Articles
<![CDATA[KONSTRUKSI PEMAKNAAN TINDAK PIDANA KORUPSI MELALUI PENDEKATAN HERMENEUTIK ]]>
<![CDATA[Ino Susanti]]>
<![CDATA[ Masalah-Masalah Hukum Vol 43, No 2 (2014): Masalah-Masalah Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (526.447 KB)
|
DOI: 10.14710/mmh.43.2.2014.273-278
<![CDATA[Corruption Eradication Commission as the state agency have problems in the determination of corruption, especially in meaning among law enforcement. The problem occurs the meaning used only incompliance with the formalelements of the offense provisions set instatute. The purpose of this study is to reveal how the meaning and concept of Justice in dealing with corruption cases. The results showed construction of the meaning of corruption to justice must be based on people-oriented approach to living law (worth Pancasila) by sliding the fulfillment of the principle of legality stand point formal point of view to the legality which is material]]>
<![CDATA[REFLEKSI ILMU HUKUM DALAM ANALISIS PENEGAKAN HUKUM PEMBERANTASAN KORUPSI DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Ino Susanti]]>
<![CDATA[ Jurnal Dinamika Hukum Vol 14, No 1 (2014) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20884/1.jdh.2014.14.1.282
<![CDATA[Several analyses on corruption and its eradication approach have been proposed by various research studies, especially from social and humanity field of study. Commonly, the main notion of these analyses concerns with the overlooking measure on corruption eradication by the law enforcement. These notions bring about a serious challenge for the conception of jurisprudence; what is the more compatible conception, and how do they match it with the law enforcement matters? A reflexive comprehension regarding materials such as the essence corruption definition, structure of juris-prudence, and finally, continuously debate over legal theories, may give a justice based approach for the corruption eradication. Key words: analysis of corruption, jurisprudence, law enforcement ]]>
<![CDATA[Kewenangan Penyidik Pasca Putusan Praperadilan ]]>
<![CDATA[Fona Azhara Sandi]]>;
<![CDATA[Fathur Rachman]]>;
<![CDATA[Ino Susanti]]>
<![CDATA[ VIVA THEMIS Vol 1, No 2 (2018): VIVA THEMIS ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24967/vt.v1i2.700
<![CDATA[One form of protection of human rights can be seen by the rules governing pretrial as stipulated in Article 77 to Article 83 of the Criminal Procedure Code.The problem in this study is how is the investigator's authority after the pretrial verdict in the Tanjung Karang Class I District Court? and what are the inhibiting factors of the investigator's authority after the pretrial verdict in the Tanjung Karang Class I District Court?This study uses a normative approach and empirical approach with secondary data obtained through literature studies and primary data obtained through field studies with interviews. The data is then analyzed qualitatively.The results of the study show that the investigator's authority after the pretrial verdict in the Tanjung Karang Class I District Court must be based on the provisions contained in the Criminal Procedure Code, specifically Article 77 of the Criminal Procedure Code which regulates the pretrial object. The inhibiting factor of the investigator's authority after the pretrial verdict in the Tanjung Karang District Court is the determination of the suspect's status as part of the investigation and Article 82 Paragraph (3) of the Criminal Procedure Code that in the event that an arrest or detention is illegal. This decision is of course a jurisprudence that can be used by other judges as a reference in making decisions in pretrial institutions. Investigators are advised to carry out investigations based on applicable provisions of criminal procedural law in order to anticipate pretrial requests, so that actions taken by investigators can run effectively and efficiently in the context of law enforcement. Pre-trial Judges are advised to maintain objectivity in deciding pretrial applications.]]>
