Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT MELALUI PEMBERDAYAAN UMKM YANG TERDAMPAK PANDEMI COVID 19 DI KOTA PALEMBANG S, Hendri
Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum 2021: Volume 8 Nomor 1 Desember 2021
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46839/lljih.v0i0.583

Abstract

ABSTRAK Tulisan in dimaksudkan untuk menelusuri Implementasi kebijakan pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan UMKM akibat Pandemi Covid 19 di Kota Palembang. Pembinaan yang dilakukan seperti peningkatan kualitas dan pengembangan variasi produk dengan memberikan pelatihan kepada pelaku UMKM, Program Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) untuk 6000 pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Palembang serta pinjaman modal tanpa bunga bagi 4.000 pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang terdampak pandemi covid-19.Kalaupun nantinya ada penelitian serupa, paling tidak penelitian ini dapat dijadikan pembanding. Kata Kunci: Kebijakan pemerintah, umkm, pandemi covid 19 ABSTRACT This paper is intended to explore the implementation of government policies in realizing community welfare through empowering MSMEs due to the Covid 19 Pandemic in Palembang City. The guidance is carried out such as improving the quality and developing product variations by providing training to MSME actors, the Micro Business Productive Assistance Program (BPUM) for 6000 Micro Small and Medium Enterprises (MSMEs) in Palembang as well as interest-free capital loans for 4,000 Micro Small and Medium Enterprises actors. Medium Enterprises (MSMEs) affected by the COVID-19 pandemic. Even if there are similar studies in the future, at least this research can be used as a comparison.
PERJANJIAN PEMBAGIAN WILAYAH PEMASARAN JASA TRANSPORTASI DI WILAYAH BANDARA SULTAN MAHMUD BADARUDIN DALAM PRESPEKTIF UU NO. 5 TAHUN 1999 S, Hendri; Rusniati
Disiplin : Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum sumpah Pemuda Vol. 27 No. 4 (2021): Desember
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46839/disiplin.v27i4.28

Abstract

ABSTRAK Pada pembagian wilayah pengambilan penumpang di sekitaran Bandara Sultan Mahmud Badarudin, taksi online tidak diperkenankan untuk memasuki wilayah Bandara Sultan Mahmud Badarudin, Taksi online hanya berhak mengantarkan penumpang ke bandara tersebut, sedangkan layanan penjemputan tidak diperkenankan untuk mengambil penumpang di wilayah Bandara Sultan Mahmud Badarudin. Jadi ketika penumpang memesan layanan Taksi Online, Driver Taksi online akan menunggu di Luar Gerbang Tikceting Bandara Sultan Mahmud Badarudin yang terletak jauh dari penjemputan atau biasa disebut di luar bandara. Taksi Konvensional atau Taksi Bandara selalu mengawasi gerak-gerik Taksi Online ketika memasuki Bandara dengan menggunakan melacak dengan aplikasi dan juga melihat plat mobil taksi online tersebut. Hal ini menyulitkan penumpang bandara yang membutuhkan layanan Jasa Taksi Online secara mendesak dikarenakan tidak diperbolehkannya taksi Online mengambil penumpang di lingkungan Bandara Sultan Mahmud Badarudin. Penguasaan atas pasar jasa taksi ini kemudian dirinci kembali dalam pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang menerangkan bahwa pelaku usaha dilarang menolak dan atau menghalangi pelaku usaha tertentu untuk melakukan kegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan. Kegiatan yang dilakukan oleh supir taksi konvensional atau taksi bandara yang menghalangi Driver Taksi Onnline menjemput penumpang secara halal dan tanpa paksaan dari pihak manapun di Bandara Sultan Mahmud Badarudin ketentuan pasal 19 poin (a). Kata Kunci : Penguasaan atas Pasar, Transportasi, Perjanjian Abstract In the division of passenger pick-up areas around Sultan Mahmud Badarudin Airport, online taxis are not allowed to enter the Sultan Mahmud Badarudin Airport area, online taxis are only entitled to take passengers to the airport, while pick-up services are not allowed to pick up passengers in the Sultan Mahmud Badarudin Airport area. So when passengers order online taxi services, online taxi drivers will wait outside the Tikceting Gate of Sultan Mahmud Badarudin Airport which is located far from the pick-up or commonly called outside the airport. Conventional Taxis or Airport Taxis always monitor the movements of Online Taxis when entering the Airport by using the track with the application and also seeing the online taxi car plate. This makes it difficult for airport passengers who need online taxi services urgently because online taxis are not allowed to pick up passengers in the Sultan Mahmud Badarudin airport environment.The control over the taxi service market is then detailed again in article 19 of Law Number 5 of 1999 concerning Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition which states that business actors are prohibited from rejecting and or preventing certain business actors from carrying out the same business activities in the relevant market. . Activities carried out by conventional taxi drivers or airport taxis that prevent online taxi drivers from picking up passengers legally and without coercion from any party at Sultan Mahmud Badarudin Airport the provisions of article 19 point (a).
ANALISIS YURIDIS ASPEK HUKUM BENDA TIDAK BERGERAK SEBAGAI OBJEK JAMINAN FIDUSIA S, Hendri; Rusniati
Disiplin : Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum sumpah Pemuda Vol. 27 No. 3 (2021): September
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46839/disiplin.v27i3.54

