Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

THE SUSPENSION OF DETENTION TO DEFENDANT IN PADANGSIDIMPUAN DISTRICT COURT Hasibuan, Zulkarnain; Syahril , Syahril
PRANATA HUKUM Vol. 20 No. 1 (2025): Januari
Publisher : Law Faculty of Universitas Bandar Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36448/pranatahukum.v20i1.368

Abstract

In the series of criminal justice proceedings, the issue of detention is one of the most essential matters concerning the freedom of human rights, because every detention of a person suspected of being involved in a criminal incident is a temporary restraint on his freedom and ndependence. So that in this study the problems are, first, whether the implementation of the provision of guarantees, whether in the form of people or money, has been carried out in accordance with the provisions of the legislation? Second, what are the judges' considerations in granting detention postponements for defendants within the jurisdiction of the Padangsidimpuan District Court? The methods used are library research and field research. After the data was analyzed using hypothesis testing techniques based on induction and deduction methods. Then it can be concluded that if we look at the developments in the practice of granting bail in the jurisdiction of the Padangsidimpuan District Court as stipulated in Article 31 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code, then in determining whether or not the request for bail with a guarantee submitted by the suspect or defendant to the detaining agency can be granted.
THE LEGAL REVIEW OF THE CAUSES OF A PERSON ASSISTING IN THE COMMISSION OF A CRIMINAL OFFENSE Syahril, Syahril; Hasibuan, Zulkarnain; Husein, Ahmad; Pohan, Sarmadan
PRANATA HUKUM Vol. 20 No. 2 (2025): Juli
Publisher : Law Faculty of Universitas Bandar Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36448/pranatahukum.v20i2.400

Abstract

Law as a social phenomenon is a reality of social life, or in other words, all forms of human relationships within society, whether they conform to human norms or rules of life or are prohibited, are described in law. Therefore, it can be said that what is established in law serves as a standard for governance and prohibitions in human life within society, aimed at creating a just, orderly, and prosperous life, thereby fostering a safe and happy existence. This situation can be seen specifically in the depiction of the national legal system, where the government of the Republic of Indonesia, since its independence, has sought to establish a national legal system to create a clean and authoritative state, thereby hoping to achieve the objectives of the Republic of Indonesia as stated in the 1945 Constitution to create a just and prosperous society, both materially and spiritually. The method used to analyze the problem will employ a descriptive research approach through library research and field research, utilizing data collection techniques such as interviews and document analysis. Once the data is collected, it will be tested using deductive and inductive testing techniques. From the data generated in the research, it is evident that the factors causing criminal acts are to assist in committing criminal acts to obtain rewards in the form of goods or objects and/or destruction due to the intimate relationship with the perpetrator and/or revenge against the victim.
Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 86/PHP.BUP-XIX/2021 di Kabupaten Mandailing Natal Suhendra, Dedy; Hasibuan, Zulkarnain; Padly, Fajar
Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 6, No 2 (2022): Agustus, 2022
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jim.v6i2.2022.384-393

Abstract

RINGKASANPilkada serentak tahun 2020 di Kabupaten Mandailing Natal diikuti oleh tiga pasangan calon kepala daerah, yaitu pasangan H. Muhammad Jafar Sukhairi Nst-Atika Azmi Utammi, pasangan Drs. H. Dahlan Hasan Nasution-H. Aswin, dan pasangan H. Sofwat Nasution-Ir. H. Zubeir Lubis. Berdasarkan surat keputusan KPU Kabupaten Mandailing Natal Nomor: 2332/PL.02.6-Kpt/1213 /KPU-Kab/XII/2020 pasangan Drs. H. Dahlan Hasan Nasution-H. Aswin ditetapkan sebagai pasangan yang memperoleh suara terbanyak dari kedua pasangan calon lainnya, pasangan H. Muhammad Jafar Sukhairi Nst - Atika Azmi Utammi merasa tidak puas dengan rekapitulasi jumlah perolehan suara tersebut, mereka menduga telah terjadi kecurangan penggelembungan jumlah perolehan suara salah satu pasangan calon di beberapa TPS. Oleh karena itu, mereka mengajukan Gugatan Permohonan Penyelesaian Perselisihan Perolehan Suara Hasil Pemilhan ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 21 Desember 2020, yang kemudian dicatat dalam Buku Registrasi Perkara  Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan perkara nomor: 86/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 18 Januari 2021. Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 86/PHP.BUP-XIX/2021, dab bagaimana pelaksanaa putusan tersebut di Kabupaten Mandailing Natal. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan normatif (legal research, dan spesifikasi penelitian hukum normatif atau doktrinal. Melalui studi dokumen terhadap hal-hal yang berkaitan dengan pokok masalah yang diteliti, dan wawancara dengan pihak-pihak terkait, bersifat deskriptif analisis, yaitu penelitian yang menggambarkan, menelaah, menjelaskan dan menganalisa pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi 86/PHP.BUP-XIX/2021 di Kabupaten Mandailing Natal. Penelitian analisis hukum ini menggunakanKata Kunci: Mahkamah Konstitusi, Putusan, Pilkada
TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP BARANG BUKTI MILIK KORBAN PENCURIAN DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI PADANGSIDIMPUAN Hasibuan, Zulkarnain; Syahril, Syahril
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 10, No 12 (2023): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jips.v10i12.2023.5386-5392

Abstract

Dalam persidangan peradilan perkara pidana benda atau barang sebagai hasil tindak pidana pencurian merupakan upaya yang penting untuk membuktikan kebenaran dan kepastian hukum bahwa barang itu sebagai hasil curian, karena itu benda tersebut harus tetap berada dalam sitaan sampai dengan selesainya pemeriksaan sidang. Berdasarkan penjelasan di atas jelas korban tindak pidana pencurian berada dalam posisi yang mengalami kerugian oleh karena ia tetap dapat memiliki dengan segera benda atau barang miliknya yang dicuri tersebut, dengan kerugian tersebut dapat pula dialaminya bila mana benda atau barang miliknya tersebut rusak karena tidak ada perawatan selama berada dalam keadaan sitaan. Kejahatan terhada harta benda sebagai sasaran terjadinya perbuatan pidana dalam ketentuan pidana pencurian, dimana tidak pidana ini mempunyai unsur utama mengambil atau memindahkan barang orang lain untuk dirinya sendiri dengna cara melawan hukum. Masalah Perlindungan hukum terhadap barang bukti milik korban dalam tindak pidana pencurian, adalah merupakan topik yang titik permasalah penelitian ditentukan sebagai berikut. Dalam penelitian ini ternyata perlindungan hukum terhadap barang milik korban yang digunakan sebagai barang bukti dalam tindak pencurian tidak terlaksana dengan baik, dimana ini dikarenakan persoalan masalah tanggung jawab penegak hukum atas barang bukti masih terdapat perbedaan dalam praktek.