<![CDATA[TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN ASAS LEGALITAS DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI ]]>
<![CDATA[Franyco Hendry F.S]]>;
<![CDATA[Lina Maulidiana]]>;
<![CDATA[Ino Susanti]]>
<![CDATA[ VIVA THEMIS Vol 3, No 2 (2020): VIVA THEMIS ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24967/vt.v3i2.786
<![CDATA[AbstrakPenegakan hukum tindak pidana korupsi hendaknya dilakukan melalui dua jalur yaitu penegakan berdasarkan perundang-undangan dan aspek di luar penegakan hukum seperti perbaikan sumberdaya manusia yang cakap, jujur, dan integritasnya terjamin. Dari aspek pembenahan undang-undang, penting untuk mendapat perhatian lebih serius, terutama dalam memenuhi asas legalitas melalui unsur terbuktinya suatu perbuatan pidana secara formil dengan setidaknya ada dua bukti permulaan yang cukup sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang. Permasalahan dalam skripsi ini yaitu bagaimana penerapan asas legalitas oleh hakim dalam penegakkan hukum tindak pidana korupsi, dan bagaimana penegakkan asas legalitas yang ideal bagi penegakan hukum tindak pidana korupsi.Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Data diambil dari sumber sekunder dan primer, baik melalui literasi bahan-bahan hukum terkait, maupun dengan melakukan penelitian di lapangan. Hasil penelitian dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif, terakhir ditarik kesimpulan dengan cara berfikir induktif.Hasil penelitian menyimpulkan bahwa dalam hal pelaksanaan penerapan asas legalitas masih mengacu kepada ketentuan sistem hukum Indonesia. Dalam hal penentuan seseorang itu dapat tidaknya di pidana tergantung kepada alat bukti yang dipandang sah dan otentik oleh hakim. Sedangkan penerapan asas legalitas yang ideal dalam hal penegakan hukum bagi terdakwa korupsi adalah jika perbuatan korupsi tersebut dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan dalam persidangan yang berpedoman pada penegakan hukum sesuai dengan ketentuan sistem hukum yang berlaku.Kata kunci: Korupsi, Hakim, asas legalitas]]>
<![CDATA[ANALISIS PEMERIKSAAN TINDAK PIDANA KORUPSI SECARA IN ABSENTIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 ]]>
<![CDATA[Oki Dwi Kuncoro]]>;
<![CDATA[Marsanuddin Marsanuddin]]>;
<![CDATA[Ino Susanti]]>
<![CDATA[ VIVA THEMIS Vol 3, No 1 (2020): VIVA THEMIS ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24967/vt.v3i1.782
<![CDATA[AbstrakPerkembangan kasus korupsi di Indonesia saat ini begitu parah dan menjadi masalah yang sangat luar biasa karena telah meningkat dan menyebar ke seluruh lapisan masyarakat. Tindak pidana korupsi sebagai masalah nasional harus dihadapi secara serius melalui langkah-langkah keseimbangan yang tegas dan jelas dengan melibatkan seluruh potensi yang ada di masyarakat khususnya pemerintah dan aparat penegak hukum. Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah: 1. Bagaimana pelaksanaan hukuman tersangka korupsi dalam pemeriksaan in absentia, 2. Apa yang menjadi faktor penghambat pemeriksaan tindak pidana korupsi in absentia berdasarkan UU No. 20 tahun 2001.Penelitian ini menggunakan hukum-hukum normatif empiris dan dengan membandingkan teori-teori dengan praktek-praktek yang ada maka jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder, prosedur pengumpulan dan pengolahan data dilakukan dengan studi literatur dan studi lapangan, pengolahan data menggunakan data. seleksi, klasifikasi data dan sistematisasi.Penelitian di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Klas 