Kattya Nusantari Putri
Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Cokroaminoto Makassar, Sulawesi Selatan

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN SEBAGAI JAMINAN KREDIT DALAM RANGKA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITUR Kattya Nusantari Putri
Paulus Law Journal Vol 2 No 1 (2020): September 2020
Publisher : Fakultas Hukum Univesitas Kristen Indonesia Paulus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51342/plj.v2i1.153

Abstract

Credit Agreement between the creditor and the debtor that is carried out with a guarantee of mortgage sometimes creates problems when there is a default, where the creditor has difficulty executing the object of the Mortgage.This study aims to determine the mortgage execution mechanism as a form of legal protection for creditors and obstacles in carrying out the execution of Mortgage Rights. This study use a normative method with a statutory regulatory approach. The results show that the execution of Mortgage Rights can be carried out in three ways, namely underhand sales, selling through public tenders, and execution by the District Court. The obstacles faced can be in the form of juridical obstacles and non-juridical obstacles.
Study of potential and development strategy of the Botolempangan Tourist Village in Maros Regency, Indonesia Kattya Nusantari Putri; Muhammad Adam Asgar; Andi Nur Apung Massiseng
Agrikan: Jurnal Agribisnis Perikanan Vol 13, No 2 (2020)
Publisher : Sangia Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29239/j.agrikan.13.2.435-448

Abstract

The growing public interest in travelling has become a different strength for the tourism industry currently. The existence of a person on a trip that can be shown on social media can be a force that indirectly becomes a promotional tool. The tourist village that is currently trending is a form of tourism which consists of natural tourism which is integrated with other tours, to provide a unique value compared to additional terms. The Karst area in Maros and Pangkep Regencies has the potential to be used as a tourist area, but currently, these karst areas have been widely used as raw material for the cement industry. One of the villages that has natural karst tourism in Maros Regency is the village of Botolempangan which has been planned by the village government as a tourism village because it has various unique natural resources that can become new income alternatives for the community, so it is essential to be developed as well as a reason to maintain the area. Karst which began to be eroded by industrial companies. The purpose of this study was to identify tourism potential and analyze the development strategy of the tourist village of Botolempangan. The research method used is observation, in-depth interviews and FGD. The analysis used is a descriptive qualitative analysis and SWOT analysis. Based on the results of the study, it shows that the village of Botolempangan has tourism potential in the form of natural karst tourism, cave tourism (leang), fisheries tourism, Sulawesi endemic monkeys, natural scenery, outbound, camping and educational tours. Based on the SWOT analysis, there are four strategies that can be carried out to develop the tourist village of Botolempangan, i.e. 1). The increased synergy between the government, universities and the community, especially managers in maximizing the supporting factors for the implementation of tourism villages 2). We are managing the Botolempangan karst area into a tourism village that is integrated with nature tourism, fisheries tourism, culinary tours and educational tours 3). Optimizing village budgets to improve tourist facilities and providing education for managers in supporting tourism 4). Increased promotions that prioritize the uniqueness of the region, facilities and the convenience of visiting through social media and partnerships with a local travel.
KOMPETENSI GENERASI Z DALAM MENGHADAPI ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0 (STUDI KASUS PERGURUAN TINGGI DI MAKASSAR) Asriandi Asriandi; Kattya Nusantari Putri
SEIKO : Journal of Management & Business Vol 3, No 3 (2020): July - December
Publisher : Program Pascasarjana STIE Amkop Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37531/sejaman.v3i3.738

Abstract

Era Industri 4.0 merupakan fase revolusi teknologi yang mengubah bagaimana cara manusia beraktifitas dalam skala, ruang lingkup, kompleksitas, dan transformasi dari pengalaman hidup sebelumnya. Manusia bahkan akan hidup dalam ketidakpastian (uncertainty) global, oleh karena itu manusia harus memiliki kemampuan untuk memprediksi masa depan yang berubah sangat cepat. Soft Skill adalah kunci yang harus dimiliki setiap generasi terkhusus generasi Z yang akan memainkan Era Revolusi Industri 4.0. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh mahasiswa fakultas ekonomi program studi manajemen ditiga perguruan tinggi di Makassar yaitu Universitas Negeri Makassar, Universitas Muslim Indonesia dan Universitas Cokroaminoto Makassar. Penarikan sampel menggunakan rumus Lemeshow dengan batas kesalahan 1% (satu persen) sehingga diperoleh sebanyak 100 (seratus) responden. Pendekatan penelitian menggunakan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bahwa generasi Z dengan tahun kelahiran (1995 -2010) semuanya telah memliki soft skill yang diantaranya; pemecahan masalah yang komplek, berpikir kritis, kreativitas, manajemen manusia, berkoordinasi dengan orang lain, kecerdasan emosional, penilaian dan pengambilan keputusan, berorientasi service, negoisasi, dan fleksibilitas kognitif. Generasi z ini mempunyai peluang besar dikarenakan generasi tersebut generasi yang lahir dimana kelahirannya dibarengi dengan perkembangan teknologi yang pesat dan generasi Z juga ini selalu akrab dengan gadget dikesehariannya sehingga era sekarang bisa ikut berkontribusi. Kata-kata Kunci: Generasi Z, Tantangan dan peluang, Era Revolusi 4.0
PENGGUNAAN MODEL KOLABORASI PENTA HELIX DALAM UPAYA PENCEGAHAN PELANGGARAN HUKUM PERSAINGAN USAHA Riskayanti; Kattya Nusantari Putri
El-Iqthisadi Vol 7 No 1 (2025): Juni
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/el-iqthisady.v7i1.57108

