Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

Upaya KUA Kecamatan Takeran dalam mengatasi pemalsuan data melalui SIMKAH WEB Dwi Runjani Juwita; Arif Shaifudin; Nur Farida Badriyah
El-Wasathiya: Jurnal Studi Agama Vol. 11 No. 1 (2023): Juni
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama Madiun

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35888/el-wasathiya.v11i1.5517

Abstract

Abstrak : Pemalsuan data terjadi di KUA Kecamatan Takeran yang terjadi karena belum berfungsinya Simkah Web. Pemalsuan akta cerai yang dilakukan oleh seorang mempelai perempuan ini karena adanya celah untuk melakukan pemalsuan itu sendiri. Si calon mempelai perempuan sudah pernah menikah, dan ketika mengurus akta cerai dengan suaminya terdahulu menyerahkan proses perceraiannya kepada calo di Pengadilan Agama sehingga tidak tahu bagaimana prosedur perceraian yang benar seperti apa. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, dengan menggunakan wawancara dan studi dokumentasinya sebagai tehnik pengumpulan data. Dari hasil penelitian yang penulis lakukan bentuk pemalsuan data yang terjadi di KUA Kecamatan Takeran terjadi karena terdapat beberapa faktor diantaranya faktor kurang tahunya hukum, faktor saling percaya, dan faktor diri sendiri. Sedangkan langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk mencegah pemalsuan data adalah memfokuskan pada isian data calon pengantin. Jika calon pengantin sebelumnya pernah menikah, maka ada data yang harus diisi seperti nomor akta cerai dan nama suami terdahulu sehingga data yang sudah diisikan sudah terhubung dengan aplikasi pemerintah lainnya. Sedangkan hambatan dalam mengaplikasikan Simka Web adalah terbatasnya sumber daya manusia. Kata Kunci : Pemalsuan Data, Simkah Web
Tinjauan maqashid syariah terhadap implementasi bantuan padat karya tunai Dwi Runjani Juwita; Budi Suwarno
El-Wasathiya: Jurnal Studi Agama Vol. 11 No. 2 (2023): Desember
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama Madiun

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35888/el-wasathiya.v11i2.5644

Abstract

Abstrak : Penelitian ini membahas tentang Tinjauan Hukum Islam terhadap penerima manfaat bantuan sosial (padat karya tunai). Adapun rumusan masalah dari penelitian ini yaitu bagaimana kriteria penerima bantuan sosial padat karya tunai dan bagaimana hukum penerima bantuan jika tidak sesuai dengan kriteria penerima bantuan padat karya tunai. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan sistem bantuan sosial (padat karya tunai) dan hukum penerima bantuan jika tidak sesuai dengan kriteria penerima manfaat bantuan sosial (padat karya tunai). Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Instrumen dari penelitian ini adalah peneliti itu sendiri dengan menggunakan panduan observasi, wawancara dan dokumentasi. Dari hasil penelitian ini ditemukan kriteria atau syarat penerima manfaat bantuan program padat karya tunai berdasarkan secara umum dimana kriteria yang pertama yaitu masyarakat miskin atau masyarakat rawan miskin, masyarakat menganggur atau setengah menganggur, wanita kepala keluarga, dan masyarakat difabel atau berketerbatasan khusus dan dengan telaah pada landasan filosofis maqasid syariah diharapkan kesalahan persepsi dan pandangan penerima program bantuan sosial padat karya yang telah eksis di kalangan masyarakat dapat diluruskan dan dimaknai sebagai upaya pendorong masyarakat dari tingkat pengangguran yang telah menerima bantuan program bantuan dalam hal pemenuhan kebutuhan hidup guna mengantisipasi dan menanggulangi ketidakmampuannya untuk terus mampu berjuang dan tidak hanya sekedar mengharapkan uluran bantuan yang telah diberikan pemerintah tersebut, yakni berupa program bantuan sosial padat karya tunai sehingga masyarakat juga ikut serta dalam pembuatan infrastruktur yang dibutuhkan oleh desa, selain dapat mengurangi tingkat pengangguran masyarakat tertunya juga dapat menerima upah atau penghasilan yang lebih layak dari hasil kerjanya tersebut. Kata Kunci: Hukum Islam, Bantuan Padat karya Tunai
Perceraian dari Sudut Pandang Agama dan Negara Dwi Runjani Juwita; Roisul Malik
El-Wasathiya: Jurnal Studi Agama Vol. 12 No. 2 (2024): Desember
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama Madiun

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35888/el-wasathiya.v12i2.5865

