Alam, Mochamad Doddy Syahirul
Unknown Affiliation

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Comparative Analysis of Halal Certification Mechanisms Between MUI and BPJPH According to the Perspective of Law No. 33 of 2014 Concerning Halal Product Guarantee Alam, Mochamad Doddy Syahirul; Atem, Atem; Yanur, Murniyati; Fauzi, Ernida Alfiani; Anam, M. Syaeful
Asy-Syari'ah Vol. 25 No. 1 (2023): Asy-Syari'ah
Publisher : Faculty of Sharia and Law, Sunan Gunung Djati Islamic State University of Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/as.v25i1.24313

Abstract

Abstract. This article aims to examine the diversity of halal certification in Indonesia. It is known that 2022 Indonesia's Muslim population will be the largest in the world. In line with that, the consumption of halal products in Indonesia is relatively high; therefore, Law Number 33 of 2014 concerning Halal Product Guarantee mandates that products circulating in Indonesia are guaranteed reliability. Currently, Indonesia has a Halal Product Guarantee Agency (BPJPH), which has the task of ensuring those that enter, circulate, and are traded in Indonesia, as evidenced by the ownership of halal certification by business actors (PU) and halal labels on the products produced. This paper uses qualitative research with a literature study approach (literature review), namely conducting a descriptive analysis of secondary data. The results of this paper show a change in the management of halal certification, which was previously issued through the Indonesian Ulema Council (MUI) and is now by BPJPH. In addition, two schemes for applying for halal certification can be pursued by business actors in Indonesia, namely regular and self-declaration. Currently, halal products and the halal industry are growing not only nationally but also globally, and there are at least six halal industry sectors that are of concern halal food commodities, Islamic finance, Muslim-friendly travel (halal tourism), Modest Fashion, Media and recreation and Pharma & Cosmetic.
PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI PADA BADAN PUBLIK UNTUK MENINGKATKAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Yanur, Murniyati; Alam, Mochamad Doddy Syahirul; Olvionita, Freshy
Jurnal Administrasi Publik dan Kebijaka (JAPK) Vol 4, No 2 (2024): Jurnal Administrasi Publik dan Kebijakan (JAPK)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30596/japk.v4i2.20596

Abstract

Penelitian ini berjudul “Pelaksanaan Monitoring Dan Evaluasi Pada Badan Publik Untuk Meningkatkan Keterbukaan Informasi Publik Di Provinsi Kalimantan Tengah”. Latar belakang masalah pada penelitian ini adalah,  adanya beberapa lembaga pemerintahan atau badan publik yang masih enggan terbuka atau tidak transparansi dalam memberikan informasi publik yang dimiliki, sehingga membuat adanya kendala bagi publik yang ingin mengakses informasi secara luas. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana upaya yang dilakukan oleh Komisi Informasi pada Badan Publik, yakni dengan melakukan Monitoring dan evalusi Pada Badan Publik, yang tujuannya untuk memastikan Badan Publik telah mematuhi Undang-undang keterbukaan informasi publik, dan untuk meningkatkan keterbukaan informasi publik di Provinsi Kalimantan Tengah. Karena keterbukaan informasi publik sangat penting untuk dilaksanakan. Dikarenakan masyarakat dapat mengetahui ataupun mengontrol setiap langkah dan juga kebijakan yang diambil/dilakukan oleh Badan Publik.Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian deskritif kualitatif, penelitian yang dilakukan pada objek yang alamiah, dan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah, observasi, wawancara dan dokumentasi. hasil penelitian ini adalah menunjukan bahwa dengan adanya pelaksanaan monitoring dan evaluasi berpengaruh besar pada peningkatan transparansi oleh Komisi Informasi pada Badan Publik.