Abstract

Abstrak Dua puluh enam tahun sejak disahkan, Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 dan kehadiran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) telah berperan penting dalam menjaga stabilitas perekonomian Indonesia. Selama ini, KPPU telah menjalankan amanat kebijakan persaingan usaha melalui berbagai upaya dan kerja sama dalam bentuk kegiatan pengawasan, penindakan bahkan berbagai bentuk publikasi agar isu persaingan usaha lebih dikenal oleh masyarakat Indonesia. Banyak kemajuan signifikan yang telah dicapai. Namun demikian, masih banyak pula hambatan dan tantangan yang masih harus dihadapi kedepannya. Untuk menjamin masa depan persaingan usaha dan KPPU dibutuhkan sebuah langkah konstruktif yang mampu menjadi fondasi yang lebih kuat. Pelibatan stakeholders melalui model kolaborasi dan pemberdayaan merupakan salah satu solusi yang dapat diperhitungkan dalam mewujudkan dunia usaha yang sehat dan meningkatkan kinerja kelembagaan. Kolaborasi dapat dilakukan dalam bentuk Penta Helix yang melibatkan akademisi, pelaku usaha, kelompok masyarakat, pemerintah, dan media untuk merancang inovasi program. Output yang dihasilkan yakni terciptanya program “Kawasan Pasar Persaingan Sehat”. Adapun outcome yang diharapkan adalah pemberdayaan dengan hadirnya pedagang berdaya sebagai agen untuk menyebarluaskan kebijakan persaingan usaha dan tugas KPPU. Semua hal ini dilakukan sebagai upaya pencegahan pelanggaran Hukum Persaingan Usaha. Kata Kunci: Kelembagaan KPPU, Model Penta Helix, Persaingan Usaha Abstract After twenty-six years, Indonesia's Competition Law (The Law No. 5/1999) and the Commission for the Supervision of Business Competition (KPPU) have been in place to maintain Indonesia's economic stability. The KPPU has carried out the mandate of the competition policy through various efforts and cooperation in the form of monitoring activities, enforcement, and publication to improve people's knowledge about competition. There has been significant progress, but many obstacles and challenges still have to be overcome. Therefore, constructive steps are needed to become a stronger foundation to guarantee the future of business competition and the commission. Stakeholder engagement through collaboration and empowerment model is one solution to encourage healthy competition and improve commission performance. The Penta Helix collaboration model involves academics, business actors, the community, government, and the media to design innovation programs. The output of the engagement is to establish the "Healthy Competition Market Area" program, and the expected outcome is to empower the business actors as competition agents in disseminating competition policies and the commission's duties. It aims to prevent anti-competitive practices. Keywords: Business Competition, The Commission for the Supervision of Business Competition (KPPU), The Penta Helix Concept
EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN SEBAGAI JAMINAN KREDITDALAM RANGKA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITUR Kattya Nusantari Putri
Paulus Law Journal Vol. 2 No. 1 (2020): September 2020
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia Paulus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Adanya suatu perjanjian kredit antara pihak kreditur dan debitur yang dilakukan dengan jaminan haktanggungan kadangkala menimbulkan permasalahan ketika terjadi wanprestasi, di mana pihakkreditur kesulitan untuk melakukan eksekusi terhadap obyek Hak Tanggungan. Penelitian inibertujuan untuk mengetahui mekanisme eksekusi Hak Tanggungan sebagai bentuk perlindunganhukum bagi kreditur dan hambatan-hambatan dalam melalukan eksekusi Hak Tanggungan. Metodeyang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif yuridis dengan pendekatanperaturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan eksekusi HakTanggungan dapat dilakukan dengan tiga cara, yaitu penjualan di bawah tangan, penjualan melaluipelelangan umum, dan eksekusi oleh Pengadilan Negeri. Adapun hambatan yang dihadapi dapatberupa hambatan yuridis dan hambatan non yuridis.