Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Analisis Putusan Pengadilan pada Perkara Tindak Pidana Korupsi Dana Haji (Studi Putusan No.93/Pid.Sus/TPK/ 2015/PN.Jkt.Pst) Hafid, Hafid; Suparmin, Entol
JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan Vol. 5 No. 4 (2022): JIIP (Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan)
Publisher : STKIP Yapis Dompu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (661.217 KB) | DOI: 10.54371/jiip.v5i4.567

Abstract

Adapun rumusan masalah penulisan ini yaitu apakah penjatuhan sanksi pidana korupsi dana haji sama dengan penjatuhan tindak pidana korupsi pada umumnya. Apa yang menjadi dasar pertimbangan Hukum bagi Hakim dalam menjatuhkan pidana korupsi perkara no.93/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Jkt.Pst. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, metode normatif dilakukan terhadap hal-hal yang bersifat teoritis yang sesuai asas-asas hukum, Berdasarkan hasil penelitian ini yaitu Mengetahui apakah penjatuhan sanksi pidana korupsi dana haji sama dengan penjatuhan tindak pidana korupsi pada umumnya. mengetahui apa yang menjadi dasar pertimbangan Hukum bagi Hakim dalam menjatuhkan pidana pada pelaku Tindak Pidana Korupsi dalam perkara No.93/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Jkt.Pst. Penegakan hukum oleh Pengadilan Tipikor Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat  dalam penjatuhan pidana yakni dasar hukum dalam mengadili perkara tipikor Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, pada tahap tersebut dimaksudkan dimana peraturan yang dibuat agar dapat dijalankan maksimal kepada pelaku korupsi. Kesimpulan Penerapan pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang Nomor  31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 20  Tahun 2001 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke 1 jo pasal 65 ayat (1) KUHPidana. Saran perlu evaluasi dalam penanganan tindak pidana korupsi dengan melakukan pola yang bersinergi.
Ketentuan Pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kekarantinaan Kesehatan Ditinjau Dari Hukum Pidana Indonesia Suparmin, Entol; Miharja, Marjan
JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol 6, No 3 (2022): JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pendidikan (LPP) Mandala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58258/jisip.v6i3.3237

Abstract

The provisions of Article 93 of Law number 6 of 2018, concerning Health Quarantine". the normative method is carried out on theoretical matters, knowing the provisions of article 93 of law number 6 of 2018, concerning health quarantine. Conclusion of Article 93: "Everyone who does not comply with the implementation of Health Quarantine as referred to in Article 9 paragraph (1) and/or obstructs the implementation of Health Quarantine so as to cause a Public Health Emergency shall be punished with imprisonment for a maximum of 1 (one) year and/or a maximum fine of Rp. 100,000,000.00 (one hundred million rupiahs)". But in the context of the development of criminal law in Indonesia, by giving place to living law or unwritten law. This research is expected to be able to become legal material that can contribute to the formation and application of criminal law in the administration of health and in enforcing the law in the Republic of Indonesia, so that the purpose of the law is a legal certainty that is just and beneficial for a fair law which is the ideal noble nation of Indonesia which is based on Pancasila and the laws of the Republic of Indonesia (UUD NRI 1945).