Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum Lex Scientia Law Review
Hiariej, Edward Omar Sharif
Unknown Affiliation
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Jerat Pidana terhadap Pelaku Pembelian Suara Pasif (Passiv Vote Buying) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Iskadrenda, Gaza Carumna; Hiariej, Edward Omar Sharif
Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum Vol 18, No 1 (2024): March Edition
Publisher : Law and Human Rights Research and Development Agency

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30641/kebijakan.2024.V18.17-28

Abstract

Politik uang atau pembelian suara dalam penyelenggaraan pemilu hingga kini masih terusterjadi. Celakanya, ketentuan pidana pemilu yang tersedia hanya ditujukan pada pemberijanji, uang, atau materi lainnya (pembelian suara aktif), sedangkan penerimanya (pembelian suara pasif) tidak. Dalam jangka pendek, penelitian ini bertujuan untuk memberikan terobosan hukum atas ketiadaan aturan mengenai pembelian suara pasif. Sementara dalam jangka panjang, penelitian ini bertujuan untuk memberikan gagasan pembaruan hukum pidana atas ketiadaan aturan tersebut. Dengan mengingat bahwa penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian hukum normatif, maka teknik studi dokumenter dengan alat berupa bahan-bahan tertulis dipergunakan dan dianalisis secara kualitatif melalui pendekatan perundang-undangan, historis, dan konseptual. Dalam jangka pendek, ketiadaan aturan mengenai pembelian suara pasif dalam kerangka hukum pemilu saat ini dapat diatasi dengan memberlakukan Pasal 149 ayat (2) KUHP Kolonial berdasarkan interpretasi teleologisrasional- doktriner di tengah penyelenggaraan Pemilu Serentak 2024 yang sedang berjalan. Sementara dalam jangka panjang, ketiadaan aturan sebagaimana dimaksud dapat diatasi dengan mewujudkan pembaruan hukum pidana berupa pengaturan pembelian suara aktif dan pembelian suara pasif dalam undang-undang pemilu pada masa mendatang
The Legal Framework of the State Intelligence Agency (BIN) as Coordinator of Intelligence Activities in Indonesia Wicaksana, Gede Agung Patra; R. Benny Riyanto; Muttaqin, Zainal; Hiariej, Edward Omar Sharif; Suparman, Eman
Lex Scientia Law Review Vol. 9 No. 2 (2025): November, 2025: Law, Policy, and Governance in Contemporary Socio-Economic Tran
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/lslr.v9i2.20460

Abstract

This study analyzes the legal and operational challenges hindering Indonesia's State Intelligence Agency (BIN) from effectively coordinating national intelligence activities. Findings reveal that BIN's establishment via presidential regulation, rather than statutory law, weakens its authority over law-based agencies like TNI and Polri, causing coordination failures. The absence of constitutional recognition, a permanent coordinating body, and enforcement mechanisms further exacerbates these issues. Urgently, the research proposes: (1) elevating BIN's legal status through constitutional amendment, (2) creating a binding coordination body, and (3) implementing oversight safeguards. These reforms aim to strengthen Indonesia's intelligence system against dynamic threats while balancing centralized authority with democratic accountability. The study contributes a practical framework aligned with international best practices (Thailand and Netherlands) to address critical national security gaps.
Co-Authors Eman Suparman Iskadrenda, Gaza Carumna R. Benny Riyanto Wicaksana, Gede Agung Patra Zainal Muttaqin