Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.503
P-Index
This Author published in this journals
All Journal jurnal hukum das sollen Prophetic Law Review Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Jurnal Defendonesia (DEFENDONESIA) Jurnal Cakrawala Ilmiah Prosiding Seminar Hukum Aktual Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia
Arsetyo, Yulio Iqbal Cahyo
Unknown Affiliation
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Economics, Econometrics & Finance Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 7 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search

 1 
Pengelolaan Kedaulatan Wilayah Udara Indonesia di Natuna berdasarkan Konvensi Chicago 1944 dalam Perspektif Hukum Internasional Yulio Iqbal Cahyo Arsetyo
DEFENDONESIA Vol 5 No 1 (2021): April: Jurnal Defendonesia
Publisher : Lembaga Kajian Pertahanan Strategis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (583.551 KB) | DOI: 10.54755/defendonesia.v5i1.102

Abstract

Dalam setiap hubungan Internasional, Indonesia memiliki beberapa masalah diplomasi dengan negara dan organisasi lain, salah satunya adalah perselisihan Indonesia dengan Malaysia dan Singapura mengenai Kawasan Informasi Penerbangan (Flight Information Region/FIR) Natuna. Perselisihan ini dimulai pada tahun 1946 ketika dalam Pertemuan Dublin pada tahun 1946 ketika Singapura dipercaya untuk mengelola 1825 Km Wilayah Udara Indonesia dengan Malaysia atas Ruang Udara Pulau Natuna. Lalu bagaimanakah Pengelolaan Wilayah Udara berdasarkan Hukum Internasional, utamanya didalam Konvensi Chicago 1944 dan Dampaknya bagi Kedaulatan Indonesia. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan studi kepustakaan dan dengan menggunakan data serta informasi dari penulusuran jaringan internet yang kemudian didukung dengan pengamatan lapangan dan pendapat ahli. Adapun obyek penelitian ini memfokuskan pada ketentuan kedaulatan negara dalam hukum internasional yang dikaitkan dengan pengaturan kedaulatan siber dalam rangka mewujudkan ketahanan nasional. Dimana penelitian ini bertujuan untuk memahami lebih baik tentang perundang-undangan hukum internasional, pengikatan hukum dan pengaruhnya terhadap negara-negara dan masyarakat internasional terutama yang berkaitan dengan penerapan Wilayah Informasi Penerbangan di bawah perjanjian ICAO dan memahami lebih baik tentang hak negara atas wilayahnya dan bagaimana sebaliknya negara bertindak sebagai subjek hukum internasional dan ketaatannya pada perjanjian internasional. Dimana diketahui bahwa Perjanjian Internasional memiliki dampak besar terhadap pengelolaan wilayah Negara di Indonesia termasuk wilayah udaranya. Namun dalam hukum internasional hal semacam ini adalah lazim karena perjanjian internasional dibuat dari kemauan para pihak dan akan diberlakukan jika kedua belah pihak sepakat. walaupun FIR adalah masalah administrasi internasional, akan tetapi dampak kedaulatannya tetap ada dan nyata. Kata Kunci: Kedaulatan Udara, Hukum Internasional, UNCLOS 1982, Konvensi Chicago 1944
OPTIMALISASI PENEGAKAN HUKUM PIDANA ILEGAL FISHING PADA PERAIRAN INDONESIA Irawan, Andrie; Arsetyo, Yulio Iqbal Cahyo
JURNAL HUKUM DAS SOLLEN Vol 9 No 2 (2023): Jurnal Hukum Das Sollen
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32520/das-sollen.v9i2.2985

