Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.376
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Disiplin : Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum sumpah Pemuda JRUP: JURNAL REFERENSI DAN ULASAN PERPAJAKAN SILABUS: Jurnal Ilmu dan Inovasi Pendidikan Disiplin : Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum sumpah Pemuda
Rusniati
Unknown Affiliation
Religion Arts Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 7 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search

 1 
PERJANJIAN PEMBAGIAN WILAYAH PEMASARAN JASA TRANSPORTASI DI WILAYAH BANDARA SULTAN MAHMUD BADARUDIN DALAM PRESPEKTIF UU NO. 5 TAHUN 1999 S, Hendri; Rusniati
Disiplin : Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum sumpah Pemuda Vol. 27 No. 4 (2021): Desember
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46839/disiplin.v27i4.28

Abstract

ABSTRAK Pada pembagian wilayah pengambilan penumpang di sekitaran Bandara Sultan Mahmud Badarudin, taksi online tidak diperkenankan untuk memasuki wilayah Bandara Sultan Mahmud Badarudin, Taksi online hanya berhak mengantarkan penumpang ke bandara tersebut, sedangkan layanan penjemputan tidak diperkenankan untuk mengambil penumpang di wilayah Bandara Sultan Mahmud Badarudin. Jadi ketika penumpang memesan layanan Taksi Online, Driver Taksi online akan menunggu di Luar Gerbang Tikceting Bandara Sultan Mahmud Badarudin yang terletak jauh dari penjemputan atau biasa disebut di luar bandara. Taksi Konvensional atau Taksi Bandara selalu mengawasi gerak-gerik Taksi Online ketika memasuki Bandara dengan menggunakan melacak dengan aplikasi dan juga melihat plat mobil taksi online tersebut. Hal ini menyulitkan penumpang bandara yang membutuhkan layanan Jasa Taksi Online secara mendesak dikarenakan tidak diperbolehkannya taksi Online mengambil penumpang di lingkungan Bandara Sultan Mahmud Badarudin. Penguasaan atas pasar jasa taksi ini kemudian dirinci kembali dalam pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang menerangkan bahwa pelaku usaha dilarang menolak dan atau menghalangi pelaku usaha tertentu untuk melakukan kegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan. Kegiatan yang dilakukan oleh supir taksi konvensional atau taksi bandara yang menghalangi Driver Taksi Onnline menjemput penumpang secara halal dan tanpa paksaan dari pihak manapun di Bandara Sultan Mahmud Badarudin ketentuan pasal 19 poin (a). Kata Kunci : Penguasaan atas Pasar, Transportasi, Perjanjian Abstract In the division of passenger pick-up areas around Sultan Mahmud Badarudin Airport, online taxis are not allowed to enter the Sultan Mahmud Badarudin Airport area, online taxis are only entitled to take passengers to the airport, while pick-up services are not allowed to pick up passengers in the Sultan Mahmud Badarudin Airport area. So when passengers order online taxi services, online taxi drivers will wait outside the Tikceting Gate of Sultan Mahmud Badarudin Airport which is located far from the pick-up or commonly called outside the airport. Conventional Taxis or Airport Taxis always monitor the movements of Online Taxis when entering the Airport by using the track with the application and also seeing the online taxi car plate. This makes it difficult for airport passengers who need online taxi services urgently because online taxis are not allowed to pick up passengers in the Sultan Mahmud Badarudin airport environment.The control over the taxi service market is then detailed again in article 19 of Law Number 5 of 1999 concerning Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition which states that business actors are prohibited from rejecting and or preventing certain business actors from carrying out the same business activities in the relevant market. . Activities carried out by conventional taxi drivers or airport taxis that prevent online taxi drivers from picking up passengers legally and without coercion from any party at Sultan Mahmud Badarudin Airport the provisions of article 19 point (a).
ANALISIS YURIDIS ASPEK HUKUM BENDA TIDAK BERGERAK SEBAGAI OBJEK JAMINAN FIDUSIA S, Hendri; Rusniati
Disiplin : Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum sumpah Pemuda Vol. 27 No. 3 (2021): September
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46839/disiplin.v27i3.54