1 Tanjung Karang atau pemeriksaan in absentia berdasarkan Undang-Undang Pemberantasan Korupsi Nomor 20 Tahun 2001, dimana Pidana Korupsi in a absentia Anda tanpa kehadiran terdakwa mengirimkan pengadilan sebagaimana ditentukan dalam pasal 38 ayat (1) adalah ketidakhadiran terdakwa pada beberapa kali atau beberapa kali proses persidangan, tanpa hukum sedangkan hakim memanggil terdakwa secara hukum, untuk pertanggungjawaban terdakwa prosesnya akan berjalan dan segala putusan telah diserahkan kepada terdakwa korupsi. , sehingga terdakwa harus mengambil keputusan tanpa ada yang dijatuhkan oleh pembelaan terdakwa. Faktor pemeriksaan bahwa korupsi dalam sidang in absentia memiliki prospek yang berbeda-beda.Kata Kunci: Korupsi, In Absentia, Pengadilan.]]>
<![CDATA[ANALISIS PUTUSAN HAKIM TENTANG DIVERSI TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA ]]>
<![CDATA[Muhammad Ali]]>;
<![CDATA[Sri Zanariyah]]>;
<![CDATA[Ino Susanti]]>
<![CDATA[ VIVA THEMIS Vol 2, No 1 (2019): VIVA THEMIS ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24967/vt.v2i1.769
<![CDATA[AbstrakDiversi kasus adalah anak dari proses peradilan di luar hakim. Diversi di bawah sistem peradilan pidana anak dilaksanakan dalam hal anak merupakan tindak pidana yang diancam dengan tujuh tahun penjara di bawah pidana dan bukan pengulangan kejahatan yang dilakukan oleh anak. , baik kejahatan jenis ini maupun bukan. Kejahatan serupa. Permsalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana hakim dalam perkara tersebut memutuskan nomor 28 / pid.sus-anak / 2018 / pn.tjk diversi bagaima dan juga untuk pelaksanaan tindak pidana narkotika.Metodologi penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif diskriptif normatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis yuridis yuridis yuridis normatif. Jenis dan sumber data berupa sekunder, data primer dan data tersier. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan serta pengolahan data dilakukan dengan data dan klasifikasi data, selanjutnya data tersebut dianalisis dengan metode kualitatif.Hasil penelitian menyimpulkan bahwa hakim pembangkang dalam perkara nomor 28 / pid.sus-anak / 2018 / pn.tjk, lebih cepat dari segi hukum terhadap anak dalam penyalahgunaan narkotika nonpidana adalah langkah-langkahnya, karena penanganan sistem peradilan adalah dialihkan dari anak-anak. Terkait dengan penanganan penganiayaan anak dalam narkotika, polisi seperti first gate handling conflict to law menjadi penentuan apakah seorang anak akan melanjutkan proses peradilan ke informal atau tindakan lainnya. Terkait penanganan penyalahguna narkotika diskresi sebagai kewenangan kepolisian seharusnya dilakukan dalam rehabilitasi medik dan rehabilitasi sosial tanpa harus dihadapkan pada proses peradilan pidana.Kata kunci: Diversi, proses peradilan, peradilan pidana anak.]]>
<![CDATA[PERAN DAN FUNGSI BADAN KEUANGAN DAERAH DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN ]]>
<![CDATA[Yesi Fransiska]]>;
<![CDATA[Fathur Rachman]]>;
<![CDATA[Ino Susanti]]>
<![CDATA[ VIVA THEMIS Vol 3, No 1 (2020): VIVA THEMIS ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24967/vt.v3i1.783
<![CDATA[AbstrakPenelitian ini melihat tentang peran dan fungsinya dalam pengelolaan keuangan daerah kabupaten kabupaten Lampung Selatan. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana peran dan fungsi lembaga keuangan daerah dalam pengelolaan keuangan daerah di kabupaten lampung selatan, apa yang menjadi faktor penghambat lembaga keuangan daerah kabupaten lampung selatan dalam pengelolaan keuangan daerah di kabupaten lampung selatan.Pendekatan masalah yaitu pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini dan normatif empiris, data dalam penelitian ini bersumber dari literatur (data penelitian pustaka) dan penelitian lapangan berupa sekunder atau primer. Pengolahan data menggunakan editing, sistematis, interprestasi, analisis data menggunakan analisis kualitatif.Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran dan fungsi lembaga keuangan daerah kabupaten lampung selatan telah berjalan dengan baik hal ini dapat dilihat dari indikator: (a) berdasarkan pasal 4 peraturan bupati lampung selatan no. 28 tahun 2006 tentang penjabatan tugas pokok dan fungsi badan keuangan daerah kabupaten lampung selatan sudah terlaksana dengan baik, (b) berdasarkan pasal 61 keputusan menteri dalam negeri no. 29 tahun 2002 tentang pedoman perolehan, jawaban tujuan dan pemantauan keuangan daerah dan tata cara penetapan anggaran pendapatan asli daerah, penyelenggaraan usaha keuangan daerah dan penyusunan rancangan anggaran anggaran kabupaten lampung selatan telah disusun sesuai dengan ketentuan. , (c) Berdasarkan Perpres 105 Tahun RAPBN Kabupaten Lampung Selatan sudah disusun dan dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku Faktor yang menjadi kendala adalah 1) faktor internal meliputi keterlambatan data, penetapan prioritas pembangunan program, 2) faktor eksternal meliputi: penjadwalan rapat dalam penyusunan anggaran dewan dan pembahasan pada rapat paripuna yang memakan waktu lama.Kata Kunci: Pengelolaan Keuangan, Daerah Kabupaten, Fungsi.]]>
<![CDATA[TINJAUAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP KEADILAN DAN KEPASTIAN HUKUM (Studi Kasus Putusan MK No. 33/PUU-XIV/2016) ]]>
<![CDATA[Muhammad Hidayat]]>;
<![CDATA[Ria Delta]]>;
<![CDATA[Ino Susanti]]>
<![CDATA[ VIVA THEMIS Vol 2, No 2 (2019): VIVA THEMIS ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24967/vt.v2i2.774
<![CDATA[AbstrakPeninjauan kembali adalah upaya hukum peraturan kuhap luar biasa berdasarkan pasal 263-269. Pasal 263 ayat (1) menyatakan bahwa pemeriksaan adalah untuk terpidana atau ahli warisnya, namun ada sebagian uji materi yang diajukan oleh penuntut umum atau pengorbanan dan diterima oleh Mahkamah Agung. Fakta kedua yang saling bertentangan dirasakan anna di atas oleh boentaran, istri joko soegiarto. Kehilangan dia memiliki ketidakberanian konstitusional suami untuk kembali ke negara seperti yang saya lakukan peninjauan terhadap jaksa penuntut umum, apakah joko soegiarto bebas dan bebas dari segala tuntutan hukum. , anna boentaran mengusulkan kepada mahkamah konstitusi untuk menguji konstitusionalitas pasal 263 ayat (1) yang UUD 1945 kemudian ditarik mk no. puu-xiv / 33 / 2016. Permasalahan utama dalam hal ini adalah bagaimana keputusan mk no. puu-xiv / 33/2016 memiliki putusan yang didasarkan pada nilai keadilan dan kepastian hukum.Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif. Pengumpulan data kepustakaan dilakukan melalui penelitian dan penelitian lapangan (wawancara), data dan metode analisis menggunakan metode deduksi.Kesimpulan dari penelitian ini adalah Mahkamah Konstitusi No. 33 / puu-xiv / 2016 263 (tanda bahwa pasal 1) no. Undang-undang tersebut sekitar 8 tahun 1981 kuhap norma konstitusinal kecuali jika dilihat selain yang tersebut dalam pasal tidak memenuhi keadilan, manfaatnya dan kepastian hukum berdasarkan faktor-faktor: 1. Dalam filosofi, peninjauan ditujukan kepada semua pihak tidak terkecuali masyarakat jaksa; 2. Himbauan kepada hakim dalam hukum untuk menguji terpidana bukanlah hal yang dapat dijadikan dalih untuk mencapai keadilan, karena himbauan di dalam undang-undang tidak mengakibatkan berlangsungnya semua, bahkan hukuman harus dijatuhkan. tidak lebih berat dari aslinya; 3. Pasal 3 angka 263 memberi kesempatan kepada pihak selain terpidana dan ahli waris untuk mengajukan peninjauan kembali; 4. Paradigma korban dalam konsep hukum pidana tidak hanya mengutamakan perlindungan bagi pembuat, kejahatan tetapi juga memandang korban.Kata kunci: Mahkamah Konstitusi, Keadilan, Kemanfaatan.]]>