Abstract

Abstrak : Perceraian atau disebut juga dengan talak. Perceraian atau sering disebut talak dalam Islam, adalah berakhirnya hubungan perkawinan yang sah antara seorang pria dan seorang wanita menurut aturan Islam dan perceraian adalah terjadinya suatu peristiwa hukum berupa putusnya perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan karena sebab-sebab hukum, tata cara hukum tertentu, dan akibat hukum tertentu, yang dinyatakan secara tegas di muka sidang pengadilan menurut negara. Perceraian diperbolehkan dalam islam, namun tidak disukai oleh Allah SWT. Perceraian banyak terjadi pada masyarakat untuk saat ini dan meskipun perceraian dibenci oleh Allah dalam Islam tetapi masih banyak masyarakat yang memilih untuk bercerai. Kata Kunci : Perceraian, Agama, Negara
PSIKOLOGI PENDIDIKAN SEBAGAI DASAR PEMBELAJARAN Dwi Runjani Juwita; Muhammad Hamdan
EL WAHDAH Vol. 1 No. 1 (2020): Juni
Publisher : LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35888/elwahdah.v1i1.4053

Abstract

Volume 1, Nomer 1, Juni 2020 Volume 1, Nomer 1, Juni 2020 Salah satu faktor keberhasilan dalam pendidikan adalah guru, seyogyanya para guru perlu memiliki pengetahuan dan pengalaman yang luas dan lengkap yang dapat dijadikan sebagai metode dan sarana dalam menjalankan tugasnya sebagai pengajar. Psikologi dan pendidikan merupakan dua buah unsur yang berkaitan dengan masalah jiwa dan aktivitas psikologis seseorang serta kaitannya dengan pendidikan adalah bentuk interaksi disiplin yang cukup penting dalam memeriksa masalah yang mengganggu atau mendukung jiwa siswa dalam proses pembelajaran. Dalam menyelami dunia anak, tidak ada jurang ada pemisah antara guru dan siswa. Hendanya guru dapat memahami keadaan mental siswa dan berusaha mencari solusi jika ditemukan masalah dalam pembelajaran, sehingga sepatutnya seorang guru perlu memiliki pengetahuan yang komprehensif tentang psikologi pendidikan sehingga pembelajaran dapat berlangsung efektif dan terarah. akumulasi pengetahuan, kebijaksanaan, dan teori kedudukan tertinggi yang harus dimiliki setiap guru untuk secara cerdas menyelesaikan masalah pengajaran sehari-hari. Yang kemudian didukung dengan Keterampilan mengajar untuk memfasilitasi pembelajaran murid secara langsung atau tidak langsung untuk mencapai tujuan pembelajaran . Kata kunci : Psikologi, Pendidikan, Dasar Pembelajaran
NARKOBA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF Roisul Malik; Dwi Runjani Juwita
El-Wasathiya: Jurnal Studi Agama Vol. 13 No. 1 (2025): Juni
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama Madiun

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35888/el-wasathiya.v13i1.6266

Abstract

Narkoba merupakan salah satu permasalahan global yang menimbulkan dampak serius bagi individu, keluarga, masyarakat, dan negara. Penyalahgunaan narkoba telah mengundang perhatian banyak kalangan, termasuk dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif. Dalam pandangan hukum Islam, narkoba dilihat sebagai sesuatu yang haram karena dapat merusak akal dan tubuh, yang bertentangan dengan prinsip menjaga kesehatan dan keselamatan umat. Hukum Islam melarang segala bentuk perbuatan yang dapat membahayakan diri sendiri maupun orang lain, dan hal ini tercermin dalam larangan terhadap khamar (alkohol) yang dalam banyak hal memiliki kemiripan dengan narkoba dalam hal efeknya terhadap fungsi otak. Selain itu, Islam juga mendorong tindakan preventif seperti pendidikan dan kesadaran sosial untuk mencegah penyalahgunaan narkoba. Di sisi lain, hukum positif mengatur peredaran dan penyalahgunaan narkoba melalui undang-undang yang berlaku di negara tertentu, seperti di Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Hukum positif menetapkan sanksi pidana yang tegas bagi pelaku kejahatan narkoba, baik yang terlibat dalam peredaran, pemilikan, maupun penyalahgunaan narkoba. Walaupun terdapat perbedaan dalam pendekatan antara hukum Islam yang bersifat lebih moral dan preventif, serta hukum positif yang lebih teknis dan represif, keduanya sepakat bahwa narkoba memberikan dampak buruk yang perlu dihindari. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui bahaya narkoba serta hukumnya menurut hukum islam dan hukum positif. Penelitian ini merupakan penelitian Pustaka (library research). Tinjauan ini mengungkapkan pentingnya sinergi antara hukum Islam dan hukum positif dalam menangani permasalahan narkoba secara komprehensif, baik dari sisi pencegahan maupun pemberantasan.