Abstract

Abstrak Aspek hukum benda tidak bergerak sebagai obyek jaminan fidusia dapat dikategorikan menjadi 3 (tiga) periode yakni : a. masa sebelum UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan; b. masa setelah diberlakukannya UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, dan : c. masa setelah UU No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Ketentuan mengenai objek tidak bergerak di sini adalah untuk mengakomodasi kebutuhan kredit untuk pemilik bangunan tanpa hak atas tanah di mana bangunan ini memiliki nilai ekonomi yang tinggi sesuai dengan prinsip pemisahan horizontal. Kata Kunci : Aspek Hukum Benda Tidak Bergerak, Jaminan, Fidusia Abstract The legal aspects of immovable objects as objects of fiduciary guarantees can be categorized into 3 (three) periods, namely: a. the period before Law no. 4 of 1996 concerning Mortgage Rights; b. period after the enactment of Law no. 4 of 1996 concerning Mortgage Rights, and: c. period after Law no. 42 of 1999 concerning Fiduciary Guarantees. The provisions regarding immovable objects here are to accommodate credit needs for building owners without land rights where this building has a high economic value in accordance with the principle of horizontal separation.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT MELALUI PEMBERDAYAAN UMKM YANG TERDAMPAK PANDEMI COVID 19 DI KOTA PALEMBANG S, Hendri
Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 8 No. 1 (2021): Desember
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46839/lljih.v0i0.583

Abstract

ABSTRAK Tulisan in dimaksudkan untuk menelusuri Implementasi kebijakan pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan UMKM akibat Pandemi Covid 19 di Kota Palembang. Pembinaan yang dilakukan seperti peningkatan kualitas dan pengembangan variasi produk dengan memberikan pelatihan kepada pelaku UMKM, Program Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) untuk 6000 pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Palembang serta pinjaman modal tanpa bunga bagi 4.000 pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang terdampak pandemi covid-19.Kalaupun nantinya ada penelitian serupa, paling tidak penelitian ini dapat dijadikan pembanding. Kata Kunci: Kebijakan pemerintah, umkm, pandemi covid 19 ABSTRACT This paper is intended to explore the implementation of government policies in realizing community welfare through empowering MSMEs due to the Covid 19 Pandemic in Palembang City. The guidance is carried out such as improving the quality and developing product variations by providing training to MSME actors, the Micro Business Productive Assistance Program (BPUM) for 6000 Micro Small and Medium Enterprises (MSMEs) in Palembang as well as interest-free capital loans for 4,000 Micro Small and Medium Enterprises actors. Medium Enterprises (MSMEs) affected by the COVID-19 pandemic. Even if there are similar studies in the future, at least this research can be used as a comparison.
Pencurian Wifi Dalam Perspektif Hukum Pidana Nasional Haryadi, Tobi; S, Hendri
Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 8 No. 2 (2022): Juni
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46839/lljih.v8i2.650

Abstract

Abstrak Banyak pengguna internet wifi yang tidak mengetahui soal pencurian wifi itu sendiri karena memang sangat sulit mendeteksi pelaku pencurian ini. Padahal jika dilihat perbandingannya sama saja seperti pencurian biasa di mana korban dirugikan secara materiil dan dalam kasus ini kerugian korban berupa pembelian layanan akses internet wifi di mana oknum tersebut yang menggunakan secara gratis tanpa membayar. Dengan menggunakan metodologi yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka, penulis bermaksud akan menjawab permasalahan yang ada yaitu mengenai bagaimanakan modus operandi yang dilakukan pelaku terhadap perbuatan pencurian internet wifi serta bagaimanakah kategori perbuatan pencurian internet wifi menurut hukum pidana. Modus operandi yang dilakukan pelaku terhadap perbuatan pencurian internet wifi biasanya memiliki kriteria tempat dan keadaan tersendiri untuk melakukan perbuatannya misal ada yang biasanya di kafe, di rumah tetangga, di kampus, atau bahkan di tempat wifi publik yang berbayar sehingga mereka bisa menggunakannya secara gratis. Dengan bermodalkan tutorial dan beberapa software atau aplikasi tertentu untuk menjebol sistem keamanan yang ada pada router, mereka dengan mudah mendapatkan akses berupa kata sandi untuk menggunakan internet tersebut secara gratis tanpa mengeluarkan uang sedikitpun. Kategori perbuatan pencurian internet wifi menurut hukum pidana didasarkan pada Pasal 362 KUHP jo. Pasal 30 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang dapat diartikan bahwa perbuatan setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau sistem elektronik dengan cara apapun dengan dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol suatu sistem pengamanan tersebut dilarang dan diancam sanksi pidana. Kata Kunci : Pencurian Wifi, Perspektif, Pidana Nasional Abstract Many wifi internet users do not know about the wifi theft itself because it is very difficult to detect the perpetrators of this theft. In fact, if you look at the comparison, it is the same as ordinary theft where the victim is harmed materially and in this case the victim's loss is in the form of purchasing a wifi internet access service where the person uses it for free without paying. By using a normative juridical methodology, namely research conducted by researching library materials, the author intends to answer the existing problems, namely regarding how the modus operandi of the perpetrators for the act of internet wifi theft and what are the categories of acts of internet wifi theft according to criminal law. The modus operandi of the perpetrator for the act of internet wifi theft usually has its own criteria for places and circumstances to carry out the act, for example, usually in a cafe, at a neighbor's house, on campus, or even at a paid public wifi place so they can use it for free. With a tutorial and some software or certain applications to break into the security system on the router, they can easily get access in the form of a password to use the internet for free without spending any money. The category of wifi internet theft according to criminal law is based on Article 362 of the Criminal Code jo. Article 30 paragraphs (1), (2), and (3) of Law Number 19 of 2016 concerning Information and Electronic Transactions which can be interpreted as the actions of any person who intentionally and without rights or against the law accesses computers and/or electronic systems in any way by violating, breaking through, exceeding, or breaking into a security system is prohibited and is subject to criminal sanctions.