Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

Law Omission in Muslim Society: Inquiring Citizen Rights in the Administration of Islamic Family Law in Madura Indonesia Syawqi, Abdul Haq; Umam, Muhammad Khatibul; Ridho, Achmad Ainur; Ilyas, Roziana Amalia; Subakti, Try
Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Vol 7, No 3 (2023): Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam
Publisher : Islamic Family Law Department, Sharia and Law Faculty, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/sjhk.v7i3.20048

Abstract

Understanding on the law omission seems controversial; some view it only as an interruption of normal life, and some discern it as an administrative violation. Differences in the understanding may produce difficulties in enforcing the administration of Islamic family law. In line with this context, while mapping forms of the law omission in various community groups, this study analyses reasons for differences of the understanding of it. This study was based on data collected from interviews, FGDs and Google Forms on three different community groups with religious structural characteristics in 4 regencies on Madura Island. This study revealed that social differences and social classes in a society have become a force that structures the society’ views or understanding of the law omission. Differences of the understanding have consequences for the levels of difficulties in enforcing the Islamic family law, especially in the administrative context, such as in cases of registration and dispensation of marriages. Structural differences that exist in a religious society become important to differentiate factors in an interpretation of a reality of life. This paper suggests to expand the observed cases and to provide additional data sources to enable an in-depth and comprehensive understanding of the impact of the law omission in the field of administration of Islamic family law.
Protection of Families with Disabilities; A Juridical and Maqashid Shariah Analysis Partiah, Siti; Bin Ali Samson, Umar Abdul Aziz; Subakti, Try
Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law Vol. 7 No. 1 (2025): In progress
Publisher : Fakultas Syariah IAIN Madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19105/al-manhaj.v7i1.20261

