Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

The Effect of Public Service on Community Satisfaction at the Department of Agriculture, Food Crops and Horticulture, West Aceh, Indonesia Yulia, Risma; Ikhsan, Ikhsan; Fadhly, Zuhrizal; Hajad, Vellayati
Journal of Research in Social Science and Humanities Vol 2, No 2 (2022)
Publisher : Utan Kayu Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47679/jrssh.v2i2.29

Abstract

This study aims to determine that public services have an effect on community satisfaction at the Department of Agriculture, Food Crops and Horticulture, West Aceh. This research was conducted using quantitative research methods with data sources from 25 respondents. The data analysis technique used the community satisfaction index (IKM) calculated using the weighted average value of each service and satisfaction indicator. The results of this study indicate that the IKM for services at the Department of Agriculture for food crops and horticulture can be said to be in good condition at 61.78, thus proving that H0 is rejected. So it can be concluded that there is a real influence between the public service variable (x) on the satisfaction variable (y).
Kekosongan Hukum Dalam Pengaturan Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Yulia, Risma; Endang Yuliana; Esti Aryani
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.5168

Abstract

Korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang menimbulkan kerugian besar terhadap keuangan negara sehingga memerlukan upaya penegakan hukum yang tidak hanya berorientasi pada pemidanaan pelaku, tetapi juga pada pemulihan kerugian negara melalui perampasan aset hasil tindak pidana. Permasalahan yang muncul adalah mekanisme perampasan aset dalam sistem hukum Indonesia pada umumnya masih bergantung pada adanya putusan pemidanaan terhadap pelaku (conviction-based confiscation), sehingga dalam kondisi tertentu perampasan aset tidak dapat dilakukan secara efektif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum mengenai perampasan aset hasil tindak pidana korupsi di Indonesia serta mengidentifikasi adanya kekosongan hukum dalam pengaturannya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan mengenai perampasan aset telah diatur dalam KUHP, KUHAP, serta Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, namun mekanisme yang ada masih berorientasi pada pemidanaan pelaku sehingga belum mampu mengakomodasi perampasan aset dalam situasi ketika pelaku tidak dapat diproses secara pidana. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis mengenai kekosongan hukum dalam mekanisme perampasan aset tanpa pemidanaan (non-conviction based asset forfeiture) sebagai instrumen yang berpotensi memperkuat efektivitas pemulihan kerugian negara akibat tindak pidana korupsi.