Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

KEJAHATAN KURIR NARKOBA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK Redho Junaidi; Marsudi Utoyo; Rianda Riviyusnita
Disiplin : Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum sumpah Pemuda Vol 26, No 2, September 2020
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak Narkotika dan psikotropika merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan, pelayanan kesehatan, dan pengembangan ilmu pengetahuan, dan pada sisi lain dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila dipergunakan tanpa pengendalian, pengawasan yang ketat dan seksama. Zat-zat narkotika yang semula ditunjukkan untuk kepentingan pengobatan, namun dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, jenis-jenis narkotika dapat diolah sedemikian banyak serta dapat pula disalahgunakan fungsinya. Dampak dari penyalahgunaan narkotika adalah dapat berakibat pada pengguna itu sendiri dan pada masyarakat pada umumnya. Bagi individu akan membawa dampak yang merugikan bagi kesehatan baik kesehatan rohani maupun jasmani. Sedangkan bagi masyarakat akan berdampak kemerosotan moral dan meningkatnya kriminalitas. Kata Kunci : Narkotika, Kepolisian, kejahatan Abstract Narcotics and psychotropic drugs or substances that are useful in the fields of medicine, health services, and scientific development, and on the other hand can cause very detrimental dependence if used without control, strict and careful supervision. Narcotics substances which were originally shown for medicinal purposes, but with the development of science and technology, types of narcotics can be processed so much and their functions can also be misused. The impact of narcotics abuse is that it can have an impact on users themselves and on society at large. For individuals will have a detrimental impact on health both spiritual and physical health. As for the community will impact moral decline and increased crime.
TANGGUNG JAWAB HUKUM BADAN PENGAWAS PEMILU DALAM MENGAWASI PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI Redhi Setiadi; Herman Fikri; Rianda Riviyusnita
Disiplin : Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum sumpah Pemuda Vol. 27 No. 1 (2021): Maret
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46839/disiplin.v27i1.20

Abstract

Abstrak Tanggung jawab hukum petugas Bawaslu dalam Penegakan Hukum terhadap pelanggaran yang terjadi didalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati di Kabupaten Lahat yaitu melakukan pengawasan-pengawasan dan menerima serta menindaklanjuti laporan-laporan dan memberikan rekomendasi-rekomendasi terhadap pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh Penyelenggara dan Peserta pemilihan. Tanggung jawab hukum Bawaslu dalam menerapkan hukum pada pemilihan Bupati di kabupaten Lahat yaitu Melakukan Pengawasan-pengawasan pada saat : pencalonan, kampanye dan pemilihan Kata Kunci : Bawaslu, Demokrasi, Pemilu, Abstract The legal responsibility of Bawaslu officers in Law Enforcement of violations that occur in the implementation of Election of Regents in Lahat Regency is to conduct supervision and receive and follow up on reports and provide recommendations for administrative violations committed by the Organizer and Participants in the election. The legal responsibility of Bawaslu in applying the law to the election of the Bupati in Lahat regency is to supervise when: nomination, campaign and election
SOSIALISASI KEBIJAKAN PELAKU USAHA YANG MEMUAT PERLINDUNGAN HAK KETANAKERJAAN PEREMPUAN TERKAIT DENGAN PELAKSANAAN PENGHORMATAN HAK-HAK PEREMPUAN DI PERUSAHAAN Nur Aziza; Fitri Yani; Diah Syawitri; Muhammad Fajar Fadillah; Riko Anggara Putra; Rianda Riviyusnita
Consensus : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 1 No. 4 (2023): Mei
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (568.397 KB)

Abstract

AbstrakSesuai amanat Undang-Undang, pekerja perempuan tentunya mendapatkan hak yang sama dengan pekerja laki-laki. Berbagai hal harus diketahui tentang upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan bagi pekerja perempuan didalam dunia kerja seiring dengan kebutuhan ekonomi dalam suatu masyarakat. sampai saat ini, pemberi kerja dalam pelaksanaan kewajiban perlindungan bagi tenaga kerja perempuan, masih cukup banyak yang belum melaksanakan secara utuh atas perlindungan tersebut yang mencakup ; istirahat haid, istirahat melahirkan, stirahat gugur kandungan, kesempatan menyusui, juga ilarangan imemperkerjakan itenaga ikerja iperempuan hamil pada kondisi berbahaya dan adanya kewajiban yang menentukan bagi tenaga kerja perempuan yang bekerja dimalam hari. kementrian ketenagakerjaan (kemnaker) menghimbau semua pihak agar semakin mengutamakan perlindungan bagi tenaga kerja perempuan. Sehingga mampu memberikan nilai tambah terhadap reputasi prestise, dan nama baik perusahaan, sebagai entitas yang berkomitmen dalam mewujudkan dunia kerja inklusif, dalam penghormatan asas kesetaraan. Kata Kunci: Ketenagakerjaan, Hak-Hak Perempuan, Pelaku Usaha. Abstract In accordance with the mandate of the law, women workers certainly get the same rights as male workers. Various things must be known about the government's efforts to provide protection for women workers in the world of work in line with the economic needs of a society. Until now, in carrying out the obligation to protect women workers, there are still quite a lot of employers who have not fully implemented this protection which includes; menstruation breaks, maternity breaks, abortion breaks, breastfeeding opportunities, as well as the prohibition on employing pregnant women workers in dangerous conditions and the existence of stipulating obligations for women workers who work at night. The Ministry of Manpower (Kemnaker) urges all parties to prioritize the protection of women workers. So as to be able to provide added value to the reputation, prestige, and good name of the company, as an entity that is committed to creating an inclusive world of work, in respect of the principle of equality.
Kompetensi Paralegal dalam Bantuan Hukum: Dampak Putusan MA Nomor 22 P/HUM/2018 dan Prospek Regulatif Tobi Haryadi; Rianda Riviyusnita
Disiplin : Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum sumpah Pemuda Vol. 31 No. 2 (2025)
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum sumpah Pemuda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46839/disiplin.v31i2.1451

Abstract

Paralegals play a vital role in expanding access to justice for the poor and vulnerable groups, particularly in remote areas underserved by lawyers. However, their role was restricted following the Supreme Court Decision Number 22 P/HUM/2018, which annulled provisions in the Ministry of Law and Human Rights Regulation Number 1 of 2018 regarding paralegals’ authority to assist clients during investigations and court proceedings. This study aims to analyze the legal impact of the decision on paralegals’ competencies and explore future regulatory prospects to ensure the effectiveness of legal aid services. Using a normative juridical method through statutory and case law approaches, the study finds that a legal vacuum has emerged, hindering paralegals' contribution to structural legal aid. Therefore, regulatory reform is necessary to provide legal recognition to paralegals' roles with clear authority limitations and an accountable certification mechanism.