Abstract

Abstrak Aspek hukum benda tidak bergerak sebagai obyek jaminan fidusia dapat dikategorikan menjadi 3 (tiga) periode yakni : a. masa sebelum UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan; b. masa setelah diberlakukannya UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, dan : c. masa setelah UU No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Ketentuan mengenai objek tidak bergerak di sini adalah untuk mengakomodasi kebutuhan kredit untuk pemilik bangunan tanpa hak atas tanah di mana bangunan ini memiliki nilai ekonomi yang tinggi sesuai dengan prinsip pemisahan horizontal. Kata Kunci : Aspek Hukum Benda Tidak Bergerak, Jaminan, Fidusia Abstract The legal aspects of immovable objects as objects of fiduciary guarantees can be categorized into 3 (three) periods, namely: a. the period before Law no. 4 of 1996 concerning Mortgage Rights; b. period after the enactment of Law no. 4 of 1996 concerning Mortgage Rights, and: c. period after Law no. 42 of 1999 concerning Fiduciary Guarantees. The provisions regarding immovable objects here are to accommodate credit needs for building owners without land rights where this building has a high economic value in accordance with the principle of horizontal separation.
ANALISIS YURIDIS TUGAS DAN WEWENANG LEMBAGA-LEMBAGA PENANGANAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA Jauhariah; Rusniati
Disiplin : Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum sumpah Pemuda Vol. 28 No. 1 (2022): Maret
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46839/disiplin.v28i1.67

Abstract

Abstrak lembaga-lembaga yang berhak menangani Tindak Pidana Korupsi di Indonesia terdiri dari 3 (tiga) lembaga, yakni Kepolisian, Kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi. Gratifikasi yang dapat digolongkan sebagai tindak pidana korupsi suap, bilamana gratifikasi tersebut diberikan kepada pegawai negeri / penyelenggara Negara / pejabat yang berhubungan dengan jabatannya. Penerimaan gratifikasi tersebut berlawanan dengan kewajiban atau tugas dari penyelenggara negara tersebut. Ini dapat dilihat pada pasal 12 B ayat (1) UU No 31 tahun 1999 jo UU No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kata Kunci : Tindak Pidana, Tindak Pidana Korpsi, Gratifikasi Abstract The institutions that have the right to handle Corruption Crimes in Indonesia consist of 3 (three) institutions, namely the Police, the Prosecutor's Office, and the Corruption Eradication Commission. Gratification which can be classified as a corruption crime of bribery, if the gratification is given to civil servants / state administrators / officials related to their positions. Accepting the gratification is contrary to the obligations or duties of the state administrator. This can be seen in Article 12 B paragraph (1) of Law No. 31 of 1999 in conjunction with Law no. 20 of 2001 concerning the Eradication of Corruption Crimes.
TINJAUAN YURIDIS PELAYANAN KANTOR PERTANAHAN DALAM HAL PENDAFTARAN TANAH DI KOTA PALEMBANG Yonani; Rusniati
Disiplin : Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum sumpah Pemuda Vol. 29 No. 1 (2023): Maret
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46839/disiplin.v29i1.95

Abstract

One of the main objectives of the UUPA is to lay the foundation for providing legal certainty regarding land rights for all people, by having registered land on every land throughout Indonesia, it means that it has provided the foundations for realizing legal certainty regarding land rights. for the Indonesian people, especially for the peasant people as a society, their rights can be protected. The services of the land office in terms of land registration in Palembang City are in accordance with the BPN service standards listed in the Regulation of the Head of the National Land Agency of the Republic of Indonesia Number 1 of 2010 concerning Service Standards and Land Arrangements, where Article 3 reads: The purpose of this regulation is to realize certainty law, openness and public service accountability. To further increase public awareness about land registration because not all people understand the importance of land registration and also many do not have legal guarantees of certainty over land rights, because of these two things a conflict and land dispute arises that stems from lack of evidence of rights in the hands of the community in the form of certificates. Settlement through the courts is also ineffective, especially for people with a weak economy.
EVALUASI TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM DI KPP PRATAMA KOTA SAMPIT Alia Afifah; Rusniati; Rifani, Ahmad
JRUP: JURNAL REFERENSI DAN ULASAN PERPAJAKAN Vol. 6 No. 1 (2025)
Publisher : Universitas Lambung Mangkurat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20527/jrup.v6i1.110