Abstract

A disparity in service delivery persists for individuals and family with disabilities, hindering their equal access to rights under the law. Observational data from the 2024 elections reveals that many individuals with disabilities were disenfranchised due to factors such as inaccessible voting facilities, inadequate support from officials, and familial perceptions of them as a burden. This situation is at odds with existing legislation, which should prioritize family protection beyond mere formal recognition of human rights. This study examines legal protection for individuals with disabilities through the lens of Maqashid Shariah, utilizing a qualitative library research approach that analyzes relevant legislation, human rights principles, and Maqashid Shariah frameworks. The research findings highlight that Law Number 8 of 2016 provides legal safeguards for families with disabilities, guaranteeing fundamental rights such as life, education, and employment. These protections align with the five essential objectives of Maqashid Shariah, underscoring their relevance to both national and religious goals.
PENGEMBANGAN DANA DESA DALAM PEMERINTAHAN DESA DI KABUPATEN PAMEKASAN (ANALISIS UU. No. 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA) Subakti, Try; Partiah, Siti
Collaborative: Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 2 No. 2 (2024): Desember
Publisher : CV. Jendela Gagasan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pengabdian kepada Masyarakat ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana dana daripemerintah yang secara delegasi diberikan kepada daerah kemudian diberikan secara mandat kepada desa yakni di Desa Pademawu Barat. Tujuannya adalah untuk mengethaui proses pengelolaan dana desa tersebut . Peneliti menggunakan teknik wawancara semi terstruktur untuk mendapatkan data dan jawaban yang akuntabel. Dalam pengelolaan dana desa tersebut di Pademawu Barat melakukan beberapa tahapan mulai dari tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, tahap tata usaha dan tahap pelaporan dan pertanggung jawaban. Untuk dapat mewujudkan visi misi desa harusnya melibatkan banyak pihak yakni kepala desa, kaur perencaan, kaur bendahara dan tata usaha, sehingga dana dari pemerintah dapat terealisasikan dengan baik dan benar. Untuk tahap pengembangan di Pademawu Barat belum maksimal, karena dana desa diutamakan untuk pengelolaan dan penyempurnaan apa yang belum terealisasi di desa Pademawu Barat tersebut.
PENDAMPINGAN BAGI MASYARAKAT PADEMAWU DEMI MEWUJUDKAN TRADISI PEMILU YANG LUBER DAN JURDIL DI KANTOR PENDOPO KECAMATAN PADEMAWU KABUPATEN PAMEKASAN Subakti, Try; Syahidah, Jihan Amalia; Partiah, Siti
Collaborative: Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 2 No. 1 (2024): Juni
Publisher : CV. Jendela Gagasan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pemilihan umum yang bersih dan adil (luber) serta menjunjung tinggi aspek-aspek keadilan (jurdil) merupakan pondasi utama bagi demokrasi yang kuat dan berkelanjutan. Dalam upaya meningkatkan pemahaman dan partisipasi masyarakat terkait pemilu, kami melakukan kegiatan pengabdian masyarakat dengan fokus pada edukasi, pelatihan, dan advokasi pemilu. Penelitian ini dilakukan untuk mengukur dampak dari kegiatan-kegiatan tersebut terhadap partisipasi dan pemahaman masyarakat terkait pemilu. Lokasi kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat pada tahun 2022 ini berada di Pendopo Kecamatan Pademawu. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada tema yang diusung yaitu “Pendampingan Bagi Masyarakat Pademawu Demi Mewujudkan Tradisi Pemilu Yang LUBER dan JURDIL. Hal ini sangat cocok dengan tema yang akan di bahas oleh narasumber dari anggota Komisioner KPU Pamekasan. Kecamatan Pademawu merupakan salah satu kecamatan yang berada di Kabupaten Pamekasan, Madura. Letak Kecamatan Pademawu berbatasan dengan Kecamatan Larangan dibagian utara, berdampingan dengan Kecamatan Tlanakan dan Kecamatan Pamekasan dibagian barat, dan berdampingan dengan Kecamatan Galis dibagian timur, sedangkan dibagian selatan dibatasi oleh Selat Madura. Dari segi astronomis, Kecamatan Pademawu terletak pada posisi 113°19’ - 113°58’ BT dan 6°51’ - 7°31’ BS. Dikarenakan PKM ini temanya tentang “Pendampingan Bagi Masyarakat Pademawu Demi Mewujudkan Tradisi Pemilu Yang LUBER dan JURDIL”, maka peserta dari sosialisasi ini adalah para anggota Karang Taruna Kecamatan Pademawu. Karang taruna merupakan salah satu organisasi pemuda yang sudah tidak asing lagi, khususnya masyarakat perdesaan terutama bagi masyarakat Pademawu. Salah satu visi dari organisasi ini adalah wadah pembinaan dan pengembangan kreativitas generasi muda yang berkelanjutan, serta menjalin persaudaraan dan rasa kebersamaan dengan mitra organisasi lembaga, baik kepemudaan maupun pemerintah dalam pengembangan kreativitas. Dengan adanya pesta demokrasi rakyat di tahun 2024 maka langkah pendampingan ini perlu dilakukan berhubung para pemuda karang taruna adalah bagian dari penerus bangsa sehingga tradisi pemilu yang LUBER dan JURDIL dimasa yang akan datang tetap terealisasi dengan baik.
PERAN BPD (BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ) DALAM PEMBENTUKAN KOPERASI MERAH PUTIH STUDI DI DESA PADEMAWU BARAT Subakti, Try; Partiah, Siti
Collaborative: Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 3 No. 1 (2025): Juni
Publisher : CV. Jendela Gagasan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This Community Service aims to determine the duties of the Village Consultative Body in the formation of village cooperatives. The Village Consultative Body is part of the village government that has the task and authority to supervise the implementation of village government. One of the new programs based on the order of the central government is the formation of the Red and White Village Cooperative. This study uses an empirical research type with a sociological approach method because to obtain data must come directly either through participant observation or semi-structured interviews. The data used were observations during village deliberations in West Pamedawu, interviewing several Village Consultative Bodies there. In the formation of village cooperatives, the Village Consultative Body is tasked with holding village deliberations as the beginning of the formation of village cooperatives. In the village deliberation, there are several things discussed, including the name of the cooperative, type of business, village cooperative capital and also the flow of submission of the cooperative and in the preparation of the village cooperative management. The conclusion is that the Village Consultative Body still has an important role in the formation of village cooperatives because, in its formation, it must go through village deliberations where village deliberations are activities that are the responsibility of the BPD it self.