Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.817
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Kajian Konstitusi Jurnal Hukum dan Pembangunan Jurnal Legislasi Indonesia
Ticoalu, Luna Dezeana
Unknown Affiliation
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Pengenaan Pajak Daerah terhadap Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Annafi, Bahrul Ulum; Yuniarsa Hasan, Resa; Ticoalu, Luna Dezeana
Jurnal Kajian Konstitusi Vol. 5 No. 1 (2025): JURNAL KAJIAN KONSTITUSI
Publisher : Department of Constitutional Law, Faculty of Law, University of Jember, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19184/j.kk.v5i1.53702

Abstract

Otonomi Daerah di Indonesia memberikan konsekuensi bahwa pemerintah harus memberikan sumber-sumber pendapatan kepada daerah. Salah satu sumber pendapatan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah adalah kewenangan untuk memungut Pajak Daerah, ketentuan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Salah satu potensi untuk meningkatkan Pendapatan Pajak Daerah adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH) di daerah. Perubahan status Perguruan Tinggi Negeri dari Badan Layanan Umum menuju PTN-BH ternyata juga memunculkan implikasi dalam sektor perpajakan yang juga turut berubah. Penelitian ini mencoba melihat efek dari penerapan PTN-BH terhadap perpajakan daerah PTN-BH. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan statute approach dan philoshopychal approach. Diketahui bahwa, pada dasarnya PTN-BH juga dapat menjadi Wajib Pajak untuk beberapa jenis pajak tertentu, karena tidak termasuk dalam yang dikecualikan sebagai Wajib Pajak. Karena itu, koordinasi dengan instansi terkait dan pemenuhan ketentuan perpajakan penting dilakukan. Kata Kunci: Otonomi Daerah; Pajak; PTN-BH. Regional Autonomy in Indonesia has the consequence that the government must provide sources of income to the regions. One source of income given by the Central Government to Regional Governments is the authority to collect Regional Taxes, this provision is regulated in Law Number 1 of 2022 concerning Financial Relations between the Central Government and Regional Governments. One of the potentials for increasing Regional Tax Revenue is the Legal Entity State Universities (PTN-BH) in the regions. The change in the status of State Universities from Public Service Agency to PTN-BH apparently also gave rise to implications in the taxation sector which also changed. This research tries to see the effect of implementing PTN-BH on PTN-BH regional taxation. The method used is normative juridical with a statute approach and a philosophical approach. It is known that, basically PTN-BH can also become a Taxpayer for certain types of taxes, because it is not included in those excluded as Taxpayers. Therefore, coordination with relevant agencies and compliance with tax provisions is important. Keywords: Regional Autonomy; Tax; PTN-BH.
Pemenuhan Meaningful Participation dalam Rangka Mewujudkan Procedural Justice Terkait Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Ticoalu, Luna Dezeana; Rizqul Haqq, Ahmad Ghiffari
Jurnal Legislasi Indonesia Vol 22, No 3 (2025): Jurnal Legislasi Indonesia - September 2025
Publisher : Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undang, Kementerian Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54629/jli.v22i3.1500

Abstract

Artikel ini betujuan untuk menjelaskan mengenai pentingnya meaningful participation dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Diskursus mengenai meaningful participation pertama kali dibahas dalam Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 yang memutus Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagai undangundang dengan status inkonstitusional bersyarat. Melalui putusan tersebut, konsep meaningful participation menjadi sebuah hal yang harus diperhatikan untuk mewujudkan procedural justice dalam pembentukan peraturan perundangundangan di Indonesia. Sebab, pembentukan peraturan perundang-undangan tidak boleh hanya memperhatikan aspek substansi, melainkan juga aspek prosedural dalam menciptakan sebuah produk peraturan perundang-undangan yang berkualitas. Penelitian ini menggunakan jenis metode penelitian normatif dengan pendekatan peraturan perundangundangan dan konseptual. Bahan hukum penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan yang berkaitan dengan tema penelitian. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat urgensi merevisi undang-undang mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan dengan menambahkan konsep meaningful participation sekaligus memberikan parameter yang jelas dalam penerapan meaningful participation untuk mewujudkan terbentuknya sebuah peraturan perundang-undangan yang berkualitas. Hal tersebut menandakan bahwa penerapan meaningful participation dapat berpengaruh pada perwujudan konsep procedural justice dalam tujuan menciptakan peraturan perundang-undangan yang berkualitas.
Tinjauan Frasa “Setiap Orang” dalam Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik Ilham, Fajar Hidayansyah; Ticoalu, Luna Dezeana
Jurnal Hukum & Pembangunan
Publisher : UI Scholars Hub

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Copyright is one form of legal protection for intellectual works, occupying an important position within the intellectual property law system. The Copyright Law explicitly grants exclusive rights to creators, encompassing both moral rights and economic rights. Economic rights, as stipulated in Article 9 paragraph (1), allow creators to obtain economic benefits from their works, ranging from publication, reproduction, distribution, performance, to communication to the public. This provision shows that creators hold a primary position as legal subjects entitled to protection, while also serving as central actors in the creative industry ecosystem. In practice, the mechanism for copyright protection requires implementing instruments that regulate the utilization of works, particularly in the context of commercial use. However, Article 3 paragraph (1) of Government Regulation No. 56 of 2021 introduces new issues. Article 3 paragraph (1) of PP 56/2021 can be interpreted as restricting those rights by imposing an obligation to pay royalties. In addition to creating a potential normative conflict, the practice of royalty collection by the National Collective Management Agency (LMKN) also raises questions regarding its effectiveness and fairness. This paper specifically examines the phrase “Every Person” in the context of Article 3 paragraph (1) of PP 56/2021 and its impact on the rights of creators, providing a critical review of the norm that has the potential to generate legal uncertainty.
Co-Authors Bahrul Ulum Annafi' Ilham, Fajar Hidayansyah Relys Sandi Ariani Rizqul Haqq, Ahmad Ghiffari Wahyuni, Herlin Sri Yuniarsa Hasan, Resa