort as well as good service, besides that the price of each product is quite affordable.
Analisis Kebijakan Hukum terhadap Strategi Rehabilitasi Pecandu Narkotika Robekha, Jamiatur; Prianggono, Sunuh; Mutiara, Aisha; Ratna, Fatimah; Yuwafi, Rani
IBLAM LAW REVIEW Vol. 4 No. 2 (2024): IBLAM LAW REVIEW
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM IBLAM)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52249/ilr.v4i2.520

Abstract

Masalah narkotika terus menjadi kekhawatiran global yang memerlukan perhatian berkelanjutan dari semua komponen bangsa. Riset menunjukkan adanya penurunan signifikan dalam prevalensi narkotika di Indonesia dari tahun 2011 hingga 2019, namun tantangan masih berlanjut dengan meningkatnya peredaran narkotika dan demografi pengguna yang menunjukkan penggunaan luas di berbagai demografi. Kerangka hukum yang ada dan perspektif sosial seringkali mengkriminalisasi pengguna, memperburuk stigmatisasi dan menghambat strategi intervensi yang efektif. Penelitian ini menganalisis kebijakan hukum terkait strategi rehabilitasi bagi pecandu narkotika, menyoroti ketidaksesuaian antara sanksi hukum dan kebutuhan rehabilitasi. Studi kualitatif ini menggunakan tinjauan literatur yang ekstensif dan analisis dokumen hukum untuk menilai dampak dari kebijakan hukum saat ini terhadap strategi rehabilitasi bagi pecandu narkotika, dengan fokus pada bagaimana hukum-hukum ini diterapkan dan efikasinya dalam skenario dunia nyata. Temuan menunjukkan bahwa pendekatan hukuman dalam menangani penyalahgunaan narkotika cenderung memarginalisasi pecandu, memberi label mereka sebagai kriminal daripada mengobati mereka sebagai pasien yang memerlukan rehabilitasi medis dan sosial. Upaya rehabilitasi sering terhambat oleh stigma sosial dan kurangnya dukungan hukum yang komprehensif untuk mengintegrasikan layanan rehabilitasi medis dan sosial. Studi ini menganjurkan pendekatan ganda yang tidak hanya menghukum aktivitas ilegal tetapi juga menekankan rehabilitasi untuk mengurangi residivisme dan membantu reintegrasi sosial. Program rehabilitasi yang mengintegrasikan layanan medis dan sosial terbukti lebih efektif dalam mengembalikan pecandu ke peran sosial yang fungsional. Kerangka hukum, sementara menyediakan mekanisme untuk rehabilitasi, seringkali kurang dalam eksekusi, memerlukan reformasi yang memprioritaskan layanan kesehatan dan sosial daripada tindakan punitif.
Sosialiasi Pendidikan dan Literasi Hukum untuk Gen-Z dan Alpha Miharja, Marjan; Budi, Arrum; Windyastuti, Feny; Yuwafi, Rani; Fakhlur , Fakhlur; Fitryantica, Agnes; Sutrisno, Andri; Kemala, Ratih; Hamka, Vinoti; Prasetiyo, Wahyu
Jurnal Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat Vol. 4 No. 2 (2025): Jurnal Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat (Mei)
Publisher : CV. Era Digital Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59066/jppm.v4i2.1202

Abstract

Real Work Lecture (KKN) is a form of implementation of Independent Learning Independent Campus which is a policy of the Minister of Education and Culture, which aims to encourage students to master various sciences that are useful to enter the world of work. The Merdeka Campus provides an opportunity for students to choose the courses they will take. This Independent Learning-Independent Campus Policy is in accordance with PERMENDIKBUD Number 3 of 2020 concerning National Standards for Higher Education. KKN is a form of community service carried out by students in an interdisciplinary, institutional, and partnership manner as a form of Catur Dharma in higher education. KKN is a form of lecture that is carried out through community empowerment programs. The communities targeted by KKN can be rural communities, urban communities, schools, industrial communities, or other community groups that are considered worthy of being targeted by KKN. The approach method used is counseling with powerpoint media with the theme of literacy. The literacy presented was about the laws that exist in society such as the importance of counteracting ITE crimes, hate speech, hoaxes and SARA as well as literacy about the impact of bullying, norms, manners, and ethics in society, especially on parents, bullying, norms, manners, ethics, and the wise use of social media with children and adolescents at SMA Muhammadiyah 4 Jakarta.
Pertimbangan dalam Penerapan Penangkapan oleh Kepolisian: Refleksi terhadap Prinsip Hak Asasi Manusia dan Error in Persona Dani, Irvan; Yuwafi, Rani; Laela, Sofa; Guntari, Titiek
Postulat Vol 2 No 1 (2024): POSTULAT: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Neolectura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37010/postulat.v2i1.1457

Abstract

Dalam proses pembangunan ekonomi sebuah negara, hukum memainkan peran kunci untuk menjaga stabilitas sosial dan ekonomi. Aspek hukum menjadi sorotan karena ketidakoptimalan regulasi hukum dan performa aparat hukum dapat menyebabkan ketidakstabilan. Sistem hukum nasional harus diakar pada Pancasila dan UUD 1945 dan mencakup pengembangan substansi hukum, peningkatan kualitas aparatur hukum, serta infrastruktur. Hukum harus ditegakkan dengan tegas, jelas, namun dengan pendekatan humanis, didasari prinsip keadilan dan kebenaran. Ini penting untuk meningkatkan kedisiplinan nasional dan mendukung pembangunan. Dalam konteks ini, Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki peran penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta menegakkan hukum. Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif berdasarkan metode hukum normatif. Sumber data meliputi informasi tertulis dan lisan yang diperoleh melalui wawancara dan observasi. Studi ini difokuskan pada literatur dengan pendekatan berorientasi pada statuta untuk menyelidiki aturan yang relevan dengan topik hukum. Berdasarkan KUHAP, kepolisian memiliki wewenang untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan, serta menahan individu yang dicurigai sebagai pelaku tindak pidana. Ada korelasi antara penahanan dan penangkapan. Meskipun KUHAP memberikan panduan jelas tentang kewenangan kepolisian, masih ada ketidaksesuaian dalam pelaksanaan penangkapan yang dapat melanggar Hak Asasi Manusia. Kesalahan tangkapan oleh kepolisian menjadi sorotan, dan integritas lembaga penegak hukum perlu diperkuat untuk menghindari pelanggaran HAM.