Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

Mengulas Problematik Kegiatan Belajar-Mengajar di Tengah Pandemi: Reviewing Problematic Teaching and Learning Activities in the Middle of a Pandemic Tinambunan, Hezron Sabar Rotua; Komariah, Mamay; Bakar, Dian Utami Mas
Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang Vol. 7 No. 1 (2021): Seminar Nasional Jaminan Perlindungan Hak Konstitusional dan Implementasinya di
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/snhunnes.v7i1.706

Abstract

The learning system that changed significantly during the Covid-19 pandemic had a major impact on the world of education. This learning change is a situation that requires entering information literacy in academic culture. One of the causes of this big change is because online learning is done suddenly, this has a big impact on the readiness of schools, teachers, and students in carrying out inadequate learning. In this condition, the law needs to be present to realize an effective online learning system, in addition to preparing cooperative learning methods. To answer this question, this research uses legal research methods. The right to education is the right of every citizen guaranteed in the constitution, or is a constitutional right of citizens. For the fulfillment of state education, it is necessary to establish standardization by being aware of the current condition of Indonesia. The government is obliged to prepare regulatory instruments for the implementation of education in accordance with the national goal of educating the nation's life. With adequate regulations, there will be legal protection for students to get proper learning even with online learning. In addition to adequate regulation, teachers in schools and parents at home and in the community have a vital role in the success of distance learning. Teachers and parents must provide or condition the best place for students to learn optimally.
SINERGITAS PENGATURAN PERIZINAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM UNTUK MEWUJUDKAN KONSEP PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN Ilyas, Anshori; Arisaputra, Muhammad Ilham; Arifin, Ariani; Bakar, Dian Utami Mas
Bina Hukum Lingkungan Vol. 4 No. 2 (2020): Bina Hukum Lingkungan, Volume 4, Nomor 2, April 2020
Publisher : Asosiasi Pembina Hukum Lingkungan Indonesia (PHLI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pengaturan di bidang pengelolaan sumber daya alam di Indonesia saat ini sudah sangat banyak dan cukup komprehensif. Beberapa peraturan perundang-undangan tersebut juga sudah menguraikan mengenai izin yang dapat dilakukan dalam hal pengelolaan sumber daya alam di berbagai bidang sektoral. Instrumen izin dalam pengelolaan sumber daya alam merupakan salah satu bentuk konkrit dari Hak Menguasai Negara atas sumber daya alam. Izin merupakan instrumen pengelolaan sumber daya alam sekaligus sebagai mekanisme kontrol pemerintah melalui persyaratan izin yang ditentukannya. Penerbitan izin pengelolaan sumber daya alam wajib untuk memperhatikan ketentuan dalam UU PPLH dan bahkan Izin Lingkungan menjadi syarat mutlak untuk mendapatkan izin pengelolaan sumber daya alam.
SINERGITAS PENGATURAN PERIZINAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM UNTUK MEWUJUDKAN KONSEP PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN Ilyas, Anshori; Arisaputra, Muhammad Ilham; Arifin, Ariani; Bakar, Dian Utami Mas
Bina Hukum Lingkungan Vol. 4 No. 2 (2020): Bina Hukum Lingkungan, Volume 4, Nomor 2, April 2020
Publisher : Asosiasi Pembina Hukum Lingkungan Indonesia (PHLI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pengaturan di bidang pengelolaan sumber daya alam di Indonesia saat ini sudah sangat banyak dan cukup komprehensif. Beberapa peraturan perundang-undangan tersebut juga sudah menguraikan mengenai izin yang dapat dilakukan dalam hal pengelolaan sumber daya alam di berbagai bidang sektoral. Instrumen izin dalam pengelolaan sumber daya alam merupakan salah satu bentuk konkrit dari Hak Menguasai Negara atas sumber daya alam. Izin merupakan instrumen pengelolaan sumber daya alam sekaligus sebagai mekanisme kontrol pemerintah melalui persyaratan izin yang ditentukannya. Penerbitan izin pengelolaan sumber daya alam wajib untuk memperhatikan ketentuan dalam UU PPLH dan bahkan Izin Lingkungan menjadi syarat mutlak untuk mendapatkan izin pengelolaan sumber daya alam.