Abstract

This study aims to evaluate the tax compliance level of MSME taxpayers registered at the Sampit Primary Tax Office (KPP Pratama) during the 2022–2024 period. The study employed a quantitative descriptive method using documentation and interviews to collect primary and secondary data. The findings show that the average compliance rate among MSME taxpayers remains low, at only 20.68%. The primary factors behind this low compliance include limited tax knowledge, lack of awareness, and suboptimal outreach efforts by tax authorities. The implementation of Government Regulation No. 23 of 2018, which lowered the final tax rate, had a positive impact but was not sufficient to significantly boost compliance.
PENERAPAN STRATEGI DRA (DIRECTED READING ACTIVITY) UNTUK MENINGGKATKAN AKTIVITAS HASIL BELAJAR IPA TERPADU SISWA KELAS V SDN 1 SEMBALUN BUMBUNG LOMBOK TIMUR TAHUN PELAJARAN 2022/2023 Rusniati
SILABUS: Jurnal Ilmu dan Inovasi Pendidikan Vol. 1 No. 1 (2024): SILABUS: Jurnal Ilmu dan Inovasi Pendidikan, Maret 2024
Publisher : Berugak Baca

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62667/silabus.v1i1.95

Abstract

Permasalahan pembelajaran IPA Terpadu di SDN 1 Sembalun Bumbung yaitu dalam pelaksanaannya guru terkadang tidak menyesuaikan metode yang digunakan dengan materi yang sedang dibahas, sehingga proses belajar mengajar di kelas berlangsung kurang efektif. Hal ini ditandai oleh banyaknya siswa yang tidak memfokuskan pikiran dan aktivitasnya untuk belajar. Untuk mengatasi masalah tersebut maka diterapkan strategi DRA. (Directed Reading Activity). Tujuan dari penelitian tindakan ini adalah untuk mengetahui peningkatan aktivitas dan hasil belajar siswa bidang studi IPA Terpadu siswa kelas V SDN 1 Sembalun Bumbung melalui penerapan Strategi DRA (Directed Reading Activity) tahun pelajaran 2022/2023. Jenis penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas (PTK), dimana dalam rancangan penelitian ini menggunakan 2 siklus. Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini berupa lembar observasi dan lembar tes. Dari hasil penelitian diperoleh peningkatan aktivitas dan hasil belajar dengan hasil data yaitu aktivitas belajar siswa pada siklus I sebesar 2,6 dengan kategori cukup aktif dan pada siklus II sebesar 3,9 dengan kategori aktif, untuk aktivitas guru sebesar 3 pada siklus I dengan kategori cukup baik dan siklus II sebesar 4,5 yang berkategori sangat baik. Sedangkan untuk hasil belajar siswa yang didapatkan dari hasil evaluasi pada siklus I adalah persentase ketuntasan belajar klasikal yang dicapai 63%, hasil evaluasi siklus II adalah persentase ketuntasan belajar klasikal yang dicapai 89%, jadi hasil penelitian yang didapatkan semakin meningkat dari tiap siklus. Kesimpulan dari penelitian ini bahwa penggunaan Strategi DRA (Directed Reading Activity) dapat meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa bidang studi IPA Terpadu siswa kelas V SDN 1 Sembalun Bumbung Tahun Pelajaran 2022/2023.
Analisis Yuridis Aspek Hukum Benda Tidak Bergerak Sebagai Objek Jaminan Fidusia Hendri. S; Rusniati
Disiplin : Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum sumpah Pemuda Vol. 27 No. 3 (2021)
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum sumpah Pemuda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46839/disiplin.v27i3.1380

Abstract

The legal aspects of immovable objects as objects of fiduciary guarantees can be categorized into 3 (three) periods, namely: a. the period before Law no. 4 of 1996 concerning Mortgage Rights; b. period after the enactment of Law no. 4 of 1996 concerning Mortgage Rights, and: c. period after Law no. 42 of 1999 concerning Fiduciary Guarantees. The provisions regarding immovable objects here are to accommodate credit needs for building owners without land rights where this building has a high economic value in accordance with the principle of horizontal separation.
Co-Authors Ahmad Rifani Alia Afifah Hendri. S Jauhariah S, Hendri Yonani