Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal ASAS : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah
Wulandari, Diah Dwi
Unknown Affiliation
Religion Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
PANDANGAN PENGURUS MUI PROVINSI LAMPUNG PERIODE 2016-2021 TERHADAP BAI’ AL-WAFA’ Muslim, Muslim; Choirunnisa, Saveta; Wulandari, Diah Dwi
ASAS Vol. 13 No. 1 (2021): Asas, Vol. 13, No. 01 Juni 2021
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24042/asas.v13i1.9330

Abstract

Semakin berkembangnya transaksi dan kegiatan ekonomi di masyarakat seperti jual beli online, maka hukum untuk mengaturnya juga harus berkembang. Namun ada beberapa transaksi dan kegiatan ekonomi yang muncul karena pemikiran baru atau juga muncul namun belum diatur dengan jelas hukumnya, sehingga membutuhkan hukum baru yang mengharuskan mujtahid dan para ulama untuk dapat mencari dan menentukan hukumnya salah satu contoh jual beli Bai’ al-wafa’ adalah praktik jual beli dengan hak membeli kembali yang dilangsungkan dengan syarat bahwa objek yang diperjualbelikan dapat dibeli kembali jika tenggang waktu yang disepakati tiba. Permasalahan dalam penelitian ini yang kemudian dirumuskan dalam bentuk rumusan masalah sebagai berikut; Bagaimana contoh praktik bai’ al-wafa’ di masyarakat dn Bagaimana hukum bai’al-wafa’ menurut pandangan pengurus MUI Provinsi Lampung?Jenis Penelitian yang digunakan termasuk dalam penelitian kualitatif yaitu pengumpulan data dari suatu peristiwa yang terjadi di lapangan (field research) untuk menemukan teori, menganalisa fenomena dan peristiwa yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti dan Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif untuk mengkaji tinjauan hukum Islam terhadap bai’ al-wafa’ menurut pengurus MUI Provinsi Lampung.Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan dari sembilan pengurus MUI Provinsi Lampung yang diwawancarai 8 di antaranya mengungkapkan bahwa hukum bai’ al-wafa’ adalah boleh, namun ada 1 pengurus yaitu bapak Ridwansyah dari komisi Ekonomi dan Pemberdayaan Umat yang mengatakan bahwa praktik bai’ al-wafa’ sebaiknya tidak dilakukan dengan alasan praktik tersebut dianggap tidak menguntungkan dalam segi ekonomi karena adanya batasan waktu kepemilikan.
Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Investasi Berskema Ponzi Ani, Qur'aini Safitri; Wulandari, Diah Dwi; Faizal, Liky
ASAS Vol. 14 No. 02 (2022): Asas, Vol. 14, No. 02 Desember 2022
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24042/asas.v14i02.13876

Abstract

The purpose of the research in this article is to analyze the investment system with Ponzi schemes and the views of Islamic law on the practice.  The focus of the research is how the system and Islamic law view investments with Ponzi schemes. The type of research is the library where the source of the data takes from books, journals, documents, and scientific research/writing. The procedure for collecting data for the research is the Fatwa of the Sharia Council No. 20/DSN-MUI/IV/2001 and UU no. 7 of 2014. The study is an analytical description that uses qualitative data analysis techniques with a deductive approach.  Based on the research results, it can be concluded that investment with a Ponzi scheme offers high profits so people are interested in investing by asking them for an initial payment in a form of an administrative fee. Then the money will be circulated to pay other members affecting new members' losses. This system will continue to rotate until no more members join. In Islamic law, this investment is prohibited and unlawful because it contains elements of gharar and najsy (false offers), bai al-ma'dum (selling goods that do not yet exist), and insider trading (spreading misleading information). Whereas in positive law this investment is declared illegal because there is an element of fraud with the pyramid concept as contained in Law no. 7 of 2014 concerning trade. Keywords: Islamic Law, Positive Law, Investment, Ponzi Scheme
Co-Authors Ani, Qur'aini Safitri Choirunnisa, Saveta Liky Faizal Muslim Muslim