Abstract

Ancaman perairan di Indonesia sudah selayaknya harus dilakukan pengamanan secara ekstra, perairan Indonesia kerap terjadi ilegal fishing atau pengambilan ikan secara ilegal. Sehingga hal ini menyebabkan melemahkan pengelolaan sumber daya perikanan diperairan Indonesia dan menyebabkan beberapa sumber daya perikanan dibeberapa Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) Indonesia mengalami over fishing. Pencurian ikan secara ilegal, melanggar aturan dan tidak dilaporkan atau dalam istilah internasional dikenal dengan Illegal, Unreported and Unregulated Fishing merupakan tindak pidana yang tidak hanya menjadi masalah nasional, Permasalahan tindak pidana perikanan di Indonesia bukanlah merupakan hal yang baru, sepanjang dan setiap era pemerintahan yang berganti selalu ada saja permasalahannya baik yang memang kabarnya tidak terlalu terdengar atauapun di era saat ini yang sangat terbuka sekali informasinya sehingga penegakan hukumnya sangat terlihat nyata dan tegas.
Fair Use Copyright Intellectual Property Law Oracle vs Google Case Study Yulio Iqbal cahyo Arsetyo
Prosiding Seminar Hukum Aktual Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Vol. 2 No. 2 MARET 2024
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Intellectual property (IP) is a kind of intellectual property that has been remarkably difficult to classify as a specific form of IP subject matter because its dual nature presents particular difficulties for those trying to draw analogies with existing legal categories. With the development of technology there was a new challenge for Intellectual property concept and it was about position of software in the world of intellectual Property. With now era of technology begin, there was new legal issue regarding intellectual property was rises. This case will inloved how google use Oracle copyrighted material the Java programing language especially the regarding the Application programming interface which created a 9 year long legal battle. From the back story this case actually was reveal that Google loan some of Java program Asset to uses in the Google Android Development Kits especially the API. By means of observing, studying and testing the behavior of SAS Institute's program, WPL reproduced the functionality of that program by using the same programming language and the same format of data files.
ANALISIS YURIDIS PELAKSANAAN PIDANA KEBIRI KIMIA DITINJAU DARI SEGI CONVENTION AGAINST TORTURE AND OTHER CRUEL, INHUMAN OR DEGRADING TREATMENT OR PUNISHMENT DAN KODEKI Krisna Yarsa Putra; Supriyono, Supriyono; Yulio Iqbal Cahyo Arsetyo
Jurnal Cakrawala Ilmiah Vol. 4 No. 5: Januari 2025
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Karena meningkatnya jumlah anak yang mengalami pelecehan seksual dalam beberapa tahun terakhir, ada kekhawatiran yang semakin besar terhadap perawatan kesehatan dan perlindungan seumur hidup. Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI) adalah konvensi yang bertujuan untuk mencegah penggunaan penyiksaan, hukuman yang kejam atau tidak manusiawi, dan penghukuman yang merendahkan martabat. UU yang berkaitan dengan kastrasi kimia telah menjadi fokus utama diskusi hukum terkait kekerasan seksual hingga akhir-akhir ini. Dokter sedang menangani masalah kastrasi kimia karena ini adalah intervensi medis yang kompleks yang hanya dapat dilakukan oleh profesional medis yang memiliki kredensial yang tepat dan pengalaman yang sangat tinggi. Di sisi lain, Kodeki, sebagai seorang dokter praktik, percaya bahwa kastrasi kimiawi tidak boleh dipraktikkan karena konsekuensi merugikannya bagi kesehatan dan status individu, yang merupakan pelanggaran terhadap sumpah praktisi medis modern dan Kodeki serta dianggap sebagai penyiksaan. Untuk alasan-alasan ini saja, kastrasi kimia juga dapat berdampak pada perjalanan internasional, yang memerlukan perhatian lebih lanjut dari undang-undang domestik Indonesia. Perppu No. 1 tahun 2016, bersama dengan PP Pengganti UU No. 01 tahun 2016 dan UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, membuat UU ini berlaku di Republik Indonesia. Pelecehan seksual terhadap anak dapat mengakibatkan hukuman seperti kastrasi fisik atau kimia, penandaan elektronik, rehabilitasi, atau metode koreksi lainnya. Menurut PP Nomor 70 Tahun 2020, peraturan pemerintah tersebut juga dapat mengidentifikasi pelanggar ini secara publik.
Corporate Social Responsibility In Islamic Business: Case Study Of Indonesia Company Arsetyo, Yulio Iqbal Cahyo
Prophetic Law Review Vol. 3 No. 1 June 2021
Publisher : Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/PLR.vol3.iss1.art6

