Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

Comparative Analysis of Halal Certification Mechanisms Between MUI and BPJPH According to the Perspective of Law No. 33 of 2014 Concerning Halal Product Guarantee Alam, Mochamad Doddy Syahirul; Atem, Atem; Yanur, Murniyati; Fauzi, Ernida Alfiani; Anam, M. Syaeful
Asy-Syari'ah Vol. 25 No. 1 (2023): Asy-Syari'ah
Publisher : Faculty of Sharia and Law, Sunan Gunung Djati Islamic State University of Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/as.v25i1.24313

Abstract

Abstract. This article aims to examine the diversity of halal certification in Indonesia. It is known that 2022 Indonesia's Muslim population will be the largest in the world. In line with that, the consumption of halal products in Indonesia is relatively high; therefore, Law Number 33 of 2014 concerning Halal Product Guarantee mandates that products circulating in Indonesia are guaranteed reliability. Currently, Indonesia has a Halal Product Guarantee Agency (BPJPH), which has the task of ensuring those that enter, circulate, and are traded in Indonesia, as evidenced by the ownership of halal certification by business actors (PU) and halal labels on the products produced. This paper uses qualitative research with a literature study approach (literature review), namely conducting a descriptive analysis of secondary data. The results of this paper show a change in the management of halal certification, which was previously issued through the Indonesian Ulema Council (MUI) and is now by BPJPH. In addition, two schemes for applying for halal certification can be pursued by business actors in Indonesia, namely regular and self-declaration. Currently, halal products and the halal industry are growing not only nationally but also globally, and there are at least six halal industry sectors that are of concern halal food commodities, Islamic finance, Muslim-friendly travel (halal tourism), Modest Fashion, Media and recreation and Pharma & Cosmetic.
PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI PADA BADAN PUBLIK UNTUK MENINGKATKAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Yanur, Murniyati; Alam, Mochamad Doddy Syahirul; Olvionita, Freshy
Jurnal Administrasi Publik dan Kebijaka (JAPK) Vol 4, No 2 (2024): Jurnal Administrasi Publik dan Kebijakan (JAPK)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30596/japk.v4i2.20596

Abstract

Penelitian ini berjudul “Pelaksanaan Monitoring Dan Evaluasi Pada Badan Publik Untuk Meningkatkan Keterbukaan Informasi Publik Di Provinsi Kalimantan Tengah”. Latar belakang masalah pada penelitian ini adalah,  adanya beberapa lembaga pemerintahan atau badan publik yang masih enggan terbuka atau tidak transparansi dalam memberikan informasi publik yang dimiliki, sehingga membuat adanya kendala bagi publik yang ingin mengakses informasi secara luas. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana upaya yang dilakukan oleh Komisi Informasi pada Badan Publik, yakni dengan melakukan Monitoring dan evalusi Pada Badan Publik, yang tujuannya untuk memastikan Badan Publik telah mematuhi Undang-undang keterbukaan informasi publik, dan untuk meningkatkan keterbukaan informasi publik di Provinsi Kalimantan Tengah. Karena keterbukaan informasi publik sangat penting untuk dilaksanakan. Dikarenakan masyarakat dapat mengetahui ataupun mengontrol setiap langkah dan juga kebijakan yang diambil/dilakukan oleh Badan Publik.Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian deskritif kualitatif, penelitian yang dilakukan pada objek yang alamiah, dan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah, observasi, wawancara dan dokumentasi. hasil penelitian ini adalah menunjukan bahwa dengan adanya pelaksanaan monitoring dan evaluasi berpengaruh besar pada peningkatan transparansi oleh Komisi Informasi pada Badan Publik.
Memperkuat Integritas Pemilih dan Ketahanan terhadap Politik Transaksional dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 di Kota Palangka Raya Satriawan, Bismar Harris; Iskandar, Dian; Alam, Mochamad Doddy Syahirul; Gaffar, Ummu Habibah
Jurnal Pengabdian Masyarakat Inovasi Indonesia Vol 2 No 5 (2024): JPMII - Oktober 2024
Publisher : CV Firmos

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54082/jpmii.595

Abstract

Kegiatan pemberdayaan masyarakat ini merupakan bentuk kepedulian kelompok akademisi atas disrupsi budaya politik yang sedang terjadi dalam proses demokrasi elektoral saat ini. Kegiatan pemberdayaan masyarakat ini dilaksanakan dalam program dosen pendamping pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan pendidikan politik di Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah. Lokasi ini dipilih sebagai salah satu wilayah di Kota Palangka Raya dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) terbanyak di Kota Palangka Raya. Program pengabdian dilaksanakan melalui tiga tahapan, yaitu tahapan persiapan, tahapan pelaksanaan, dan tahapan evaluasi. Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat integritas pemilih dan ketahanan terhadap politik transaksional/ politik uang. Hasil kegiatan ini adalah optimalisasi pencegahan dan meminimalisir terjadinya politik transaksional/ politik uang, membentuk rasionalitas pemilih, serta membuka ruang lahirnya pemimpin yang memiliki integritas dan kualitas melalui ide/kinerja yang dimiliki dalam Pemilihan Kepala Daerah Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah dan pemilihan Wali Kota Palangka Raya di tahun 2024.