<![CDATA[ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN OLEH BUPATI (Studi Putusan Nomor 6/Pid-Sus-TPK/2020/PN.Tjk) ]]>
<![CDATA[Debby Wulandari Almega]]>;
<![CDATA[Ino Susanti]]>;
<![CDATA[Tian Terina]]>
<![CDATA[ VIVA THEMIS Vol 4, No 2 (2021): VIVA THEMIS ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24967/vt.v4i2.1727
<![CDATA[Tindak pidana korupsi adalah setiap perbuatan seseorang atau badan hukum yang melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yang secara langsung merugikan keuangan negara dan atau perekonomian negara dan atau diketahui patut disangka olehnya bahwa perbuatan tersebut merugikan keuangan negara. Salah satu kasus contoh kasus terjadi di Kabupaten Lampung Utara sebagaimana telah diputus oleh Hakim melalui putusan nomor 6/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tjk. penelitian ini akan membahas mengenai analisis yuridis terhadap putusan hakim dalam menangani perkara tindak pidana korupsi tersebut. Metode penelitian yang digunakan merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan yurdis normatif dan yuridis empiris. Hasil penelitian disimpulkan bahwa: pertama, pertimbangan hakim dalam putusan No.6/Pid. Sus-TPK/2020/PN.Tjk didasarkan atas beberapa pertimbangan, yakni berpedoman pada surat dakwaan dan didasarkan keterangan saksi dan alat bukti yang ada. 2. Ringannya hukuman yang merupakan kebijakan hakim dinilai akan mempersuram pemberantasan korupsi di Indonesia. Saran agar kiranya hakim dapat mempertimbangkan juga aspek yang memberatkan pelaku.]]>
<![CDATA[ANALISIS TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN SENJATA API DENGAN TINGKAT KRIMINALITAS YANG TERJADI ]]>
<![CDATA[Edi Haryanto]]>;
<![CDATA[Marsanuddin Marsanuddin]]>;
<![CDATA[Ino Susanti]]>
<![CDATA[ VIVA THEMIS Vol 3, No 1 (2020): VIVA THEMIS ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24967/vt.v3i1.779
<![CDATA[AbstrakBeberapa kasus yang terjadi selain penyelundupan senjata api di wilayah Indonesia juga terjadi di lampung, sepanjang tahun 2016 hingga 2017 terjadi beberapa kali penyelundupan senjata api di lingkungan Pemprov Lampung. Bagaimana Tindak Pidana Penyelundupan Senjata Api di Peraliran Lampung, Hambatan Penanggulangan Penyelundupan Senjata Api di Lampung.Terdiri dari, metode penelitian Jenis penelitian yang digunakan adalah diskriptif, pendekatan permasalahan normatif dalam penelitian ini mengadopsi pendekatan normatif dan empiris. Pendekatan Jenis datanya terdiri dari dua kelompok yaitu data primer dan data sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan. Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif.Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pelaksanaan tindak pidana penyelundupan senjata api di perairan Lampung adalah sebagai berikut upaya represif berupa koordinasi terbuka yang dilakukan oleh polda lampung khususnya dit Polairud berkoordinasi dengan Kepala Harian Perbakin Kesatuan Penembak Indonesia Kota bandar lampung untuk mengungkap terjadinya penyelundupan dan peredaran senjata api ilegal di lampung. Upaya represif dan preventif melalui koordinasi tertutup berarti koordinasi hanya dilakukan oleh pihak kepolisian saja untuk mengetahui adanya penyelundupan senjata api dengan melaukan penyadapan telepon seluler dengan penyelenggara bantuan internal seluler yang bersangkutan. Faktor penghambat dalam penanggulangan penyelundupan senjata api di Lampung yaitu faktor lemahnya kendali atas penyebab maraknya penyelundupan senjata api akibat lemahnya kendali peredaran senjata api di Lampung. Lemahnya hukum juga menyebabkan lemahnya kesadaran hukum di masyarakat.Kata Kunci: Penyelundupan, Kejahatan, Senjata Api.]]>