Abstract

It is widely acknowledged that Corporate Social Responsibility (CSR) has become socially “mandatory” for company to partake in the development of their community. Furthermore, CSR fills the blank space where the government cannot reach or has limited access. This paper will be addressing two issues: (a) CSR concept in accordance with Islamic Value; and (b) How the Indonesian Government regulates the application of Islamic CSR Model in the country. This research aims to analyze the concept of Zakat as a CSR model under the Islamic Business Law, with the objective to compare Zakat and the conventional CSR. This research is conducted in Normative-Juridical method which establishes that Islamic CSR means more than just “helping the humanity and the environment”, but also as a “Heavenly duty”, as opposed to Western business system in which CSR serves as the company’s tool to protect its interest and public image leverage.Keywords: Corporate Social Responsibility; Islamic Business Model; Law; ZakatTanggung Jawab Sosial Perusahaan Dalam Bisnis Islam: Studi Kasus Perusahaan Di IndonesiaAbstrakDiakui secara luas bahwa Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR) telah menjadi “hal wajib” secara sosial bagi perusahaan untuk mengambil bagian dalam pengembangan komunitas mereka. Selanjutnya, CSR mengisi ruang kosong yang tidak dapat dijangkau atau dibatasi oleh pemerintah. Tulisan ini akan membahas dua hal: (a) konsep CSR sesuai dengan Nilai Islam; dan (b) Bagaimana Pemerintah Indonesia mengatur penerapan Model CSR Syariah di Tanah Air. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep Zakat sebagai model CSR menurut Hukum Bisnis Islam, dengan tujuan untuk membandingkan Zakat dan CSR konvensional. Penelitian ini dilakukan dengan metode Normatif-Yuridis yang menetapkan bahwa CSR Islam berarti lebih dari sekedar “membantu kemanusiaan dan lingkungan”, tetapi juga sebagai “tugas Surgawi”, berbeda dengan sistem bisnis Barat di mana CSR berfungsi sebagai alat perusahaan. untuk melindungi kepentingan dan pengaruh citra publiknya.Kata kunci: Tanggung jawab sosial perusahaan; Model Bisnis Islami; Hukum; zakat
Makalah: Ratifikasi Hukum Internasional dalam Penguatan Kebijakan Nasional Mengenai Preservasi Peninggalan Sejarah Nasional Arsetyo, Yulio Iqbal Cahyo
Prosiding Seminar Hukum Aktual Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Vol. 3 No. 2 MARET 2025
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

"Indonesia is a country with a rich culture and historical heritage. However, this wealth is like a double-edged sword. On one hand, historical relics offer great opportunities for tourism, but on the other hand, conservation challenges such as funding and the theft of historical artifacts must be addressed seriously. To tackle this issue, Indonesia needs to make joint efforts with the international community through the ratification of international laws that can strengthen national policies related to the preservation of historical heritage. This research aims to analyze how international law can reinforce national policies in the conservation of Indonesia's national historical heritage. This research is qualitative with a normative juridical method. The results of the study indicate that the ratification of international legal instruments not only enhances international recognition but also brings support and protection guarantees for historical heritage objects at the international level."
PENGABDIAN MASYARAKAT PENDAMPINGAN NASKAH AKADEMIK DALAM PEMBUATAN PERDA PENGENTASAN KEMISKINAN KABUPATEN BELITUNG Yulio Iqbal Cahyo Arsetyo; Erna Wati
J-ABDI: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Vol. 3 No. 12: Mei 2024
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53625/jabdi.v3i12.7758

Abstract

Pengentasan kemiskinan di Kabupaten Belitung memerlukan pembentukan Perda yang didukung oleh naskah akademik. Naskah akademik penting dalam memastikan kebijakan yang efektif dan berkelanjutan. Metode kajian akademik yang digunakan adalah metode yuridis normatif. Peraturan daerah menempati tempat penting dalam hierarki hukum Indonesia dan harus konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Pemberantasan kemiskinan memerlukan tindakan kolektif dengan strategi yang holistik, terpadu dan berkelanjutan. Pemberlakuan peraturan daerah pengentasan kemiskinan di Kabupaten Belitung akan berdampak pada kehidupan masyarakat dan beban keuangan daerah dengan memberikan perlindungan sosial bagi setiap orang. Konsep ini melibatkan memenuhi kebutuhan dasar seperti sosial, kesehatan, pendidikan, dan perumahan. Salah satu inisiatif keamanan nasional utama adalah program Kemiskinan. Prinsip-prinsip utama kemakmuran untuk bangsa adalah belas kasihan publik, tanggung jawab, dan kesempatan kepada mereka yang tidak mampu merawat dirinya sendiri.
Co-Authors Andrie Irawan erna wati Krisna Yarsa Putra Supriyono Supriyono