Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja Jurnal Media Birokrasi
Kusmana, Dedi
Unknown Affiliation
Environmental Science Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Peran Bappenas dalam Mendukung Pemindahan Ibu Kota Negara Datupalinge, Bangkit Ayatullah; Kusmana, Dedi
Jurnal Media Birokrasi Jurnal Media Birokrasi, Vol. 6 No. 2, Oktober, 2024
Publisher : PRODI ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH FAKULTAS MANAJEMEN PEMERINTAHAN IPDN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jmb.v6i2.4676

Abstract

Sebagai Ibukota Negara, Jakarta saat ini terasa kurang mendukung jalannya roda pemerintahan, sebab kegiatan pemerintahan praktis terhambat oleh permasalahan ketidakseimbangan sarana transportasi publik hingga banjir dan air bersih yang terjadi dimana-mana. IKN dibangun di Kalimantan Timur sebagai alternatif pemindahan ibukota negara untuk menghindari jawasentris. Kalimantan dipilih sebagai alternatif karena memiliki daya tarik keterpilihan ibukota alternatif, maka pada sisi lain Jakarta kini memiliki daya tolak yang tinggi sebagai ibukota negara. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif untuk mendeskripsikan peran Bappenas berdasarkan teori Heroepoetri, Arimbi dan Santosa, Mas Achmad. (2003) mengenai peran sebagai kebijakan, strategi, alat komunikasi dan alat penyelesaian konflik atau isu, serta diamati menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. kemudian data yang di peroleh dianalisis melalui pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Bappenas memiliki peran dalam pengawalan, perencanaan dan penganggaran pembangunan Ibu Kota Negara yang termuat dalam Perpres Nomor 39 Tahun 2023 mengenai Manajemen Risiko Pembangunan Nasional (MRPN) yang merupakan kegiatan terkoordinasi untuk mengarahkan dan mengendalikan entitas MRPN sehubungan dengan adanya risiko pembangunan nasional. Direktorat Regional II sebagai mitra dari Otorita Ibu Kota Negara memiliki peran sangat penting dalam siklus perencanan dan penganggaran tahunan pembangunan Ibu Kota Negara. Terakhir dari sisi perencanaan menengah dan Panjang, Bappenas memiliki peran dalam hal memastikan keberlanjutan pembangunan Ibu Kota Negara dengan menyelaraskan agenda pembangunan Ibu Kota Negara dengan agenda pembangunan nasional jangka menengah dan Panjang. Kata Kunci: Bappenas, Peran, Pemindahan Ibu Kota Negara.
MODEL PENGEMBANGAN DESA PUSAT PERTUMBUHAN PADA KECAMATAN PERBATASAN NEGARA DI KABUPATEN SANGGAU PROVINSI KALIMANTAN BARAT Setiawan, Irfan; Nawawi, Nawawi; Baharuddin Zubakhrum Tjenreng, Muhammad; Sururama, Rahmawati; Kusmana, Dedi
Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja Vol 51 No 1 (2025)
Publisher : Lembaga Riset dan Pengkajian Strategi Pemerintahan (LRPSP), Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jipwp.v51i1.5262

Abstract

The development of growth center villages in border areas is an important strategy in improving community welfare and equitable development. This study aims to analyze the development model of growth center villages in the Border District, Sanggau Regency, West Kalimantan Province, with a focus on Entikong Village and Balai Karangan Village. This study uses a qualitative descriptive approach, this study identifies the main factors that support village growth, such as accessibility, infrastructure, economic potential, public services, and government policy support. The results of the study show that Entikong Village has a strategic advantage as a State Border Crossing Post (PLBN), while Balai Karangan Village is developing as a local economic center with good connectivity. The proposed growth center village development model is based on the 4M approach, namely Developing trade potential, Improving basic infrastructure, Strengthening village institutions, and Improving the quality of public services. The implementation of this model is expected to accelerate the economic growth of border villages and create more inclusive and sustainable development.
Co-Authors Baharuddin Zubakhrum Tjenreng, Muhammad Datupalinge, Bangkit Ayatullah Nawawi Nawawi Setiawan, Irfan Sururama, Rahmawati