Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Optimalisasi Dikmas Lantas Oleh Unit Dikyasa Satuan Lalu Lintas dalam Mengurangi Pelanggaran Lalu Lintas Pelajar SMA: Studi di Wilayah Hukum Polres Garut Lintang, Janiar Arsyaddillah
Indonesian Journal of Police Studies Vol. 4 No. 11 (2020): November, Indonesian Journal of Police Studies
Publisher : Akademi Kepolisian Republik Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh tingkat kesadaran pelajar dalam berlalu lintas di Kabupaten Garut masih sangat rendah dimana banyak yang terkena razia pelanggaran Lalu Lintas. Perlu dilakukan kegiatan untuk meminimalisir diantaranya ialah melaksanakan Pendidikan Masyarakat Lalu Lintas (Dikmas Lantas). Oleh karena itu, dilakukanlah penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan pelaksanaan Dikmas Lantas, faktor–faktor yang mempengaruhi dan solusi untuk mengoptimalkan kegiatan Dikmas Lantas dalam mengurangi pelanggaran Lalu Lintas Pelajar SMA di Polres Garut. Teori dan konsep yang digunakan penulis yaitu teori komunikasi dan teori manajemen, serta konsep yaitu optimalisasi, Konsep Pendidikan Masyarakat Bidang Lalu Lintas, Konsep Kesadaran Berlalu Lintas, Konsep Pelanggaran Lalu Lintas. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif analisis, agar diperoleh gambaran terhadap permasalahan yang terjadi, memberikan data deskriptif berupa kata-kata baik lisan maupun tertulis yang didapatkan dari sumber informasi, sehingga dapat dilakukan penggalian permasalahan secara mendalam. Hasil penelitian penulis, diperoleh beberapa kesimpulan terhadap pelaksanaan Dikmas Lantas dalam mengurangi pelanggaran Lalu Lintas Pelajar SMA di Polres Garut dengan cara melakukan sosialisasi secara langsung kepada pelajar SMA. Peneliti menyimpulkan faktor yang mempengaruhi yaitu faktor internal yang meliputi faktor personel yang seharusnya dibekali dengan pendidikan kejuruan, ketegasan petugas, organisasi kepolisian, serta sarana dan prasarana. Sedangkan faktor eksternal yang melemahkan peran Satuan Lalu Lintas adalah kebiasaan daerah dan faktor masyarakat yang sudah berkembang isu bahwa sanksi tilang bisa diselesaikan dengan cara damai. Solusi untuk mengoptimalkan kegiatan Dikmas Lantas dengan cara perencanaan dan koordinasi antar instansi.
The Application of the Soft Approach Method in the Prevention of Radicalism Lintang, Janiar Arsyaddillah; Muriman S, Chairul; Runturambi, Arthur Josias Simon
International Journal of Social Service and Research Vol. 5 No. 10 (2025): International Journal of Social Service and Research
Publisher : Ridwan Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46799/ijssr.v5i10.1324

Abstract

The development of information technology, including social media, is believed to have become a fertile medium for the spread of radicalism, intolerance, and terrorism. Digital and social media are considered capable of changing a person's character in a short time through the content they share. This study aims to determine the application of the soft approach method implemented by the Bekasi City Metro Police in an effort to prevent radicalism. The research employs a qualitative method by applying data collection techniques through interviews, observations, and documentation. The results of this study indicate that the soft approach method implemented by the Bekasi City Metro Police in preventing radicalism is still not optimal. Therefore, concrete steps are needed to improve it through the enhancement of soft approach methods in the prevention of radicalism, including strengthening counter-radical and deradicalization programs, improving the performance of Bhabinkamtibmas, increasing the internalization of Pancasila values, and strengthening the state defense program. Furthermore, to enhance cooperation in the implementation of soft approaches to preventing radicalism, efforts can be made through the empowerment of work units dealing with radicalism or terrorism, increasing the exchange of intelligence information between units, establishing MoUs with local governments for radicalism prevention, and developing integrated programs to strengthen government institutions against the spread of radicalism.