Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.288
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Pahlawan : Jurnal Ilmu Pendidikan, Sosial dan Budaya Jurnal Ekonomi dan Bisnis
harun, tamliha
Unknown Affiliation
Economics, Econometrics & Finance Education

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Desa Telang Kecamatan Batang Alai Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah Jumarianto, Jumarianto; Harun, Tamliha
Pahlawan Jurnal Pendidikan-Sosial-Budaya Vol 21 No 1 (2025): April 2025
Publisher : Universitas Achmad Yani Banjarmasin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57216/pah.v21i1.917

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Desa Telang Kecamatan Batang Alai Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan, sedangkan tipe penelitiannya menggunakan deskriptif-kualitatif, dengan teknik pengumpulan data wawancara, observasi dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara kualitatif.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum peran BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan desa di Desa Telang Kecamatan Batang Alai Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah dapat dikatakan belum maksimal, tetapi dapat dinilai sudah cukup baik, terutama dilihat dari dimensi peran sebagai pengambil kebijakan, peran sebagai strategi, peran sebagai alat komunikasi, dan peran sebagai alat penyelesaian sengketa. Namun, untuk peran sebagai alat terapi, dapat dinilai masih kurang baik. Disarankan:  perlu diberikan kesempatan kepada BPD untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan peningkatan kapasitas kemampuan dalam menjalankan perannya (tupoksi), perlu adanya penambahan alokasi anggaran BPD, terutama untuk kegiatan terkait pelaksanaa rapat, musyawarah, diskusi, sosialisasi, dan perlu penyediaan sarana dan prasarana yang memadai, terutama sarana transportasi dan komunikasi, agar peran yang dimainkan oleh BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dapat berjalan efektif.
Efektivitas Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Panggang Marak Kecamatan Labuan Amas Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah Dalam Pembangunan Infra Struktur Desa Harun, Tamliha; Jumarianto
Surplus: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Vol. 2 No. 1 (2023): Desember 2023
Publisher : Yayasan Pendidikan Tanggui Baimbaian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71456/sur.v2i1.606

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Panggang Marak Kecamatan Labuan Amas Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah dalam pembangunan infrastruktur desa dilihat dari indikator tujuan, ketepatan waktu, prasarana dan hasil. dicapai. Penelitian ini penelitian deskriptif kualitatif, dengan teknik pengumpulan data wawancara, observasi dan dokumentasi, dianalisis secara kualitatif. Hasil : Efektivitas kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Panggang Marak Kecamatan Labuan Amas Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah dalam membangun infrastruktur desa dilihat dari indikator obyektifnya masih belum maksimal, hal ini disebabkan karena rata-rata jumlah Anggota BPD mempunyai banyak pekerjaan, lemahnya kapasitas anggota BPD, dominasi kuat. Peran pemerintah desa, dan minimnya anggaran operasional BPD. Dari indikator ketepatan waktu cukup efektif (cukup baik), karena terlihat dari 7 (tujuh) program pembangunan infrastruktur yang ada, 4 (empat) program telah selesai tepat waktu, dan sisanya masih belum selesai. Dari indikator sarana dan prasarana masih belum optimal, karena BPD tidak memiliki kantor atau ruangan khusus untuk bekerja, tidak memiliki kendaraan dinas untuk mengangkut anggota, dan tidak memiliki anggaran operasional untuk pengadaan sarana dan prasarana. Dari indikator hasil juga menunjukkan belum optimal, karena sebagian program pembangunan infrastruktur desa yang ada belum selesai, pemerataan pembangunan infrastruktur desa masih belum merata ke seluruh wilayah desa, dan masih terdapat masih banyak aspirasi masyarakat desa yang belum terwujud.
Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Desa Sungai Bakung Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar Harun, Tamliha; Jumarianto, Jumarianto
Surplus: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Vol. 3 No. 1 (2024): Juli-Desember 2024
Publisher : Yayasan Pendidikan Tanggui Baimbaian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71456/sur.v3i1.814

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Desa Sungai bakung Kecamatan Sungai Tabuk kabupaten banjar . Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif-kualitatif, dengan teknik pengumpulan data wawancara, observasi dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian dapat dideskripsikan. Bahwa Peranan Badan Permusyawaratan desa (BPD)dalam Pemerintahan Desa di Desa SungaiBakung Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten banjar 1. dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat masih belum maksimal, karena kurang terjalinnya hubungan kemitraan yang sinergis antara BPD dan Pembakal ; kurang disiplin dan kompaknya sesama anggota BPD dalam melaksanakan tupoksinya ; dan kurang percayanya anggota masyarakat terhadap BPD. 2. alam penyelenggaraan musyawarah desa , juga masih belum maksimal, karena tidak semua anggota BPD ikut terlibat aktif dalam musdes ; masih rendahnya pengetahuan dan pemahaman anggota BPD terhadap penyelenggaraan musdes ; dan masih rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat ikut terlibat dalam musdes. 3. Namun, peran dalam pembahasan dan penyepakatan rancangan peraturan desa (raperdes) bersama pembakal sudah cukup baik, karena BPD sudah dapat menunjukkan kerjasama kemitraan yang sinergis dengan pembakal dalam pembahasan dan penyepakatan raperdes ; dan BPD dalam proses pembahasan dan penyepakatan bersama Pembakal sudah sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.
Efektivitas Pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Desa Kiram Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar Jumarianta; Harun, Tamliha
Surplus: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Vol. 3 No. 1 (2024): Juli-Desember 2024
Publisher : Yayasan Pendidikan Tanggui Baimbaian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71456/sur.v3i1.1047

