Ghazi, Muhammad Daffa
Unknown Affiliation

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Peran Satuan Sabhara Melalui Patroli Roda Dua Dalam Rangka Mencegah Tindak Pidana Curanmor Di Wilayah Hukum Kota Cimahi Ghazi, Muhammad Daffa
Police Studies Review Vol. 4 No. 2 (2020): February, Police Studies Review
Publisher : Indonesian National Police Academy

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Role of Two Wheel Patrol Unit Sabhara Cimahi Regional Police in preventing motor vehicle theft. Related to this, the purpose of this study is to describe the picture of a criminal case of motor vehicle theft, describe the role of the Two Wheeled Patrol Unit Sabhara Cimahi Police in preventing curanmor and describe the factors that influence why the occurrence of the curanmor and the constraints of the Sabhara Unit itself in preventing curanmor. The theories and concepts used are role theory, management theory, routine activity theory, management element concept, crime prevention strategy concept, and patrol concept. This research, the approach used is qualitative and the method used is analytical descriptive. Data collection techniques used were interviews, direct and documented observations, and study of documents. Furthermore, the data obtained were analyzed by data reduction, data display, and conclusions. The results showed that the crime of motor vehicle theft in the jurisdiction of Cimahi City was included in a prominent crime. Prevention efforts made by the Cimahi Police Sabhara Unit by optimizing the implementation of patrols ranging from patrols, implementation, routes, targets, and vulnerable times. The conclusion of the occurrence of motor vehicle theft is urged by the economic needs of the perpetrators and their ignorance and the unconsciousness of the community towards its own environmental security. The implementation of patrols is also less than optimal due to obstacles such as lack of budget for fueling motor vehicles, and the lack of patrol members. The advice that can be given in this research is the need for better management of Kasat Sabhara himself in carrying out his duties, especially in prevention efforts.
Penerapan Mediasi Penal Pada Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dengan Korban Anak Ghazi, Muhammad Daffa; Melati, Dwi Putri; Susanti, Ino
Jurnal Pro Justitia (JPJ) Vol 5, No 1 (2024)
Publisher : Universitas Mitra Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57084/jpj.v5i1.1561

Abstract

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) masih menjadi permasalahan masyarakat di Indonesia. Keluarga adalah tempat berkumpulnya kelompok terkecil dalam masyarakat pada umumya. Keluarga dibentuk melalui ikatan pernikahan yang sah.Dalam sebuah keluarga, diyakini bahwa pasangan, istri, dan anak-anak akan menemukan rasa rekonsiliasi dan kebahagiaan. Pedoman tersebut juga terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris. Jenis data terdiri dari data primer dan sekunder. Narasumber terdiri dari dua orang anggota kepolisian. Analisis data menggunakan analisis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, penerapan mediasi penal pada tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dengan korban anak di tingkat penyidikanyaitu Satreskrim telah melakukanupaya penyelesaian dengan melaksanakan mediasi penalberdasarkan diskresi kepolisian yang diatur oleh Undang-Undang Kepolisian dan Surat Kapolri Nopol.B/3022/XII/2022/Sdeopssebagai salah satu bentuk Alternatif Penyelesaian Kasus dengan mengedepankan prinsip Resoratif Justice yang bertujuan untuk memberikan rasa keadilan kepada para pihak yang berperkara. Terdapat beberapa faktor penghambat yaitu Korban tidakmelapor, Tidak ada bukti yang menguatkanSelang waktu antara kejadian dengan pelaporan terlalu lama, sehingga tidak ada bukti Visum. Saran yang dapat diajukan penulis adalah sebaiknya konsep keadilan restoratif/mediasi penal perlu diformulasikan dalam payung hukum yang kuat, yakni dengan menerbitkan suatu peraturan kepolisian, terutamaberupaPeraturanKapolriatau undang-undang sebagai landasan legalitas dalam penanganan  perkara  tindak pidana ringan sebagaiacuanataupedomanbagipenyidik. Kata Kunci :Penerapan, Mediasi Penal, Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tanggga