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana efektivitas kinerja Pelaksanaan Program Keluarga harapan. Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif-kualitatif, dengan teknik pengumpulan data wawancara, observasi dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian dari indicator pemahaman program PKH, hanya aparat pelaksana (Desa Kiram) yang lebih menguasai/memahami konsep program, sementara masyarakat penerima manfaat (kelompok sasaran) banyak yang masih belum paham. Dari indicator ketepatan sasaran, pelaksanaan program keluarga harapan (PKH dapat dikatakan sudah tepat sasaran, karena bantuan PKH sudah diberikan kepada keluarga dan/atau orang miskin atau rentan, yaitu mereka yang tidak mampu baik dalam aspek pendidikan, aspek kesehatan, maupun aspek kesejahteraan social. Dari indicator ketepatan waktu, pelaksanaan program keluarga harapan (PKH) masih kurang tepat waktu, terutama dalam hal penyaluran bantuan kepada penerima manfaat (kelompok sasaran) sering terjadi keterlambatan (tidak tepat waktu) setiap bulannya, walaupun disebabkan adanya kendala-kendala tertentu. Dari indicator ketercapaian tujuan, pelaksanaan program keluarga harapan (PKH) di Desa Kiram Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar telah menunjukkan hasil yang baik, terbukti masyarakat penerima (kelompok sasaran) bantuan PKH sudah lebih baik dalam mengakses pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosialnya lebih meningkat. Dari indicator perubahan nyata, pelaksanaan program keluarga harapan (PKH) sudah menunjukkan perubahan yang signifikan pada masyarakat penerima (kelompok sasaran) bantuan PKH, mereka sudah lebih mudah mengakses layanan pendidikan, layanan kesehatan, dan secara ekonomi tingkat kesejahteraan sosialnya sudah lebih baik.
Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa di Desa Mandikapau Timur Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar Jumarianta; Harun, Tamliha
Surplus: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Vol. 4 No. 1 (2025): Juli-Desember 2025
Publisher : Yayasan Pendidikan Tanggui Baimbaian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71456/sur.v4i1.1550

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pelaksanaan Pembangunan di Desa Mandikapau Timur Kecamatan karang Intan kabupaten banjar. Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif-kualitatif, dengan teknik pengumpulan data wawancara, observasi dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian dapat dideskripsikan, Bahwa Peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pelaksanaan Pembangunan di Desa Mandikapau TImur Kecamatan Karang Intan Kabupaten banjar adalah sebagai berikut: a. Peran BPD dalam aspek perencanaan pembangunan desa sangat strategis dan kinerjanya sudah cukup baik, indikasinya terlihat bahwa hampir semua tahapan dalam proses perencanaan BPD selalu terlibat dan ikut aktif, terutama dalam pengumpulan dan penyaluran aspirasi dan kebutuhan masyarakat terkait pembangunan desa. Namun perlu disarankankan agar BPD selalu meningkatkan kemampan dan pengetahuaan manajemennya, terutama dalam bidang perencanaan pembangunan; b. Peran BPD dalam aspek pelaksanaan pembangunan desa sangat penting, dan kinerjanya sudah cukup baik, terutama peran aktifnya terlibat dalam pengawasan kegiatan pengadaan barang dan jasa, proses kegiatan evaluasi dan proses pelaporan pelaksanaan pembangunan desa. Namun perlu disarankan agar peran BPD dalam pelaksanaan pembangunan lebih baik efektif, BPD perlu meningkatkan kemampuannya di bidang manajemen pembangunan, terutama kemampuan dan pengetahuan terkai pengadaan barang dan jasa; c. Peran BPD dalam aspek pelaksanaan pengawasan pembangunan desa sudah cukup baik, karena dilakukan secara obyektif, transparan dan akuntabel, terus menerus, terpadu, dan yang terpenting selalu melibatkan partisipasi masyarakat. Namun demikian, perlu disarankan kepada BPD untuk selalu meningkatkan kualitas kemampuan profesionalnya dalam melakukan tugas pengawasan, terutama meningkatkan kemampuan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi yang mutkhir saat ini, dan yang lebih penting, jangan lupa, pengawasan harus selalu melibatkan partisipasi masyarakat.
Co-Authors Jumarianta Jumarianto Jumarianto, Jumarianto